Category: Kompas.com Nasional

Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo Nasional 4 September 2025

Amnesty Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta, Selidiki Dalang Kerusuhan Demo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak kepolisian untuk fokus dalam mencari dalang kerusuhan yang menyusupi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Sebab, dalang atau perusuh itulah yang sebenarnya melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas umum (fasum) di sekitar aksi demonstrasi.
“Harusnya kan yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, misalnya ya adalah orang-orang yang benar-benar menyulut kerusuhan, membakar fasilitas umum,” ujar Usman dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (3/9/2025).
Untuk itu, ia mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.
“Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak,” ujar Usman.
Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.
Pasalnya terdapat kejanggalan, ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabenenya merupakan pejabat publik.
“Ada juga yang mencurigakan, misalnya kenapa sampai rumah Sri Mulyani atau rumah anggota dewan bisa begitu mudah diserang di dini hari misalnya,” ujar Usman.
Aksi penjarahan tersebut tentu berbeda dengan kemarahan massa setelah peristiwa kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia.
KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN Petugas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan membersihkan puing sisa Halte Tranjakarta Polda, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Halte Transjakarta Polda dibakar oknum tidak bertanggung jawab saat demonstrasi di depan Polda Metro Jaya, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, kemarahan massa yang mendatangi Mako Brimob Kwitang merupakan sesuatu yang sifatnya organik.
“Yang organik itu misalnya ketika kejadian Affan Kurniawan, itu kan benar-benar orang semua marah dan banyak yang spontan datang ke misalnya Mako Brimob,” ujar Usman.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini.
Sigit pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
“Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” ujar Sigit saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
Sigit memastikan bahwa Polri akan menangkap dan menindak para pelaku kerusuhan. Ia lantas mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti arahan Prabowo untuk mengembalikan situasi keamanan.
“Mengembalikan situasi yang ada, sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” ujar Sigit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/09/2025 06:45
Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi Nasional 4 September 2025

Akui Terima Tas dan Sepatu dari Marcella Santoso, Istri Panitera PN Jakut Bantah Gratifikasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Istri dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, Deilla Dovianti mengaku pernah menerima sejumlah pemberian dari pengacara Ariyanto dan Marcella Santoso.
Hal ini terungkap saat Hakim Anggota Adek Nurhadi mencecar Deilla yang menjadi saksi dalam sidang penanganan perkara kasus korupsi suap hakim yang memberikan vonis onslag atau vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (migor).
“Ada terima pemberian hadiah (dari Marcella dan Ariyanto) yang diterima saudara?” tanya hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
“(Ada hadiah) berupa tas dan sepatu,” jawab Deilla.
Dalam persidangan, Deilla tidak menyebutkan berapa jumlah atau harga barang yang diterimanya dari pihak pengacara korporasi CPO ini.
Tapi, ia menyebutkan, beberapa tas dan sepatu terbuat dari kulit ular.
Hakim mencecar Deilla soal kedekatan suaminya, Wahyu dengan para pengacara ini.
“Tadi beberapa chat (sebut) om botak, itu seolah-olah familiar sekali. Bahasa yang digunakan itu familiar. Saudara itu berarti dekat ya dengan Ariyanto dan Marcella?” cecar hakim.
Kepada hakim, Deilla mengaku dirinya secara pribadi tidak dekat dengan dua pengacara yang kini sudah berstatus sebagai tersangka ini.
Hakim kembali mempertanyakan maksud dan tujuan pemberian hadiah dari para pengacara.
Pasalnya, suaminya Wahyu berstatus sebagai pejabat negara karena bekerja sebagai pegawai di pengadilan negeri.
“Itu enggak termasuk gratifikasi?” tanya hakim.
Deilla membantah pemberian hadiah oleh Marcella adalah gratifikasi.
“Tidak, karena tidak ada sangkut paut dengan kerjaannya (Wahyu selaku pejabat PN),” jawab Deilla.
Deilla yang mengaku bekerja sebagai wiraswasta ini mengeklaim, pemberian tas dan sepatu oleh Marcella adalah sebatas oleh-oleh.
“Menurut keterangan suami saya, hal tersebut, tas sepatu adalah oleh-oleh dari mereka,” kata Deilla lagi.
Kedekatan antara Wahyu Gunawan dan Ariyanto sempat disinggung dalam sidang lalu.
Saat itu, Ariyanto yang dihadirkan dalam persidangan mengaku kalau ia dan Wahyu saling kenal melalui media sosial.
Saat itu, Ariyanto yang sering membuat konten dan menjadi influencer juga menarik perhatian Wahyu.
“Sebelum Covid, mungkin 2-3 tahun, saudara Wahyu sering sounding sama saya di medsos,” cerita Ariyanto saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Sejak sebelum Covid-19 melanda dunia pada tahun 2019, Wahyu sudah pernah menghubungi Ariyanto dan memperkenalkan diri sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Awalnya berkomunikasi melalui medsos, Ariyanto dan Wahyu bertemu dalam satu acara motor. Keduanya diketahui sama-sama penyuka motor Harley Davidson.
“Kemudian pada pagi Minggu, itu berapa tahun lalu, saya lupa, ya kita ketemu di perkumpulan motor, sebatas obrolan motor,” kata Ariyanto.
Saat itu, kasus perkara CPO belum terjadi. Tapi, keduanya masih saling menjaga komunikasi.
Kemudian, ketika ada perkara korporasi CPO, komunikasi antara Ariyanto dan Wahyu menjadi lebih intens.
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/09/2025 06:06
Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu Nasional 3 September 2025

Romo Magnis Sebut Demo Akumulasi Frustasi Publik: 80 Tahun Merdeka, Masih Seperti Itu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menilai, gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di banyak daerah merupakan akumulasi dari kemarahan dan frustasi publik.
Romo Magnis berpandangan, aksi unjuk rasa itu adalah ledakan dari akumulasi kekecewaan publik yang sudah dipendam selama bertahun-tahun.
“Sudah 80 tahun merdeka, kok masih seperti itu? Dan itu sangat penting kita semua mendengar suara rakyat yang kelihatan di dalam segala macam demonstrasi kerusuhan,” kata Romo Magnis dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut Romo Magnis, ada pandangan dari masyarakat bahwa Indonesia seakan hanya dimiliki oleh elite yang ingin memperkaya diri tanpa rasa malu di tengah situasi masyarakat yang sedang susah.
“Dan itu meledak, dan itu sangat berbahaya,” imbuhnya.
Romo Magnis pun menegaskan bahwa aksi protes yang meluas sebenarnya mencerminkan suara rakyat.
Namun, ia mengingatkan adanya indikasi pihak-pihak yang menunggangi situasi untuk kepentingan lain.
“Saya hanya duduk di rumah. Tapi katanya, pembakaran stasiun Transjakarta, rumah penjarahan, itu bukan kemarahan rakyat; rupa-rupanya ada yang menunggangi, ada yang ikut main, memanfaatkan kesempatan untuk merusak itu tentu suatu yang jahat,” nilai Magnis.
Ia berharap kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas situasi sosial-politik Indonesia belakangan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Jadi ini betul-betul harus diperhatikan bahwa jangan situasi ini masih dimanfaatkan,” kata Romo Magnis.
Menurut Romo Magnis, mahasiswa maupun kelompok sipil lain sudah menegaskan bahwa mereka tidak berniat merusak atau menjarah.
Oleh sebab itu,penting untuk membedakan antara protes murni rakyat dengan tindakan destruktif yang diprovokasi pihak tertentu.
Ia mengingatkan bahwa suara rakyat yang diwujudkan melalui demonstrasi maupun aksi protes harus benar-benar didengarkan oleh pemerintah.
Romo Magnis menekankan, mengabaikan akar permasalahan hanya akan memperbesar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan penguasa.
Diketahui, gelombang aksi demonstrasi terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025 sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025) malam.
Keesokan harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.
Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif.
Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 22:23
Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan Nasional 3 September 2025

Gerakan Nurani Bangsa: Tuntutan 17+8 Jangan Hanya Didengar, tetapi Dikerjakan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menindaklanjutinya.
Hal ini merespons munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir pasca aksi demonstrasi berujung ricuh di sejumlah wilayah.
“Karena itu kita berharap bahwa jangan cuma dengar itu doang. Kerjakan itu apa yang diminta oleh orang tua dan anak muda ini seperti itu,” kata eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
GNB menilai gerakan tersebut sebagai ekspresi sehat dari anak muda yang menuntut perbaikan demokrasi dan tata kelola negara.
Menurut Laode, isi tuntutan rakyat tersebut selaras dengan pesan moral yang selama ini juga disuarakan para tokoh yang tergabung dalam GNB.
“Bahasanya agak berbeda. Karena beliau-beliau ini adalah orang yang lebih senior. Tetapi saya terus terang juga kaget ketika menerima itu ada kata murka di dalam (pesan kebangsaan). Jarang sekali itu orang tua-tua ini bilang ada murka seperti ini. Jadi itu juga teramplifikasi di dalam tuntutan yang 17 + 8,” ujar dia.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga tergabung dalam GNB menegaskan, Presiden perlu memimpin langsung dalam menanggapi tuntutan masyarakat.
“Jadi aspirasi, masukan, saran bahkan kritik sekalipun itu, mohon pertama didengar. Yang kedua lalu kemudian dikaji, setelah didengar dikaji, setelah dikaji dipertimbangkan. Karena dari hasil pertimbangan itu ada yang bisa dilaksanakan, ada yang belum bisa dilaksanakan,” tutur Lukman.
Ia menambahkan, penting bagi pemerintah memiliki juru bicara resmi untuk menjelaskan perkembangan respons terhadap aspirasi publik.
Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa negara tengah bekerja menuntaskan berbagai tuntutan tersebut.
Sementara itu, Alissa Wahid menyebutkan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan bukti semakin kuatnya konsolidasi publik melalui media sosial.
“17+8 ini sebetulnya, dan inisiatif ini sangat menggembirakan. Pertama karena dampaknya. Itu dari anak-anak muda. Dari teman-teman yang selama ini banyak bekerja di isu-isu perbincangan publik, terutama terkait dengan demokrasi,” nilai putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.
Adapun 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek yang diberi tenggat hingga 5 September 2025, dan 8 agenda reformasi sistemik dengan target 2026.
Beberapa poin utama tuntutan adalah pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan demo 28-30 Agustus, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, reformasi DPR dan partai politik, penguatan KPK, hingga reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 22:11
Prabowo Tiba di Jakarta Usai Kunjungan Singkat ke China Nasional 3 September 2025

Prabowo Tiba di Jakarta Usai Kunjungan Singkat ke China
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto dan rombongan terbatas tiba di Jakarta, Indonesia, pada Rabu (3/9/2025) malam, usai melakukan lawatan ke China.
Dikutip dari siaran langsung
YouTube
Sekretariat Presiden, pesawat yang membawa Prabowo mendarat sekitar pukul 21.00 WIB di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Kedatangan Kepala Negara ke Indonesia disambut langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang berdiri di bawah tangga pesawat untuk menyambut Prabowo turun.
Mobil Maung Prabowo juga sudah disiagakan di dekat tangga pesawat.
Saat pesawat mendarat sempurna, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tampak lebih dahulu keluar dari pintu pesawat.
Beberapa saat kemudian, Prabowo keluar dari pesawat dengan memakai baju safari coklat, celana hitam, dan peci hitam.
Prabowo menuruni tangga pesawat yang ditutupi karpet biru dan langsung disambut Prasetyo yang memberikan sikap hormat.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menyalami Prasetyo dan sempat berbincang beberapa saat sembari berjalan ke arah mobil untuk meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma.
Diketahui, Prabowo terbang ke China pada Selasa (2/9/2025) malam dalam rangka memenuhi undangan menghadiri parade militer atau perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China yang digelar di Beijing, hari ini.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan kunker Prabowo hanya digelar satu hari.
“Jadi, dalam waktu kurang dari satu hari meninggalkan Indonesia, Presiden sudah akan berada di Jakarta kembali, malam ini,” kata Teddy lewat keterangan, Rabu (3/9/2025).
Selain menghadiri acara parade militer, Prabowo dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan bilateral.
Keduanya bertemu untuk membahas dan memperkuat hubungan kedua negara.
Di sela-sela kunjungan kerjanya di China, Prabowo juga menyempatkan diri melakukan pertemuan khusus dengan Putin.
Pertemuan ini dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.
“Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” ungkap Seskab Teddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 21:23
Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 3 September 2025

Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Partai Nasdem memastikan telah berkirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menghentikan hak gaji dan tunjangan kedua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, usai menjawab kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI dengan niat empati.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menyampaikan, surat itu dikirim usai DPP memutuskan menonaktifkan Sahroni dan Nafa, menyusul demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan rumah DPR.
“Terkait dengan tuntutan hak-haknya, kan juga DPP sudah kirim ke fraksi. Dan fraksi sudah menyampaikan ke Kesekjenan (DPR RI) untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian hak-hak mereka sebagai Anggota DPR. Jadi dari semua hal, jadi total,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Saan beranggapan bahwa tindakan yang diambil partai sudah sangat progresif, ketika Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada Kesekjenan DPR RI untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
Saat ini, permintaan MKD tengah berproses di Sekretariat Jenderal DPR.
“Ini sesuatu yang menurut saya sudah progresif, lah, ya. Di MKD kan ada soal pemberhentian sementara. Tapi kan masih mendapatkan haknya,” tutur Saan.
“Kita sudah mengambil langkah yang menurut saya jauh lebih maju dengan menonaktifkan dan sekaligus untuk menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Saan menyampaikan bahwa kebijakan MKD turut mempertimbangkan Undang-Undang (UU) MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
Kalimat nonaktif dalam nomenklatur tersebut tidak secara eksplisit disebutkan.
Adapun kebijakan partai politik akan bergantung pada keputusan pimpinan masing-masing.
“(Kalau yang di Nasdem) Ini kan kasusnya yang tidak terkait dengan apa yang terjadi di MKD, yang sesuai dengan Undang-Undang MD3, ini bukan terdakwa. Bukan dalam proses ini, ini kan lebih kepada etik,” kata Saan.
Diberitakan sebelumnya, lima anggota DPR RI periode 2024–2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Nafa Urbach, misalnya, mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.
Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras.
Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 20:35
Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif Nasional 3 September 2025

Quraish Shihab hingga Kardinal Suharyo Minta Prabowo Perintahkan Polri Hentikan Tindakan Eksesif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepolisian RI segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan internalnya agar tidak lagi terjadi tindakan eksesif atau di luar batas terhadap masyarakat, khususnya dalam menangani aksi unjuk rasa.
Pesan itu disampaikan Alissa Wahid saat membacakan “Pesan Kebangsaan” Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
“Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya,” kata Alissa dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta.
Pesan kebangsaan ini ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama, budaya, dan profesi, antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis-Suseno SJ, Alissa Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supelli, hingga budayawan Slamet Rahardjo.
Alissa menegaskan, kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi pijakan utama negara.
Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dan represifitas aparat dalam menghadapi aksi unjuk rasa harus dihentikan.
“Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi,” tutur dia.
Selain soal Polri, Gerakan Nurani Bangsa menilai Presiden perlu memimpin jajaran negara untuk bersikap etis, sederhana, dan patut demi memulihkan kepercayaan publik.
Mereka juga mendorong pemerintah menjaga stabilitas ekonomi secara transparan, menghapus fasilitas berlebihan bagi pejabat publik, serta memperkuat program kesejahteraan sosial alih-alih membebani rakyat dengan pajak baru.
Gerakan Nurani Bangsa menekankan pentingnya menegakkan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia.
“Memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya,” terang Alissa.
Pada saat yang sama, masyarakat diajak menumbuhkan kesadaran kolektif secara damai, tanpa kekerasan, perusakan, maupun penjarahan.
Pesan Kebangsaan ini ditujukan untuk merespons adanya gelombang aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025.
Diketahui, mulanya aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Keesokan harinya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga ke sejumlah daerah lain.
Namun, situasi demonstrasi berkembang tidak kondusif.
Massa yang marah membakar fasilitas umum, menyerang sejumlah titik, termasuk markas aparat, hingga menyebabkan kerusuhan di beberapa lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 19:31
TNI: Penempatan Prajurit di Sejumlah Wilayah untuk Jaga Stabilitas Nasional Nasional 3 September 2025

TNI: Penempatan Prajurit di Sejumlah Wilayah untuk Jaga Stabilitas Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan, penempatan prajurit di sejumlah wilayah belakangan ini merupakan bagian dari langkah terencana untuk menjaga stabilitas nasional.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, kehadiran personel di lapangan dijalankan sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah pusat, daerah, serta Polri.
“Penempatan prajurit TNI di sejumlah wilayah merupakan langkah terencana untuk mendukung stabilitas nasional. TNI selalu melaksanakan tugas sesuai arahan Panglima TNI, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta Polri,” kata Freddy, kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).
Freddy menegaskan, penempatan prajurit merupakan langkah preventif sekaligus upaya memastikan kondisi tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir.
“Kehadiran personel TNI di lapangan adalah bentuk kesiapsiagaan sekaligus langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” ujar dia.
Menanggapi pertanyaan soal kaitan penempatan personel TNI dengan gagasan Pam Swakarsa, Freddy menepis hal tersebut.
Ia menegaskan, langkah yang dilakukan TNI saat ini adalah bagian dari operasi resmi pengamanan negara yang memiliki dasar hukum jelas.
“Perlu ditegaskan, langkah ini tidak berkaitan dengan Pam Swakarsa. Keterlibatan TNI saat ini adalah bagian dari operasi resmi pengamanan negara yang terstruktur, memiliki payung hukum yang jelas, dan difokuskan pada pencegahan potensi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional,” pungkas dia.
Sebagai informasi, TNI-Polri memperketat penjagaan keamanan nasional menyusul aksi demonstrasi yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah.
Patroli skala besar pun dilakukan oleh kedua institusi itu mulai Minggu (31/8/2025).
Di Jakarta, misalnya, patroli skala besar dilakukan secara bergantian setiap jam dengan menyasar lima wilayah Jakarta, mulai dari Utara, Selatan, Pusat, Timur, hingga Barat.
“Setiap kegiatan melibatkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang dipimpin oleh Komandan Kompi, dan pada kondisi tertentu, Komandan Batalyon (Danyon) bisa saja ikut serta turun langsung ke lapangan,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan bahwa prajurit yang diterjunkan tidak dibekali senjata tajam maupun peluru tajam.
Para personel hanya menggunakan perlengkapan standar pengamanan dan alat komunikasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 18:36
Mendikti Kirim Tim untuk Pantau Penembakan Gas Air Mata di Unisba Nasional 3 September 2025

Mendikti Kirim Tim untuk Pantau Penembakan Gas Air Mata di Unisba
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengirim tim untuk memantau perkembangan terkait insiden penembakan gas air mata di Universitas Islam Bandung (Unisba).
Brian menuturkan, Kemendikti Saintek melakukan koordinasi langsung dengan pimpinan Unisba dalam mengusut dampak dari penembakan gas air mata tersebut.
“(Kami) mengirim tim untuk berkoordinasi langsung dengan pimpinan perguruan tinggi guna menilai dampak yang dialami mahasiswa, staf, maupun fasilitas,” ujar Brian, dikutip dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Kemendikti Saintek untuk menjaga kampus sebagai ruang aman bagi mahasiswa.
“Berkomitmen memastikan kampus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari tindakan represif, dengan mengutamakan dialog dan langkah persuasif,” paparnya.
Selain turun langsung ke lapangan, Brian juga membuka pengaduan cepat bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya.
“Kami sediakan kanal pengaduan cepat untuk memastikan setiap persoalan di kampus dapat segera ditangani, sekaligus menjaga fungsi kampus sebagai pusat pendidikan dan kebebasan akademik,” jelasnya.
Brian menjanjikan jika ada yang terdampak, Kemendikti Saintek siap memberikan pendampingan medis dan psikologis.
“Kami memastikan adanya protokol koordinasi dengan aparat keamanan agar kampus tetap terlindungi,” kata dia.
Sebagai informasi, kericuhan terjadi di sekitar Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (1/9/2025) malam.
Insiden itu bermula usai demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat yang berakhir ricuh.
Mahasiswa menyebut aparat menembakkan gas air mata ke dalam kampus hingga menyebabkan korban luka.
Sementara polisi membantah dan menyebut ada provokator berpakaian hitam yang sengaja memancing bentrokan.
Presiden Mahasiswa (Presma) Unisba, Kamal Rahmatullah, mengatakan insiden terjadi sekitar pukul 23.30 WIB.
Saat itu sejumlah mahasiswa sedang beristirahat di depan kampus sebelum aparat gabungan TNI-Polri tiba-tiba datang.
“Mereka langsung menyerang ke arah bawah, otomatis mahasiswa berlarian masuk ke dalam. Setelah itu ada tembakan gas air mata dari jarak kurang lebih 2 meter dari gerbang kampus,” kata Kamal, dikutip dari
Tribunnews
, Selasa (2/9/2025).
Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyebut aparat sama sekali tidak memasuki area kampus Unisba.
Menurutnya, patroli gabungan TNI-Polri menemukan kelompok berpakaian hitam yang melakukan provokasi, membakar ban, dan melempar bom molotov ke arah petugas.
“Tembakan gas air mata diarahkan ke jalan raya. Namun, karena tertiup angin, sebagian gas masuk ke area parkiran Unisba. Itu dijadikan bahan provokasi seolah-olah aparat menyerang kampus,” kata Hendra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 17:23
Menag Berencana Kembangkan Pesantren Berstandar Cambridge di Tangerang Nasional 3 September 2025

Menag Berencana Kembangkan Pesantren Berstandar Cambridge di Tangerang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar berencana untuk mengembangkan pesantren yang mengadopsi kurikulum internasional Cambridge di Pondok Pesantren Al Ikhlas Assalam, Tangerang.
Nasaruddin menuturkan, Pondok Pesantren Al Ikhlas Assalam ditargetkan mengadopsi kurikulum Cambridge sehingga para santri dapat memperoleh standar mutu global.
“Penerapan standar Cambridge penting agar santri memiliki daya saing global,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, saat memberikan sambutan dalam Dzikir dan Doa Bersama untuk Negeri di Ponpes Al Ikhlas Assalam, Selasa (2/9/2025) lalu.
Dengan kurikulum internasional tersebut, kata Menag, lulusan pesantren tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga siap melanjutkan pendidikan ke universitas mancanegara tanpa hambatan bahasa maupun standar akademik.
“Kami bercita-cita menjadikan Ponpes Al Ikhlas terbaik di Tangerang. Nantinya Madrasah Aliyah di sini akan berstandar Cambridge, sehingga santri tidak perlu lagi jauh-jauh tes bahasa Inggris hanya untuk sekolah ke luar negeri,” ungkapnya.
Nasaruddin menuturkan, ada perbedaan mendasar antara madrasah dan sekolah umum.
Menurutnya, sekolah umum adalah tempat mencari ilmu dari guru, sedangkan madrasah merupakan tempat mencari ilmu Allah melalui guru sebagai perantara.
“Kalau di sekolah, proses belajar hanya sekadar transfer ilmu. Tapi di madrasah, ada tazkiyah atau pembersihan diri sebelum ta’lim (belajar). Itulah sebabnya, ilmu yang diperoleh santri lebih barokah,” tegasnya.
Dia mencontohkan, para guru madrasah sebelum mengajar biasa memulai dengan doa, shalat sunah, membaca Al-Fatihah, dan niat tulus agar ilmu yang disampaikan membawa keberkahan bagi para santri.
Saat ini, menurut Menag, banyak lulusan madrasah yang berprestasi di perguruan tinggi ternama.
“Sarjana teladan di UGM, ITB, maupun Unisma Malang ternyata banyak dari kalangan anak madrasah yang hafal Al-Qur’an,” jelasnya.
Ia berharap kehadiran Ponpes Al Ikhlas Assalam nantinya dapat menjadi pusat kaderisasi generasi berilmu sekaligus berakhlak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 16:17