Category: Kompas.com Nasional

Alasan RI Tambah Seribu Warga Gaza yang Akan Diobati: Keluarganya Dibawa Nasional 7 Agustus 2025

Alasan RI Tambah Seribu Warga Gaza yang Akan Diobati: Keluarganya Dibawa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ada alasan di balik ditambahnya jumlah warga Gaza Palestina yang hendak dijemput untuk berobat ke Indonesia.
Jumlah rencana kuota bertambah 1.000 orang dibandingkan pernyataan awal Presiden Prabowo Subianto sebelum lawatan ke negara-negara tetangga Palestina pada 9 April 2025.
Sedangkan pada keterangan terbaru, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengatakan Indonesia siap menampung 2.000 warga Palestina.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa penambahan angka dari 1.000 menjadi 2.000 warga Palestina itu kemungkinan untuk menampung keluarga korban perang juga.
“Ya mungkin (bertambah) seribu sama keluarganya yang (juga) dibawa ke sini,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenlu RI, Kamis (7/8/2025).
Sugiono mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan alternatif tempat untuk menampung ribuan warga Gaza yang terluka di Indonesia.
Salah satunya adalah Pulau Galang dengan pertimbangan memiliki fasilitas karena pernah jadi tempat isolasi pasien Covid-19.
“Kemarin Presiden (Prabowo) menyebut Pulau Galang, kita sedang melihat, karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan Covid-19, jadi ada infrastruktur sudah di sana,” ucapnya.
Sugiono menjelaskan bahwa upaya persiapan untuk menampung warga Palestina di Indonesia ini juga terus dimatangkan.
Karena Presiden Prabowo Subianto, kata Sugiono, pernah meminta izin kepada negara-negara tetangga Palestina untuk melakukan penjemputan.
“Jadi sewaktu-waktu itu bisa dilaksanakan, ya kita sudah siap,” imbuhnya.

Sugiono juga menjelaskan bahwa pertemuan terakhir Prabowo dengan otoritas Palestina, mereka mengizinkan warga negaranya dirawat di Indonesia.
Namun, untuk izin dari negara-negara tetangga, Sugiono menyebut persetujuan masih dalam proses pembicaraan terus-menerus.

“Belum sampai ke sana (persetujuan), ya kan kemarin itu disampaikan, kita ada permintaan. Permintaan yang ngomongnya lebih teknis juga belum seperti apa, makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita sudah siap,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 19:58
Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Pulau Galang menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina.
Menurutnya, penunjukkan Pulau Galang merupakan hal yang tepat, karena telah memiliki pengalaman sebagai tempat yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Pulau Galang memiliki nilai historis sebagai simbol solidaritas kemanusiaan, dan jika dimanfaatkan kembali untuk tujuan serupa, tentu akan menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak nyata,” ujar Dave kepada Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
Ia menjelaskan, Pulau Galang menjadi tempat dibangunnya Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19.
Pada masa lalu, Pulau Galang pernah dijadikan sebagai tempat sementara bagi pengungsi asal Vietnam pada 1979.
Oleh karena itu, Dave menilai rencana Prabowo itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina.
“Guna memastikan misi kemanusiaan ini berjalan optimal dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian,” ujar Dave.
Kendati demikian, Dave mengingatkan pemerintah agar rencana tersebut tidak hanya sekedar simbolis saja.
Perlu ada perencanaan yang komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan rencana Pulau Galang untuk pengobatan warga Gaza itu.
“Kami mendorong agar misi ini tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Gaza yang membutuhkan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Diketahui, Prabowo tengah menyiapkan Pulau Galang yang terletak di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, yang disebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet pada Rabu (6/8/2025).
“Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Prabowo, kata Hasan Nasbi, sudah meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyiapkan skema dari rencana itu.
“Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza,” ujar Hasan Nasbi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 18:55
Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Nasional 7 Agustus 2025

Wamen PANRB Dorong Pemprov Riau Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.
Menurutnya, aparatur negara yang bertugas menjalankan roda birokrasi memainkan peran penting sebagai mesin penggerak pelayanan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.
“Kehadiran saya di tengah para pelayan publik di Provinsi Riau menegaskan komitmen pemerintah bahwa birokrasi harus menjadi tulang punggung transformasi, menghadirkan layanan yang berdampak, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” ujar Purwadi dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).
Pasalnya, kata dia, pelayanan publik yang efektif adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat audiensi dengan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Riau, Kamis.
Karena itu, ia mendorong para aparatur negara di lingkup Pemprov Riau sebagai penggerak perubahan, untuk berpartisipasi mendukung program prioritas Presiden.
Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa sumber daya nomor satu Indonesia bukanlah mineralnya, melainkan rakyatnya.
Saat ini, pemerintah bukan membangun sebuah program, tetapi peradaban baru melalui lima program prioritas presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.
Di sisi lain, tantangan megatren, seperti persaingan sumber daya alam (SDA), perubahan iklim, kemajuan teknologi, pertumbuhan kelas menengah, dan dinamika demografi global, terjadi begitu cepat.
Untuk menjawab tantangan ini, birokrasi harus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif, mampu berpikir jauh ke depan, terbuka terhadap perubahan, dan melihat persoalan di lintas sektor.
Purwadi mengatakan, reformasi pelayanan publik menjadi salah satu titik terpenting dalam Asta Cita Presiden, yang diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan reformasi pelayanan publik, Kementerian PANRB merancang strategi yang fokus pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip
human-centered
, digital, proses sederhana, dan kolaborasi lintas sektor.
Melalui pendekatan tersebut, pelayanan publik diarahkan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman pengguna, tanpa batas wilayah administratif.
“Untuk menghasilkan cita-cita pelayanan prima, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam manajemen ASN, dimulai dari rekrutmen berkualitas dan sesuai kebutuhan,” ucap Purwadi.
Menurutnya, rekrutmen yang berkualitas akan mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang responsif.
Dalam audiensi tersebut, Purwadi mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Pemprov Riau. Salah satunya adalah rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Riau yang berada pada kategori baik atau mendapat predikat B.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Riau untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
Capaian selanjutnya adalah terdapat 6 dari 12 daerah di Pemprov Riau atau sekitar 50 persen telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Purwadi juga mengapresiasi komitmen tinggi Pemprov Riau dalam merespons terhadap program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Adapun topik laporan paling banyak diterima adalah perihal infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum.
Menurut Purwadi, diperlukan strategi yang lebih intensif agar tindak lanjut pengaduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat, demi menjaga pelayanan publik yang responsif.
Pencapaian lain yang diapresiasi oleh Purwadi adalah enam inovasi Pemprov Riau yang berhasil masuk Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2014-2023.
Ia berharap, seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong integrasi lintas dinas dan lembaga agar masyarakat tidak terbebani oleh birokrasi yang berbelit.
Purwadi berpesan, budaya pelayanan prima harus menjadi bagian dari etos kerja ASN. Artinya, mereka bukan hanya bekerja, tetapi benar-benar melayani masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan, pihaknya percaya bahwa kualitas pelayanan publik adalah wajah utama tata kelola pemerintahan karena di situlah negara hadir dan dirasakan.
Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan bukan hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya indikator administratif, tetapi bagaimana rakyat merasa dilayani, dimudahkan, dan hak mereka dihargai.
“Kami terus mendorong seluruh unit pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama dan tanggung jawab bersama,” tegas Zulkifli.
Melalui kunjungan Purwadi kali ini, diharapkan dapat memberikan dukungan pada perbaikan berkelanjutan di Provinsi Riau.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta semangat melayani yang terus tumbuh di Pemprov Riau dapat dijadikan percontohan dalam transformasi pelayanan publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 17:45
17 Tahun Berdiri, LPSK Terima 45.511 Permohonan Perlindungan Nasional 7 Agustus 2025

17 Tahun Berdiri, LPSK Terima 45.511 Permohonan Perlindungan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 45.511 permohonan perlindungan sejak lembaga ini berdiri pada2008 atau 17 tahun yang lalu.
“17 tahun berlalu, kalau kita hitung sampai 2024 setidaknya ada 45.511 permohonan, jumlah yang cukup banyak,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam refleksi 17 tahun LPSK, Kamis (7/8/2025).
Achmadi menyebutkan, pada tahun 2024, LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan saksi dan korban.
Sedangkan, pada periode Januari-Agustus 2025, LPSK menerima sebanyak 8.522 permohonan.
“Itu artinya pencari keadilan melalui fungsi perlindungan saksi dan korban terus meningkat. Negara harus hadir antara lain melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan pemenuhan hak-hak saksi korban dalam proses peradilan pidana,” ungkap Achmadi.
Ia kemudian memerinci permohonan terbanyak sepanjang 2025 adalah kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu 5.558 permohonan.
Disusul permohonan kekerasan seksual anak sebanyak 891 dan tindak pidana lainnya 734.
Untuk kasus TPPU, ia merinci lebih dalam bahwa laporan itu banyak berkaitan dengan investasi ilegal.
Achmadi menegaskan, LPSK juga menjadikan kasus TPPU sebagai kasus tindak pidana prioritas untuk dibantu penyelesaiannya.

“Bahkan saat ini juga masih sedang diinventarisasi karena ada sebuah putusan yang harus kita lakukan bagaimana untuk pemenuhan hak-hak bagi korban tindak pidana itu,” kata Achmadi.
“Kalau rekan-rekan ingat, 2021, LPSK pernah menyampaikan korban investasi ilegal dapat atau berpeluang untuk dapat memperoleh ganti kerugian melalui restitusi,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 16:50
Mensos: Kekuatan Negara Terbatas, Semua Pihak Bisa Dukung Jaminan Sosial Nasional 7 Agustus 2025

Mensos: Kekuatan Negara Terbatas, Semua Pihak Bisa Dukung Jaminan Sosial
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa peran serta berbagai pihak dalam menghadirkan layanan kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan karena sumber daya pemerintah terbatas.
“Begitu banyak masyarakat membutuhkan bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, tapi sangat terbatas kekuatan negara untuk bisa menyediakan layanan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul dalam acara Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Maka, semua pihak diperbolehkan berperan dalam membantu penyelenggaraan jaminan sosial.
Mensos mengatakan ada tantangan dalam upaya menghadirkan tata kelola, kolaborasi, dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Untuk itu, Kementerian Sosial juga memiliki program untuk kelompok rentan, di antaranya memberikan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan memastikan anak disabilitas terdata dalam data Nasional Penyandang Disabilitas.
“Melalui Kartu Penyandang Disabilitas, mereka akan mendapatkan akses prioritas terhadap berbagai program dan layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan inklusif,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa kaum difabel perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
“Setiap anak belum tentu bisa menjamin penyelenggaraan kesejahteraannya sendiri, maka orang tua, lingkungan, dan negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan anak,” lanjutnya.

Dia mengatakan, dalam Asta Cita Presiden juga disinggung bahwa penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
“Ada peran negara dan juga ada peran masyarakat. Bagian dari peran serta masyarakat sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial diharapkan mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 15:54
Kesaksian Eks Direktur ASDP soal Patungan Emas untuk Orang BUMN Nasional 7 Agustus 2025

Kesaksian Eks Direktur ASDP soal Patungan Emas untuk Orang BUMN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar soal dugaan pengumpulan uang atas perintah eks Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi untuk
dibelikan emas
yang nantinya diberikan kepada seseorang di Kementerian BUMN.
Hal ini terungkap dari pemeriksaan Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP tahun 2019-2020, Christine Hutabarat, sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP, Kamis (7/8/2025).
“Selama saudara menjabat sebagai Direksi PT ASDP, apakah saudara pernah memberikan uang, hadiah, atau sumbangan lainnya kepada pihak lainnya?” tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, hari ini.
Percakapan ini dibacakan jaksa dari berita acara pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan lalu.
Dalam BAP tersebut, Christine mengaku pernah diminta sejumlah uang oleh Corporate Secretary Imelda Alini.
Permintaan ini disebut terjadi pada tahun 2017, tidak lama setelah Ira menjabat Dirut ASDP.
“Sekitar akhir tahun 2017, saya pernah diminta oleh Corporate Secretary, Imelda Alini (setelah keluar dari PT ASDP, saya baru mengetahui bahwa permintaan tersebut atas perintah Dirut, saudara Ira Puspadewi),” kata jaksa membacakan jawaban Christine.
“Yang untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk dibelikan logam mulia untuk diberikan kepada pejabat Kementerian BUMN (saya tidak tahu siapa),” lanjutnya.
Dalam BAP yang sama, Christine mengaku tidak pernah menyerahkan uang yang diminta melalui Imelda.
Christine juga mengaku tidak tahu apakah logam mulia itu akhirnya dikirim kepada orang BUMN yang dimaksud atau tidak.
Namun, ia mengaku tahu kalau permintaan pengumpulan uang itu dilakukan atas perintah Ira.
Ketika BAP terkait pengumpulan ini dibacakan, Christine hanya menyimak dan tidak memotong ucapan JPU.
“Betul keterangan saudara dalam BAP ini?” tanya jaksa usai membacakan BAP.
Secara garis besar, korupsi ASDP ini adalah soal akuisisi atau pembelian kapal-kapal dari PT Jembatan Nusantara. ASDP membeli 53 kapal bekas, padahal seharusnya membeli kapal baru.
Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direktur PT ASDP melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.
Mereka adalah eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono.
Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam. “Berdasarkan laporan uji tuntas engineering (due diligence) PT BKI, menyebut terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam,” ujar jaksa.
Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie, Rp 1,25 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 14:57
Profil dan Kekayaan Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur yang Kena OTT KPK Nasional 7 Agustus 2025

Profil dan Kekayaan Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur yang Kena OTT KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bupati Kolaka Timur Abdul Azis ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kendati demikian, lembaga antirasuah itu masih enggan menyebut kasus dugaan korupsi dalam yang menjerat Bupati Kolaka Timur itu.
Johanis hanya menjelaskan, saat ini tim dari KPK masih berada di Sulawesi Tenggara.
“Benar (bupati yang ditangkap) Koltim (Kolaka Timur),” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi, Kamis (7/8/2025).
Dilansir dari laman Kabupaten Kolaka Timur, Abdul Azis merupakan pria kelahiran 5 Januari 1986 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
Ia merupakan lulusan Diktukba Polri SPN Batua pada 2004. Abdul Azis adalah mantan anggota kepolisian dengan pangkat terakhirnya adalah Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua.
Sebelum mundur, Abdul Azis bertugas di Banit I Subdirektorat I Direktorat Intelijen dan Keamanan atau Dirintelkam Polda Sultra.
Abdul Azis juga mengenyam pendidikan S1 di Universitas Sulawesi Tenggara dan lulus pada 2016. Di universitas yang sama, ia juga mengambil S2 dan lulus pada 2023.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur untuk periode 2024-2029, ia merupakan Wakil Bupati Kolaka Timur pada 24 Agustus 2022 hingga 27 November 2023.
Sosok Abdul Azis juga pernah meriah sejumlah penghargaan, seperti Pemimpin Daerah Inovatif Tahun 2022 dari Kendari Pos Award.
Kemudian, ia juga pernah mendapatkan penghargaan kategori Innovative Leader with a Passion for the Community dari Seven Media Asia pada 2023.
Lewat laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 28 Maret 2024, Abdul Azis melaporkan aset-aset yang dimilikinya. Total kekayaannya sebesar Rp 7.217.149.804.
Aset terbesar ada di tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 5,9 Miliar. Tanahnya tersebar di Kota Kendari dan Kota Mamuju.
Abdul Azis memiliki aset kendaraan senilai Rp 900 Jutaan. Terdiri dari mobil Toyota Hilux (Rp 400.000.000), mobil Toyota Venturer (Rp 400.000.000), motor KTM 85 SX (Rp 101.000.000) dan motor Yamaha BJ8 (Rp13.000.000).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 13:39
Prabowo Siapkan Pulau Galang Jadi Pusat Pengobatan 2.000 Warga Gaza Nasional 7 Agustus 2025

Prabowo Siapkan Pulau Galang Jadi Pusat Pengobatan 2.000 Warga Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto sedang menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo menyampaikan ini dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
“Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menurut Hasan, Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya.
Dengan demikian, korban perang yang mengalami luka-luka, terkena bom, atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang.
“Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang,” ucap Hasan.
Sementara terkait teknis lebih jauh, ia meminta hal ini ditanyakan ke kementerian/lembaga terkait.
Sebab, Presiden RI sudah meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem tersebut.
“Tata cara dan prosesnya seperti apa? Dan mungkin nanti teman-teman bisa
follow up
ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa bantuan pengobatan ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan.
Dia memastikan ini berbeda dengan evakuasi.
Ini murni untuk menolong dan mengobati para warga Gaza yang terluka akibat perang.
“Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 12:18
Jalani Tes DNA, Lisa Mariana: Doakan Tidak Ada Rekayasa… Nasional 7 Agustus 2025

Jalani Tes DNA, Lisa Mariana: Doakan Tidak Ada Rekayasa…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Selebgram Lisa Mariana meminta doa supaya proses pemeriksaan DNA yang ia lakoni di Gedung Bareskrim Polri berjalan dengan lancar tanpa ada rekayasa.
“Doain saja yang terbaik, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada rekayasa,” kata Lisa sesaat akan masuk ke gedung Bareskrim, Kamis (7/8/2025).
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
di lokasi, mengenakan baju berwarna krem, Lisa yang didampingi kuasa hukumnya tiba pukul 10.44 WIB.
Ia turut membawa anaknya ke Bareskrim Polri.
Sebelum Lisa dan anaknya, eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) juga melakoni tes DNA dengan pengambilan darah oleh polisi.
RK telah lebih dulu tiba di Bareskrim sekitar pukul 08.57 WIB.
Dalam kasus ini, Lisa Mariana mengaku anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil pun melaporkan selebgram Lisa Mariana ke Bareskrim Polri lantaran diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut telah diterima polisi dan tercatat dengan nomor LP: STTL/174/IV/2025/Bareskrim.
“Pak RK benar membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Pasal 51 juncto Pasal 35, Pasal 48 juncto Pasal 32, Pasal 45 juncto Pasal 27a UU ITE nomor 1 tahun 2024 terhadap orang yang dengan melawan hukum dan secara sengaja menyebarkan tanpa fakta hukum,” ujar kuasa hukum Ridwan Kami, Muslim Jaya Butar-butar, 18 April 2025.
Muslim menegaskan, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas adanya berita bohong soal anak di antara keduanya.
“Terkait klien kami memiliki anak (dengan Lisa) yang merugikan nama baik klien kami,” imbuh Muslim.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 11:19
Nadiem Makarim Diperiksa KPK dan Kejagung, Apa Beda Kasusnya? Nasional 7 Agustus 2025

Nadiem Makarim Diperiksa KPK dan Kejagung, Apa Beda Kasusnya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Kamis (7/8/2025).
Pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, Nadiem Makarim tiba pukul 09.19 ditemani beberapa kuasa hukumnya, salah satunya Hotman Paris.
Tak hanya diperiksa oleh KPK, Nadiem Makarim sebelumnya juga dua kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nadiem Makarim diperiksa Kejagung sebagai saksi pada 23 Juni dan 15 Juli 2025.
Nadiem dipanggil untuk dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pengadaan Google Cloud dilakukan untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring saat masa pandemi Covid-19.
“Waktu itu kita ingat zaman Covid-19, ya pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring. Tugas-tugas anak-anak kita yang sedang belajar dan lain-lain, kemudian hasil ujian, itu datanya disimpan dalam bentuk cloud. Google Cloud-nya,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 24 Juli 2025.
Asep menjelaskan, penyimpanan data tersebut sangat besar sehingga harus dilakukan pembayaran terhadap Google Cloud.
Menurut dia, proses pembayaran tersebut yang tengah diselidiki KPK.
“Di Google Cloud itu kita kan bayar, nah ini yang sedang kita dalami,” ujar Asep.
Dalam perkara ini, KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak di antaranya, mantan CEO PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo dan pemegang saham Melissa Siska Juminto pada 5 Agustus 2025.
Hanya saja, belum ada tersangka dalam kasus pengadaan Google Cloud tersebut karena statusnya masih penyelidikan.
Sementara itu, di Kejagung, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2020-2022.
Dalam kasus ini, empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah eks Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT); Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (Ibam); Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, Mulyatsyahda (MUL); dan Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih (SW).
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus pada Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, keempat tersangka tersebut telah bersekongkol dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2020-2022.
Pengadaan program teknologi informasi dan komunikasi (TIK) itu bahkan dilakukan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri.
Para tersangka juga mengarahkan tim teknis kajian TIK untuk memilih vendor penyedia laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome OS.
Pengadaan bernilai Rp 9,3 triliun ini dilakukan untuk membeli laptop hingga 1,2 juta unit. Tetapi, menurut Qohar, laptop ini justru tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan siswa.
Pasalnya, untuk menggunakan laptop berbasis Chromebook ini perlu jaringan internet. Diketahui, sinyal internet di Indonesia belum merata hingga ke pelosok dan daerah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Atas perbuatan para tersangka tersebut, Qohar menyebut, negara dirugikan sekitar Rp 1,98 triliun.
Namun, Kejagung menyampaikan masih mendalami potensi keterlibatan Nadiem Makarim.
Bahkan, Abdul Qohar mengatakan, penyidik mendalami keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim terkait pengadaan laptop chromebook tersebut.
Qohar lantas menyinggung perihal adanya investasi dari Google ke Gojek, yang merupakan perusahaan yang didirikan Nadiem Makarim.
“Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM (Nadiem Anwar Makarim) ini yang sedang kami dalami, penyidik fokus ke sana. Termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek, kami sedang masuk ke sana,” kata Qohar saat konferensi pers di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta pada 15 Juli 2025.
Sementara itu, dalam kronologi perkara yang dibacakan Qohar, Nadiem disebut memerintahkan pelaksanaan program TIK untuk tingkat Paud, SD, SMP, dan SMA, menggunakan operasi chrome OS dari Google.
Qohar menyebut, perintah menggunakan operasi chrome dari Google itu disampaikan Nadiem selaku Mendikbudristek dalam rapat zoom pada tanggal 6 Mei 2020.
Rapat tersebut dihadiri eks Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT); Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (Ibam); Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, Mulyatsyahda (MUL); dan Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih (SW).
“Pada 6 Mei 2020 JT bersama dengan SW, MUL, kemudian Ibam dalam rapat yang dipimpin langsung oleh NAM. Dalam rapat itu, NAM perintahkan pelaksanakan program TIK dengan menggunakan chrom OS dari google padahal saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujar Qohar.
Bahkan, Qohar mengungkapkan, Nadiem sudah membahas perihal anggaran program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek bersama dengan Ibam dan Fiona sebelum dilantik menjadi Mendikbudristek.
Hingga akhirnya, pada 19 Oktober 2019, Nadiem diangkat menjadi Mendikbudristek. Lalu, JT mewakili Nadiem membahas teknis mengenai program digitalisasi pendidikan tersebut.
Kemudian, Qohar juga mengungkapkan bahwa Nadiem bertemu dengan pihak Google pada Februari dan April 2020.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 10:06