Category: Kompas.com Nasional

  • Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Wamensos: Listrik Mati, Air Bersih Minim, BBM Menipis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Desember 2025

    Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Wamensos: Listrik Mati, Air Bersih Minim, BBM Menipis Nasional 7 Desember 2025

    Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Wamensos: Listrik Mati, Air Bersih Minim, BBM Menipis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menceritakan pengalaman kunjungan kerja (kunker) selama satu pekan ke sejumlah wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    “Memang kondisinya masih cukup parah, belum ada listrik, kemudian stok air bersih juga berkurang, BBM juga, apa namanya, terbatas,” ungkap Agus di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025).
    Agus mengatakan kelangkaan BBM di
    Aceh Tamiang
    terjadi karena hanya satu SPBU yang beroperasi. Ia pun mengaku sempat kehabisan BBM saat kunjungan kerja di sana.
    Saat itu, dia tengah dalam perjalanan dari Kota Medan, Sumatera Utara, ke Kutacane, Aceh Tenggara, untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto.
    “Di Kutacane sampai ke Medan itu antrian BBM luar biasa. Itu pada waktu itu memang stoknya mungkin terbatas dan saya sendiri juga bersama rombongan kehabisan bensin,” ujar Agus saat ditemui di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/12/2025).
    Agus pun tidak ada pilihan lain untuk menepikan kendaraan. Dia bersama rombongan turut antre bersama warga yang lain.
    “Tetapi kemudian sekitar 4 jam (atau) 5 jam akhirnya kita mendapatkan BBM,” jelasnya.
    Setelah mendapatkan BBM ini, Agus dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke daerah di Provinsi Aceh lain yang turut terdampak akibat bencana ini.
    Di sisi lain, Agus memastikan berbagai kendala yang ia hadapi selama sepekan di lokasi bencana kini sudah banyak membaik.
    “Tapi sepertinya sekarang ini, ya, untuk kendala BBM mungkin sudah mulai terantisipasi karena akses, ya, akses untuk distribusi BBM ke daerah-daerah yang terkena dampak bencana untuk jalur daratnya sudah mulai kondusif,” katanya.
    Dalam kunkernya itu, Agus juga memastikan bahwa bantuan oleh pemerintah sudah sangat masif ke sejumlah daerah.
    “Memang karena aksesnya terbatas, kemudian bantuan-bantuan itu disalurkan lewat jalur udara, baik menggunakan helikopter maupun menggunakan pesawat-pesawat Hercules,” kata dia.
    “Tetapi terhitung sejak tanggal 2 Desember atau 3 Desember setelah jalur darat bisa terakses, ya, oleh kendaraan logistik, itu bantuan-bantuan sudah hampir merata masuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana,” tambahnya.
    Menurut dia, ini merupakan sinergisitas kementerian dan lembaga terkait untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
    “Untuk urusan logistik ini aman, cuman proses distribusinya memang harus bersabar, ya,” ucapnya.
    Dalam hal ini, Agus menekankan bahwa kebutuhan tanggap darurat untuk korban bencana Sumatera terbilang aman.
    Sebab,
    Kementerian Sosial
    telah memberikan bantuan dan membuka dapur umum, salah satunya adalah Aceh Tamiang, daerah yang sebelumnya dinyatakan terisolasi.
    Pada Minggu (7/12/2025) pukul 11.00 WIB, Kementerian Sosial menjadwalkan pengiriman bantuan ke Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
    Kedua wilayah itu masih sulit dijangkau karena akses darat terputus saat Agus melakukan kunjungan kerja.
    Sejauh ini, Kementerian Sosial telah mengeluarkan uang senilai Rp 66 miliar untuk korban bencana di Sumatera.
    “Jadi untuk saat ini yang sudah dikeluarkan oleh Kemensos untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak
    bencana banjir
    itu kurang lebih Rp 66 miliar,” kata dia.
    “Kita akan masuk ke seluruh kota, ke seluruh daerah yang benar-benar terdampak bencana itu, ya, dan pada hari ini yang kemarin-kemarin kita belum masuk di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Insya Allah kita hari ini sudah bisa masuk,” tambahnya.
    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 Desember 2025 mencatat jumlah korban tewas akibat banjir di Sumatera bertambah menjadi 914 orang.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan pada Sabtu (6/12/2025) sore.
    “Di hari ini, Sabtu, 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa,” ucap Abdul Muhari, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB, Sabtu (6/12/2025).
    Angka ini bertambah 47 orang dari data Jumat (5/12/2025) kemarin.
    Rinciannya, jumlah korban meninggal di Aceh sebanyak 359 jiwa, di Sumatera Utara 329 jiwa, dan di Sumatera Barat 226 jiwa.
    “Untuk detail per provinsi, untuk Provinsi Aceh per hari ini itu berjumlah 359 jiwa, bertambah 14. Kemudian, Sumatera Utara itu 329 jiwa dan Sumatera Barat 226 jiwa,” ujar dia.
    Abdul menegaskan, BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan operasi pencarian dan pertolongan untuk para korban yang masih hilang.
    “Sekali lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Tentu saja simpati yang sangat mendalam kepada para korban,” imbuhnya.
    Selain itu, ia juga memaparkan ada 389 korban hilang dari tiga provinsi di Sumatera akibat bencana banjir dan longsor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Selidiki Aliran Uang Pejabat Kemnaker soal Sertifikat K3 Lewat PT KEM
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Desember 2025

    KPK Selidiki Aliran Uang Pejabat Kemnaker soal Sertifikat K3 Lewat PT KEM Nasional 7 Desember 2025

    KPK Selidiki Aliran Uang Pejabat Kemnaker soal Sertifikat K3 Lewat PT KEM
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) mendalami aliran penerimaan uang yang melibatkan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait pengurusan izin sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
    Pendalaman materi dilakukan KPK saat memeriksa tiga saksi, yakni Nur Aisyah Astuti selaku Marketing PT Kreasi Edukasi Manajemen Indonesia (PT KEM), Etty Wahyuni dari PT KEM, dan Asep Juhud Mulyadi selaku PNS di Kemenaker. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (5/12/2025).
    “Dari ketiga saksi ini, penyidik meminta konfirmasi terkait tahapan dan proses yang dilakukan dalam sertifikasi K3 di Kemenaker, serta pemberian sejumlah uang kepada oknum Kemenaker dalam proses tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (7/12/2025).
    Kasus ini sebelumnya telah menjerat eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan 10 tersangka lain. Penetapan tersangka dilakukan KPK pada Jumat (22/8/2025).
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jumat.
    Dalam perkara ini, Setyo menjelaskan, Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022–2025, menerima aliran uang sebesar Rp 69 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan
    sertifikat K3
    .
    Aliran uang tersebut diterima selama kurun waktu 2019–2024 melalui perantara dan digunakan untuk down payment rumah, belanja, dan hiburan. Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel juga menerima aliran uang tersebut.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” ujar Setyo.
    Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penangkapan WN China Penyelundup Nikel Ungkap Celah Keamanan Bandara PT IWIP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Desember 2025

    Penangkapan WN China Penyelundup Nikel Ungkap Celah Keamanan Bandara PT IWIP Nasional 7 Desember 2025

    Penangkapan WN China Penyelundup Nikel Ungkap Celah Keamanan Bandara PT IWIP
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Weda Bay, Maluku Utara, menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral ilegal oleh warga negara (WN) asal China berinisial MY.
    MY ditangkap pada Jumat (5/12/2025) saat menggunakan penerbangan PK-SJE rute Weda Bay (WDB)–Manado (MDC).
    “Saat ini pelaku dalam proses (pemeriksaan) lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yg coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Instansi terkait,” ujar Komandan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dalam keterangannya, Jumat.
    Febriel menjelaskan, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.
    Namun, hasil evaluasi menunjukkan bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir di fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang maupun barang.
    Situasi itu menjadi dasar pemerintah menempatkan
    Satgas Terpadu
    di
    Bandara IWIP
    sejak 29 November 2025.
    Satgas tersebut merupakan gabungan sejumlah institusi, meliputi TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Badan Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan, BMKG, AirNav Indonesia, serta Avsec.
    Menurut Febriel, penempatan Satgas Terpadu merupakan langkah strategis memperkuat pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bandara yang memiliki mobilitas tinggi, baik untuk akses tenaga kerja asing maupun distribusi logistik industri.
    Ia menegaskan, keberhasilan penggagalan penyelundupan MY menunjukkan pentingnya keberadaan perangkat negara dalam tata kelola bandara khusus.
    “Serta membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan mencegah kegiatan ilegal lainnya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Desember 2025

    Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana Nasional 7 Desember 2025

    Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor.
    Kepergian Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang sedang berlangsung.
    Sebelum berangkat, Mirwan diketahui telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor, yang diterbitkan pada 27 November 2025.
    Surat tersebut menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat.
    Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan, keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando,” ucap Mirwan dalam keterangan tertulis.
    “Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ujar dia menambahkan.
    Kepergian Mirwan tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pemerintah pusat.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut telah menghubungi langsung Mirwan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Benni menjelaskan, dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri. Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Mendagri.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” lanjut Benni.
    Penolakan izin tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan Mirwan ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Aceh Selatan yang sebelumnya telah menetapkan status darurat banjir dan longsor berdasarkan keputusan Mirwan sendiri.
    Benni menyampaikan keprihatinan Kemendagri atas keputusan Mirwan meninggalkan wilayahnya saat warga masih terdampak bencana.
    Ia menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat ketika penanganan bencana masih berlangsung.
    “Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni.
    Menurut dia, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.
    Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di Tanah Air.
    Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin: Pemakzulan Ketum PBNU Tak Sah!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    4 Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin: Pemakzulan Ketum PBNU Tak Sah! Nasional 6 Desember 2025

    4 Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Maruf Amin: Pemakzulan Ketum PBNU Tak Sah!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring.
    Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ).
    Momen ini juga diunggah
    Ma’ruf Amin
    dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu (6/12/2025).
    “Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan,” tulis Ma’ruf.
    Hasil pembahasan forum itu meminta
    polemik
    yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.
    “Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” ujar dia.
    Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.
    Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
    Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh
    Gus Yahya
    , yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
    “Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” tutur dia.
    Keempat, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU mengajak seluruh pihak untuk menahan diri.
    “Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan,” imbuh Kiai Ma’ruf Amin.
    Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.
    Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat
    Ketum PBNU
    sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.
    Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.
    PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.
    Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
    “Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
    Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
    Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.
    “Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya,” kata Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 3 Desember lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Disebut Ingin Kembali Kunjungi Daerah Terdampak Bencana di Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Prabowo Disebut Ingin Kembali Kunjungi Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

    Prabowo Disebut Ingin Kembali Kunjungi Daerah Terdampak Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut ingin kembali berkunjung ke daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi mengatakan ini usai menghadiri rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden RI di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut dia, Kepala Negara juga selalu memantau situasi di
    Sumatera
    guna memastikan kesiapan untuk kembali meninjau daerah terdampak bila kondisi memungkinkan.
    “Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,” kata Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Adapun rapat terbatas yang digelar di akhir pekan tersebut berlangsung untuk memastikan percepatan
    penanganan bencana
    di sejumlah wilayah di Sumatera.
    Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo ingin mendapatkan laporan terkini dan paling perinci dari jajaran terkait situasi lapangan, terutama wilayah yang masih terisolir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
    “Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai
    update
    penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatera Barat,” ujar dia.
    Dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan pemulihan akses jalur darat dan percepatan suplai logistik.
    Secara khusus, ia menyorot percepatan penyaluran BBM, yang sempat terhambat akibat putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan utama.
    “Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat daerah-daerah yang masih terisolir, kemudian juga mempercepat untuk distribusi BBM yang karena beberapa jalur terputus, sehingga distribusi terganggu,” ucap dia.
    Selain itu, Prabowo juga menyoroti kebutuhan pemulihan listrik sebagai salah satu layanan vital bagi masyarakat terdampak.
    Orang nomor satu di Indonesia ini pun memerintahkan Direktur Utama PLN segera mengambil tindakan cepat agar pemulihan jaringan dapat selesai dalam waktu singkat.
    “Tadi ada Dirut PLN, Presiden meminta untuk dalam dua hari ke depan diharapkan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah bisa menyala,” tegas dia.
    Adapun rapat terbatas akhir pekan ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan berorientasi penuh pada keselamatan serta kepentingan rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Bahas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Bahas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera Nasional 6 Desember 2025

    Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Bahas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (6/12/2025).
    Pertemuan yang digelar di akhir pekan tersebut berlangsung untuk memastikan percepatan
    penanganan bencana
    di sejumlah wilayah di
    Sumatra
    .
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden ingin mendapatkan laporan terkini dan paling perinci dari jajaran terkait situasi lapangan, terutama wilayah yang masih terisolir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
    “Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai
    update
    penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatera Barat,” kata Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu malam.
    Dalam ratas tersebut, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan pemulihan akses jalur darat.
    Kepala negara juga memerintahkan percepatan suplai logistik, terutama BBM, yang sempat terhambat akibat putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan utama.
    “Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat daerah-daerah yang masih terisolir, kemudian juga mempercepat untuk distribusi BBM yang karena beberapa jalur terputus, sehingga distribusi terganggu,” ucap dia.
    Prabowo juga menyoroti kebutuhan
    pemulihan listrik
    sebagai salah satu layanan vital bagi masyarakat terdampak.
    Dalam rapat itu, Direktur Utama PLN juga diminta mengambil tindakan cepat agar pemulihan jaringan dapat selesai dalam waktu singkat.
    “Tadi ada Dirut PLN, Presiden meminta untuk dalam dua hari ke depan diharapkan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah bisa menyala,” ujar dia.
    Prasetyo menegaskan, Prabowo terus memantau situasi lapangan dari waktu ke waktu dan memastikan kesiapan untuk kembali meninjau daerah terdampak bila kondisi memungkinkan.
    “Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto Nasional 6 Desember 2025

    Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku tidak setuju dengan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto, oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Johan mengatakan,
    amnesti untuk Hasto
    sarat kepentingan politik.
    “Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti. Itu saya enggak setuju kalau yang itu,” ujar Johan, dalam acara diskusi Total Politik berjudul ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
    Johan membandingkan amnesti untuk Hasto dengan dua keputusan Prabowo lainnya, yaitu abolisi untuk Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di kasus
    korupsi
    importasi gula dan rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi serta dua direksinya di kasus korupsi akuisisi perusahaan PT JN.
    Ia mengaku setuju dengan dua keputusan ini karena hasilnya memberikan keadilan, terutama di kalangan masyarakat.
    “Kalau yang dua itu (abolisi Tom dan rehabilitasi Ira) saya setuju karena konsepnya demi keadilan masyarakat,” imbuh Johan.
    Johan menegaskan, ia tidak setuju jika amnesti diberikan untuk kepentingan politik, terutama jika amnesti ini diberikan kepada orang yang tengah dijerat kasus korupsi.
    “Yang saya soroti dan saya tidak setuju adalah memberikan amnesti untuk rekonsiliasi politik, tapi di kasus korupsi,” tutup Johan.
    Diketahui, Hasto resmi bebas dari proses hukum yang menjeratnya setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo yang disetujui DPR pada Kamis (31/7/2025).
    Saat menerima amnesti, Hasto sudah divonis bersalah karena terbukti menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait Harun Masuki.
    Hasto pun divonis 3,5 tahun penjara atas perbuatannya.
    Namun, belum sempat menjalani hukumannya, ia sudah bebas dari Rutan KPK pada Kamis (31/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Avsec Bandara IWIP Amankan "Dangerous Goods" di Penerbangan Weda-Manado
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Avsec Bandara IWIP Amankan "Dangerous Goods" di Penerbangan Weda-Manado Nasional 6 Desember 2025

    Avsec Bandara IWIP Amankan “Dangerous Goods” di Penerbangan Weda-Manado
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara, berhasil menggagalkan upaya pengangkutan bahan berbahaya (
    dangerous goods
    ) berbahan mineral berwujud serbuk pada Jumat (5/12/2025).
    Kecurigaan berawal ketika petugas menemukan tampilan tidak wajar pada layar mesin X-Ray saat penumpang berkewarganegaraan Tiongkok berinisial MY melewati pemeriksaan penumpang atau
    security check point
    (SCP).
    Penumpang tersebut didapati membawa barang berwujud serbuk dalam dua kemasan dengan berat masing-masing empat dan lima kilogram (kg) saat hendak terbang dengan pesawat Super Air Jet nomor registrasi PK-SJE rute penerbangan Weda Bay (WDB)–Manado (MDC).
    Petugas avsec kemudian melakukan pemeriksaan fisik terhadap bagasi milik penumpang MY. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang tersebut adalah serbuk klorit dan nikel.
    Saat diinterogasi oleh petugas, penumpang menyatakan bahwa serbuk yang dibawanya adalah alumina dan klorit yang akan digunakan sebagai sampel untuk bahan uji laboratorium di Jakarta.
    Sesuai ketentuan keselamatan penerbangan, barang tersebut diindikasikan sebagai
    dangerous goods
    , sehingga tidak dapat diangkut melalui pesawat udara tanpa prosedur khusus.
    Adapun standar internasional terkait Carriage of Dangerous Goods by Air serta keamanan penerbangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa bahan tersebut hanya dapat diangkut di pesawat udara menggunakan pengemasan khusus.
    Mengacu pada regulasi yang berlaku,
    Avsec Bandara IWIP
    pun memisahkan barang berbahaya tersebut untuk disimpan sementara di bandara dan hanya akan diangkut di pesawat setelah dikemas khusus sesuai standar pengangkutan
    dangerous goods
    .
    Proses pemisahan ini disaksikan oleh Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) bandara yang terdiri dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
    Keberhasilan Petugas Avsec dalam menggagalkan
    penyelundupan

    bahan mineral
    membuktikan pentingnya penguatan pengawasan di Bandara IWIP, sekaligus menunjukkan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan penerbangan serta mencegah aktivitas illegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya menyegel empat subyek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera.
    Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari operasi yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi
    penegakan hukum
    dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Raja Juli memastikan bahwa dirinya akan melakukan penindakan hukum secara tegas.
    Ia juga menegaskan tidak akan berkompromi dengan
    perusak hutan
    .
    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar dia.
    Adapun empat subyek hukum yang disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Pertama, areal konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur.
    Kedua, PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban.
    Ketiga, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban.
    Keempat, PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
    Pihaknya melalui Gakkum Kehutanan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
    Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.
    Namun, ia belum mengungkapkan delapan subyek hukum itu.
    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.
    “Selain 4 subyek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Raja Juli menyebutkan bahwa instansinya tengah menyelidiki subyek hukum terkait
    bencana banjir
    bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    Raja Juli mengungkapkan bahwa tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subyek hukum.
    “Gakkum Kehutanan sedang melakukan subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.