Category: Kompas.com Nasional

Golkar Akui SOKSI Kubu Misbakhun Nasional 5 September 2025

Golkar Akui SOKSI Kubu Misbakhun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) DPP Partai Golkar, Fahd Elfouz Arafiq, menegaskan sikap Dewan Pengurus Pusat (DPP) soal keabsahan kepengurusan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Fahd menegaskan Golkar hanya mengakui kepengurusan SOKSI yang dipimpin Mukhamad Misbakhun.
Sikap resmi Partai Golkar itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor AHU-0001556.AH.01.08.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan SOKSI. SK tersebut ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum (AHU) Kemenkum Widodo atas nama Menteri Hukum RI pada 2 September 2025.
“SK ini menegaskan bahwa SOKSI di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun adalah satu-satunya ormas sah pendiri Partai Golkar,” ujar Fahd melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (5/8/2025).
Fahd menegaskan SK Kemenkum itu menutup pihak lain yang berupaya mengeklaim sebagai pengurus sah SOKSI.
Golkar memastikan hanya ada satu SOKSI yang diakui sebagai pilar historis sekaligus pendiri partai berlambang beringin tersebut.
“Kami memberikan selamat dan penghargaan kepada jajaran Depinas SOKSI yang baru mendapatkan pengesahan dari Kemenkum,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan legitimasi atas DPN SOKSI hanya melekat pada kepengurusan yang sudah mendapat pengesahan resmi negara.
Golkar pun mengharapkan SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun segera meningkatkan konsolidasi organisasi dan memperkuat kaderisasi.
“Golkar meyakini, bersama SOKSI yang sah, kami akan memperkuat posisi sebagai partai besar, modern, dan relevan dengan tantangan bangsa,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 16:31
Bukan Provokator, Ini Kronologi Anggota Bais TNI yang Ditemukan di Pom Bensin Mabes Polri Nasional 5 September 2025

Bukan Provokator, Ini Kronologi Anggota Bais TNI yang Ditemukan di Pom Bensin Mabes Polri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah mengungkapkan kronologi seorang anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Mayor SS, yang ditemukan oleh anggota Brimob sedang duduk di dekat pom bensin Mabes Polri saat aksi demonstrasi terjadi pada 28 Agustus 2025.
Menurut Freddy, personel BAIS TNI saat itu melaksanakan tugas intelijen sesuai dengan tugas pokok mereka.
Namun, pada hari itu, Mayor SS yang sedang melaksanakan tugas intelijen ikut tergiring massa yang dipukul mundur dan mengikuti di belakang pasukan Brimob yang mengarah ke Pejompongan.
“Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor unjuk rasa di area pom bensin, namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata,” ucap Freddy, dalam konferensi pers di Puspen TNI Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
Mayor SS saat itu duduk di atas motor, kemudian rombongan Brimob datang dan menarik Mayor SS serta membawanya ke mobil kendaraan taktis.
“Di sini ada percakapan dari rekan Brimob dan Mayor SS,” kata dia.
Ia mengungkapkan bagaimana anggota Brimob dan Mayor SS bercakap terkait aksi demonstrasi.
“Kamu ikut-ikut demo!” ucap Kapuspen, menirukan ucapan anggota Brimob.
Mayor SS kemudian menegaskan bahwa dia menjalankan tugas dan berasal dari BAIS TNI.
Kemudian, anggota Brimob yang tertua memaksa personel BAIS TNI menunjukkan identitasnya dengan nada suara keras, sehingga personel BAIS TNI tersebut menunjukkan identitasnya.
Anggota Brimob yang tertua kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil foto bersama Mayor SS beserta foto dokumennya.
Selanjutnya, personel BAIS TNI tersebut dilepas dari pegangan anggota Brimob yang tertua dan saling berjabat tangan.
Foto Mayor SS sebelumnya ramai di kalangan awak media dengan narasi provokator yang hendak membakar pom bensin di wilayah Mabes Polri pada aksi demonstrasi 28 Agustus 2025.
Puspen TNI telah membantah dan kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, karena Mayor SS sedang menjalankan tugas intelijen, bukan menjadi seorang provokator seperti narasi yang beredar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 15:22
Kejagung Terus Buru Jurist Tan Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Chromebook Nasional 5 September 2025

Kejagung Terus Buru Jurist Tan Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Chromebook
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung masih terus mencari keberadaan eks Staf Khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
“Penyidik masih mencari keberadaan yang bersangkutan dengan berkomunikasi dengan pihak terkait,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna, saat dihubungi Jumat (5/9/2025).
Anang mengatakan, hingga kini, Jurist juga belum berkomunikasi lagi dengan pihak kejaksaan.
“Kejaksaan belum ada komunikasi dengan Jurist Tan sampai saat ini,” ujar Anang.
Komunikasi antara Jurist dengan penyidik Kejaksaan Agung sempat terjadi sekitar bulan Juni 2025.
Saat itu, komunikasi antara Jurist Tan dengan penyidik terjalin melalui pengacaranya.
Pada Juni 2025, Jurist bersama Stafsus Nadiem lainnya, Fiona Handayani, diminta untuk hadir di kawasan Kejagung untuk memberikan keterangan.
Fiona dan konsultan di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief, memenuhi panggilan penyidik pada awal Juni 2025.
Sementara, Jurist mangkir. Sejak Juni 2025 hingga sekarang, Jurist tidak pernah hadir dalam pemeriksaan.
Ia diketahui telah berada di luar negeri sebelum kasus ini ramai dibicarakan.
Jurist bersama tiga orang lainnya resmi menjadi tersangka dalam kasus ini pada 15 Juli 2025.
Namun, hingga kini, keberadaannya masih menjadi pertanyaan.
Kejaksaan Agung juga telah mengajukan permohonan
red notice
terhadap Jurist Tan.
Terbaru, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
Tersangka lainnya adalah eks Stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim periode 2020-2024, Jurist Tan.
Kemudian, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
Pengadaan bernilai Rp 9,3 triliun ini dilakukan untuk membeli laptop hingga 1,2 juta unit.
Namun, laptop ini justru tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh anak-anak sekolah.
Sebab, untuk menggunakan laptop berbasis Chromebook ini perlu jaringan internet.
Diketahui, sinyal internet di Indonesia belum merata hingga ke pelosok dan daerah 3 T.
Ulah para tersangka juga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.
Para tersangka disangkakan dengan Pasal Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 13:37
Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya Nasional 5 September 2025

Prabowo Izinkan Mahasiswa Diterima di Istana dan Sampaikan Aspirasinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin penggunaan Istana Negara untuk menerima perwakilan mahasiswa.
Hal itu ia sampaikan saat membuka pertemuan dengan lebih dari 30 organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
Prasetyo menuturkan, Kepala Negara juga menitipkan salam hormat kepada para mahasiswa yang hadir.

Prabowo sendiri berhalangan hadir lantaran menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal.
Meski begitu, Prabowo disebut berpesan agar seluruh aspirasi mahasiswa disampaikan ke pemerintah.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Dalam pertemuan itu, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang berkenan hadir di Istana untuk berdialog dengan pemerintah.
Ia menegaskan pemerintah akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ujar dia.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo sendiri didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
Brian menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.

Setelah pertemuan itu, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
Mereka juga mendesak Presiden Prabowo membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 12:21
Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa Nasional 5 September 2025

Mensesneg Janji Akan Pelajari Aspirasi dari Mahasiswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berjanji akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa.
Prasetyo menegaskan hal ini dalam sambutannya saat menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/5/2025) malam.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa,” ucap Prasetyo, lewat keterangan tertulis, Kamis.
Pertemuan pada Kamis malam tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.
Beberapa yang hadir di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Prasetyo pun turut didampingi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menerima sejumlah perwakilan mahasiswa.
Di situ, Prasetyo turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir di Istana Negara untuk berdialog bersama pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa telah meminta izin kepada Presiden RI untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan semalam.
“Saya tadi minta izin Bapak Presiden, meskipun bukan Bapak Presiden, bolehkah kami pinjam? ‘Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik’,” ucap dia.
Kepala Negara bahkan menyampaikan salam untuk para mahasiswa yang hadir lewat Prasetyo.
Sebab, Prabowo berhalangan hadir karena ada kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta.
“Sampaikan salam hormat saya dan silakan sampaikan apa yang menjadi kehendak adik-adik,” ujar Prasetyo, mengutip perkataan Prabowo kepadanya.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa.
Brian sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.
“Tentu di tengah berbagai keramaian yang terjadi, pastinya kita tetap menginginkan bagaimana bangsa kita, negara kita, itu menjadi bangsa yang semakin maju, semakin menuju kesejahteraan, agar pada akhirnya negara kita dapat sejajar dengan negara-negara maju lainnya,” ujar Brian.
Menurut Brian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah gerakan mahasiswa agar tetap sinergi dengan pembangunan bangsa.
“Tokoh-tokoh mahasiswa seperti kalian lah yang akan ditunggu oleh rekan-rekan lainnya, bagaimana pandangan, bagaimana arah ke depan gerakan mahasiswa, sehingga kita bersama-sama, sinergi membangun kebersamaan untuk memainkan peran masing-masing,” tambah dia.
Selepas pertemuan, BEM SI Kerakyatan meminta agar 17+8 tuntutan rakyat diakomodir pemerintah.
BEM SI Kerakyatan juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas menuntut dan mendesak Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap, usai pertemuan, Kamis malam.
Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 11:52
Gibran Tinjau Pasar Cipulir Malam-malam, Borong Sayuran, Ikan, Ayam, hingga Bumbu Dapur Nasional 5 September 2025

Gibran Tinjau Pasar Cipulir Malam-malam, Borong Sayuran, Ikan, Ayam, hingga Bumbu Dapur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming blusukan meninjau kegiatan di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025) malam.
Adapun Gibran tiba di pasar sekitar pukul 23.45 WIB usai mengecek Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kawasan Kembangan, Jakarta Barat dan Kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Dari siaran YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran terlihat menyusuri Jalan Ciledug Raya yang dipenuhi lapak pedagang.
Setiap mendatangi lapak para pedagang, Gibran terlihat berbincang singkat dengan penjualnya.
Selain mengecek situasi perekonomian pasca aksi demonstrasi pada Agustus lalu, ia sekaligus berbelanja untuk mendukung perekonomian rakyat.
Tampak Gibran berkeliling dan memborong dagangan dari lapak penjual sayuran, ikan, ayam, hingga bumbu dapur.
Tidak sedikit juga warga baik pedagang dan pembeli yang mengerumuni untuk berfoto dan menyalami Gibran.
Gibran berharap aktivitas masyarakat, khususnya di pasar tradisional sebagai pusat perputaran ekonomi rakyat, dapat terus berjalan normal.
Dia juga menegaskan pentingnya menjaga ketenangan bersama agar roda ekonomi tetap berputar dan kepercayaan publik terhadap stabilitas nasional semakin kuat.
Menurutnya, stabilitas bukan hanya ditopang oleh keamanan, tetapi juga oleh terjaganya denyut ekonomi rakyat.
Adapun langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga melalui penguatan ekonomi rakyat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 10:37
Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini Nasional 5 September 2025

Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa persiapan pemindahan wewenang haji akan segera dituntaskan pada tahun ini.
Penegasan tersebut ia sampaikan setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama K/L di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025) lalu.
“Untuk masalah wewenang haji, setelah UU disahkan kemarin, kami akan terus mendorong penyempurnaan tata kelolanya, dan akan diselesaikan tahun ini,” tegas Romo usai rapat.
Setelah disahkannya perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, proses perpindahan wewenang dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji kini memasuki tahap selanjutnya.
“Pemerintah terus berupaya agar proses transisi ini dapat diselesaikan secepatnya,” kata Syafi’i.
Pengalihan wewenang ini juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pegawai, fasilitas haji, hingga alokasi anggaran.
Seluruh aspek tersebut akan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Haji yang diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dan fokus dalam melayani jemaah haji.
“Mulai dari pegawai, embarkasi, anggaran, semua yang termasuk sumber daya dan aset terkait Ibadah Haji dan Umrah akan berpindah wewenang ke Kementerian Haji,” jelasnya.
Wamenag juga menanggapi terkait pengajuan tambahan Rancangan Anggaran untuk Kementerian Agama TA 2026. Penambahan ini digunakan untuk anggaran pegawai.
Sebab, Kemenag baru saja menerima 88.416 ASN baru, terdiri atas CPNS dan PPPK tahap I.
“Untuk penambahan pagu anggaran Kemenag TA 2026, kami mengajukan penambahan karena Kemenag baru saja menerima pegawai baru yang cukup banyak dibandingkan lembaga lainnya, jadi perlu anggaran lebih,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 10:11
Ironi Nadiem Makarim: Antara Jejak Inovasi dan Bayang-bayang Korupsi Nasional 5 September 2025

Ironi Nadiem Makarim: Antara Jejak Inovasi dan Bayang-bayang Korupsi
Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
“
Kekuasaan bisa mengangkat setinggi-tingginya, tetapi juga menjatuhkan sedalam-dalamnya
.”
PADA
satu dekade lalu, nama Nadiem Anwar Makarim identik dengan optimisme baru. Ia mendirikan Gojek, aplikasi yang mengubah wajah transportasi Indonesia.
Dari sekadar gagasan sederhana tentang ojek berbasis aplikasi, Gojek berkembang menjadi unicorn pertama di negeri ini, bahkan menembus status decacorn.
Nadiem dielu-elukan sebagai
game changer
. Ia anak muda yang berani bermimpi besar, membuktikan bahwa inovasi lahir dari dalam negeri bisa menembus panggung global.
Di balik layar, jutaan pengemudi ojek menemukan penghidupan baru, mereduksi angka pengangguran dan masyarakat merasakan kemudahan dalam keseharian.
Pada 2019, perjalanan itu mencapai puncak simbolis: Presiden Joko Widodo memintanya meninggalkan kursi CEO dan masuk ke kabinet sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Publik bersorak. Ada yang menyabut dengan penuh optimistis. Inilah saatnya profesional muda membawa angin segar dan perubahan ke birokrasi.
Namun, lima tahun berselang, jalan cerita berbelok. Kamis (4/9), Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, proyek bernilai fantastis, Rp 9,9 triliun.
Keputusan mengganti spesifikasi dari laptop berbasis Windows menjadi Chromebook kini dituding sarat kepentingan, punya ‘Mens Rea’ korupsi.
Kisah Nadiem memperlihatkan ironi yang dalam. Dari pengusaha muda penuh inspirasi, ia kini harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka korupsi.
Di dunia bisnis, reputasinya nyaris tak bercela. Namun, di dunia birokrasi, ia tersandung. Perbedaan yang menunjukkan jurang antara logika korporasi dan logika negara atau pemerintahan.
Bisnis berorientasi pada hasil cepat, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Sementara birokrasi negara berjalan dengan aturan ketat, prosedur panjang, dan risiko politik yang besar.
Seperti diingatkan Mahfud MD, “Korupsi itu bukan hanya soal keserakahan, tetapi juga kelemahan sistem yang memberi peluang.”
Nadiem mungkin datang dengan niat membangun, tetapi kelemahan sistem dan dinamika politik bisa menyeret siapa saja.
Nadiem juga bukan satu-satunya dari lingkaran Jokowi yang kini masuk pusaran kasus hukum. Immanuel Ebenezer, Silfester Matutina yang berstatus buron, bahkan nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang sudah bolak-balik memenuhi pemeriksaan KPK, dan mungkin akan menyusul Nadiem sebagai tersangka.
Lord Acton sudah lama mengingatkan: “
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely
.” Selama berkuasa, hukum sering tampak jauh.
Namun begitu kursi dilepaskan, jejaring melemah, dan proses hukum datang tanpa ampun. Inilah yang disebut para ilmuwan politik sebagai
political cycle:
perlindungan hukum yang semu, hanya bertahan selama ada kuasa atau punya kekuasaan.
Kasus ini juga menjadi refleksi bagi para profesional yang dipanggil masuk pemerintahan. Keberhasilan di sektor swasta tidak serta-merta menjadi jaminan bisa sukses dan aman di birokrasi.
Guy Peters mengingatkan, birokrasi publik tunduk pada
accountability
berlapis: kepada hukum, lembaga audit, parlemen, publik, bahkan media.
Sementara di bisnis, orientasi utamanya jelas: konsumen dan keuntungan. Celah inilah yang sering membuat profesional kebingungan.
Amartya Sen menambahkan bahwa korupsi adalah “governance failure”—bukan sekadar kelemahan moral individu. Sistem yang rapuh bisa menyeret siapa saja, bahkan mereka yang berangkat dengan idealisme dan reputasi baik.
Ironi Nadiem seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tragedi personal, melainkan juga sebagai cermin kelemahan sistem.
Reformasi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari reformasi tata kelola. Laptop, kurikulum, hingga digitalisasi hanyalah instrumen; tanpa tata kelola yang bersih, instrumen itu kehilangan makna.
Publik pun perlu menahan diri dari penghakiman instan. Status tersangka bukanlah vonis. Biarkan pengadilan yang menguji bukti. Yang lebih penting, masyarakat menuntut perbaikan sistem agar kasus serupa tidak berulang.
Perjalanan Nadiem adalah kisah tentang dua wajah Indonesia: inovasi yang membanggakan dan korupsi yang membayangi. Dari anak muda inspiratif yang menembus batas global, ia kini menjadi mantan pejabat yang berstatus tersangka kasus korupsi.
Ironi ini mengajarkan bahwa prestasi masa lalu tidak selalu menjamin kebebasan dan imunitas dari risiko di masa kini.
Kasus ini juga menjadi cermin yang menohok kita semua. Bahwa negeri ini masih harus terus berjuang untuk keluar dari jerat korupsi yang seakan abadi.
Sehebat apa pun gagasan, secemerlang apa pun visi, dan sehebat apa pun teknologi, semuanya bisa runtuh jika tata kelola pemerintahan masih lemah. Nadiem, dengan segala prestasi globalnya, tetap tidak kebal terhadap jebakan sistem.
Bagi para profesional muda, kisah ini adalah pengingat keras. Memasuki dunia pemerintahan bukan hanya tentang membawa visi besar atau strategi korporasi. Ia juga tentang mengarungi lautan birokrasi yang penuh aturan, kepentingan, bahkan jebakan hukum.
Idealismenya bisa menjadi cahaya, tetapi tanpa kewaspadaan, cahaya itu bisa meredup di tengah gelombang kekuasaan.
Sekali lagi, kita jangan melihat kasus ini hanya sebagai tragedi personal. Kita perlu melihat akar masalah yang lebih dalam: lemahnya tata kelola, politik yang cair dengan kepentingan, dan sistem pengawasan yang belum kokoh.
Sebab, tanpa perbaikan sistemik, kasus serupa akan terus berulang, hanya berganti nama, wajah dan momentum politik.
Akhirnya, ironi terbesar dalam kisah Nadiem bukanlah penetapan status tersangkanya semata, melainkan hilangnya harapan publik yang dulu sempat menyala.
Dari simbol inovasi, ia kini menjadi simbol peringatan: bahwa kekuasaan bisa mengangkat setinggi-tingginya, tetapi juga bisa menjatuhkan sedalam-dalamnya.
Dawam Rahardjo pernah berkata, “Kekuasaan bukanlah panggung untuk menumpuk kuasa, melainkan ladang untuk menanam kebajikan.”
Pesan itu kini terasa relevan. Sebab, pada akhirnya, jejak inovasi bisa memudar bila dibayangi korupsi. Dan hanya kebajikan yang akan bertahan dalam ingatan sejarah bangsa, dari generasi ke generasi.
Menegaskan bahwa kekuasaan itu fana. Ia datang dan pergi, meninggalkan jejak yang tak pernah bisa dihapus begitu saja.
Jejak itulah yang akan dikenang sejarah. Dan sejarah selalu memilih untuk mengingat bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kuasa itu digunakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 07:46
Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025 Nasional 5 September 2025

Data Kontras 4 September, Masih Ada 7 Orang Hilang Usai Demo Agustus 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat masih ada tujuh orang yang dinyatakan hilang keberadaannya sejak aksi demonstrasi besar pada 25, 28, 29, 30, 31 Agustus 2025.
“Per 4 September 2025 pukul 19.40 WIB, jumlah orang yang dinyatakan hilang adalah sebanyak 7 orang,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya melalui pesan singkat, Jumat (5/9/2025).
Jumlah tersebut termasuk tiga pengaduan baru yang diterima Kontras setelah rekapitulasi data pada Rabu (3/9/2025) lalu yang salah satunya telah ditemukan ditahan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara.
“Ada pula yang sudah dibebaskan,” imbuhnya.
7 orang yang masih dinyatakan hilang adalah:
– Lokasi terakhir di Cikole, Bandung: Fujian Esa Gumilar
– Lokasi terakhir di Bogor: Delta Surya Sindu Atmaja
– Lokasi terakhir di Jakarta Pusat:
1. Eko Purnomo
2. Heri Susanto
3. M. Miftakhul Huda
4. Muhammad Farhan Hamid
5. Reno Syahputrodewo
Kontras juga membuka posko laporan mengenai keberadaan orang hilang melalui nomor 089635225998.
Pengaduan orang hilang dapat juga disampaikan melalui formulir bit.ly/PoskoOrangHilang.
Unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 merupakan aksi kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR-RI di saat kondisi perekonomian sedang lesu.
Gelombang aksi meningkat usai tragedi yang merenggut nyawa pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, karena dilindas kendaraan taktis Brimob.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 06:48
Mendikti Jamin Aspirasi Mahasiswa Diteruskan ke Prabowo dan Kementerian Nasional 5 September 2025

Mendikti Jamin Aspirasi Mahasiswa Diteruskan ke Prabowo dan Kementerian
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, memastikan aspirasi yang disuarakan perwakilan mahasiswa di Istana akan diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Sejumlah perwakilan mahasiswa telah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Mendikti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.
“Oh iya iya. Tentu akan disampaikan. Sesneg tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tapi ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki, hal-hal mana yang perlu kita tingkatkan,” kata Brian usai menerima aspirasi perwakilan mahasiswa.
Brian mengungkapkan bahwa para mahasiswa yang diterima pemerintah di Istana di antaranya berasal dari BEM SI Kerakyatan, GMNI, hingga Cipayung Plus.
Salah satu aspirasi yang dibawa adalah soal 17+8 Tuntutan Rakyat.
“Oh iya itu (17+8) pasti juga disampaikan. Banyak hal sekali, tadi banyak sekali tuntutan,” ucap dia.
Semua aspirasi, lanjut Brian, dicatat demi membenahi sektor-sektor yang perlu diperbaiki.
“Tentu kita berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan kita juga tadi ingin diskusi ini bisa berlangsung terus secara berkelanjutan, tidak hanya ketika kondisi begini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Brian menambahkan bahwa para perwakilan mahasiswa juga memberikan masukan dan ide mereka untuk membangun Indonesia agar lebih maju.
“Jadi kita ngobrol dari hati ke hati, saya kira, seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa untuk kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang,” jelasnya.
BEM SI Kerakyatan juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membentuk tim investigasi terkait dugaan makar yang terjadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
“Kami segera secara lantang juga atas nama BEM SI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap usai pertemuan, Kamis malam.

Selain mendesak itu, BEM SI Kerakyatan juga meminta dengan keras agar pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan BEM SI Kerakyatan juga sudah disampaikan kepada DPR RI pada Rabu (4/9/2025) kemarin.
“Artinya, memang kemarin Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR) menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/09/2025 00:39