Category: Kompas.com Nasional

Menjaga Demokrasi Tetap Hangat Nasional 11 Agustus 2025

Menjaga Demokrasi Tetap Hangat
Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
DEMOKRASI
sebenarnya rumah besar yang dibangun dari rasa saling percaya, dialog, dan kesetaraan warganya. Rumah besar ini memiliki atap yang bernama konstitusi sebagai pelindungnya. Sementara itu, kebebasan merupakan penghangat ruangannya.
Kehangatan demokrasi akan membuat warga merasa aman berbicara dan nyaman berbeda pendapat. Mereka akan percaya bahwa perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling menyerang dan meniadakan.
Namun, sejarah politik di banyak negara saat ini menunjukkan bahwa kehangatan ini sering diganggu oleh “orang iseng” yang ingin merebut “selimut” demokrasi. Selimut yang mestinya milik semua warga berubah milik segelintir pihak.
Mereka yang iseng itu kerap menyusup dalam bentuk populis oportunis, kelompok buzzer yang pandai memanipulasi emosi publik, atau bentuk lainnya.
Modus mereka adalah mempersonalisasi demokrasi dan mengganti ruang bersama menjadi ruang milik pribadi. Mereka mengendalikan “termometer” politik agar kehangatan hanya dirasakan oleh kelompoknya.
Perilaku iseng seperti ini berbahaya. Kehangatan demokrasi yang seharusnya menyatukan banyak orang bisa berubah menjadi suhu sempit yang menguntungkan satu kubu dan membuat dingin warga lain. Akibatnya, warga mulai merasa tidak lagi memiliki rumah bersama.
Ketika perilaku iseng yang menjadi gangguan ini terjadi, demokrasi bisa retak dari dalam. Institusi melemah, hukum ditarik ke arah kepentingan sempit, dan kebebasan berubah menjadi selektif, hak istimewa yang terbatas.
Agar demokrasi tetap hangat dan bukan milik eksklusif orang tertentu, paling tidak ada empat langkah yang harus kita sadari.
Pertama, pengelolaan kekuasaan harus selalu mengacu pada prinsip
checks and balances
yang sebenarnya, bukan basa-basi. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif jangan berkomplot, tapi harus saling menjaga.
Jika tidak demikian, maka selimut akan demokrasi mudah dihela oleh tangan-tangan jahil yang ingin membungkus dirinya sendiri.
Kedua, pemanfaatan ruang digital yang sehat sebagai sumber panas yang menjaga suhu demokrasi tetap stabil kehangatannya.
Biarkan masyarakat berpartisipasi secara bebas, namun “diliterasi” secara terencana dan terpola. Untuk yang kedua ini perlu tenaga besar untuk mengupayakannya.
Ketiga, partai politik harus memperkuat literasi masyarakat. Niatkan dan usahakan secara sistematis agar warga paham haknya, memahami proses politik, agar tidak mudah dikelabui oleh retorika kosong.
Literasi inilah akan melindungi demokrasi dari “embusan angin dingin” manipulasi informasi.
Keempat, demokrasi tidak cukup hanya diatur oleh hukum. Ia membutuhkan
political virtue
, yaitu etika politik yang dijunjung tinggi.
Para aktor politik harus menyadari bahwa perebutan kekuasaan adalah bagian dari permainan demokrasi, tetapi memonopoli “kehangatan” adalah pengkhianatan terhadap semangatnya.
Kehangatan demokrasi bukan api yang membakar lawan, melainkan api unggun yang mengundang semua duduk melingkar.
Agar api itu tetap menyala, kita harus waspada terhadap orang iseng yang ingin menarik selimut untuk dirinya sendiri.
Sebab, jika selimut itu hilang dari tangan rakyat, api demokrasi akan menyusut. Dan lambat laun “rumah besar kita” akan menjadi dingin, kosong, bahkan asing bagi penghuninya.
Demokrasi itu ibarat api unggun di tengah malam, dibuat untuk memberi cahaya, mengusir dingin, dan menyatukan orang-orang dalam lingkaran kehangatan.
Namun, api unggun demokrasi memiliki sifat ganda. Ia bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar jika terlalu panas (
overheat
).
Kehangatan yang berlebihan terjadi ketika rasa nyaman berubah menjadi mabuk kuasa. Ketika konsensus berubah menjadi kolusi. Dan, ketika aturan main yang jelas diabaikan oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga “api unggun”.
Overheat
ini sering dimulai dari rasa percaya diri yang berlebihan pada stabilitas sistem. Para politisi, hakim, hingga media, sebagai operator demokrasi, merasa bahwa rumah demokrasi ini sudah terlalu kokoh untuk runtuh.
Mereka mulai longgar mematuhi prosedur (SOP) yang semestinya menjaga api tetap terkendali.
Rapat publik yang seharusnya terbuka berubah menjadi pertemuan eksklusif. Mekanisme
check and balances
dilonggarkan demi “efisiensi”. Kebebasan berpendapat dibungkus dengan retorika, lalu dibatasi pelan-pelan atas nama ketertiban.
Kehangatan demokrasi berubah menjadi panas tak terkendali ketika sistem mulai memanjakan segelintir aktor. Partai politik yang terlalu nyaman di kursi kekuasaan menjadi malas berkompetisi secara sehat.
Media yang terlalu akrab dengan penguasa kehilangan keberaniannya untuk mengkritik.
Mencegah demokrasi dari
overheat
berarti mengembalikan kepatuhan pada SOP demokrasi. Supremasi hukum yang tegas, transparansi pengambilan keputusan, dan partisipasi publik yang aktif.
Ketika menjadi terlalu “hangat” tanpa kendali dan protokol SOP yang tegas, demokrasi dapat berubah menjadi bentuk dominasi terselubung. Demokrasi bukan lagi sistem yang inklusif, tetapi alat untuk mengutak-atik kekuasaan.
Sangat penting untuk disadari oleh para operator demokrasi bahwa kita bukan pemilik api, melainkan sama-sama sebagai penjaganya.
Ketika kita sadar bahwa menjaga kehangatan demokrasi adalah tugas bersama, bukan kesempatan untuk menguasainya, maka lingkaran warga akan tetap rapat.
Masyarakat akan saling memandang dalam cahaya. Merasa akan merasa bahwa rumah besar ini aman dari kobaran liar yang merusak segalanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 10:35
Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan dan jabatan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
Satuan baru tersebut dari dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) serta satuan tempur maupun non tempur lainnya.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer,” ujar Prabowo dalam upacara kemarin, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Enam kodam baru tersebut adalah:
1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau);
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi);
3. Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu);
4. Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan);
5. Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat);
6. Kodam XXIV/Mandala Trikora (berpusat di Merauke, Papua Selatan).
Prabowo sekaligus melantik para panglima yang memimpin satuan baru itu, yakni Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX), Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX), Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI), Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII), dan Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar (Pangdam XXIII), serta Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV).
Selain kodam, Prabowo juga meresmikan 14 Kodaeral atau Komando Daerah Laut.
Berikut daftar lokasi Kodaeral beserta pemimpinnya:
1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana;
2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung;
3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia;
4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko;
5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto;
6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz;
7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto;
8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi;
9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas;
10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon;
11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan;
12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa;
13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi;
14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko.
Tiga Kodau merupakan perubahan nomenklatur dari Komando Operasi Udara Koopsud, satu Komando Operasi Udara tambahan.
Daftar Kodau dan Panglimanya:
1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat) – Marsda TNI Muzafar;
2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) – Marsda TNI Deni Hasoloan;
3. Kodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur) – Marsda TNI Azhar Aditama D
Dalam upacara tersebut, kepala negara juga meresmikan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
1. Grup 1 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman

2. Grup 2 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Edwin Apria Candr

3. Grup 3 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Bram Pramudia

4. Grup 4 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Suharma Zunam

5. Grup 5 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S

6. Grup 6 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Richard Arnold Y Sangari
Prabowo juga meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Kopasgat.
Adapun Batalion Teritorial yang baru dibentuk memiliki fungsi berbeda dari pasukan tempur.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, satuan ini disiapkan untuk mendukung pembangunan di daerah, mulai dari pertanian hingga layanan kesehatan.
“Setiap batalion berdiri di lahan seluas 30 hektar, dengan kompi-kompi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Kompas.com pada 3 Juni 2025.
Kompi tersebut terdiri dari Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni. Dengan demikian TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mitra strategis pembangunan.

Dia pun menyinggung bahwa peperangan sedang berlangsung di banyak kawasan, meskipun Indonesia tidak menginginkannya.
“Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, di kontinen Eropa, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, sikap Indonesia yang tidak berpihak pada blok manapun justru menuntut kekuatan pertahanan yang mumpuni.
Oleh karena itu, Prabowo berpandangan bahwa penambahan satuan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara.
“Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para panglima dan komandan satuan baru TNI. Dia meminta agar kepemimpinan militer dijalankan dari garis terdepan, bukan dari belakang.
“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dari depan, dari tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis,” kata Prabowo.
Analis intelijen dan pertahanan Ngasiman Djoyonegoro menilai penambahan satuan baru dalam rangka memperkuat pertahanan negara, menjadi langkah antisipatif Presiden untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Menurutnya, latar belakang militer Presiden dan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan membuatnya peka terhadap perkembangan dinamika global.
“Melihat perkembangan lingkungan strategis, di mana konflik, peperangan, perang dagang, dan perebutan pengaruh semakin intensif, wajar jika Presiden mengambil langkah antisipatif berupa penguatan teritorial dan organisasi militer,” ujar Ngasiman kepada Kompas.com, Minggu (10/8/2025).
Dia pun berpandangan bahwa kebijakan yang diambil ini memiliki korelasi dengan lawatan Prabowo ke berbagai negara, baik di poros Global South maupun Global North.
“Lawatan ke luar negeri terakhir tampaknya memberikan perspektif yang kuat bagi Presiden untuk mempersiapkan kekuatan penuh militer Indonesia,” kata Ngasiman.
“Ini juga tidak terlepas dari kapasitas presiden kita yang memiliki latar belakang militer dan menteri pertahanan selama periode sebelumnya,” sambungnya.
Meski demikian, Ngasiman mengingatkan bahwa penambahan satuan saja tidaklah cukup. Langkah tersebut harus juga diiringi dengan tiga hal penting, yakni akuntabilitas komando agar tidak digunakan untuk melemahkan demokrasi, pembaruan doktrin operasi yang relevan dengan tantangan modern, dan modernisasi alutsista.
“Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai penambahan struktur TNI ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dan ketentuan dalam UU TNI, seperti dikutip dari Kompas.id.
Dia mengingatkan bahwa undang-undang TNI tidak memperkenankan duplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil oleh TNI.
Selain itu, Al Araf juga menyoroti dampak penambahan satuan-satuan baru tersebut terhadap beban anggaran. Sebab, anggaran TNI saat ini sudah terbebani belanja rutin yang mencapai 60–70 persen dari total anggaran.
Penambahan struktur akan membuat alokasi untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit semakin sulit, karena bertambahnya anggaran belanja pegawai.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 09:01
Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Minggu (10/8/2025) menjadi momentum bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena jabatan tinggi yang kosong seperempat abad kini diisi kembali.
Sebab, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, sekaligus menandai berakhirnya kekosongan 25 tahun pada jabatan strategis ini.
Bersamaan dengan itu, Tandyo Budi Revita juga naik pangkat menjadi Jenderal bintang empat.
Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sekitar tahun 1999-2000.
Jabatan itu kemudian dihapus oleh Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.
Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2019 dan kini untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, posisi itu diisi kembali melalui Perpres 84 Tahun 2025.
Sebelum dilantik, nama Tandyo Budi Revita sudah digadang kuat bakal menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
Adapun jabatan Tandyo sebelumnya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
Dalam susunan acara (rundown) upacara kehormatan militer yang beredar, nama Tandyo tercantum sebagai pejabat yang akan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.
Salah satu sinyal kuat Tandyo akan menjadi Wakil Panglima TNI juga terlihat pada 1 Agustus 2025, ketika ia menjadi satu-satunya wakil kepala staf yang hadir dalam pertemuan di Hambalang bersama Presiden Prabowo.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga kepala staf angkatan, yakni KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
Tandyo dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Sebelum menjabat Wakasad, ia pernah mengemban sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam hingga pejabat di Kementerian Pertahanan.
Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025) kemarin.
Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai reaktivasi jabatan Wakil Panglima TNI merupakan respons atas semakin kompleksnya tugas Panglima TNI di era sekarang.
Menurut Anton, posisi tersebut kembali dihidupkan karena peran yang selama ini diemban kepala staf umum (kasum) TNI tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
“Peran yang selama ini dimainkan kepala staf umum (kasum) TNI kelihatannya dirasa tidak cukup untuk mengimbangi kompleksitas tugas, sehingga pos Wapang dihidupkan,” kata Anton dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
Anton berpandangan, ada beberapa faktor utama yang mendorong TNI kembali menghidupkan jabatan wapang.
Pertama, luasnya peran, tugas, dan ruang gerak TNI sebagai konsekuensi dari UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Kemudian, terbitnya Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang mengubah pola hubungan Kemenhan dan TNI.
Kondisi ini membuat Panglima TNI memerlukan “backup” untuk menjalankan tugas sehari-hari.
“Keberadaan ketentuan baru ini sedikit banyak mengubah ruang lingkup dan pola hubungan Kementerian Pertahanan-TNI terkait pengelolaan pertahanan negara,” ujar Anton.
“Dengan demikian, mau tidak mau, seorang Panglima TNI akan membutuhkan ‘backup’ dalam menjalankan tugas sehari-hari,” imbuh dia.
Pada Perpres 84 Tahun 2025 tidak diatur mengenai tugas dan prasyarat menduduki posisi Wakil Panglima TNI. Di situ hanya tertulis bahwa jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh perwira tinggi bintang 4.
Namun pada Perpres 66 tahun 2019 dicantumkan empat tugas Wakil Panglima TNI.
Pertama, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.
Kedua, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.
Ketiga, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap.
Keempat, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
Dalam Perpres 66 Tahun 2019 juga disebutkan Wakil Panglima berperan sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 06:29
Profil Letjen Fadjar yang Dipuji Prabowo: Dulu Ajudan Jokowi, Kini Pangkostrad Nasional 11 Agustus 2025

Profil Letjen Fadjar yang Dipuji Prabowo: Dulu Ajudan Jokowi, Kini Pangkostrad
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ini profil Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Mohammad Fadjar yang menjadi komandan upacara dalam ‘Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer’ dan mencuri perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Dia mencuri perhatian Prabowo karena meski Fadjar telah menyandang jenderal bintang 3 atau letnan jenderal (letjen), dia tetap mau menjadi komandan di upacara yang berlokasi di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025) kemarin.
Ketika melihat Fadjar memimpin jalannya upacara dengan semangat, Prabowo menyatakan dirinya bangga.
“Sekali lagi para prajurit, saya bangga melihat saudara-saudara. Terima kasih semangatmu,” ujar Prabowo.
“Ini yang saya inginkan, seorang letnan jenderal memimpin dari depan, menjadi komandan upacara. Terima kasih, sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit, perhatian selesai,” kata Prabowo memuji.
“Siap,” seru Fadjar membalas permintaan Prabowo.
Mohammad Fadjar lahir di Ambon, Maluku, pada 14 Agustus 1971 silam. Kini dia berusia 56 tahun kurang tiga hari.
Fadjar merupakan adik dari mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti.
Fadjar adalah jebolan Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kecabangan Infanteri (Kopassus).
Fadjar banyak menduduki jabatan strategis, di antaranya seperti Danyon 23 Grup 2 Kopassus, Dansepurhut Pusdikpassus, Kadep Mipatek Akmil, Dangrup 1/Para Komando, Koorspri Kasad, Danpusdikpassus Kopassus, dan Danpusdiklatpassus Kopassus.
Kemudian, Fadjar juga pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.
Selanjutnya, Fadjar menjabat sebagai Danrindam IV/Diponegoro pada 2016-2017, Paban III/Siapsat Sopsad pada 2017-2018, dan Danrem 023/Kawal Samudera pada 2018-2019.
Lalu, Fadjar pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Danrem 031/Wira Bima, Danpusdikter Kodiklatad, Kasdivif 2/Kostrad, Ketua LP3M Unhan RI, dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pada 21 Februari 2024, Fadjar ditunjuk menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi.
Kemudian, pada bulan September, dirinya dipromosi sebagai Dankodiklat TNI.
Kini, Fadjar menduduki posisi sebagai Pangkostrad.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 05:35
Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025 Nasional 11 Agustus 2025

Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan peluncuran hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedianya direncanakan pada 17 Agustus 2025 diundur ke Oktober atau 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan.
“Rencana kita pada tahun ini, mudah-mudahan kita harapkan pada bulan Oktober atau November, Hari Pahlawan itu. Tapi memang dalam rangka rangkaian 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025) malam.
Fadli menjelaskan, ada banyak kegiatan yang dilakukan Kemenbud dalam rangka HUT ke-80 RI.
Dia menekankan tidak pernah menargetkan penulisan sejarah ulang rampung pada 17 Agustus.
“Kalau mengenai penulisan sejarah kan waktu itu target yang saya canangkan pribadi kepada para penulis dan memang rencana kita, bukan tanggal 17. Kita masih sudah ada uji publik lalu sekarang ini sedang kita lakukan
reading
, mungkin ada dua sampai tiga kali lagi seminar untuk menjadikan buku ini semakin sempurna,” jelasnya.
“Mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi menampung informasi-informasi dari masyarakat selama uji publik, selama diskusi publik dan juga dari berbagai elemen masyarakat,” sambung Fadli.
Sementara itu, Fadli menyebut uji publik sudah mulai dilakukan, mulai dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Lalu, uji publik juga bakal dilakukan pada para peminat sejarah.
Dia mengeklaim, ada perubahan-perubahan penulisan sejarah ulang setelah mendapat masukan dari uji publik.
“Karena kita ini melibatkan 112 sejarawan dari seluruh perguruan tinggi dari 34 perguruan tinggi dan mereka ini sejarawan yang memang ahli di bidang masing-masing,” katanya.
“Ada masukan-masukan. Ya cukup banyak masukan yang menarik dan saya kira ini yang kita harapkan memang,” imbuh Fadli.
Pada akhir Juni 2025, penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagaimana dilansir ANTARA, 6 Mei 2025 lalu.
Sebagaimana diketahui, peringatan 80 tahun Indonesia merdeka berarti terjadi pada 17 Agustus 2025 nanti.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/08/2025 05:21
Presiden Peru ke Indonesia, Balas Kunjungan Prabowo pada November 2024 Nasional 10 Agustus 2025

Presiden Peru ke Indonesia, Balas Kunjungan Prabowo pada November 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, telah tiba di Indonesia pada Minggu (10/8/2025) sore untuk melakukan kunjungan kenegaraan.
Berdasarkan keterangan Setkretariat Presiden, kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari lawatan Prabowo Subianto ke Peru pada November 2024 lalu, yang menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara.
Presiden Dina Boluarte tiba di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 WIB dan disambut dengan penuh kehormatan.
Dentuman meriam turut mengiringi momen ketibaan sang kepala negara.
Kehangatan penyambutan semakin terasa ketika Kang Nong Banten menyerahkan rangkaian bunga sebagai tanda selamat datang.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Gubernur Banten Andra Soni, Duta Besar Indonesia untuk Peru Ricky Suhendar, serta Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Raúl Tsuboyama Galván pun menyambut kedatangan Dina.
Begitu memasuki ruang terminal, Presiden Dina Boluarte terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada bendera Peru dan bendera Indonesia.
Ia kemudian berjalan melewati jajaran pasukan kehormatan yang berdiri tegak di sepanjang jalur penyambutan.
Di ujung barisan, sebuah suguhan budaya khas Banten turut menyambut kedatangan Presiden Dina Boluarte, yaitu Tari Walijamaliha yang menambah nuansa hangat sekaligus memperkenalkan kekayaan seni tradisional daerah.
Usai rangkaian penyambutan, Presiden Dina Boluarte langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 19:32
Pertamina Ajak Masyarakat Sulap Barang Lawas Jadi Trendy Nasional 10 Agustus 2025

Pertamina Ajak Masyarakat Sulap Barang Lawas Jadi Trendy
Penulis
KOMPAS.com
– Menjelang gelaran Pertamina Eco RunFest pada November 2025, PT Pertamina (Persero) menggelar Road to Eco RunFest (PERF) untuk mengenalkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan kepada masyarakat.
Berlangsung di kawasan Car Free Day (CFD) Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (10/8/2025), acara tersebut diisi dengan kegiatan lari serta berbagai lokakarya kreasi produk ramah lingkungan.
Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari kampanye gaya hidup berkelanjutan yang menjadi ciri khas Pertamina Eco RunFest.
“Pertamina ingin mengajak masyarakat mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memanfaatkan kembali bahan yang sudah ada. Harapannya, peserta bisa mengadopsi kebiasaan
upcycle
dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Arya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah lokakarya “Re-create DIY Tote Bag & Keychain” yang menggunakan bahan-bahan bekas atau tak terpakai. Misalnya, celana lama diubah menjadi tas cantik, lalu dihias dengan emblem agar terlihat baru dan trendi.
Lokakarya tersebut dipandu langsung oleh komunitas peduli lingkungan Greeners.
Chief Executive Oficer Greeners.co Syaiful Rochman menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya mengajarkan keterampilan membuat produk, tetapi juga memberikan edukasi tentang dampak positif
upcycling
bagi lingkungan.
“Kalau
recycle
menghancurkan barang untuk jadi material baru,
upcycle
justru meningkatkan nilai barang tersebut. Dari sampah yang tidak ada harganya, kita kreasikan ulang menjadi produk yang punya nilai,” jelas Syaiful.
Peserta lokakarya tidak hanya belajar teknik membuat tas dan gantungan kunci, tetapi juga memahami perjalanan limbah, dari barang yang dibuang, diolah kembali, hingga menjadi produk bernilai guna dan estetis.
“Celana jin bekas bisa diubah menjadi
tote bag
, atau plastik HDPE yang dihancurkan dan dipanaskan dengan setrika bisa menjadi gantungan kunci,” tambahnya.
Salah satu peserta, Intan (27), mengaku awalnya mengikuti kegiatan tersebut karena penasaran.
“Saya pikir bikin
tote bag
itu rumit, ternyata seru banget. Apalagi, tahu bahan-bahannya ada di sekitar kita, jadi semakin semangat membuatnya. Rasanya seperti menyelamatkan barang yang tadinya mau dibuang,” tuturnya.
PERF menjadi rangkaian awal menuju acara puncak Pertamina Eco RunFest 2025 yang akan digelar pada Minggu (23/11/2025). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai komunitas olahraga, sekaligus memperkenalkan rute lari yang akan digunakan pada acara utama nanti.
Informasi lengkap mengenai Pertamina Eco RunFest 2025 dapat diakses melalui situs resmi
www.pertaminaecorunfest.com
atau akun media sosial
@pertamina.ecorunfest
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 17:25
Prabowo Ungkap Pengalaman Pahit Indonesia: Setiap Mau Bangkit, Kita Diganggu Nasional 10 Agustus 2025

Prabowo Ungkap Pengalaman Pahit Indonesia: Setiap Mau Bangkit, Kita Diganggu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa bangsa Indonesia punya pengalaman pahit karena selalu diganggu ketika ingin bangkit dan menyejahterakan rakyatnya.
“Bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit, setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu; setiap kali kita mau menyejahterakan rakyat kita, kita diganggu; kekayaan kita dirampok; kita diadu domba di antara kita,” kata Prabowo pada upacara kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Prabowo mengatakan, pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang cinta damai dan tidak menyukai perang.
Namun, menurut dia, pengalaman pahit tersebut harus menjadi pengingat bagi prajurit muda TNI agar selalu siap mempertahankan kedaulatan negara.
“Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat,” kata Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya kekuatan militer karena situasi dunia yang penuh ketidakpastian menuntut setiap negara memiliki pertahanan yang kuat.

“Untuk itu memang kita sedang memperkuat pertahanan kita, kita harus mempertahankan wilayah kita, kita harus mempertahankan kedaulatan kita, kita harus mempertahankan kekayaan kita,” ujar Prabowo.
“Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian, walaupun kita tidak suka perang,” kata dia.
Prabowo pun menegaskan Indonesia tidak akan memihak blok mana pun, tetapi akan memperkuat pertahanan untuk menjaga wilayah, kedaulatan, dan kekayaan negara.
Dalam upacara hari ini, Prabowo juga melantik enam Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 komandan brigade infanteri teritorial pembangunan, serta 100 batalion teritorial pembangunan baru.
Kepada para perwira yang baru dilantik, Prabowo berpesan agar selalu memimpin dari depan dan menjadi teladan bagi pasukan.
“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 17:05
Prabowo: Tidak Ada Bangsa Merdeka Tanpa Tentara yang Kuat Nasional 10 Agustus 2025

Prabowo: Tidak Ada Bangsa Merdeka Tanpa Tentara yang Kuat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki militer yang kuat karena menurutnya tak ada negara yang merdeka tanpa tentara yang kuat.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada upacara kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
“Bangsa kita butuh tentara yang kuat, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat,” ucap Prabowo di hadapan ribuan prajurit yang hadir, dilihat dari tayangan
YouTube
Puspen TNI.
Ia menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan tidak suka perang.
Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan setiap kali bangsa ini hendak bangkit, selalu ada gangguan dan upaya merampas kekayaan alamnya.
“Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai. Tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit, setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu, setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu, kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita,” kata Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo mengingatkan para prajurit muda agar tidak melupakan sejarah panjang penjajahan yang dialami Indonesia.
Ia mengatakan, menjadi prajurit adalah sebuah kehormatan sekaligus panggilan untuk siap berkorban demi bangsa.
“Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk perang di Eropa dan konflik di Timur Tengah yang memakan korban sipil.
Dalam upacara ini, Prabowo melantik enam Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 20 komandan brigade infanteri teritorial pembangunan, 100 batalion teritorial pembangunan baru, dan satuan baru lainnya di TNI.
Ia berpesan agar seluruh pemimpin pasukan selalu memimpin dari depan, berada di tengah prajurit, dan siap mengambil risiko di medan paling berbahaya.
“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 16:53
Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Wakil Panglima TNI kembali relevan dengan perkembangan organisasi TNI saat ini.
Menurut dia, jumlah pasukan, struktur komando, dan variasi tugas TNI terus bertambah sehingga membutuhkan peran tambahan di level pimpinan tertinggi.
“Pelantikan atau penambahan jabatan wakil panglima TNI menurut hemat saya itu relevan. Sekarang ini ada penambahan 6 Komando Daerah Militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalion. Banyak, loh, itu,” ujar Hasanuddin saat dikonfirmasi, Minggu (10/8/2025).
Dia menegaskan bahwa bertambahnya jumlah satuan turut membuat rentang kendali Panglima TNI semakin lebar.
Selain itu, beban dan ragam tugas TNI juga terus meningkat seiring perkembangan zaman, tak terkecuali dalam hal ancaman pertahanan.
“Maka jumlah pasukan makin banyak, itu satu. Dua, rentang kendalinya, komando dan pengendalian makin lebar. Dan ketiga, tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi. Sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk membantu panglima TNI melaksanakan tugas pokoknya,” kata Hasanuddin.
Politikus PDI-P ini menambahkan, UU TNI tidak secara terperinci mengatur soal jabatan Wakil Panglima TNI, jumlah satuan, maupun struktur organisasi.
Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden dengan penerbitan peraturan presiden (Perpres).
“Di dalam struktur organisasi, penambahan atau pengurangan itu tidak dicantumkan. Undang-undang tidak mengatur berapa jumlah satuan-satuan TNI, jadi besarannya diatur oleh Perpres oleh presiden,” kata Hasanuddin.
Diberitakan sebelumnya, Letjen TNI Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.
Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong hampir 25 tahun.
Tandyo mengisi kursi yang terakhir ditempati Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada tahun 2000.
Bersamaan dengan pelantikan, Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) juga resmi naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.
Kenaikan pangkat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Wakil Panglima TNI dijabat perwira tinggi berpangkat jenderal penuh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/08/2025 16:44