Category: Kompas.com Nasional

Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan Nasional 12 September 2025

Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memajukan pendidikan dengan meningkatkan kuota program Beasiswa Pemuda Tangguh 2025.
Tahun ini, kuota penerima beasiswa mencapai lebih dari 5.000 mahasiswa. Jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.500 kuota.
Program Beasiswa Pemuda Tangguh difokuskan untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Pendaftaran program beasiswa telah dibuka untuk semester ganjil mulai 29 Agustus 2025 hingga 11 September 2025.
Tercatat, sebanyak 15 PTN menjalin kerja sama dengan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan program tersebut.
Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program tersebut merupakan langkah strategis Pemkot untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata.
Menurutnya, pendidikan tinggi adalah hak seluruh anak bangsa, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial.
“Oleh karena itu, Pemkot Surabaya berupaya memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih mudah melalui Beasiswa Pemuda Tangguh. Program ini diharapkan bisa meringankan beban pendidikan pemuda Surabaya, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Eri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/9/2025).
Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak muda untuk melanjutkan pendidikan.
Tidak hanya menanggung biaya kuliah, Beasiswa Pemuda Tangguh juga memberikan dukungan menyeluruh bagi kebutuhan perkuliahan.
Eri melanjutkan, penerima Beasiswa Pemuda Tangguh akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester.
“Besaran bantuan disesuaikan dengan biaya UKT masing-masing PTN. Selanjutnya, (ada) uang saku bulanan dan biaya penunjang perkuliahan,” terangnya.
Untuk itu, Eri mengajak para pemuda Surabaya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
Beasiswa tersebut, lanjutnya, adalah bukti nyata perhatian Pemkot terhadap masa depan anak-anak muda Surabaya.
“Beasiswa ini adalah kesempatan emas. Silakan manfaatkan program ini untuk mewujudkan cita-cita kalian meraih pendidikan tinggi,” kata Eri.
Tidak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga tengah mengkaji kemungkinan memperluas jangkauan program hingga ke perguruan tinggi swasta (PTS).
Langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada anak Surabaya yang tertinggal hanya karena tidak diterima di PTN.
“Kami sedang mengkaji, kami (akan) lakukan untuk yang ada di perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, kami berharap, anak-anak Surabaya yang hari ini mengalami kesulitan biaya dan tidak diterima di PTN bisa kami bantu di PTS,” katanya.
Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan strategi besar Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.
Pemkot Surabaya bertekad menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan kota.
“PTN sudah ditetapkan. Kami lanjut melakukan kajian sehingga nanti pada 2026 bisa kami lakukan untuk perguruan tinggi swasta,” tegasnya.
Penerima beasiswa di PTS akan tetap diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan demikian, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, peningkatan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat.
“Tahun lalu, kuota hanya sekitar 3.500 mahasiswa. Untuk 2025, Pemkot menyediakan kuota lebih dari 5.000 (5.908) mahasiswa. Jumlah ini dibagi untuk dua semester, sehingga sekitar 2.779 mahasiswa akan diterima pada semester ganjil,” jelas Hidayat.
Hidayat juga memastikan bahwa pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 kini lebih mudah diakses secara daring. Calon penerima cukup mengakses laman resmi
besmart.surabaya.go.id.
Adapun beberapa syarat utama yang harus dipenuhi adalah ber-KTP Surabaya, berstatus mahasiswa aktif PTN, belum menikah, serta tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain baik pemerintah maupun swasta.
Secara khusus, Hidayat menuturkan bahwa Program Beasiswa Pemuda Tangguh menyasar mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, bukti dokumen wajib dilampirkan agar penyaluran bantuan berjalan transparan dan akuntabel.
“Akan ada proses seleksi ketat untuk memastikan beasiswa ini tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Hidayat mengatakan bahwa sistem pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 juga cukup fleksibel.
“Mungkin saja ada calon penerima yang baru mendaftar saat pertengahan semester, tidak sejak awal perkuliahan. Mereka tetap bisa mendaftar,” imbuhnya.
Setelah pendaftaran ditutup, seleksi berkas akan dilaksanakan pada 12-25 September 2025. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 26 September 2025.
Sementara, daftar ulang penerima berlangsung 29 September hingga 1 Oktober 2025.
Calon pendaftar juga bisa mengakses seluruh informasi, syarat, dan dokumen yang dibutuhkan melalui laman
besmart.surabaya.go.id
.
Untuk kemudahan komunikasi, masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0821-3287-0798 atau mengikuti akun Instagram resmi @surabaya.muda dan @disbuporaparsby. (ADV)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 21:07
Nadiem Sebut Jumlah Balitanya seraya Tepis Korupsi, Apa Sangkaan Kejagung? Nasional 12 September 2025

Nadiem Sebut Jumlah Balitanya seraya Tepis Korupsi, Apa Sangkaan Kejagung?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Nadiem Makarim menyebut jumlah anak balitanya seraya menepis tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Apa tuduhan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Nadiem di kasus korupsi laptop Chromebook?
“Untuk keluarga saya dan empat balita saya. Kuatkan diri, kebenaran akan ditunjukkan,” kata dia saat digiring ke mobil tahanan di Kejagung, Kamis (4/9/2025) pekan lalu.
Pada hari itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu baru saja ditetapkan Kejagung sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2019-2022.
Namun, sambil berompi merah jambu, Nadiem menepis sangkaan penegak hukum.
“Saya tidak melakukan apa pun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar,” kata Nadiem.

Kejagung menersangkakan Nadiem atas tuduhan korupsi laptop. Nadiem disebut telah mengarahkan pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 itu.
Pembicaraan pihak Nadiem dengan pihak Google Indonesia, kata Kejagung, sudah dimulai sejak Februari hingga Mei 2020, saat pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dimulai.
Kejagung menyebut Nadiem berbuat upaya meloloskan produk Chromebook agar masuk dalam pengadaan kementeriannya. Surat dari Google ke kementeriannya yang lama tak berbalas kemudian dijawab oleh Nadiem.
“Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM (Nadiem -red) selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (4/9/2025).
Nadiem juga disangka telah berbuat memerintahkan pengadaan Chromebook dalam pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2020. Pejabat bawahan Nadiem melaksanakan perintah Nadiem.
“Atas perintah NAM dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW (Sri Wahyuningsih -red) selaku Direktur SD dan M (Mulyatsyah -red) selaku Direktur SMP membuat Juknis (Petunjuk Teknis) Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS,” kata Nurcahyo.
Atas perbuatannya, Nadiem dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hotman Paris Hutapea, pengacara Nadiem, menanggapi. Dia berkeyakinan Nadiem tidak menerima keuntungan. Ini sama seperti kasus Tom Lembong yang menyedot perhatian publik.
“Dari segi unsur memperkaya diri, belum terbukti. Kan korupsi itu harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Jadi, untuk memperkaya diri, belum ada bukti,” ucap Hotman saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Hotman melanjutkan, unsur memperkaya orang lain dapat ditetapkan apabila ditemukan adanya praktik mark-up dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
“Kalau tidak ada pelanggaran dari sisi harga, tidak ada mark-up, berarti unsur korupsi sudah gugur karena tidak ada korupsi,” tutur Hotman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 21:04
Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji Nasional 12 September 2025

Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data tambahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat (12/9/2025).
“Saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.
Boyamin mengatakan, dokumen yang diserahkan ke KPK adalah Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Dia menjelaskan bahwa berkas itu menjelaskan adanya sejumlah pejabat di Kemenag, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menerima pekerjaan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan haji.
Padahal, menteri agama dan sejumlah pejabat tidak boleh menjadi pengawas dalam penyelenggaraan haji.
“Jadi, Menteri Agama dan Staf Khusus enggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Pengawas itu adalah dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). APIP itu Inspektorat Jenderal,” ujarnya.
Boyamin mengatakan, Yaqut dan sejumlah pejabat Kemenag menerima pekerjaan tambahan tersebut dan menerima uang harian Rp7 juta per hari.
“Diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas, sehari Rp7 juta, ya, dikali 15 hari, ya berapa itu,” tuturnya.
Karenanya, Boyamin meminta KPK menindaklanjuti bahwa ada keterlibatan eks Menag Yaqut dalam pengawasan haji yang bukan menjadi ranahnya.
“Ini salah satu, saya menunjukkan pada KPK, pada teman-teman sekalian bahwa dugaan keterlibatan YCQ, Menteri Agama waktu itu semakin kuat, wong dia sendiri yang menyelenggarakan, masa yang mengawasi dia sendiri,” ucap dia.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi laporan dari MAKI tersebut.
Dia mengatakan, aduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Laporan aduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pelibatan aktif publik dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Dia juga menyampaikan bahwa setiap laporan pengaduan yang diterima KPK akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi.
“Kemudian akan dilakukan telaah dan analisis, untuk melihat substansi materinya, apakah termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi, serta menjadi kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi kepada wartawan, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:53
Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah Nasional 12 September 2025

Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan risiko banjir dan tanah longsor di tengah potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia selama sepekan ke depan.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dinamika atmosfer saat ini cukup kompleks dan dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.
“Dinamika atmosfer saat ini memicu potensi hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang yang perlu diwaspadai masyarakat maupun pemerintah daerah. Cuaca ekstrem ini dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, maupun gelombang tinggi,” ujar Dwikorita, dalam keterangan pers, Jumat (12/9/2025).
Dwikorita menuturkan, terdapat sejumlah faktor atmosfer yang memicu kondisi ini.
Fase Dipole Mode Index (DMI) negatif (-1,27) dan anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR) bernilai negatif yang mendukung pembentukan awan hujan.
“Keadaan ini diperkuat oleh aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, Rossby ekuator, serta gelombang atmosfer frekuensi rendah yang sedang aktif,” ucap dia.
Tak hanya itu, bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia barat Bengkulu juga menciptakan konvergensi dan konfluensi angin, sementara pola siklonik di Kalimantan Utara turun memperbesar peluang hujan.
Banjir dan longsor yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 memperlihatkan dampak hidrometeorologi basah yang luar biasa.
Laporan BNPB mencatat bencana terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir.
Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, mencapai 81, disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, serta Klungkung di Kecamatan Dawan.
“Curah hujan harian ekstrem yang menjadi pemicu utama banjir besar tersebut. Di Jembrana, curah hujan tercatat mencapai 385,5 mm dalam satu hari, disusul Tampak Siring 373,8 mm,” tutur dia.
Kemudian Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm.
Bahkan, beberapa titik lain seperti Denpasar Barat, Petang, Kerambitan, dan Padangbai juga mencatat curah hujan di atas 200 mm per hari.
Padahal, secara klimatologis, hujan di atas 150 mm/hari sudah dikategorikan ekstrem.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:28
Prabowo Bertolak ke Doha Temui Emir Qatar Pascaserangan Israel Nasional 12 September 2025

Prabowo Bertolak ke Doha Temui Emir Qatar Pascaserangan Israel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, pada Jumat (12/9/2025).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Kepala Negara akan bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pascaserangan Israel ke Qatar pada Selasa (9/9/2025).
“Iya betul. Hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” kata Teddy dalam keterangannya, Jumat.
Teddy menyampaikan, kunjungan Kepala Negara ke Qatar sebagai bentuk solidaritas setelah Israel menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Doha saat itu.
“Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah dan rakyat Qatar,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Israel melancarkan serangan terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar, pada Selasa (9/9/2025).
Serangan ini menjadi kali pertama Israel melancarkan operasi militer di wilayah Qatar.
Dentuman ledakan terdengar di ibu kota Qatar tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya sempat menelepon Emir Qatar pascaserangan.
“Pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto berbincang langsung dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, lewat sambungan telepon,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya melalui Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu.
“Dalam perbincangan ini, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca-serangan Israel ke Doha, Qatar, pada 9 September 2025,” imbuhnya.
Ia menyatakan, serangan Israel ke Doha ini merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
Begitu pula pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.
“Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” bebernya.
Lebih lanjut ia menyebut, Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap Pemerintah dan rakyat Qatar.
“Dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 18:20
Gibran Turun ke Posko Pengungsi Banjir Bali, Minta Anak hingga Lansia Diprioritaskan Nasional 12 September 2025

Gibran Turun ke Posko Pengungsi Banjir Bali, Minta Anak hingga Lansia Diprioritaskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyambangi korban terdampak banjir di Kota Denpasar, Bali, Jumat (12/09/2025).
Dalam kunjungannya ke Posko Pengungsi di Banjar Tohpati dan Banjar Sedana Mertha, Gibran menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
Gibran menekankan, bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, hingga ibu menyusui harus mendapatkan perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun layanan kesehatan.
“Saya berpesan agar bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, nanti tolong diprioritaskan,” tegas Gibran saat berdialog dengan perangkat daerah.
Gibran menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan agar pemerintah benar-benar hadir memberikan perlindungan nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain kebutuhan darurat, ia juga menyoroti keberlanjutan layanan pendidikan dan fasilitas publik.
Dia meminta agar sekolah-sekolah segera diperbaiki sehingga anak-anak tetap bisa bersekolah meski berada di situasi pascabencana.
“Pastikan nanti hari Senin kegiatan belajar mengajar bisa berjalan. Jadi adik-adik nanti tetap sekolah, ya. Dan untuk fasilitas umum serta bangunan pemerintah yang rusak, mohon segera diperbaiki kembali agar pelayanan publik tidak terhenti,” pesan Gibran.
Saat mengunjungi posko, Gibran turut menyapa para pengungsi sambil duduk berdialog bersama para korban banjir.
Saat berdialog dengan warga, Gibran juga menyampaikan empati atas kondisi yang mereka alami.
Menurutnya, kehadiran negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga menjamin perlindungan berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan.
Di kunjungannya ini, Wapres RI hadir didampingi Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 16:52
Karyoto dan Suyudi Resmi Sandang Pangkat Komjen, Total 27 Pati Polri Naik Pangkat Nasional 12 September 2025

Karyoto dan Suyudi Resmi Sandang Pangkat Komjen, Total 27 Pati Polri Naik Pangkat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Karyoto, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).
Keduanya menjadi bagian dari 27 perwira tinggi (Pati) Polri yang mendapat kenaikan pangkat dalam upacara di Rupattama Mabes Polri, Jumat (12/9/2025).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kenaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar bagi para perwira tinggi.
“Kenaikan pangkat bagi 27 Pati Polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan,” kata Trunoyudo.
“Dengan pangkat baru, tanggung jawab semakin besar, dan kami berharap seluruh Pati Polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” tambah dia.
Selain dua jenderal bintang tiga tersebut, terdapat 7 Pati Polri yang naik ke pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.
Sementara itu, 18 perwira lainnya naik ke pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, yang terdiri atas wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN.
Upacara dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung khidmat dengan dihadiri pejabat utama Mabes Polri serta keluarga perwira yang naik pangkat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 15:28
Kejagung Geledah Apartemen Nadiem Makarim, Sita Beberapa Dokumen Nasional 12 September 2025

Kejagung Geledah Apartemen Nadiem Makarim, Sita Beberapa Dokumen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung (Kejagung), telah melakukan penggeledahan di apartemen milik mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim beberapa waktu lalu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penyidik hanya mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan tersebut.
“Yang jelas terkait dokumen-dokumen saja dulu (yang disita), sementara,” kata Anang di Kejagung, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Meski demikian, Anang belum merinci detail waktu dan lokasi pasti penggeledahan oleh penyidik Jampidsus.
“Mungkin sekitar dua atau tiga minggu yang lalu, nanti saya cek pastinya. Di salah satu tempat,” kata dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada program digitalisasi pendidikan.
Pengumuman itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Nurcahyo Jungkung Madyo, pada Kamis (4/9/2025).
Menurut Kejaksaan, Nadiem sejak awal terlibat dalam pertemuan dengan Google Indonesia terkait penggunaan sistem operasi Chrome OS dalam perangkat TIK yang diadakan pemerintah.
Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 bahkan disebut mengunci penggunaan sistem operasi tersebut.
Dari hasil penyelidikan, Kejaksaan menaksir kerugian negara mencapai Rp 1,98 triliun, meski jumlah pasti masih menunggu perhitungan resmi BPKP.
Atas dugaan itu, Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ia kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 14:41
Soal Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Lempar Bola ke Kejari Jaksel Nasional 12 September 2025

Soal Eksekusi Silfester Matutina, Kejagung Lempar Bola ke Kejari Jaksel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menegaskan, eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina menjadi wewenang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.
Hal itu disampaikan Anang saat ditanya wartawan mengenai perkembangan eksekusi putusan pengadilan terhadap Silfester, yang dikenal sebagai relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemilu lalu.
“Itu kan sudah ranahnya eksekutornya Kejari Jakarta Selatan,” kata Anang saat ditemui di Kejagung, Jumat (12/9/2025).
Anang menyebut, Kejari Jakarta Selatan sempat memanggil kembali Silfester. Namun, ia mengaku Kejagung tidak mengetahui kelanjutan proses tersebut.
“Seingat saya (Kejari) sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Coba dicek lagi nanti ke Kejari Jakarta Selatan selaku eksekutornya. Langkah-langkah hukum apa yang diambil oleh yang bersangkutan?” ucapnya.
Diketahui, Silfester Matutina divonis 1,5 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019 karena menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla.
Putusan tersebut dikuatkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Meski sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), eksekusi terhadap Silfester hingga kini belum dilaksanakan oleh Kejari Jakarta Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 14:11
Kardinal Suharyo Harap Pemerintah Beri Update Tuntutan 17+8: Penghiburan Besar bagi Rakyat Nasional 12 September 2025

Kardinal Suharyo Harap Pemerintah Beri Update Tuntutan 17+8: Penghiburan Besar bagi Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyarankan Sekretaris Negara maupun juru bicara pemerintah untuk meng-
update
tuntutan rakyat yang berisi 17+8 poin pascademo yang pecah pada Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
Menurutnya,
update
perkembangan tuntutan sudah menjadi penghiburan yang besar bagi masyarakat.
“Yang saya bayangkan, alangkah hebatnya, kalau yang dirumuskan misalnya, isinya 17+8 itu, seandainya ada Sekretaris Negara atau juru bicara pemerintah (menyampaikan), ‘Ini lho, pemerintah sekarang sedang menanggapi isu ini. Kami memikirkan begini, jalannya begini’,” kata Kardinal Ignatius Suharyo dalam program Gaspol, dikutip Jumat (12/9/2025).
“Oh, itu sudah penghiburan yang sangat besar bagi masyarakat,” imbuhnya.
Kardinal Ignatius beranggapan, perkembangan tetap perlu diinformasikan, sekalipun pemerintah belum dapat melaksanakan sejumlah poin tuntutan karena kendala tertentu.
Sekaligus, menyampaikan kepada masyarakat apa alasannya sehingga rakyat mengerti.
“Harusnya begitu, kalau memang (pemerintah menyatakan) menerima (tuntutan itu), ya. Bisa juga, kalau menurut pertimbangan-pertimbangan yang rakyat itu tidak tahu, tetapi pemerintah tahu, diceritakan bahwa ini tidak bisa dijalankan karena ini, ini, ini,” ucap Kardinal Ignatius.
Ia menuturkan, penjelasan akan membuat segala prosesnya transparan, yang berujung menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.
“Transparan, akuntabel, lalu bisa dipercayakan, rumusannya gitu ya, konsepnya. Transparan, dapat ditanggunggugatkan, bukan hanya tanggung jawab, tanggung gugat. Akuntabel. Baru dipercaya. Kalau tidak, ya apa yang dipercaya?” beber Kardinal Ignatius.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah aksi unjuk rasa pecah di berbagai daerah, termasuk di Gedung DPR, sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
Demo itu terjadi karena kemarahan publik usai pernyataan para anggota dewan yang membalas kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI mencapai Rp 50 juta tanpa empati.
Kondisi ini semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada Kamis malam, dua pekan lalu.
Aksi unjuk rasa ini pun meluas tidak sekadar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
Publik kemudian menuntut tuntutan yang berisi 17+8 poin, salah satunya membentuk tim investigasi independen.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, usulan untuk membentuk tim investigasi independen pasca demo yang berujung ricuh sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025, masuk akal.
Hal ini dikatakannya untuk menanggapi 17+8 tuntutan rakyat saat berbincang dengan pemimpin redaksi (Pemred) media di kediamannya di Hambalang, akhir pekan lalu.
Menurutnya, banyak hal yang masuk akal dan bisa dibicarakan bersama.
“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Tim Media Presiden Prabowo, Selasa (9/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 11:49