Category: Kompas.com Nasional

Usai Gempa Bekasi, Kepala BNPB Perintakan Jajaran Cek Kondisi ke Lapangan Nasional 20 Agustus 2025

Usai Gempa Bekasi, Kepala BNPB Perintakan Jajaran Cek Kondisi ke Lapangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memerintahkan jajarannya untuk mengecek ke lapangan usai adanya gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8/2025).
Suharyanto memerintahkan jajaran untuk melakukan koordinasi awal untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya.
“Segera cek dan laporkan,” pinta Kepala BNPB dalam keterangan pers yang diterima, Rabu malam.
Hasil analisis data seismik sementara, pusat gempa bumi tersebut berada di darat pada titik koordinat 6.48 LS dan 107.24 BT atau 14 kilometer sebelah tengara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 kilometer.
Hampir sebagian besar masyarakat Jakarta juga ikut merasakan akibat guncangan tersebut. Banyak warga bahkan berhamburan keluar rumah.
Sementara itu, guncangan gempa bumi juga dirasakan dengan intensitas sedang hingga kuat oleh masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang hingga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
“Sampai siaran pers ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
Muhari memastikan, perkembangan situasi dan kondisi di lapangan akan disampaikan dalam beberapa waktu ke depan secara berkala.
“Masyarakat diharapkan tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan untuk potensi gempa bumi susulan,” ucapnya.
Adapun, hingga pukul 20.35 WIB terjadi satu kali gempa susulan dengan magnitudo (M) 2,1.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 21:21
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jakarta Nasional 20 Agustus 2025

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bekasi, Terasa Kuat di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (20/8/2025) malam. Gempa dirasakan hingga di Jakarta.
Dani misalnya, warga Pasar Minggu ini turut merasakan guncangan tersebut.
“Saya di Pasar Minggu, kerasa banget, singkat, kayak ada mobil nabrak rumah,” ucapnya kepada Kompas.com.
Selain itu, sejumlah jurnalis yang meliput di DPR, Jakarta Pusat, merasakan guncangan tersebut.
Fika, jurnalis yang tengah meliput di Kompleks Parlemen, mengungkapkan bahwa gempa itu turut menggetarkan tembok gedung wakil rakyat.
“Kerasa juga, lagi nyender di tembok DPR,” ucapnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa terjadi pukul 19.54 WIB dengan pusat gempa berada di darat, sekitar 14 kilometer tengara Kabupaten Bekasi.
“Lokasi gempa berada pada titik koordinat 6,48 Lintang Selatan (LS) dan 107,24 Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 10 kilometer,” tulis BMKG melalui akun X resminya, @infoBMKG.
Adapun BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data bisa saja berubah seiring dengan kelengkapan data yang diperoleh.
Sementara itu, usai BMKG mengumumkan informasi gempa, kata “Bekasi” menjadi trending topic di X atau Twitter.
Sejumlah warganet menginformasikan bahwa di wilayah tempat mereka berada saat ini, seperti di Depok dan Tangerang, juga merasakan dampak gempa.
Sementara itu, pihak KAI menginformasikan bahwa mereka tengah melakukan pengecekan jalur Commuterline imbas gempa ini.
#InfoLintas
Imbas dari adanya gempa di Wilayah Kabupaten Bekasi-Jawa Barat yang dirasakan sebagian wilayah pulau jawa menyebabkan perjalanan Commuter Line menunggu pengecekan jalur aman untuk melintas kembali.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 20:16
Panitera PN Jakut Wahyu Gunawan Jadi “Jalan Masuk” Korporasi CPO untuk Suap Hakim Nasional 20 Agustus 2025

Panitera PN Jakut Wahyu Gunawan Jadi “Jalan Masuk” Korporasi CPO untuk Suap Hakim
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaksa menyebut, Panitera Muda nonaktif PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan menjadi “jalan masuk” bagi pengacara korporasi untuk menyuap hakim kasus penanganan perkara ekspor
crude palm oil
(CPO).
Relasi antara Wahyu dengan salah satu pengacara korporasi, Ariyanto, berujung pihak korporasi mendapatkan vonis lepas atau ontslag dan majelis hakim menerima suap hingga Rp 40 miliar.
“Ariyanto menanyakan kepada Wahyu Gunawan apakah memiliki kenalan pejabat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kemudian Wahyu Gunawan menjawab kenal dengan terdakwa Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Pertemuan itu terjadi pada akhir Januari 2024. Saat itu, Ariyanto mendatangi rumah Wahyu yang berada di Cilincing, Jakarta Utara.
Ketika Wahyu dan Ariyanto bertemu, berkas perkara korupsi dengan tiga terdakwa korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group, baru akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sejak pertemuan ini, Wahyu menjadi penghubung antara Ariyanto yang mewakili korporasi dengan hakim.
Usai bertemu dengan Ariyanto, Wahyu bertanya kepada Arif Nuryanta soal siapa hakim yang akan menyidangkan kasus korporasi CPO ini.
Kepada Wahyu, Arif menyebut nama Djuyamto sebagai hakim yang akan memimpin jalannya sidang, yang kemudian disampaikan Wahyu kepada Ariyanto.
Wahyu sendiri sempat menemui Djuyamto sesuai dengan permintaan Ariyanto. Pertemuan ini terjadi pada Februari 2024 bertempat di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan.
Saat itu Wahyu menyampaikan soal berkas korporasi CPO yang akan segera dilimpahkan ke sidang. Dan, ia menyampaikan permintaan Ariyanto agar eksepsi perusahaan dikabulkan.
Wahyu juga menyinggung soal uang senilai Rp 20 miliar yang disiapkan perusahaan untuk menangani kasus ini.
Tapi, saat itu Djuyamto mengaku belum bisa memberikan jawaban karena perlu membaca berkas dan eksepsi yang disampaikan para pihak.
Dalam perjalanannya, Wahyu bertugas untuk mengatur pertemuan antara Arif Nuryanta dengan Ariyanto.
Wahyu juga menjadi penerima uang suap dari Ariyanto dan menyerahkan uang ini kepada Arif.
Uang suap ini diberikan dalam dua kesempatan. Pemberian pertama terjadi sekitar bulan Mei 2024.
Saat itu, Ariyanto kembali mendatangi rumah Wahyu sambil membawa uang tunai USD 500.000 atau setara Rp 8 miliar.
Uang ini kemudian dibagi kepada para terdakwa dengan jumlah yang berbeda-beda.
Arif mengambil bagian senilai Rp 3,3 miliar. Kemudian, Djuyamto mengambil sebanyak Rp 1,7 miliar.
Sementara, Ali dan Agam yang merupakan hakim anggota menerima Rp 1,1 miliar. Adapun, Wahyu juga “kecipratan” uang senilai Rp 800 juta.
Uang ini Arif bagikan kepada majelis hakim pada Juni 2024. Ia menyebutkan, uang ini sebagai titipan agar majelis membaca berkas secara saksama.
“Ada titipan dari sebelah untuk baca berkas,” ujar salah satu jaksa meniru omongan Arif.
Lalu, pada Oktober 2024, Ariyanto kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Wahyu untuk diteruskan kepada para hakim.
Saat itu, Ariyanto menyerahkan uang tunai senilai USD 2 juta atau setara Rp 32 miliar.
Uang diberikan agar majelis hakim PN Jakpus memberikan vonis ontslag atau vonis lepas kepada tiga korporasi yang tengah berperkara.
Tidak lama setelah diterima Wahyu, uang ini juga segera dibagikan kepada yang lain.
Arif menerima Rp 12,4 miliar. Kemudian, Djuyamto mengambil Rp 7,8 miliar.
Sementara, Ali dan Agam masing-masing mendapat Rp 5,1 miliar. Lalu, Wahyu menerima Rp 1,6 miliar.
Jika ditotal, dari dua kali pemberian ini hakim hingga panitera menerima uang suap sebanyak Rp 40 miliar.
Rinciannya, Arif menerima Rp 15,7 miliar, Djuyamto menerima Rp 9,5 miliar; Ali dan Agam masing-masing menerima Rp 6,2 miliar. Sementara Wahyu menerima Rp 2,4 miliar.
Dalam perkara ini, para hakim diduga menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas atau
ontslag van alle recht vervolging
terhadap terdakwa tiga korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.
Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas itu diketuai oleh hakim Djuyamto dengan anggota hakim Agam Syarif Baharudin dan hakim Ali Muhtarom.
Putusan diketok di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 19:03
Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK Nasional 20 Agustus 2025

Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menerima surat dari salah seorang anak eks Gubernur Papua Lukas Enembe, Astract Bona Timoramo Enembe, yang mengeluh bahwa aset ayahnya masih diblokir.
Akibat masalah ini, kehidupan keluarganya mengalami kesulitan.
Ia pun tidak bisa melanjutkan pendidikan di Australia setelah memutuskan kembali ke Indonesia karena kasus korupsi yang melibatkan sang ayah.
Hal ini diungkapkan Hinca dalam rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
“Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa, atau karena dia masih dalam proses kasusnya, Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua. Dia menulis surat kepada saya untuk disampaikan kepada kita, dan ini soal keadilan,” kata Hinca, Rabu.
Hinca menyampaikan, KPK perlu memberikan keadilan dengan memberikan kepastian hukum terkait batas waktu penyelidikan dan penyidikan yang membelit tersangka yang sudah meninggal dunia.
Pasalnya, karena tidak ada kepastian hukum, paspor anak Lukas, Astract, masih disita oleh pihak imigrasi hingga kini.
Hal ini merugikan masa depan Astract, sementara teman-teman sebayanya sudah lulus.
Belum lagi, masalah ini turut membuat seluruh aset sang ayah masih disita.
“Akun-akun banking pribadi saya dan ibu saya, katanya, tabungan untuk pendidikan saya dan adik saya, tanah-tanah bapak saya, asuransi jiwa bapak saya, aset-aset yang seharusnya dipercayakan kepada saya sebagai ahli waris, dan aset-aset yang dimiliki bapak sebelum dia menjabat sebagai Gubernur Papua pada periode pertama 2013-2018 masih terstatus terblokir dan tersita,” ucap Hinca membacakan surat Astract.
“Anak-anak ini enggak bisa sekolah, enggak bisa kembali, kawan-kawannya sudah tamat,” imbuh dia.
Hinca melanjutkan bahwa masalah ini berdampak pada emosional dan trauma yang lebih mendalam.
Trauma ini sulit dipulihkan menyusul nasib masa depan yang tidak jelas.
Hinca menjelaskan bahwa keluarga Lukas Enembe kecewa dengan KPK yang membiarkan perkara berlarut-larut tanpa kepastian.
“Enggak selesai-selesai. Nah, yang dia butuhkan adalah kepastian ini. (Dia bilang) ‘Saya sudah kehilangan bapak saya, kehilangan kepastian masa depan saya, dan sekarang ketenangan keluarga saya.’ Pimpinan KPK, saya meneruskan isi hati ini,” beber Hinca.
Sebagai solusi atas masalah ini, Hinca meminta pemerintah untuk menentukan batas waktu penyelesaian perkara bagi tersangka yang sudah meninggal dunia.
“KPK seharusnya mengambil sikap saja mana yang sudah, mana yang belum, atau kalau KUHAP kita belum sempurna, mari kita buat normanya. Supaya ini berakhir. Ini soal batas waktu supaya kepastian hukum ada dan bisa kita sampaikan,” tandas Hinca.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 18:07
Upacara HUT RI di Ketinggian 2.000 Meter, Freeport Tampilkan Budaya Nusantara dan Tegaskan Hilirisasi Nasional 20 Agustus 2025

Upacara HUT RI di Ketinggian 2.000 Meter, Freeport Tampilkan Budaya Nusantara dan Tegaskan Hilirisasi
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– PT Freeport Indonesia (PTFI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) dengan penuh khidmat di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, Minggu (17/8/2025). Perayaan kali ini mengusung tema “Pertambangan Terintegrasi Hulu Hilir”.
Kegiatan itu juga menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara. Hal itu terlihat dari partisipasi pekerja yang mengenakan busana adat tradisional dari Sabang sampai Merauke dalam upacara pengibaran bendera Merah Putih.
Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan tari kolosal yang digelar melalui
live streaming
dari enam kota, yakni Jakarta, Kuala Kencana, Nabire, Smelter PTFI Gresik, PT Smelting Gresik, dan Tembagapura.
Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan, perayaan HUT RI 2025 juga menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap hilirisasi industri pertambangan.
“PTFI kini sudah betul-betul terintegrasi dari hulu ke hilir. Smelter kami sudah beroperasi, memproduksi katoda tembaga, sedangkan Precious Metal Refinery (PMR) juga mulai menghasilkan emas. Dengan demikian, rantai industri pertambangan PTFI kini lengkap,” katanya melansir akun Instagram Kompas.com, Selasa (19/8/2025).
Tony menambahkan, PTFI menargetkan produksi 800.000 ton katoda tembaga per tahun. Jumlah itu cukup untuk mendukung pembuatan sekitar 8 juta unit mobil listrik.
“Ini bukan kebetulan, melainkan hasil sinergi antara PTFI dan pemerintah. Hilirisasi adalah bukti bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan, tetapi juga diperjuangkan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Tony berharap, perayaan HUT ke-80 RI di PTFI tidak hanya menjadi simbol kebersamaan, tetapi juga menegaskan peran perusahaan dalam mendukung agenda strategis nasional melalui hilirisasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 17:15
Gibran soal Makan Siang Bareng Dasco: Biasa, Sinergi Eksekutif-Legislatif Nasional 20 Agustus 2025

Gibran soal Makan Siang Bareng Dasco: Biasa, Sinergi Eksekutif-Legislatif
Tim Redaksi
KUANTAN SINGIGI, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan, kegiatan makan siangnya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad adalah hal yang biasa.
Menurut Gibran, sebagai pembantu presiden, wajar apabila ia bertemu dengan pimpinan DPR sebagai bentuk sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif.
“Ya saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI ini hal biasa, jadi sinergisitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gibran di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu (20/8/2025).
Mantan wali kota Solo ini mengungkapkan, pertemuannya dengan Dasco pada awal Agustus lalu membicarakan soal visi misi dan program Presiden RI Prabowo Subianto.
Keduanya, kata Gibran, berkomitmen agar program Presiden Prabowo bisa berdampak ke masyarakat.
“Ya kita biasanya membicarakan visi-misi program-program Pak Presiden, kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan impact yang baik untuk warga,” ujar dia.
Gibran menuturkan sudah sering bertemu dengan Dasco secara internal, tetapi baru beberapa waktu ini aktivitas itu diunggah ke media sosialnya.
“Dan sebenarnya itu hal biasa ya, maksud saya, sudah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR dan ya mungkin baru kali ini kami posting,” ucap Gibran.
“Setelah postingan itu, beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi 2 hari, 3 hari setelahnya, jadi itu hal yang biasa, jadi legislatif dan eksekutif harus selalu kompak,” imbuh dia.
Diketahui, momen makan siang itu diunggah Gibran melalui akun Instagramnya @gibran_rakabuming yang ditautkan bersama akun @sufmi_dasco pada Sabtu (9/8/2025).
Dalam unggahan foto tersebut, kedua tokoh ini duduk berhadapan.
”
Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco
,” tulis Gibran, Sabtu.
Gibran mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana berwarna krem, sedangkan Dasco mengenakan baju batik berwarna hitam.
Keduanya tampak menaruh kedua tangan di atas meja makan, sembari melihat ke arah kamera.
Gibran menyebut ada sejumlah menu yang disajikan dalam makan siang bersama tersebut.
”
Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado, dan Tumis Daun Pepaya
,” ucap Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 16:23
Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
outsourcing
.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
“Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
“Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
outsourcing
.
Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
Namun, kata dia, praktik
outsourcing
masih meluas, termasuk di BUMN.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-
outsourcing
.
Outsourcing
hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
outsourcing
secara luas,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 15:18
Mau Buat MK Bebas Intervensi, Ini 3 Misi Calon Hakim Konstitusi Inosentius Nasional 20 Agustus 2025

Mau Buat MK Bebas Intervensi, Ini 3 Misi Calon Hakim Konstitusi Inosentius
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Inosentius Samsul, calon hakim konstitusi pengganti Arief Hidayat mengaku ingin menjadi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang bebas dari intervensi.
Hal tersebut disampaikannya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR, Rabu (20/8/2025).
“Harapan saya, poinnya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, menjadi bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka, akuntabel, dan terpercaya. Merdeka yang saya maksud, bebas dari pengaruh atau intervensi pihak atau kelompok tertentu,” ujar Inosentius dalam fit and proper test, Rabu (20/8/2025).
“Bebas dari asumsi bahwa pendapat kalangan tertentu selalu benar dan DPR selalu menghasilkan UU yang tidak berkualitas. Ini refleksi saya, kebetulan juga tugas saya sebagai kepala badan (di Sekretariat Jenderal DPR RI),” sambungnya.
Diketahui, Inosentius menjadi satu-satunya nama yang menjalani fit and proper test calon hakim MK yang akan menggantikan Arief Hidayat. Arief sendiri akan pensiun pada Februari 2026.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Inosentius memaparkan tiga misinya jika disepakati menjadi hakim konstitusi.
Pertama, menjaga integritas hakim MK dengan taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, dan siap menerima sanksi jika melakukan pelanggaran. Kedua, memperkuat kemandirian hakim MK.
“Ketiga, meningkatkan kualitas putusan MK agar mudah dipahami, dapat dilaksanakan, menjadi solusi, dan tidak menimbulkan kontroversi. Keempat, menciptakan peradilan yang transparan,” ujar Inosentius.
Inosentius Samsul saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR, yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
Ia merupakan pria yang lahir di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 10 Juli 1965. Selama SD hingga SMA ia mengenyam pendidikan di NTT.
Lalu, Inosentius Samsul mengambil S1 Jurusan Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada 1989.
Setelah itu, ia mengambil gelar S2 Jurusan Hukum Universitas Tarumanegara dan lulus pada 1997. Sedangkan pada 2003, Inosentius Samsul lulus S3 Jurusan Hukum dari Universitas Indonesia (UI).
Inosentius Samsul sendiri merupakan nama yang sejak 1990 menjadi bagian dari Sekretariat Jenderal DPR. Ia mengawali kariernya di DPR sebagai Penata Muda pada 1990.
Singkat cerita, kariernya selama ini berkutat di lingkungan parlemen dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR.
Namanya selalu terlibat dalam banyak penyusunan dan pembahasan undang-undang di DPR, seperti revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), revisi UU MK, hingga RUU Cipta Kerja.
Ia juga merupakan Komisaris Utama di PT Semen Baturaja Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 14:07
KPK Geledah 3 Kantor dan 1 Rumah Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 20 Agustus 2025

KPK Geledah 3 Kantor dan 1 Rumah Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan satu rumah milik pihak biro perjalanan haji di Jakarta, pada Selasa (19/8/2025) berkaitan dengan pengusutan kasus kuota haji 2023-2024.
“KPK pada hari kemarin melanjutkan kegiatan penggeledahan, yaitu di tiga lokasi Kantor Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan satu lagi di rumah pihak biro travel,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Budi mengatakan, dari keempat lokasi tersebut, penyidik menyita barang bukti elektronik (BBE) dan catatan keuangan yang diduga terkait dengan jual-beli kuota haji tambahan.
Dia mengatakan, penyidik sedang mendalami temuan-temuan dari penggeledahan tersebut.
“Tim mengamankan sejumlah dokumen BBE dan juga catatan keuangan terkait dengan jual-beli kuota tambahan haji tersebut yang memang ini sedang didalami oleh penyidik dalam perkara ini,” ujarnya.
Budi mengatakan, rangkaian penggeledahan di seluruh lokasi berjalan dengan kondusif dan pihak-pihak tersebut kooperatif selama proses berlangsung.
“Berjalan kondusif, dan pihak-pihak kooperatif dalam rangkaian proses penggeledahan tersebut,” ucap dia.
KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Asep menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.

Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
“Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
KPK pun sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 12:39
Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau Nasional 20 Agustus 2025

Menpar Widiyanti hingga Menbud Fadli Zon Hadiri Festival Pacu Jalur di Kuansing Riau
Tim Redaksi
RIAU, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri menghadiri acara Festival Pacu Jalur 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Rabu (20/8/2025).
Pantauan dari lokasi, beberapa pejabat yang tampak adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Budaya Fadli Zon, hingga Kepala Komunikasi Presiden/PCO Hasan Nasbi.
Terlihat mereka datang memakai baju nasional dengan selendang Barembai berwarna hitam yang melingkar di leher mereka.
Hasan dan Fadli Zon juga terlihat mengenakan atribut tanjak di kepala mereka.
Setibanya di lokasi, mereka disambut dengan sejumlah penampilan tarian daerah setempat.
Dalam acara ini, hadir juga di lokasi Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Kuantan Singingi Suhardiqman Amby, serta jajaran setempat.
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming juga dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 13.00 WIB.
Selain menyaksikan langsung perlombaan jalur, Wapres RI dijadwalkan untuk membuka acara perlombaan.
Festival Pacu Jalur ini turut dihadiri ribuan masyarakat untuk memeriahkan acara ini.
Terlihat warga yang hadir memenuhi jalan di sepanjang Sungai Batang Kuantan, Kuansing, untuk menonton pelaksanaan Pacu Jalur.
Banyak dari warga turut memakai baju adat setempat.
Pria memakai baju adat Kuantan, Toluak Balango, sementara wanita memakai baju adat Takulak Barembai.
Sebagai informasi, Festival Pacu Jalur 2025 akan digelar pada hari ini sampai Minggu (24/8/2025) di Tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, Riau.
Pacu Jalur adalah pesta rakyat yang menjadi ikon Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Bagi masyarakat setempat, tradisi ini bukan sekadar perlombaan perahu, melainkan warisan budaya yang sarat makna, dengan jejak sejarah panjang sejak abad ke-17.
Kini, popularitas Pacu Jalur semakin mendunia setelah viral gerakan bocah Pacu Jalur, Rayyan Arkan Dikha dari atas perahu, yang dikenal sebagai “aura farming”.
Viralnya gerakan ini membuat Festival Pacu Jalur mendapat perhatian banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/08/2025 11:49