Momen Letkol Teddy Bertemu Pelatih Terjun Payungnya, Serka Bram…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya langsung mengenali salah satu dari sederet prajurit TNI yang baru saja melaksanakan terjun payung di langit Monas, Jakarta, Minggu (24/8/2025) pagi.
Sosok itu ialah Sersan Kepala Bram, pelatih terjun payungnya dahulu.
Momen itu terjadi pada puncak acara olahraga lari, dalam rangka merayakan hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia bertajuk Merdeka Run, di lapangan Monumen Nasional Jakarta.
Salah satu atraksi yang disuguhkan adalah terjun payung
(free fall)
yang dilaksanakan prajurit TNI dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Usai para peterjun landing dengan mulus, mereka berbaris. Teddy lantas menghampiri mereka serta menyalaminya satu per satu sebagai ungkapan rasa bangga sekaligus terima kasih atas atraksi yang sukses dilaksanakan.
Ketika Teddy sampai di hadapan orang urutan kedelapan dalam barisan, wajahnya berubah. Senyumnya merekah jadi tawa yang lebar.
“Komando!” pekik prajurit TNI tersebut ke Teddy.
Ia masih mengenakan seragam khusus bagi peterjun payung. Helmnya belum dilepas. Demikian pula kacamatanya sehingga wajahnya tak nampak jelas.
Tetapi Teddy dengan mudah mengenalinya. Ia menunjuk sosok itu seolah-olah sedang memperkenalkan ke publik, kemudian menyalami dan merangkulnya.
“Pelatih saya dulu,” kata Teddy semringah.
“Bram, Pak,” timpal prajurit TNI lain membenarkan.
Masih dengan raut wajah gembira karena baru bertemu kembali setelah sekian tahun lamanya, keduanya kemudian berpose salam komando serta diabadikan gambarnya oleh wartawan.
“Terima kasih,” kata Serka Bram, menutup pertemuan.
Kepada Kompas.com, Serka Bram mengaku tak menyangka bisa bertatap muka dengan Letkol Teddy setelah sekian tahun lamanya.
Sebab, tugas awalnya hanya menyuguhkan atraksi terjun payung di langit pusat Jakarta.
Apalagi, sempat terjadi kendala ketika ia dan kawan-kawan hendak terjun dari langit Jakarta.
“Dari ketinggian 10.000 kaki, tertutup awan. Sampai empat kali pesawat kami berputar, akhirnya terbuka juga dan kami bisa
free fall
,” ujar Serka Bram.
Ia terjun dengan membawa bendera berlogo Merdeka Run selebar 3×3,5 meter dan akhirnya bisa mendarat dengan lancar di lapangan Monas.
Di daratan, rupanya atraksi itu mendapat apresiasi langsung dari Seskab Teddy yang langsung turun dari podium untuk memberi salam secara langsung.
Serka Bram pun merasa bangga sekali ada salah satu anak didiknya yang menempati posisi penting di republik ini.
“Beliau sampai ajak saya foto bareng. Wah, bangga sekali punya mantan siswa yang dia sekarang sudah jadi pejabat yang luar biasa,” ungkap Serka Bram.
Ia sendiri sebenarnya lupa persisnya tahun berapa mendidik Teddy dalam urusan terjun payung. Ia hanya ingat kala itu Teddy masih berpangkat Letnan.
“Saya mengajari teknik-teknik terjun payung ke beliau. Salah satunya teknik
free fall
ya. Beliau pasti masih ingat, enggak mungkin lupa,” ungkap Serka Bram yang sudah melatih terjun payung sejak 2008.
Hingga saat ini, Serka Bram masih aktif melatih terjun payung kepada prajurit muda TNI.
Demi mendukung penugasannya itu, ia pun ditempatkan di Penerangan Kopassus sebagai videografer penerjun.
Serka Bram tercatat sebagai salah seorang prajurit TNI berprestasi dalam dunia terjun payung. Ia adalah pemegang 7 rekor MURI. Selain itu, ia pernah menjuarai emas di PON tahun 2016 dan 2020.
Pada 2017, ia juga menjuarai kompetisi terjun payung Asiania, yakni kejuaraan terjun payung yang diselenggarakan oleh wilayah Asia-Oseania. Medalinya di arena kompetisi dalam negeri juga sering ia raih.
Serka Bram pun bertekad untuk mencetak prajurit TNI yang andal di dunia terjun payung.
“Saya berkeinginan untuk tetap mengabdi di dunia terjun payung kemiliteran sekaligus mencetak prajurit-prajurit berprestasi lainnya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/08/24/68aaca28ce09f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Momen Letkol Teddy Bertemu Pelatih Terjun Payungnya, Serka Bram… Nasional 24 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/24/68aabc50f320c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
HUT Ke-80 Kemendagri, Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas dalam Pelaksanaan Tugas Nasional 24 Agustus 2025
HUT Ke-80 Kemendagri, Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran menyusun program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan itu ia sampaikan pada Puncak Peringatan HUT ke-80 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di area Istana Anak, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Pada kesempatan tersebut, Tito menekankan bahwa program yang berdampak hanya dapat diwujudkan dengan menjunjung integritas.
Ia menegaskan, integritas harus menjadi landasan utama bagi seluruh pegawai Kemendagri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan tugas.
Nilai tersebut perlu ditularkan hingga ke level paling bawah agar setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar efektif serta efisien.
“Bagaimana caranya anggaran yang ada digunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jangan ecek-ecek. Buat program-program yang bisa berdampak langsung [kepada masyarakat],” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya soliditas seluruh jajaran Kemendagri. Ia mengibaratkan Kemendagri sebagai sebuah tenda yang memberi perlindungan, status sosial, dan kehormatan bagi seluruh anggota di dalamnya.
Agar tenda tetap kokoh, lanjut dia, seluruh pihak yang berada di dalamnya harus saling mendukung dan tidak menimbulkan masalah.
“Karena tenda ini yang sekarang kami lihat dan rasakan memberikan tempat perlindungan kepada kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menekankan besarnya tanggung jawab Kemendagri dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Ia menyebut, Indonesia dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kerja keras serta kolaborasi.
“Rekan-rekan, sebagai poros pemerintahan, Kemendagri berkolaborasi membantu semua kementerian/lembaga lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah (pemda). Semua program kita dukung yang berkaitan dengan pemerintah daerah,” terangnya.
Tito juga membandingkan pengalamannya saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Menurutnya, meski kala itu ia memimpin 450.000 personel, ruang lingkup tugas lebih terfokus pada aspek keamanan.
Sementara sebagai Mendagri, permasalahan yang dihadapi jauh lebih beragam, mulai dari kemiskinan, tenaga kerja, pajak, retribusi, hingga batas wilayah.
Pihaknya juga menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama agar Kemendagri tetap berdiri kokoh dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat.
Terakhir, ia meminta seluruh jajaran menularkan nilai tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Sekali lagi saya berpesan cuma satu itu saja (integritas). Tolong tingkatkan dan tularkan integritas rekan-rekan,” kata Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/22/68a848a1b1871.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Ungkap Ada Eks Anak Buah Immanuel Ebenezer yang Dijuluki "Sultan" Nasional 24 Agustus 2025
KPK Ungkap Ada Eks Anak Buah Immanuel Ebenezer yang Dijuluki “Sultan”
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dijuluki sultan oleh Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG).
Julukan itu disematkan Noel kepada Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025, saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
“IEG menyebut IBM sebagai ‘Sultan’, maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwasnaker dan K3,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025), melansir Antara.
Dari Irvian pula, Setyo menyatakan, Noel menerima sepeda motor merek Ducati.
“Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM, ‘Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?’ ” kata Setyo.
Dalam perkara ini, Irvian diduga menerima aliran dana hasil pemerasan sebesar Rp 69 miliar dalam kurun 2019-2024. Uang tersebut diduga dipakai Irvian untuk memenuhi sejumlah kebutuhan seperti belanja, hiburan hingga membayar uang muka (DP) rumah.
Adapun operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Antirasuah pada 20-21 Agustus lalu, turut menyita setidaknya 12 unit kendaraan dari tangan Irvian.
Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut identitas 11 tersangka pada waktu terjadinya perkara tersebut:
1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)
2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)
3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)
4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)
5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurozi (FRZ)
6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)
7. Sub-Koordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)
8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)
9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)
10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)
11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/05/10/663d5afc34698.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026 Nasional 24 Agustus 2025
Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kesehatan jemaah asal Indonesia diperkirakan menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Badan Penyelenggara (BP) Haji mengaku mendapat teguran dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka kematian jemaah, serta masih adanya calon haji yang berangkat meski tidak memenuhi syarat istithaah atau kemampuan fisik.
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menuturkan, peringatan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beberapa hari setelah puncak ibadah haji di Arafah.
“Kami bertemu setelah musim haji kira-kira hari keempat atau kelima setelah Arafah. Sekali lagi kita ditegur soal kematian (jemaah). Apa yang mereka sampaikan, ‘Tolonglah Indonesia, kesehatannya diperhatikan. Haji ini adalah proses yang dilihat seluruh dunia. Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia’,” ujar Gus Irfan di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Menurut dia, teguran serupa juga disampaikan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” katanya.
Gus Irfan menyebut, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir sekitar 60 jemaah Indonesia meninggal dunia setiap musim haji.
Namun, pada 2025, jumlahnya mencapai 470 orang atau delapan kali lipat dari batas yang ditentukan.
“Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Arab Saudi juga menyoroti adanya jemaah asal Indonesia yang tetap diberangkatkan meski memiliki kondisi medis serius.
“Saya ditegur oleh Kementerian Saudi, ini ada yang sudah (rentan) tiap bulan harus cuci darah 2-3 kali masih diberangkatkan, ‘ini gimana Indonesia?’,” ucapnya.
Bahkan, lanjut Gus Irfan, ada jemaah yang tetap berangkat meski sudah mengalami komplikasi berat.
“Bagaimana dia menemukan jemaah yang punggungnya sudah bolong karena diabetes, masih bisa berangkat,” ujarnya.
Berkaca dari evaluasi haji 2025, BP Haji berkomitmen memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam menetapkan syarat istithaah.
Namun, kebijakan ini berpotensi membuat jemaah yang telah mengantre batal berangkat karena tak lolos skrining kesehatan.
“Akibatnya kami tahu, efeknya kami tahu. Akan banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun menunggu antrean, ketika mendapatkan kesempatan berangkat, tidak bisa berangkat karena faktor kesehatan,” kata Gus Irfan.
Meski demikian, dia menegaskan, keselamatan jemaah harus lebih diutamakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Yang penting bagi kami, kami bisa menyelamatkan para calon jemaah haji kita. Kita bisa menyelamatkan nama baik Indonesia di mata dunia, menyelamatkan nama baik di mata tuan rumah Arab Saudi,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi, BP Haji akan mempercepat tes kesehatan calon jemaah agar tersedia waktu cukup panjang bagi yang membutuhkan perbaikan kondisi.
“Masih ada jangka waktu cukup panjang antara tes awal dan rencana keberangkatan. Sehingga jika ada yang sakit, tentu saat dites tidak layak, masih ada perbaikan masa mungkin 8-10 bulan,” jelasnya.
BP Haji juga menggandeng Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan.
Program ini mewajibkan calon jemaah menjalani pembinaan kesehatan sejak setahun sebelum keberangkatan.
“Kita berharap tahun ini benar-benar memaksimalkan SOP kesehatan kita. Bukan berarti selama ini tidak punya standar, tapi standar kita selama ini mungkin belum maksimal,” ucap Gus Irfan.
Ketua Dewan Pembina PP Perdokhi, Muchtaruddin Mansyur, mengatakan pihaknya menyiapkan 16 rekomendasi untuk memperkuat kebijakan istithaah.
Rekomendasi itu mencakup penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, hingga pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllanthus Niruri yang dikombinasikan dengan multivitamin.
“Kalau dari pengajuan, kami berharap dalam satu tahun teridentifikasi itu ada pembinaan-pembinaan untuk pemeliharaan istithaah. Pak Dahnil sudah sampaikan minimal dua kali pemeriksaan,” kata Mansyur.
Sementara itu, Ketua Umum PP Perdokhi Syarief Hasan Lutfie menekankan perlunya vaksin influenza diberikan sebulan sebelum keberangkatan, serta imunomodulator dikonsumsi rutin tiga bulan sebelumnya.
“Entah itu Covid-19, entah itu pneumonia, itu akan menjadi isu-isu yang selalu ada setiap tahun. Karena
mass gathering
itu
infectious
,” ucapnya.
Dia juga menambahkan pentingnya penggunaan ekstrak Phyllanthus Niruri sejak dari Tanah Air untuk memperkuat daya tahan tubuh.
“Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghadapi risiko infeksi yang meningkat. Perlu adanya stimulasi, perlu ada doping itu meningkatkan imunomodulator supaya nantinya daya tahan kardiovaskuler lebih bagus,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejak 1950 penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas Kementerian Agama.
Namun, sesuai Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, kewenangan itu resmi beralih ke BP Haji mulai 2026.
DPR RI bersama pemerintah kini tengah menuntaskan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menegaskan haji menjadi kewenangan penuh BP Haji.
Dalam beleid tersebut, BP Haji juga berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi kementerian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/22/68a84dde5f62b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak Nasional 24 Agustus 2025
Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel berharap bernasib sama seperti Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Namun, harapan itu ramai penolakan. Kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kemenaker dinilai tak hanya menjadir rekor, karena Noel menjadi anggota eksekutif pertama di Kabinet Merah Putih yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, perkara pemerasan ini dinilai menampar wajah Presiden Prabowo.
Di Senayan, sejumlah anggota Komisi III DPR menilai Noel tidak layak mendapatkan amnesti. Permintaan amnesti pun dinilai tidak beralasan karena Noel terjerat kasus pemerasan. Sedangkan amnesti tidak dapat diberikan kepada orang yang tersangkut kasus korupsi hingga narkoba.
“Saya tak melihat ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan memberi pengampunan amnesti,” kata anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025).Ia mengingatkan bahwa amnesti memiliki prosedur khusus. Pemberiannya pun tidak bisa sembarangan dan penuh pertimbangan.
“Amnesti itu hak Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara yang diberi oleh konstitusi. Proses dan prosedurnya juga khusus. Tidak sembarangan. Penuh pertimbangan yang matang,” ucap Hinca.
“Perbuatannya sama sekali melukai rasa keadilan publik, terutama di sektor tenaga kerja yang menjadi tulang punggung perekonomian negara,” imbuh Politikus Demokrat itu.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi III Soedarsono Tandra. Menurutnya, tidak sepatutnya orang yang terlibat kasus suap dan korupsi diberikan amnesti.
Terlebih lagi, Presiden Prabowo dalam berbagai sambutannya menyatakan secara tegas bahwa pemerintahannya akan memerangi korupsi.
“Saya pribadi keberatan kalau amnesti diberikan, karena amnesti itu diberikan kepada kejahatan-kejahatan lain kecuali korupsi. Perbuatan crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, human trafficking, judi, narkoba,” kata Tandra.
Selain itu, ia menganggap, terlalu dini jika ingin memberikan amnesti. Sebab, amnesti baru bisa diberikan ketika seseorang telah divonis bersalah di persidangan. Sementara Noel baru berstatus tersangka dalam perkara
a quo
.
“Amnesti itu apa sih? Pengampunan, kan? Artinya kalau orang diampuni kan sudah dinyatakan bersalah. Betul enggak? Ini kan belum ada sidang, belum ada apa-apa, terus bagaimana cara presiden mengampuni?” kata Tandra.
“Nah, jadi kalau amnesti menurut saya masih terlalu jauh. Amnesti itu diberikan kalau orang sudah dinyatakan bersalah,” imbuh dia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat kasus korupsi.
“Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” kata Hasan kepada wartawan, Sabtu.
Oleh karenanya, Presiden selalu mengingatkan jajaran di bawahnya agar bekerja untuk rakyat selama 10 bulan terakhir memimpin RI.
“Jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius. Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika presiden menekankan hal ini,” kata Hasan.
Oleh karena itu, pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
“Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” kata Hasan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penetapan tersangka terhadap Noel merupakan tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, Noel yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih terjerat kasus korupsi saat belum setahun berada di pemerintahan.
“Menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi di masa jabatan yang sangat singkat, dugaan keterlibatan Immanuel sepatutnya menjadi tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto,” tulis ICW dalam keterangannya, Sabtu.
ICW menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan janji manis, tetapi harus diikuti aksi nyata seperti menimbang rekam jejak, kompetensi, dan integritas jajaran kabinet.
“Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker adalah produk bagi-bagi kursi kementerian kepada pendukung Prabowo-Gibran saat pemilu,” tulis ICW.
Seharusnya, komitmen memerangi korupsi harus dimulai dengan bersih-bersih kementerian dan lembaga negara.
Prabowo sebagai Kepala Negara seharusnya memilih orang dengan kompetensi dan visi yang dapat melakukan reformasi di kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
“Alih-alih melakukan pembenahan terhadap korupsi yang KPK sebut berlangsung lama di Kemenaker, Immanuel justru diduga terlibat dalam pemerasan berjamaah di Kemenaker,” tulis ICW.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/05/67a36a4f50a4c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BP Haji Sebut Lebih dari 400 Jemaah Asal RI Meninggal dalam Ibadah Haji 2025 Nasional 23 Agustus 2025
BP Haji Sebut Lebih dari 400 Jemaah Asal RI Meninggal dalam Ibadah Haji 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, Indonesia mendapatkan peringatan dari pemerintah Arab Saudi soal tingginya jemaah haji asal Indonesia yang meninggal pada 2025.
Kata Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir angka kematian jemaah haji Indonesia sekitar 60 orang.
“Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ujar Gus Irfan mengingat teguran dari Arab Saudi, di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag), sebanyak 447 jemaah asal Indonesia meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.
Dari 447 jemaah haji yang meninggal dunia, 274 orang atau 62,30 persen di antaranya adalah jemaah haji laki-laki. Sedangkan 38,70 persen atau 173 lainnya adalah jemaah haji perempuan.
Selanjutnya, mayoritas jemaah haji yang meninggal dunia adalah lanjut usia (lansia), yakni sebesar 64,88 persen atau 290 jemaah.
Lalu, 35,12 persen atau 157 jemaah haji lainnya yang meninggal dunia berusia di antara 41 sampai 64 tahun.
Gus Irfan mengaku mendapatkan teguran serupa ketika ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud.
“Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” ujar Gus Irfan.
Karena itu sebagai penyelenggara, BP Haji akan mulai bekerja sama dengan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan untuk jemaah haji.
Calon jemaah haji nantinya akan menjalani treatment khusus yang dilakukan oleh Perdokhi selama kurang lebih satu tahun sebelum keberangkatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/24/68aa76a3303c6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/24/68aa84ca02b4c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/22/68a85a476fe45.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/23/68a9717f8196b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)