Category: Kompas.com Nasional

  • Momen Letkol Teddy Bertemu Pelatih Terjun Payungnya, Serka Bram…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Momen Letkol Teddy Bertemu Pelatih Terjun Payungnya, Serka Bram… Nasional 24 Agustus 2025

    Momen Letkol Teddy Bertemu Pelatih Terjun Payungnya, Serka Bram…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya langsung mengenali salah satu dari sederet prajurit TNI yang baru saja melaksanakan terjun payung di langit Monas, Jakarta, Minggu (24/8/2025) pagi.
    Sosok itu ialah Sersan Kepala Bram, pelatih terjun payungnya dahulu.
    Momen itu terjadi pada puncak acara olahraga lari, dalam rangka merayakan hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia bertajuk Merdeka Run, di lapangan Monumen Nasional Jakarta.
    Salah satu atraksi yang disuguhkan adalah terjun payung
    (free fall)
    yang dilaksanakan prajurit TNI dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    Usai para peterjun landing dengan mulus, mereka berbaris. Teddy lantas menghampiri mereka serta menyalaminya satu per satu sebagai ungkapan rasa bangga sekaligus terima kasih atas atraksi yang sukses dilaksanakan.
    Ketika Teddy sampai di hadapan orang urutan kedelapan dalam barisan, wajahnya berubah. Senyumnya merekah jadi tawa yang lebar.
    “Komando!” pekik prajurit TNI tersebut ke Teddy.
    Ia masih mengenakan seragam khusus bagi peterjun payung. Helmnya belum dilepas. Demikian pula kacamatanya sehingga wajahnya tak nampak jelas.
    Tetapi Teddy dengan mudah mengenalinya. Ia menunjuk sosok itu seolah-olah sedang memperkenalkan ke publik, kemudian menyalami dan merangkulnya.
    “Pelatih saya dulu,” kata Teddy semringah.
    “Bram, Pak,” timpal prajurit TNI lain membenarkan.
    Masih dengan raut wajah gembira karena baru bertemu kembali setelah sekian tahun lamanya, keduanya kemudian berpose salam komando serta diabadikan gambarnya oleh wartawan.
    “Terima kasih,” kata Serka Bram, menutup pertemuan.
    Kepada Kompas.com, Serka Bram mengaku tak menyangka bisa bertatap muka dengan Letkol Teddy setelah sekian tahun lamanya.
    Sebab, tugas awalnya hanya menyuguhkan atraksi terjun payung di langit pusat Jakarta.
    Apalagi, sempat terjadi kendala ketika ia dan kawan-kawan hendak terjun dari langit Jakarta.
    “Dari ketinggian 10.000 kaki, tertutup awan. Sampai empat kali pesawat kami berputar, akhirnya terbuka juga dan kami bisa
    free fall
    ,” ujar Serka Bram.
    Ia terjun dengan membawa bendera berlogo Merdeka Run selebar 3×3,5 meter dan akhirnya bisa mendarat dengan lancar di lapangan Monas.
    Di daratan, rupanya atraksi itu mendapat apresiasi langsung dari Seskab Teddy yang langsung turun dari podium untuk memberi salam secara langsung.
    Serka Bram pun merasa bangga sekali ada salah satu anak didiknya yang menempati posisi penting di republik ini.
    “Beliau sampai ajak saya foto bareng. Wah, bangga sekali punya mantan siswa yang dia sekarang sudah jadi pejabat yang luar biasa,” ungkap Serka Bram.
    Ia sendiri sebenarnya lupa persisnya tahun berapa mendidik Teddy dalam urusan terjun payung. Ia hanya ingat kala itu Teddy masih berpangkat Letnan.
    “Saya mengajari teknik-teknik terjun payung ke beliau. Salah satunya teknik
    free fall
    ya. Beliau pasti masih ingat, enggak mungkin lupa,” ungkap Serka Bram yang sudah melatih terjun payung sejak 2008.
    Hingga saat ini, Serka Bram masih aktif melatih terjun payung kepada prajurit muda TNI.
    Demi mendukung penugasannya itu, ia pun ditempatkan di Penerangan Kopassus sebagai videografer penerjun.
    Serka Bram tercatat sebagai salah seorang prajurit TNI berprestasi dalam dunia terjun payung. Ia adalah pemegang 7 rekor MURI. Selain itu, ia pernah menjuarai emas di PON tahun 2016 dan 2020.
    Pada 2017, ia juga menjuarai kompetisi terjun payung Asiania, yakni kejuaraan terjun payung yang diselenggarakan oleh wilayah Asia-Oseania. Medalinya di arena kompetisi dalam negeri juga sering ia raih.
    Serka Bram pun bertekad untuk mencetak prajurit TNI yang andal di dunia terjun payung.
    “Saya berkeinginan untuk tetap mengabdi di dunia terjun payung kemiliteran sekaligus mencetak prajurit-prajurit berprestasi lainnya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT Ke-80 Kemendagri, Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    HUT Ke-80 Kemendagri, Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas dalam Pelaksanaan Tugas Nasional 24 Agustus 2025

    HUT Ke-80 Kemendagri, Mendagri Tekankan Pentingnya Integritas dalam Pelaksanaan Tugas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran menyusun program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
    Pesan itu ia sampaikan pada Puncak Peringatan HUT ke-80 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di area Istana Anak, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (24/8/2025).
    Pada kesempatan tersebut, Tito menekankan bahwa program yang berdampak hanya dapat diwujudkan dengan menjunjung integritas.
    Ia menegaskan, integritas harus menjadi landasan utama bagi seluruh pegawai Kemendagri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan tugas.
    Nilai tersebut perlu ditularkan hingga ke level paling bawah agar setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar efektif serta efisien.
    “Bagaimana caranya anggaran yang ada digunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jangan ecek-ecek. Buat program-program yang bisa berdampak langsung [kepada masyarakat],” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu.
    Mendagri juga mengingatkan pentingnya soliditas seluruh jajaran Kemendagri. Ia mengibaratkan Kemendagri sebagai sebuah tenda yang memberi perlindungan, status sosial, dan kehormatan bagi seluruh anggota di dalamnya.
    Agar tenda tetap kokoh, lanjut dia, seluruh pihak yang berada di dalamnya harus saling mendukung dan tidak menimbulkan masalah.
    “Karena tenda ini yang sekarang kami lihat dan rasakan memberikan tempat perlindungan kepada kita,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Tito menekankan besarnya tanggung jawab Kemendagri dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
    Ia menyebut, Indonesia dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kerja keras serta kolaborasi.
    “Rekan-rekan, sebagai poros pemerintahan, Kemendagri berkolaborasi membantu semua kementerian/lembaga lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah (pemda). Semua program kita dukung yang berkaitan dengan pemerintah daerah,” terangnya.
    Tito juga membandingkan pengalamannya saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
    Menurutnya, meski kala itu ia memimpin 450.000 personel, ruang lingkup tugas lebih terfokus pada aspek keamanan.
    Sementara sebagai Mendagri, permasalahan yang dihadapi jauh lebih beragam, mulai dari kemiskinan, tenaga kerja, pajak, retribusi, hingga batas wilayah.
    Pihaknya juga menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama agar Kemendagri tetap berdiri kokoh dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat.
    Terakhir, ia meminta seluruh jajaran menularkan nilai tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas.
    “Sekali lagi saya berpesan cuma satu itu saja (integritas). Tolong tingkatkan dan tularkan integritas rekan-rekan,” kata Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korlantas Polri Terus Tertibkan Kendaraan Over Dimensi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Korlantas Polri Terus Tertibkan Kendaraan Over Dimensi Nasional 24 Agustus 2025

    Korlantas Polri Terus Tertibkan Kendaraan Over Dimensi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan pihaknya akan terus melakukan penertiban terhadap kendaraan over dimensi yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
    Hal tersebut disampaikan Agus usai menghadiri kegiatan Polantas Menyapa dalam rangka Retrospeksi Korban Kecelakaan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/8/2025).
    “Kita akan mencoba untuk mengedukasi semua pengguna jalan, baik itu kendaraan roda 4, roda 2, termasuk kendaraan yang over dimensi yang tentunya ini banyak terjadi peristiwa kecelakaan,” kata Agus saat ditemui.
    Agus menjelaskan, penindakan terhadap kendaraan tersebut menjadi bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, termasuk mengurangi korban fatalitas.
    Ia menyebutkan, pada semester pertama 2025 jumlah kecelakaan turun hampir 1.800 kasus dibanding periode yang sama tahun 2024.
    “Semoga ini nanti bisa kita turunkan lagi, termasuk juga jumlah korban meninggal dunia ini turun kurang lebih 19,8 persen, hampir kurang lebih 2.500 korban kecelakaan bisa kita tekan,” jelasnya.
    Kegiatan retrospeksi, lanjut Agus, tidak hanya menjadi sarana refleksi atas banyaknya korban kecelakaan, tetapi juga momentum untuk mengedukasi masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.
    “Ini penting sekali dalam rangka bagaimana kita mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar,” imbuhnya.
    Agus menambahkan, momentum Hari Keselamatan Lalu Lintas yang akan diperingati pada September mendatang akan menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan budaya tertib lalu lintas di Indonesia.
    Pada pertengahan Juni, Korlantas Polri mencatat ada sebanyak 32.000 kendaraan over dimension dan over load (ODOL) yang beroperasi di jalan setiap hari.
    Dari jumlah itu, 7.000 kendaraan terindikasi over dimensi dan sebanyak 20.000 kendaraan terindikasi over load.
    “Yang terdata melalui database Korlantas Polri per hari ini ada 32.000 dari 7.000 sekian itu terindikasi over dimensi 16.000-17.000 an hampir 20.000 itu over load ini ada datanya nanti akan kita evaluasi,” ucap Agus, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (14/6/2025).
    Agus melanjutkan, kendaraan over dimensi dan overload tersebut banyak tersebar dan berasal dari sejumlah daerah enam besar seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lepas 285 Peserta Tim Ekspedisi Patriot UI, Menteri Transmigrasi: Upaya Memahami Indonesia dari Lapangan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Lepas 285 Peserta Tim Ekspedisi Patriot UI, Menteri Transmigrasi: Upaya Memahami Indonesia dari Lapangan Nasional 24 Agustus 2025

    Lepas 285 Peserta Tim Ekspedisi Patriot UI, Menteri Transmigrasi: Upaya Memahami Indonesia dari Lapangan
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Sebanyak 285 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) dari Universitas Indonesia (UI) akan berangkat menuju 37 kawasan transmigrasi dalam waktu dekat.
    Mereka terbagi menjadi 57 kelompok yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan guru besar untuk ditempatkan di 37 titik kawasan transmigrasi.
    Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, di lapangan, peserta akan bertemu wajah Indonesia yang sesungguhnya. 
    “Kita akan melihat rakyat yang membangun bangsa ini dengan tangan kosong, tetapi dengan mimpi dan harapan yang besar dan disitulah letak maknanya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 
    Dia mengatakan itu saat melepas peserta TEP di Balairung Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Iftitah menjelaskan, ekspedisi tersebut merupakan agenda penting karena Indonesia terlalu besar untuk hanya dibaca dari buku. 
    Menurutnya, Indonesia harus disentuh, dirasakan, dan dipahami langsung dari ladang pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, hingga peternakan. 
    Salah satu lokasi peninjauan itu tidak terkecuali dari pasar, desa, dan kawasan transmigrasi. 
    Pada kesempatan yang sama, Rektor UU Heri Hermansyah mengatakan, ekspedisi patriot bukan sekadar perjalanan akademik.
    “Ini adalah wujud nyata dari komitmen UI untuk terus berada di garis depan pembangunan bangsa,” katanya.
    Lebih lanjut, Heri menjelaskan, 285 peserta TEP dari UI terdiri atas mahasiswa aktif, alumni, dan sembilan guru besar yang menjadi bagian dari pimpinan tim ekspedisi. 
    Mereka akan menjangkau kawasan transmigrasi untuk menjalankan misi kampus membangun Indonesia.
    Dia menegaskan, tim ekspedisi patriot tersebut akan turun langsung ke tengah masyarakat, mengamati, meneliti sekaligus memberi kontribusi nyata. 
    “UI memiliki visi untuk menjadi kampus yang umur dan
    impactful
    , umur berarti berkompetensi, berintegritas dan berkuasa global,” katanya.
    Pada akhir acara, Menteri Iftitah berpesan kepada para peserta TEP untuk berangkat dengan semangat seorang pionir, kerendahan hati seorang murid, dan kembali sebagai calon pemimpin masa depan. 
    Dengan demikian, ekspedisi di kawasan transmigrasi tersebut mampu melahirkan calon pemimpin penerus bangsa yang unggul dari sisi teori dan mampu melahirkan solusi bagi masyarakat.
    “Hari ini saya titip satu pesan. Jika dulu transmigrasi melahirkan desa, maka hari ini transmigrasi sedang melahirkan peradaban. Ingatlah transmigrasi bukan masa lalu, transmigrasi adalah masa depan Indonesia,” ujarnya.
    Menteri Iftitah juga mengapresiasi seluruh civitas akademika UI yang terlibat dalam persiapan TEP dan tim penyelenggara.
    “Atas nama Kementerian Transmigrasi, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rektor dan seluruh civitas akademika UI, khususnya Ibu Saraswati Putri dan tim yang telah mengawal pelaksanaan ekspedisi patriot ini,” ucapnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Sebut Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Renovasi Rumah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    KPK Sebut Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Renovasi Rumah Nasional 24 Agustus 2025

    KPK Sebut Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Renovasi Rumah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) meminta uang Rp 3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Jawa Barat, semasa masih menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
    “Ngomongnya untuk renovasi rumah,” kata Setyo saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025), melansir
    Antara
    .
    Permintaan uang tersebut dilakukan setelah Immanuel Ebenezer mengetahui adanya dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
    Walaupun demikian, ia mengatakan, KPK memandang renovasi rumah tersebut belum dilakukan oleh Immanuel Ebenezer.
    “Akan tetapi, sepertinya rumahnya belum direnovasi,” katanya.
    KPK sebelumnya menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.
    Dia disebut KPK menerima uang Rp 3 miliar dan satu kendaraan roda dua bermerek Ducati.
    Atas perbuatannya, Noel dan para tersangka ditersangkakan dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
    Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Ada Eks Anak Buah Immanuel Ebenezer yang Dijuluki "Sultan"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    KPK Ungkap Ada Eks Anak Buah Immanuel Ebenezer yang Dijuluki "Sultan" Nasional 24 Agustus 2025

    KPK Ungkap Ada Eks Anak Buah Immanuel Ebenezer yang Dijuluki “Sultan”
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dijuluki sultan oleh Immanuel Ebenezer alias Noel (IEG).
    Julukan itu disematkan Noel kepada Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025, saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
    “IEG menyebut IBM sebagai ‘Sultan’, maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwasnaker dan K3,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025), melansir Antara.
    Dari Irvian pula, Setyo menyatakan, Noel menerima sepeda motor merek Ducati.
    “Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM, ‘Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?’ ” kata Setyo.
    Dalam perkara ini, Irvian diduga menerima aliran dana hasil pemerasan sebesar Rp 69 miliar dalam kurun 2019-2024. Uang tersebut diduga dipakai Irvian untuk memenuhi sejumlah kebutuhan seperti belanja, hiburan hingga membayar uang muka (DP) rumah.
     
    Adapun operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Antirasuah pada 20-21 Agustus lalu, turut menyita setidaknya 12 unit kendaraan dari tangan Irvian.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
    Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
    Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut identitas 11 tersangka pada waktu terjadinya perkara tersebut:
    1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)

    2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

    3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)

    4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

    5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurozi (FRZ)

    6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)

    7. Sub-Koordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)

    8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)

    9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)

    10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)

    11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026 Nasional 24 Agustus 2025

    Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kesehatan jemaah asal Indonesia diperkirakan menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
    Badan Penyelenggara (BP) Haji mengaku mendapat teguran dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka kematian jemaah, serta masih adanya calon haji yang berangkat meski tidak memenuhi syarat istithaah atau kemampuan fisik.
    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menuturkan, peringatan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beberapa hari setelah puncak ibadah haji di Arafah.
    “Kami bertemu setelah musim haji kira-kira hari keempat atau kelima setelah Arafah. Sekali lagi kita ditegur soal kematian (jemaah). Apa yang mereka sampaikan, ‘Tolonglah Indonesia, kesehatannya diperhatikan. Haji ini adalah proses yang dilihat seluruh dunia. Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia’,” ujar Gus Irfan di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut dia, teguran serupa juga disampaikan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” katanya.
    Gus Irfan menyebut, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir sekitar 60 jemaah Indonesia meninggal dunia setiap musim haji.
    Namun, pada 2025, jumlahnya mencapai 470 orang atau delapan kali lipat dari batas yang ditentukan.
    “Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ungkapnya.
    Tak hanya itu, Pemerintah Arab Saudi juga menyoroti adanya jemaah asal Indonesia yang tetap diberangkatkan meski memiliki kondisi medis serius.
    “Saya ditegur oleh Kementerian Saudi, ini ada yang sudah (rentan) tiap bulan harus cuci darah 2-3 kali masih diberangkatkan, ‘ini gimana Indonesia?’,” ucapnya.
    Bahkan, lanjut Gus Irfan, ada jemaah yang tetap berangkat meski sudah mengalami komplikasi berat.
    “Bagaimana dia menemukan jemaah yang punggungnya sudah bolong karena diabetes, masih bisa berangkat,” ujarnya.
    Berkaca dari evaluasi haji 2025, BP Haji berkomitmen memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam menetapkan syarat istithaah.
    Namun, kebijakan ini berpotensi membuat jemaah yang telah mengantre batal berangkat karena tak lolos skrining kesehatan.
    “Akibatnya kami tahu, efeknya kami tahu. Akan banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun menunggu antrean, ketika mendapatkan kesempatan berangkat, tidak bisa berangkat karena faktor kesehatan,” kata Gus Irfan.
    Meski demikian, dia menegaskan, keselamatan jemaah harus lebih diutamakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    “Yang penting bagi kami, kami bisa menyelamatkan para calon jemaah haji kita. Kita bisa menyelamatkan nama baik Indonesia di mata dunia, menyelamatkan nama baik di mata tuan rumah Arab Saudi,” ujarnya.
    Untuk mengantisipasi, BP Haji akan mempercepat tes kesehatan calon jemaah agar tersedia waktu cukup panjang bagi yang membutuhkan perbaikan kondisi.
    “Masih ada jangka waktu cukup panjang antara tes awal dan rencana keberangkatan. Sehingga jika ada yang sakit, tentu saat dites tidak layak, masih ada perbaikan masa mungkin 8-10 bulan,” jelasnya.
    BP Haji juga menggandeng Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan.
    Program ini mewajibkan calon jemaah menjalani pembinaan kesehatan sejak setahun sebelum keberangkatan.
    “Kita berharap tahun ini benar-benar memaksimalkan SOP kesehatan kita. Bukan berarti selama ini tidak punya standar, tapi standar kita selama ini mungkin belum maksimal,” ucap Gus Irfan.
    Ketua Dewan Pembina PP Perdokhi, Muchtaruddin Mansyur, mengatakan pihaknya menyiapkan 16 rekomendasi untuk memperkuat kebijakan istithaah.
    Rekomendasi itu mencakup penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, hingga pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllanthus Niruri yang dikombinasikan dengan multivitamin.
    “Kalau dari pengajuan, kami berharap dalam satu tahun teridentifikasi itu ada pembinaan-pembinaan untuk pemeliharaan istithaah. Pak Dahnil sudah sampaikan minimal dua kali pemeriksaan,” kata Mansyur.
    Sementara itu, Ketua Umum PP Perdokhi Syarief Hasan Lutfie menekankan perlunya vaksin influenza diberikan sebulan sebelum keberangkatan, serta imunomodulator dikonsumsi rutin tiga bulan sebelumnya.
    “Entah itu Covid-19, entah itu pneumonia, itu akan menjadi isu-isu yang selalu ada setiap tahun. Karena
    mass gathering
    itu
    infectious
    ,” ucapnya.
    Dia juga menambahkan pentingnya penggunaan ekstrak Phyllanthus Niruri sejak dari Tanah Air untuk memperkuat daya tahan tubuh.
    “Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghadapi risiko infeksi yang meningkat. Perlu adanya stimulasi, perlu ada doping itu meningkatkan imunomodulator supaya nantinya daya tahan kardiovaskuler lebih bagus,” ujarnya.
    Sebagai informasi, sejak 1950 penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas Kementerian Agama.
    Namun, sesuai Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, kewenangan itu resmi beralih ke BP Haji mulai 2026.
    DPR RI bersama pemerintah kini tengah menuntaskan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menegaskan haji menjadi kewenangan penuh BP Haji.
    Dalam beleid tersebut, BP Haji juga berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi kementerian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
    Kunjungannya ini digelar dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Gibran datang ke lokasi menggunakan helikopter dari Kota Pontianak. Kedatangan Gibran disambut antusias meriah oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya suku Dayak.
    Setiap langkah Gibran di lokasi selalu diikuti puluhan warga yang mengerumuninya untuk foto atau sekadar bersalaman.
    Pantauan dari lokasi, Gibran dikalungkan syal serta dipakaikan rompi tradisional khas suku Dayak oleh pasukan merah TBBR.
    Sejumlah tari-tarian seperti tari Jubata juga dipersembahkan untuk menyambut Gibran.
    Sejumlah pejabat daerah hingga aparat penegak hukum juga hadir di lokasi bersama Gibran di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
    Di hadapan ribuan warga suku Dayak, Gibran menyatakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin pembangunan di Tanah Air bersifat Jawa sentris.
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan.
    “Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN,” ucap Gibran.
    Bukan hanya itu, Gibran menegaskan kepada masyarakat di Mempawah bahwa pembangunan IKN akan diselesaikan.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
    Menurut Gibran, pembangunan di IKN yang kini berjalan sudah sesuai rencana.
    Dia berpandangan IKN adalah simbol pemerataan di Indonesia.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ungkapnya.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun Istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Selain itu, Gibran meminta semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN.
    Dia mengimbau jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” tuturnya.
    Selain IKN, Gibran juga melakukan sosialisasi terkait program pemerintah Sekolah Rakyat.
    Gibran turut melakukan sosialisasi soal program Sekolah Rakyat kepada warga suku Dayak di Mempawah.
    Menurutnya, sekolah rakyat akan beroperasi seperti asrama atau boarding school.
    “Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil,” jelas Gibran.
    Gibran mengungkap bahwa mulai tahun depan Sekolah Rakyat akan dibangun di Kabupaten Mempawah.
    Bapak dua anak ini tidak ingin ada jarak atau gap antara pendidikan anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
    “Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” tegas dia.
    Lebih lanjut, Gibran pun meminta doa masyarakat suku Dayak agar program-program dari pemerintah bisa berjalan semua.
    Kemudian, Wakil Presiden RI ini mengajak masyarakat di Kalimantan mendoakan Presiden RI Prabowo Subianto agar selalu sehat.
    “Dan Bapak Ibu salam hangat dari Bapak Presiden, semoga Bapak Ibu sehat semua dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Gibran.
    Di hadapan Gibran, Panglima Jilah mengaku bersyukur daerahnya kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
    Bahkan, ia turut menyampaikan permintaan agar dibuatkan rumah adat. Sebab, sudah sejak lama, masyarakat Dayak di Kecamatan Toho tidak punya rumah adat.
    “Karena ini masih ada hutan besar. Tempat ini indah sekali. Jika ini dibangun sebagai rumah adat, saya pastikan ini sangat menyenangkan, Pak,” ungkapnya.
    Selain itu, pemimpin besar pasukan merah TBBR dari suku Dayak Kanayatn meminta Gibran mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Panglima Jilah meminta agar Gibran melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi di daerahnya.
    “Dulu dimulai dari ayahanda bapak, beliau banyak membangun daerah kami, terutama di perbatasan,” bebernya.
    Menurutnya, pembangunan di daerah juga merupakan tugas Gibran sebagai Wapres RI.
    “Jalan yang bapak lewati, besar juga harapan kami, bapak bisa melanjutkan pembangunan wilayah kami karena itu adalah tugas bagian bapak juga sebagai wapres, dan bisa menyampaikan ke pak presiden, karena kami semua pasukan merah mendukung mas Gibran dan Pak Prabowo,” tuturnya.
    Hal yang sama juga dimintakan oleh Panglima Jilah kepada kepala daerah setempat.
    “Kami bersyukur mempunyai Wakil Presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini,” tuturnya di hadapan Gibran.
    Salah seorang warga suku Dayak bernama Yato juga menyorot soal pembangunan di Kalimantan.
    Sebagai warga setempat, Yato ingin di desanya ada rumah adat serta pembangunan di Kalimantan diutamakan.
    “Ya, kami dari khususnya Pasukan Merah dari Bapak Wakil Presiden sangat mengharapkan pembangunan yang terutama di Pulau Kalimantan ini dan untuk rumah adat yang diminta oleh Pemimpin besar kami, Pangalangok Jilah,” ungkap dia.
    Anggota Pasukan Merah ini juga sangat mengapresiasi Wapres RI mau datang ke daerahnya.
    “Kami sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau dan kami sangat bangga beliau bisa hadir,” ungkap Yato.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak Nasional 24 Agustus 2025

    Saat Keinginan Immanuel Ebenezer Dapat Amnesti Prabowo Dinilai Tak Layak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel berharap bernasib sama seperti Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, harapan itu ramai penolakan. Kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kemenaker dinilai tak hanya menjadir rekor, karena Noel menjadi anggota eksekutif pertama di Kabinet Merah Putih yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, perkara pemerasan ini dinilai menampar wajah Presiden Prabowo.
    Di Senayan, sejumlah anggota Komisi III DPR menilai Noel tidak layak mendapatkan amnesti. Permintaan amnesti pun dinilai tidak beralasan karena Noel terjerat kasus pemerasan. Sedangkan amnesti tidak dapat diberikan kepada orang yang tersangkut kasus korupsi hingga narkoba.
    “Saya tak melihat ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan memberi pengampunan amnesti,” kata anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025).

    Ia mengingatkan bahwa amnesti memiliki prosedur khusus. Pemberiannya pun tidak bisa sembarangan dan penuh pertimbangan.
    “Amnesti itu hak Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara yang diberi oleh konstitusi. Proses dan prosedurnya juga khusus. Tidak sembarangan. Penuh pertimbangan yang matang,” ucap Hinca.
    “Perbuatannya sama sekali melukai rasa keadilan publik, terutama di sektor tenaga kerja yang menjadi tulang punggung perekonomian negara,” imbuh Politikus Demokrat itu.
    Hal yang sama disampaikan anggota Komisi III Soedarsono Tandra. Menurutnya, tidak sepatutnya orang yang terlibat kasus suap dan korupsi diberikan amnesti.
    Terlebih lagi, Presiden Prabowo dalam berbagai sambutannya menyatakan secara tegas bahwa pemerintahannya akan memerangi korupsi.
    “Saya pribadi keberatan kalau amnesti diberikan, karena amnesti itu diberikan kepada kejahatan-kejahatan lain kecuali korupsi. Perbuatan crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, human trafficking, judi, narkoba,” kata Tandra.
    Selain itu, ia menganggap, terlalu dini jika ingin memberikan amnesti. Sebab, amnesti baru bisa diberikan ketika seseorang telah divonis bersalah di persidangan. Sementara Noel baru berstatus tersangka dalam perkara
    a quo
    .
    “Amnesti itu apa sih? Pengampunan, kan? Artinya kalau orang diampuni kan sudah dinyatakan bersalah. Betul enggak? Ini kan belum ada sidang, belum ada apa-apa, terus bagaimana cara presiden mengampuni?” kata Tandra.
    “Nah, jadi kalau amnesti menurut saya masih terlalu jauh. Amnesti itu diberikan kalau orang sudah dinyatakan bersalah,” imbuh dia.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menyatakan tidak akan membela bawahannya yang terlibat kasus korupsi.
    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” kata Hasan kepada wartawan, Sabtu.
    Oleh karenanya, Presiden selalu mengingatkan jajaran di bawahnya agar bekerja untuk rakyat selama 10 bulan terakhir memimpin RI.
    “Jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius. Teman-teman media juga pasti punya banyak rekaman ketika presiden menekankan hal ini,” kata Hasan.
    Oleh karena itu, pihak Istana Kepresidenan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
    “Dalam hal ini kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” kata Hasan.
    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penetapan tersangka terhadap Noel merupakan tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, Noel yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih terjerat kasus korupsi saat belum setahun berada di pemerintahan.
    “Menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi di masa jabatan yang sangat singkat, dugaan keterlibatan Immanuel sepatutnya menjadi tamparan bagi Presiden Prabowo Subianto,” tulis ICW dalam keterangannya, Sabtu.
    ICW menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan janji manis, tetapi harus diikuti aksi nyata seperti menimbang rekam jejak, kompetensi, dan integritas jajaran kabinet.
    “Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker adalah produk bagi-bagi kursi kementerian kepada pendukung Prabowo-Gibran saat pemilu,” tulis ICW.
    Seharusnya, komitmen memerangi korupsi harus dimulai dengan bersih-bersih kementerian dan lembaga negara.
    Prabowo sebagai Kepala Negara seharusnya memilih orang dengan kompetensi dan visi yang dapat melakukan reformasi di kementerian/lembaga yang dipimpinnya.
    “Alih-alih melakukan pembenahan terhadap korupsi yang KPK sebut berlangsung lama di Kemenaker, Immanuel justru diduga terlibat dalam pemerasan berjamaah di Kemenaker,” tulis ICW.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP Haji Sebut Lebih dari 400 Jemaah Asal RI Meninggal dalam Ibadah Haji 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Agustus 2025

    BP Haji Sebut Lebih dari 400 Jemaah Asal RI Meninggal dalam Ibadah Haji 2025 Nasional 23 Agustus 2025

    BP Haji Sebut Lebih dari 400 Jemaah Asal RI Meninggal dalam Ibadah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, Indonesia mendapatkan peringatan dari pemerintah Arab Saudi soal tingginya jemaah haji asal Indonesia yang meninggal pada 2025.
    Kata Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir angka kematian jemaah haji Indonesia sekitar 60 orang.
    “Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ujar Gus Irfan mengingat teguran dari Arab Saudi, di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
    Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag), sebanyak 447 jemaah asal Indonesia meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.
    Dari 447 jemaah haji yang meninggal dunia, 274 orang atau 62,30 persen di antaranya adalah jemaah haji laki-laki. Sedangkan 38,70 persen atau 173 lainnya adalah jemaah haji perempuan.
    Selanjutnya, mayoritas jemaah haji yang meninggal dunia adalah lanjut usia (lansia), yakni sebesar 64,88 persen atau 290 jemaah.
    Lalu, 35,12 persen atau 157 jemaah haji lainnya yang meninggal dunia berusia di antara 41 sampai 64 tahun.
    Gus Irfan mengaku mendapatkan teguran serupa ketika ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud.
    “Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” ujar Gus Irfan.
    Karena itu sebagai penyelenggara, BP Haji akan mulai bekerja sama dengan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan untuk jemaah haji.
    Calon jemaah haji nantinya akan menjalani treatment khusus yang dilakukan oleh Perdokhi selama kurang lebih satu tahun sebelum keberangkatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.