Category: Kompas.com Nasional

Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora RI di AS Saat Tiba di Hotel Tempat Menginap Nasional 21 September 2025

Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora RI di AS Saat Tiba di Hotel Tempat Menginap
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh diaspora RI yang tinggal di Amerika Serikat, saat tiba di hotel tempat Kepala Negara menginap.
Melansir
Antara
, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Di sekitar hotel, para diaspora telah berbaris rapi untuk menyambut kedatangan Kepala Negara dan rombongan terbatas.
Sekitar 30 diaspora, terdiri atas mahasiswa, masyarakat, serta perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat.
Setibanya di depan hotel, Presiden Prabowo disambut sorak-sorai diaspora yang menyanyikan yel-yel penyambutan.
“Indonesia, Indonesia,” teriak para diaspora.
Prabowo terlihat menyalami dan berbincang hangat dengan para diaspora.
Setelah itu, dua orang anak kecil yang mengenakan pakaian adat memberikan bunga kepada Presiden. Kepala negara lalu berinteraksi dengan dua anak tersebut.
“Siapa namanya? Usianya berapa?” tanya Kepala Negara kepada salah satu anak.
Setelah itu, Presiden masuk ke dalam hotel untuk melaksanakan agenda internal.
Di dalam hotel, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Tampak pula Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.
‎Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 07:53
Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
“Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
wake up call
, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
zero tolerance
terhadap
accident
. Jadi MBG itu harus
perfect
, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
“SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
“Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 07:31
Prabowo Tiba di New York, Siap Pidato di Sidang Majelis Umum PBB Nasional 21 September 2025

Prabowo Tiba di New York, Siap Pidato di Sidang Majelis Umum PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025) sekitar pukul 16.50 waktu setempat.
Kehadiran Kepala Negara menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dari bandara, Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama berada di New York.
Dalam penerbangan menuju New York, ia turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Teddy menjelaskan, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa (23/9/2025) mendatang.
“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Seskab Teddy.
Ia mengatakan, Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia.
Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia.
“Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ucap Seskab.
Sebagai informasi, Forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 05:59
KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat Nasional 20 September 2025

KSP Qodari Nilai Realokasi Anggaran MBG Tak Terserap adalah Langkah Tepat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai, wacana realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap sebagai langkah tepat.
Penilaiannya itu disampaikan ketika menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalihkan anggaran MBG ke porgram-program malin maupun membayar utang negara.
“Harusnya langkah yang tepat ya. Pak Prabowo ini kan efisiensi dan realokasi. Kalau dana diambil dari, katakanlah kantong A, dipindahkan ke kantong B, katakanlah kantong B ini MBG. Kantong B serapannya 10 persen, yang 90 persen ini (dana awal) kan enggak ngucur, enggak ada likuiditas,” ujar Qodari di Jakarta, dilansir ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
Secara logika, langkah tersebut dinilai tepat oleh Qodari. Namun, membutuhkan pematangan teknis lebih lanjut agar tak ada penyendatan anggaran program lain.
Selain itu, Qodari mengatakan bahwa sebaiknya anggaran yang tak terserap bisa digunakan untuk membiayai program lain yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Saya kalau jadi Pak Purbaya juga sama. Dana yang 90 (persen) ini kalau enggak turun-turun lebih baik didistribusikan kepada program-program yang lain. Agar apa? Agar ekonomi bergerak, kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi,” ujar Qodari.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program MBG ke program lain.
Termasuk ke program bantuan pangan beras 10 kg, jika anggaran MBG tidak terserap dengan baik
“Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Hal ini dikatakannya menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
Sebab, sejauh ini, pemerintah baru resmi memberi perpanjangan bantuan pangan beras selama dua bulan ke depan pada Oktober-November 2025.
Ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan. Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik.
“Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tutur Purbaya.
“Tapi kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 19:00
Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah Nasional 20 September 2025

Komisi VI DPR Klaim Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukan karena Kebijakan Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta bukan disebabkan kebijakan pemerintah.
Nurdin Halid meyakini persoalan tersebut disebabkan karena faktor internal masing-masing perusahaan.
“Ini lebih disebabkan oleh faktor internal perusahaan SPBU swasta dalam mengelola proyeksi permintaan dan manajemen supply chain mereka, bukan karena pasokan nasional atau kebijakan pemerintah yang keliru,” ujar Nurdin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/9/2025).
Politikus Golkar itu berpandangan bahwa tinggi dan rendahnya permintaan konsumen di lapangan sangat dinamis.
Oleh karena itu, kata Nurdin, kekosongan stok BBM di SPBU swasta bisa dipengaruhi oleh perhitungan yang kurang matang ketika terjadi lonjakan permintaan.
“Itu biasanya karena perencanaan internal mereka yang kurang akurat dalam memproyeksikan permintaan, sehingga memengaruhi distribusi di jaringan mereka sendiri. Apalagi kuotanya sudah ditambah 110 persen oleh pemerintah dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Nurdin.
Nurdin menambahkan, langkah pemerintah membuka impor BBM tambahan melalui Pertamina dilakukan, bukan dilakukan karena kurangnya stok pasokan secara nasional.
Langkah tersebut, lanjut Nurdin, dilakukan demi menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, sekaligus menjaga stabilitas harga seiring dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta.
“Gangguan distribusi di beberapa titik SPBU swasta Jabodetabek jangan dipelintir jadi seolah-olah pasokan nasional terganggu. Faktanya, stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan pemerintah sudah menyiapkan skema agar distribusi BBM lebih efisien sekaligus menjaga stabilitas energi jangka panjang,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi di sejumlah wilayah.
Kondisi ini memicu anggapan bahwa Pertamina melakukan monopoli.
Anggapan tersebut semakin menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa SPBU swasta bisa membeli BBM melalui Pertamina.
Namun, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan tidak ada kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina.
Menurut dia, impor lewat Pertamina hanya berlaku untuk kuota tambahan yang disesuaikan kebutuhan SPBU swasta hingga akhir 2025.
“Pemberian alokasi kepada badan usaha juga sudah sesuai, bahkan porsinya ada penambahan persentasenya. Dan untuk sekaligus meluruskan bahwa tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina,” kata Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Dia menjelaskan, sejak awal 2025 SPBU swasta sudah mengimpor BBM melalui badan usaha masing-masing sesuai alokasi yang diberikan pemerintah sebesar 110 persen.
Sementara untuk tambahan hingga akhir tahun, Kementerian ESDM menyarankan agar mekanisme dilakukan melalui Pertamina.
SPBU swasta yang terdiri dari British Petroleum (BP), Shell, dan Vivo pun sudah menyetujui hal tersebut.
“Jadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini, itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” tutur Simon.
Simon menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari keuntungan dari kesepakatan yang mengizinkan SPBU swasta membeli BBM lewat Pertamina.
“Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” ujarnya.
Menurut dia, mekanisme penjualan di SPBU swasta yang digunakan adalah sistem terbuka atau open book.
Dengan begitu, harga BBM yang dijual ke masyarakat diharapkan tetap terkendali.
“Jadi, kita melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara B2B. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi, kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 17:31
Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB Nasional 20 September 2025

Prabowo Terbang dari Jepang ke AS untuk Berpidato di Sidang Umum PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Republik Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri dan berpidato dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prabowo bertolak ke AS etelah menyelesaikan kunjungannya ke Osaka, Jepang, Sabtu (20/9/2025).
Kepala negara berangkat ke AS untuk mengikuti agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo sendiri bakal berpidato pada 23 September 2025.
Dikutip dari siaran pers, Prabowo terbang dari Bandar Udara Internasional Kansai ke AS menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1.
Pesawat lepas landas menuju Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, sekitar pukul 16.15 waktu Jepang.
Sejumlah tokoh pun turut melepas keberangkatan Prabowo dari Jepang menuju AS, di antaranya Former Assistant Ch Cabinet Secretary Jepang Keiichi Ichikawa dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa.
Kuasa Usaha Ad Interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal RI untuk Osaka John Tjahjanto Boestami, dan Atase Pertahanan RI Tokyo Laksmana TNI Hidayaturrahman juga turut melepas keberangkatan Prabowo ke AS.
Adapun dalam penerbangan dari Jepang ke AS, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Di AS, Prabowo tidak hanya menghadiri sidang PBB. Dia juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia.
Kehadiran Prabowo di forum internasional tersebut untuk menegaskan komitmen Indonesia berkontribusi aktif dalam memperkuat kerja sama global sekaligus menjaga perdamaian dunia.
MARY ALTAFFER/AP/PICTURE ALLIANCE via DW INDONESIA Ilustrasi lulusan jurusan Hubungan Internasional yang menjadi diplomat di sidang PBB
Sebelumnya, sejumlah isu akan disampaikan Prabowo dalam pidato di Sidang Umum PBB , seperti persoalan Palestina serta dinamika keamanan global usai Israel melakukan serangan udara ke Qatar.
“Pasti juga isu Palestina, akan dibawa dan tentunya kesempatan Sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi cita-cita Bapak Presiden,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat dalam konferensi persnya, Kamis (11/9/2025).
Selain itu, Prabowo disebutnya akan menyampaikan reformasi sistem multilateral dalam pidato berdurasi 15 menit di Sidang Majelis Umum PBB.
Termasuk dorongan terkait peran negara-negara selatan juga bakal disuarakan sebagai cerminan semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat.
“Ini tentunya akan terus dibawa oleh delegasi Indonesia,” ujar Tri.
Di samping itu, pertemuan tematik antara Indonesia dengan delegasi negara lain juga akan dilakukan dalam forum tersebut.
Sejumlah isu akan dibahas, mulai dari kemanusiaan, kesehatan mental, isu penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 16:37
Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG Nasional 20 September 2025

Cegah Kasus Keracunan Terulang, KSP Qodari Sebut Perlunya Evaluasi MBG
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi tersebut diperlukan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan.
“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
“Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
Namun dalam pelaksanaannya, justru terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
“Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident,” ujar Qodari.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut. Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
“Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.
Prasetyo mengatakan, kasus keracunan menu MBG terhadap para siswa tidak pernah diinginkan oleh pemerintah.
“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia meminta para korban keracunan MBG segera mendapatkan penanganan dan perawatan yang cepat.
Adapun kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah akan menjadi bahan evaluasi pemerintah, BGN, dan pihak terkait lainnya.
“Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” ujar Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 16:17
Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN, TNI AD Bantah Prajurit Bisa "Di-hire" untuk Aksi Ilegal Nasional 20 September 2025

Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN, TNI AD Bantah Prajurit Bisa “Di-hire” untuk Aksi Ilegal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– TNI Angkatan Darat (AD) menegaskan bahwa kasus keterlibatan dua oknum prajurit dalam penculikan Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank BUMN di Jakarta tidak bisa digeneralisasi sebagai bukti bahwa prajurit TNI dapat “di-
hire
” atau dipekerjakan untuk aksi ilegal.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menekankan, tindakan kedua prajurit tersebut merupakan keputusan pribadi yang tidak mewakili institusi TNI AD.
“Apabila ada satu personel TNI Angkatan Darat yang seperti itu bisa di-
hire
, bisa diminta tolong untuk suatu kegiatan yang melanggar hukum, terus dia meng-iya kan, itu tidak bisa lalu dikatakan bahwa semua prajurit TNI itu bisa di-
hire
untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait hal itu. Tidak,” kata Wahyu ditemui di Monas, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Wahyu menambahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak telah mengingatkan seluruh jajaran untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan dan menolak segala permintaan bantuan yang berpotensi melanggar hukum.
“Bapak KSAD juga menyampaikan, kita akan mengatakan evaluasi. Ini yang kita ingatkan, bagaimana pengendalian diri. Pengendalian diri untuk melaksanakan pergaulan, kegiatan di lingkungan,” ujar Wahyu.
“Pertimbangkan betul. Pertimbangkan betul saat kita berkawan, saat kita berkomunikasi, ada suatu permohonan bantuan. Apa manfaatnya untuk personal, masing-masing, dan apa manfaatnya untuk satuan, apa kerugiannya untuk personal, dan apa kerugiannya untuk satuan maupun institusi,” tambah Wahyu.
Wahyu memastikan, kasus ini menjadi bahan evaluasi internal TNI AD agar kejadian serupa tidak terulang.
Menurutnya, setiap prajurit tetap dituntut hadir di tengah masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan warga, tetapi hanya dalam koridor yang sah dan legal.
“Prajurit TNI Angkatan Darat harus berada di tengah-tengah masyarakat, harus membantu masyarakat. Tetapi pertimbangkan betul, permasalahannya apa. Tidak yang melanggar hukum,” tegas Wahyu.
Sebelumnya, Polisi Militer Kodam Jaya mengungkap keterlibatan dua oknum prajurit TNI AD, Serka N dan Kopda FH, dalam kasus penculikan Kacab bank BUMN, Mohamad Ilham Pradipta.
Keduanya disebut menerima tawaran imbalan Rp 100 juta dari tersangka sipil berinisial JP untuk menjemput paksa korban.
Serka N kemudian mengajak Kopda FH untuk membantu eksekusi penculikan.
Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian dan Polisi Militer, sementara kedua oknum prajurit tengah diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 15:31
TNI AD Pastikan Situasi di Yalimo Kondusif Usai Kerusuhan Nasional 20 September 2025

TNI AD Pastikan Situasi di Yalimo Kondusif Usai Kerusuhan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
TNI Angkatan Darat (AD) memastikan situasi di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, sudah kondusif usai kerusuhan pada Selasa (16/9/2025).
Bentrokan yang berawal dari perselisihan antarpelajar itu sempat meluas hingga menyebabkan puluhan bangunan terbakar dan ratusan warga mengungsi.
“Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh jajaran Kodam XVII Cenderawasih kemarin, Kapendam Cenderawasih juga sudah menyampaikan, yang jelas untuk di Yalimo situasi sudah kondusif,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana ditemui di Monas, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Ia mengatakan, aktivitas masyarakat di Yalimo kini sudah berjalan normal kembali.
Sejumlah kerugian material juga mulai diperbaiki, sementara korban luka sudah mendapat perawatan.
“Sekarang dilaksanakan pembenahan-pembenahan. Kerugian-kerugian material yang kemarin terjadi mulai sekarang ada pembenahan, termasuk berkaitan dengan beberapa korban yang luka itu juga sudah dalam perawatan,” jelasnya.
Menurut Wahyu, permasalahan yang memicu kerusuhan bermula dari pertikaian kecil antarpelajar yang penyelesaiannya tidak tuntas.
Kondisi itu kemudian meluas menjadi bentrokan besar.
“Permasalahannya juga bukan suatu permasalahan yang besar yang saya bilang tadi. Karena itu pertikaian kecil yang sekali lagi itulah pentingnya komunikasi,” ucap jenderal TNI AD bintang satu itu.
“Pentingnya penyelesaian awal sehingga kita bisa mengantisipasi untuk tidak menjadi masalah yang lebih besar,” sambungnya.
Sebelumnya, kerusuhan di Elelim, Yalimo, menyebabkan sekitar 500 warga mengungsi ke Mapolres Yalimo.
Puluhan bangunan, termasuk rumah dinas, kantor pemerintah daerah, hingga fasilitas TNI-Polri terbakar. Belasan kendaraan juga hangus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 14:46
Sidang 2 Anggota Kopassus dalam Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN Akan Digelar Terbuka Nasional 20 September 2025

Sidang 2 Anggota Kopassus dalam Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN Akan Digelar Terbuka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
TNI Angkatan Darat (AD) memastikan proses hukum terhadap dua anggota Kopassus yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank BUMN akan digelar secara terbuka di pengadilan militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, saat ini kedua prajurit tersebut, yakni Serka N dan Kopda FH, berstatus sebagai tersangka dan tengah menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Polisi Militer Kodam Jaya.
“Pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Jadi sekarang tahapannya masih proses pemeriksaan sebagai tersangka. Untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke oditur,” kata Wahyu ditemui di Monas, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Wahyu menjelaskan, setelah tahap pemeriksaan tersangka selesai, berkas akan dilimpahkan ke oditur militer.
Oditur memiliki waktu dua minggu untuk meneliti kelengkapan berkas.
Jika ada kekurangan, berkas akan dikembalikan untuk disempurnakan.
Sementara, jika dinyatakan lengkap, oditur akan melimpahkan kasus ke pengadilan militer.
“Apabila ada yang kurang, sempurnakan dikembalikan lagi. Kalau sudah lengkap, oditur melimpahkan kepada pengadilan militer,” kata Wahyu.
Kadispenad juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan kedua prajurit Kopassus itu merupakan tanggung jawab pribadi karena dilakukan di luar kedinasan.
Saat tindak pidana terjadi, keduanya berstatus tidak hadir tanpa izin dari satuan.
“Karena kegiatan itu dilaksanakan di luar kegiatan satuan. Meninggalkan satuan tanpa izin. Sehingga tanggung jawabnya personal,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Donny Agus Priyanto mengonfirmasi bahwa kedua tersangka berasal dari Detasemen Markas Kopassus.
Dari tangan Kopda FH, penyidik juga menyita uang Rp 40 juta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Peristiwa tersebut memicu perhatian publik karena melibatkan prajurit elite TNI AD.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 11:27