Category: Kompas.com Nasional

Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera Nasional 4 Desember 2025

Daftar 43 Cagar Budaya yang Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengatakan, terdapat 43 cagar budaya yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dari 34 dari Aceh, 7 dari Sumatra Utara, dan 2
cagar budaya
dari Sumatra Barat,” kata
Fadli Zon
di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Beberapa cagar budaya tersebut di antaranya Rumah Tjong A Fie, Situs Bukit Kerang, Kompleks Masjid Tengku Di Kila, Rumah Rasuna Said, Kompleks Bangunan Masjid Tua Kebayakan, Kompleks Benteng Indrapatra, dan Jalur Kereta Api Sawahlunto.
Fadli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung upaya perlindungan warisan budaya serta membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Selain itu, Kementerian Kebudayaan terus memantau kondisi cagar budaya dan SDM kebudayaan yang terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” jelasnya.
Dia menegaskan, Kemenbud juga mendukung upaya-upaya mitigasi, terutama terkait dengan aset-aset budaya seperti situs cagar budaya, artefak di museum, di rumah-rumah, dan aset-aset budaya lainnya.
“Kami, Keluarga besar Kementerian Kebudayaan sangat terbuka dan terus melakukan komunikasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan serta pihak lain untuk melakukan intervensi kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Kebudayaan,” tutup Menbud.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I, II, dan III hingga 4 Desember 2025, beberapa cagar budaya yang terdampak, di antaranya Aceh sebanyak 34 cagar budaya, Sumatra Utara sejumah 7 cagar budaya, dan di Sumatra Barat terdapat 2 cagar budaya, dengan total cagar budaya yang terdampak sejumlah 43.
Sementara itu, jumlah cagar budaya dalam kawasan terdampak (Risk Exposure), baik dalam tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/Kota, diantaranya Aceh sejumlah 84, Sumatra Utara sebanyak 32, Sumatra Barat sebanyak 239, dengan total 355.
Dari total tersebut, jumlah cagar budaya terdampak sebanyak 43, cagar budaya aman sebanyak 311, dengan total keseluruhan 354 cagar budaya.
Berikut daftar cagar budaya yang terdampak:
Aceh (34 objek terdampak)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 21:06
Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025

Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan dua pesan Presiden Prabowo Subianto sejak dia menjabat sebagai bos Kemenhut.
Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera.
“Saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua: Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengatakan bahwa ia berusaha sekuat tenaga dengan pengalaman birokrasi seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Kepala OIKN, serta pengalamannya sebagai aktivis dan akademisi untuk menjaga hutan.
Dalam hal ini, Raja Juli menyinggung soal dirinya yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pada Februari 2025.
“(Itu) bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000 (hektar), setengah juta PBPH, dan (ini) bagian dari menjaga hutan,” tegas dia.
Di sisi lain, Raja Juli masih menunggu restu dari Prabowo untuk kembali mencabut PBPH 20 perusahaan dengan total luas lahan 750.000 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat),” ucap dia.
Dalam hal ini, Raja Juli mengungkapkan bahwa tim
Penegakan Hukum
(Gakkum) Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang memperparah bencana di Sumatera.
“Dan saya kira dalam satu-dua hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan,” ujar dia.
“Jadi sekali lagi, keberanian, Pak Prabowo memerintahkan saya untuk berani. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini, keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik,” tambah dia.
Oleh karena itu, amanah dari Prabowo ini bagi Raja Juli merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kepala negara dan rakyat.
“Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 20:26
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China Nasional 4 Desember 2025

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan China.
“Kunjungan Yang Mulia adalah cermin komitmen China untuk terus mengembangkan
kerja sama strategis
dengan Indonesia. Yakinlah bahwa kami di
DPR RI
juga memiliki komitmen yang sama,” ujarnya dilansir dari laman
dpr.go.id
, Rabu (3/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pertemuan bilateral bersama Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC)
Wang Huning
di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Puan menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam upaya perdamaian internasional dan memelihara stabilitas keamanan global.
Pasalnya, sejumlah
isu global
menuntut kerja sama lebih erat antara kedua negara, mulai dari krisis iklim yang saat ini melanda Indonesia dan kawasan Asia hingga berbagai konflik geopolitik di Timur Tengah.
Memasuki usia 75 tahun hubungan diplomatik RI–China, Puan menekankan bahwa momentum ini menjadi landasan penting untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis.
Ia menyoroti rangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing serta sejumlah perjanjian yang telah disepakati saat Perdana Menteri Li Qiang berkunjung ke Jakarta pada Mei 2025.
Untuk mendukung peningkatan kerja sama kedua negara, DPR RI baru saja membentuk kembali Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–China periode 2024–2029.
GKSB tersebut akan menjadi wadah dialog lintas sektor untuk mendukung konsistensi kebijakan dan memastikan implementasi kerja sama kedua negara berjalan efektif.
Menurut Puan, hubungan erat
RI-China
juga tercermin dalam keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral, seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) serta Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS).
Indonesia-China disebut memiliki visi yang sama terkait penguatan multilateralisme yang efektif, untuk mengatasi berbagai masalah global, seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi.
“Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, forum-forum internasional seperti ASEAN dan BRICS memiliki peran penting memperkuat sistem internasional yang berbasis pada keadilan serta kesetaraan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Pada sektor ekonomi, Puan mengapresiasi konsistensi China sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Hal itu tercermin dari nilai perdagangan Indonesia-China pada 2024 yang mencapai 147,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
Selain itu, realisasi investasi China di Indonesia pada 2024 juga berhasil menembus 8,2 miliar dollar AS. Capaian ini menjadikan China sebagai investor asing terbesar ketiga bagi Indonesia.
Puan menilai, sejumlah kerja sama RI-China yang telah disepakati, seperti penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta pengembangan ekonomi dan industri, akan semakin memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi kedua negara.
“Saya berharap Indonesia dan China dapat terus membangun dan mengembangkan kerja sama yang konstruktif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara, sekaligus turut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi negara-negara berkembang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa peluang kerja sama RI-China juga terbuka lebar pada sektor infrastruktur, transisi energi, manufaktur, dan digitalisasi.
“Kami percaya, dengan kolaborasi dan alih teknologi, kita dapat menciptakan nilai tambah tinggi di sektor-sektor strategis tersebut,” katanya.
Tak hanya itu, Puan juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui beasiswa, pertukaran pelajar, serta pengembangan pusat studi budaya.
“Yang Mulia, saya memandang bahwa kerja sama antarmasyarakat adalah fondasi dari suksesnya kemitraan Indonesia dan China. Saya ingin lebih banyak lagi beasiswa, pertukaran pelajar, mahasiswa, dan peneliti antara kedua negara,” ujarnya.
Pada sektor pariwisata, Puan menilai potensi kedua negara sangat besar dan saling melengkapi. Melalui peningkatan arus wisatawan Indonesia-China, ia percaya hal ini akan memperkuat persahabatan kedua negara
Di akhir pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wang Huning dan berharap hubungan kedua negara akan terus tumbuh semakin kuat.
“Yang Mulia, saya sangat berterima kasih atas diskusi yang produktif ini. Saya harap persahabatan Indonesia dan China akan selalu terjaga dan semakin erat di masa depan,” tutup Puan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 19:34
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar Nasional 4 Desember 2025

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar
Penulis
KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh pejabat publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas kritik publik terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat dalam menanggapi bencana di berbagai daerah.
Puan menegaskan bahwa dalam situasi bencana, hal terpenting yang harus ditunjukkan
pejabat negara
adalah empati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pernyataan yang justru menyinggung atau melukai perasaan para korban.
“Pada saat seperti ini lebih baik kita berempati, daripada memberikan komentar yang tidak seharusnya,” ujar Puan, dilansir dari dpr.go.id, Kamis (4/12/2025).
Menurut Puan, berbagai daerah kini tengah menghadapi musibah dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai sangat tidak bijak apabila ada pimpinan lembaga atau pejabat yang mengeluarkan pernyataan tidak sensitif.
“Memang situasinya sedang banyak musibah dan bencana terjadi di berbagai tempat. Jadi, sekecil apa pun kejadiannya, tentu ada korban yang mengalami hal tidak mengenakkan,” tegas Puan.
Ia juga menyampaikan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan pejabat negara saat bencana adalah turun langsung memberikan dukungan nyata dan memastikan penanganan korban berjalan cepat, bukan melempar komentar yang tidak perlu.
“Jadi, sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan, ya sebaiknya kita memberikan bantuan,” kata Puan.
Ia menambahkan, DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, termasuk koordinasi lintas lembaga di daerah terdampak.
Namun, Puan kembali menekankan bahwa komunikasi pejabat negara memegang peran penting dalam menjaga ketenangan publik dan menghindari kesalahpahaman.
Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa di tengah musibah, empati harus menjadi prioritas utama.
“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, mari kita semua, pejabat, pemerintah, dan aparat, bersikap bijaksana serta fokus pada penanganan korban,” ujar Puan.
Sebagai informasi, Puan menyampaikan pesan tersebut seusai menerima kunjungan Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) atau Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan Puan dengan Wang Huning sebelumnya berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis parlemen Indonesia–Tiongkok.
Namun, di sela agenda tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa isu bencana nasional tetap menjadi perhatian utama DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 18:24
IPW Sorot Praktik Mentoleransi Pelanggaran di Internal Polri, Desak Reformasi Kultural Nasional 4 Desember 2025

IPW Sorot Praktik Mentoleransi Pelanggaran di Internal Polri, Desak Reformasi Kultural
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa kultural merupakan aspek paling penting yang perlu direformasi dari Polri.
Sebab selama ini, kekecewaan masyarakat terhadap
kepolisian
berpusat kepada kinerjanya di sektor penegakan hukum, pengawasan, dan sanksi.
“Reformasi kultural adalah satu keharusan. Nah, banyak kekecewaan masyarakat memang berpusat kepada kinerja
Polri
, khususnya terkait penegakan hukum, pengawasan, dan sanksi,” ujar Sugeng dalam rapat panitia kerja (panja)
reformasi kepolisian
, kejaksaan, dan pengadilan
Komisi III DPR
, Kamis (4/12/2025).
Sugeng kemudian menyinggung
silent blue code
yang merupakan praktik mentoleransi adanya pelanggaran di internal.
Jika ada pelanggaran di internal kepolisian yang ditindak, ia menilai bahwa penindakan itu diambil karena masih adanya sorotan dari publik.
“Tetapi dengan lewatnya waktu ya, yang diketahui oleh masyarakat yang disanksi ini kemudian naik pangkat dan menduduki jabatan,” ujar Sugeng.
“Ini adalah praktik
silent blue code
yang mengarah kepada impunitas merangkat, gitu ya. Impunitas merangkak nih, jadi sebetulnya orang yang sudah salah, kemudian dia naik,” sambungnya menegaskan.
Sugeng mengambil contoh kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyeret mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Ferdy Sambo.
Dalam kasus itu, banyak perwira yang akhirnya menerima sanksi hingga diberhentikan dari kepolisian. Namun, beberapa di antaranya justru aktif kembali bahkan naik pangkat.
“Ada juga yang disanksi karena diduga terlibat dalam pemerasan, juga naik pangkat. Nah ini menimbulkan ketidakpercayaan, salah satu aspek ya,” ujar Sugeng.
Dalam rapat panja sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan,
reformasi Polri
harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural.
“Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar Habiburokhman, Selasa (2/12/2025).
Habiburokhman mengatakan, Polri selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya.
Ia mencontohkan kasus meninggalnya tahanan yang sebelumnya dinyatakan bunuh diri di Polres Palu. Rupanya, tahanan tersebut tewas akibat dianiaya anggota kepolisian.
Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan oleh pemilik toko roti terhadap karyawannya di Jakarta Timur, yang saat itu tak kunjung ditangkap oleh kepolisian.
“Pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Kaya tadi kasus-kasus yang saya sampaikan, itu bukan persoalan struktural,” tegas Habiburokhman.
Ia pun menyinggung DPR yang telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang.
Di dalammya ditekankan bahwa kepolisian juga diawasi oleh masyarakat, dengan memperkuat hak warga negara dalam KUHAP baru.
“Tambah kita kunci lagi, ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya, menjalankan tugas, melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana,” tegas Habiburokhman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 17:35
Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
Penulis
KOMPAS.com
– Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai daerah.
Situasi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh pegawai
Jasa Raharja
dan tenaga pendukung (ARU) yang berada di wilayah terdampak.
Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menjalankan rangkaian program bantuan untuk mendukung
pemulihan pascabencana
bagi seluruh kelompok terdampak.
Salah satu implementasinya adalah
penyaluran bantuan
sosial kepada warga di dua desa paling terdampak di
Kabupaten Pidie
, Aceh, yaitu Desa Lamkawe dan Desa Kandang, pada Selasa (2/12/2025).
Kegiatan itu dilaksanakan setelah tim Jasa Raharja melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dari total 19 desa yang teridentifikasi terdampak banjir, hasil pemetaan menunjuk dua desa tersebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Desa Lamkawe tercatat memiliki 192 kepala keluarga, sementara Desa Kandang terdampak sebanyak 115 kepala keluarga.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
“Jasa Raharja berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
Dewi menyebut bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pidie merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para
stakeholder
agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat,” ucapnya.
Adapun bantuan yang diberikan meliputi 100 karung beras masing-masing 5 kilogram (kg), 100 bungkus minyak goreng, 100 kotak air mineral, 54 kotak mi instan, serta 150 porsi makanan siap santap berupa nasi ayam.
Bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah warga terdampak di masing-masing desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh beserta tim kepada kepala desa dan perwakilan warga.
Pelaksanaan kegiatan tersebut turut didukung oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Asisten I Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Satpol PP, Kaur Bin Ops (KBO) Polres Pidie, hingga Komandan Subdenpom Sigli. Kolaborasi tersebut memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
Selain bantuan untuk masyarakat, Jasa Raharja juga menjalankan program dukungan bagi pegawai Jasa Raharja dan ARU yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan finansial secara langsung serta bantuan melalui yayasan di masing-masing kantor wilayah.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dari wujud solidaritas internal perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga besar Jasa Raharja.
Jasa Raharja menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai
stakeholder
untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui langkah-langkah sosial yang terarah, perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memastikan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 16:22
Wujudkan Komitmen sebagai Merek Nasional, Le Minerale Salurkan Bantuan Air Mineral untuk Korban Banjir di Sumatera Nasional 4 Desember 2025

Wujudkan Komitmen sebagai Merek Nasional, Le Minerale Salurkan Bantuan Air Mineral untuk Korban Banjir di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Sebagai perusahaan nasional,
brand
air mineral dalam kemasan (AMDK) asli Indonesia, Le Minerale, menyalurkan bantuan air mineral bagi warga terdampak banjir di Sumatera lewat Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut pada Selasa (1/12/2025).
Bantuan diberangkatkan menggunakan KRI dr Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992. Kapal dukungan kesehatan milik TNI AL ini dikerahkan untuk pengiriman logistik ke wilayah terdampak.
Seperti diketahui, cuaca ekstrem di Sumatera dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir yang merendam ribuan rumah, memutus akses transportasi, dan membuat warga bergantung pada bantuan.
Ketersediaan air bersih, termasuk yang siap konsumsi, pun menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat terdampak. Ketiadaan air bersih berisiko meningkatkan penyakit dan memperberat kondisi para penyintas.
Marketing Director Le Minerale Febri Satria Hutama menyampaikan, sebagai
brand
nasional, pihaknya terpanggil untuk bergerak cepat dan hadir bagi masyarakat yang terdampak
bencana
.
Le Minerale, lanjutnya, berkomitmen mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi darurat.
“Kami turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa atas bencana yang dialami saudara-saudari kita di Sumatera. Sebagai
brand
nasional, Le Minerale tidak hanya hadir menyediakan air mineral, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk Indonesia,” ujar Febri.
Pihaknya berharap, bantuan tersebut dapat memperkuat upaya tanggap darurat dan memenuhi kebutuhan harian warga hingga situasi berangsur pulih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 15:32
KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Jadi Saksi Kasus Proyek Jalan Mempawah Nasional 4 Desember 2025

KPK Panggil Anak Gubernur Kalbar Jadi Saksi Kasus Proyek Jalan Mempawah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Arief Rinaldi sebagai saksi kasus dugaan korupsi peningkatan jalan proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah pada Kamis (4/12/2025).
Berdasarkan informasi yang diperoleh,
Arief Rinaldi
akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPRD Kalimantan Barat.
“Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalimantan Barat,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.
KPK juga memanggil dua saksi lainnya yaitu Ibu rumah tangga bernama Emma Suhartini dan Istiqomah Iskandar selaku karyawan swasta.
Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami penyidik dari pemeriksaan saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka terkait dugaan
korupsi
di
Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Kabupaten Mempawah. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tiga orang tersangka tersebut.
“Dari penyidikan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Dua orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Tessa mengatakan, penyidik telah melakukan penggeledahan terhadap 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen.
“Belum dijelaskan secara detail ya untuk lokasi-lokasi mana saja tetapi ada kantor dan rumah, beberapa kantor dan rumah,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 14:21
Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan Nasional 4 Desember 2025

Puan: DPR Siap Evaluasi Bencana Aceh-Sumatera, tapi Saat Ini Fokus Evakuasi dan Bantuan
Penulis
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera.
“Namun, prioritas utama saat ini adalah penanganan tanggap darurat, mengingat masih banyak warga terdampak yang membutuhkan evakuasi maupun bantuan logistik,” ucapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
Puan menyampaikan hal tersebut saat menanggapi sejumlah usulan yang meminta pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) juga berencana memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara, yang dinilai berkontribusi memperparah bencana.
“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa ada keinginan untuk mengevaluasi ini: akibatnya apa dan bagaimana perencanaannya ke depan. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025) sore.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu (3/12/2025) sore, total korban meninggal akibat banjir dan
longsor di Aceh
, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 807 jiwa.
Sebanyak 647 orang masih dinyatakan hilang, 2.600 orang terluka, dan sekitar 582.500 warga mengungsi.
Selain itu, ribuan rumah serta sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.
Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR kini memusatkan seluruh sumber daya untuk masa tanggap darurat.
“Masih banyak korban yang belum ditemukan, wilayah yang terisolasi, dan bantuan yang harus segera didistribusikan,” ujarnya.
Puan mengatakan, setelah tahap tanggap darurat selesai, fokus selanjutnya adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.
“Itu dulu yang harus kami fokuskan karena kondisi cuaca masih tidak menentu,” tuturnya.
Meski demikian, lanjut Puan, DPR tetap siap menindaklanjuti evaluasi penyebab bencana.
“DPR RI juga akan aktif menanggapi hal tersebut. Yang pasti sekarang kami fokus dulu kepada para korban dan wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tegas Puan.
Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di tiga provinsi tersebut mencapai Rp 68,67 triliun.
Angka tersebut mencakup kerusakan rumah, kehilangan pendapatan, kerusakan fasilitas publik, hingga kehilangan produksi pertanian.
Puan menambahkan bahwa DPR telah mengirim tim ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk memantau langsung kondisi di lapangan.
DPR juga menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu (30/11/2025), yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 13:00
Ketua MPR China Temui Prabowo di Istana Jakarta, Disambut Tarian Pa'gelo Nasional 4 Desember 2025

Ketua MPR China Temui Prabowo di Istana Jakarta, Disambut Tarian Pagelo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua MPR China Wang Huning menemui Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025) siang.
Pantauan Kompas.com di lokasi, Wang mendatangi Istana dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam.
Terlihat sejumlah pasukan Paspampres,
tarian Pa’gelo
dari Toraja, serta marching band menyambut kedatangan Wang.
Ketika Wang keluar dari mobil, dia langsung disambut oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Prasetyo dan Wang lalu berjalan berdampingan menuju selasar Istana.
Di sana, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap dan peci hitam telah menanti untuk menyambut Wang.
Prabowo dan Wang langsung berjalan masuk Ruang Kredensial untuk berfoto bersama dan mengisi buku tamu.
Keduanya belum memberikan pernyataan apapun.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Wakil Dubes RI untuk China, Irene.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 12:01