PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung “Pak Ogah” Juga Bikin Macet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pembatasan strobo perlu dilakukan demi ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
“Kami setuju untuk membatasi strobo, membatasi penggunaannya yang mungkin bisa mencelakakan yang lain. Jadi bagus segera jalankan saja,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Tak cuma pembatasan strobo, kegiatan lalu lintas yang bertujuan demi ketertiban perlu terus ditingkatkan.
Jazilul bahkan menyorot keberadaan “Pak Ogah” di pinggir jalan yang kerap bikin macet.
“Termasuk juga saya pikir Pak Ogah, yang di pinggir jalan yang sering kali membuat macet juga,” ucapnya.
Sebab, menurut Jazilul, orang yang menggunakan strobo itu karena ingin menghindari kemacetan.
“Kenapa orang menggunakan strobo itu kan karena salah satunya untuk menghindari kemacetan itu. Kalau nggak macet di Jakarta enggak ada orang pakai strobo,” kata Jazilul.
Jazilul pun meminta agar pengaturan lalu lintas diaktifkan agar kemacetan berkurang.
“Jadi kenapa timbul kemacetan? Nah salah satunya pengatur lalu lintas diaktifkan, di polisi maupun masyarakat yang lainnya sehingga lancar,” ucapnya.
Diketahui, belakangan jagat media sosial diramaikan dengan protes warga terhadap penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol.
Aksesori kendaraan itu dinilai tidak sesuai aturan dan mengganggu kenyamanan berkendara.
Bentuk protes bermunculan dalam berbagai cara, mulai dari poster digital hingga stiker sindiran yang ditempel di kendaraan pribadi.
Salah satu stiker yang viral berbunyi, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”
Ungkapan “Tot Tot Wuk Wuk” merujuk pada tiruan bunyi sirene dan strobo yang kerap meraung di jalan raya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/09/22/68d1310bef0fd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung "Pak Ogah" Juga Bikin Macet Nasional 22 September 2025
-
/data/photo/2025/09/22/68d119632b464.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang Nasional 22 September 2025
Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah akan meluncurkan program magang
fresh graduate
untuk 20.000 orang yang akan dimulai sebagai proyek percontohan (pilot project) pada akhir tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan, program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.
“Ini 20.000 orang magang dan persiapan kerja di akhir tahun 2025 ini akan dijadikan model percontohan,” kata Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Cak Imin berharap program ini dapat diperluas jika mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya.
“Harapannya 2026 semoga ada anggaran yang lebih besar lagi untuk memperbanyak lagi proses peningkatan kapasitas dan proses pemagangan,” tuturnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program magang fresh graduate tersebut.
“Anggarannya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah siap untuk buka blokirnya,” ujar Yassierli.
Yassierli menuturkan, mekanisme program ini akan diawali dengan pendaftaran calon peserta magang dan perusahaan yang menjadi tempat permagangan.
Pendaftaran akan dilakukan lewat platform khusus yang akan disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan instansi/perusahaan terkait.
“Daftarnya nanti kita sedang siapkan platformnya. Jadi, daftarnya ke platform itu, kita harus siapkan dalam minggu ini,” ungkap Menaker.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/21/68cf4a7179d83.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York Nasional 22 September 2025
Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana bertemu dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepulangnya dari lawatan luar negeri.
Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian Kepala Negara sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir.
“Ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York (kunjungan luar negeri), Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan menuturkan, Presiden Prabowo ingin berbicara dan memberikan arahan kepada seluruh mitra agar mengimplementasikan program MBG dengan baik, memanfaatkan dana yang ada, dan meminimalkan kejadian tak diinginkan termasuk keracunan.
“Tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Dadan.
Dadan lantas mencontohkan perhatian Prabowo terhadap menu telur dalam MBG.
Kepala Negara ingin telur dalam menu tidak boleh kurang dari satu butir per orang.
Artinya, kata Dadan, SPPG hanya menyediakan dua menu telur, seperti telur mata sapi dan telur bulat.
“Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak. Jadi beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar, karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa cuma lima telur, untuk sepuluh orang bisa lima telur. Kalau diceplok dengan dibulat itu sudah pasti kelihatan telurnya,” jelas Dadan.
Terkait rencana pertemuan itu, Dadan mengaku sudah mendapatkan informasi. “Itu perhatian-perhatian sampai seperti itu yang diberikan Pak Presiden. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York, beliau ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” tandas Dadan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah berada di AS untuk menghadiri dan berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
Selepas dari New York, Presiden akan melakukan lawatan ke Kanada dan Belanda.
Selama berada di Ottawa, Kanada, ia akan menyaksikan penandatanganan CEPA antara Indonesia dan Kanada.
“Kemudian dari Ottawa, beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke Tanah Air,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu.
Seturut rencana, Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat-Sabtu, 26-27 September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/22/68d0df0a980c0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025
Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra yang dilaporkan hilang oleh warganya sendiri.
Benni mengatakan, saat ini Kemendagri akan menunggu kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut.
“Apakah nanti akan dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana tindak lanjutnya, kita tunggu langkah-langkah yang diambil oleh Inspektur Jenderal,” ucap Benni saat ditemui di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).
Benni mengatakan, informasi yang didapat oleh Kemendagri, sejauh ini Bupati Buton masih berada di tempat untuk berkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Buton.
“Salah satunya di Jakarta, jadi beliau masih ada,” ucapnya.
Namun demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Buton yang berkaitan dengan laporan orang hilang tersebut.
Terpisah, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, menyatakan kesiapannya untuk menghadap Kemendagri menyusul laporan dirinya hilang yang dilayangkan oleh warganya sendiri.
Saat ditemui di Buton, Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025), Alvin mengaku akan bertanggung jawab dan menjelaskan seluruh kegiatannya selama berada di Jakarta.
“Saya siap (bila dipanggil Kemendagri) saya sangat siap, tak apa-apa memang seperti itu harus ada pertanggungjawaban,” kata Alvin.
Ia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat undangan untuk diperiksa dari Kemendagri.
Alvin menegaskan, semua kegiatannya selama di Jakarta ia posting di media sosialnya sehingga sangat mudah untuk dipantau.
“Sebenarnya sangat mudah memonitor gerakan saya, kan sosmed saya aktif (selama) di Jakarta, apa yang kita lakukan nanti kita akan tunjukannya nanti di teman-teman di Kemendagri, “ucap Alvin.
Sebelumnya diberitakan, puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton, Kamis (18/9/2025).
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut disebabkan karena beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.
Selain membuat laporan orang hilang, warga dan pelajar juga membuat pamflet orang hilang dengan gambar bupati dan ditempelkan di tempat umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/16/68776000db64f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Bantah Ada Intervensi Istana soal Belum Ada Tersangka Kasus Kuota Haji Nasional 22 September 2025
KPK Bantah Ada Intervensi Istana soal Belum Ada Tersangka Kasus Kuota Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada intervensi istana di balik belum ditetapkannya tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait beredarnya isu intervensi istana terkait belum ditetapkannya tersangka dalam kasus kuota haji.
“Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Budi mengatakan, hingga saat ini, KPK masih terus melakukan proses penyidikan dengan memanggil sejumlah saksi.
“Jadi KPK juga masih terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata dia.
Budi menambahkan, KPK telah memanggil pihak-pihak terkait, baik dari Kementerian Agama, biro perjalanan, dan pihak lainnya yang mengetahui konstruksi perkara.
“KPK juga mendalami bagaimana peran ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan pihak-pihak baik di asosiasi, di biro perjalanan, atau pihak-pihak lainnya yang didalami terkait dengan peran dan pengetahuannya dalam proses diskresi itu,” ujar dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bakal menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dalam waktu dekat.
“Kapan ini ditetapkan tersangkannya? Dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Namun, Asep tak mengungkapkan rincian waktu penetapan dan pengumuman tersangka tersebut.
Ia mengatakan, KPK akan segera mengumumkan jika sudah ada penetapan tersangka.
“Calonnya (tersangka) ada, pasti di konferensi pers dalam waktu dekat,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/17/68ca76b2bae79.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi Nasional 22 September 2025
Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Liendha Andajani, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim) pada Senin (22/9/2025).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
KPK juga turut memanggil beberapa saksi, di antaranya Gusti Putu Artana selaku Ketua Pokja; Harry Ilmar selaku Pengelola Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur; Dany Adirekson selaku Kasubag TU Kolaka Timur/Anggota Kelompok Kerja di Kabupaten Kolaka Timur; Haeruddin selaku PNS; dan Nia Nursania selaku Staf Direktorat Jenderal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan para saksi tersebut.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah Bupati Abdul Azis.
“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
1. Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Kolaka Timur atau Kotim
2. Andi Lukman Hakim (ALH) selaku Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pembangunan RSUD
3. Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim
4. Deddy Karnady (DK) selaku pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP)
5. Arif Rahman (AR) selaku pihak swasta Kerja Sama Operasi (KSO) PT PCP.
Berdasarkan keterangan Asep Guntur Rahayu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dari pihak swasta diduga memberi suap.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
Adapun Abdul Azis dan Andi Lukman Hakim adalah pihak penerima suap.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/09/18/68cbe33baa31f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/22/68d1257e029da.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2018/01/30/1642595850.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/22/68d0ec54e920e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)