Category: Kompas.com Nasional

  • PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung "Pak Ogah" Juga Bikin Macet
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung "Pak Ogah" Juga Bikin Macet Nasional 22 September 2025

    PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung “Pak Ogah” Juga Bikin Macet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pembatasan strobo perlu dilakukan demi ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
    “Kami setuju untuk membatasi strobo, membatasi penggunaannya yang mungkin bisa mencelakakan yang lain. Jadi bagus segera jalankan saja,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Tak cuma pembatasan strobo, kegiatan lalu lintas yang bertujuan demi ketertiban perlu terus ditingkatkan.
    Jazilul bahkan menyorot keberadaan “Pak Ogah” di pinggir jalan yang kerap bikin macet.
    “Termasuk juga saya pikir Pak Ogah, yang di pinggir jalan yang sering kali membuat macet juga,” ucapnya.
    Sebab, menurut Jazilul, orang yang menggunakan strobo itu karena ingin menghindari kemacetan.
    “Kenapa orang menggunakan strobo itu kan karena salah satunya untuk menghindari kemacetan itu. Kalau nggak macet di Jakarta enggak ada orang pakai strobo,” kata Jazilul.
    Jazilul pun meminta agar pengaturan lalu lintas diaktifkan agar kemacetan berkurang.
    “Jadi kenapa timbul kemacetan? Nah salah satunya pengatur lalu lintas diaktifkan, di polisi maupun masyarakat yang lainnya sehingga lancar,” ucapnya.
    Diketahui, belakangan jagat media sosial diramaikan dengan protes warga terhadap penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol.
    Aksesori kendaraan itu dinilai tidak sesuai aturan dan mengganggu kenyamanan berkendara.
    Bentuk protes bermunculan dalam berbagai cara, mulai dari poster digital hingga stiker sindiran yang ditempel di kendaraan pribadi.
    Salah satu stiker yang viral berbunyi, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”
    Ungkapan “Tot Tot Wuk Wuk” merujuk pada tiruan bunyi sirene dan strobo yang kerap meraung di jalan raya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG Nasional 22 September 2025

    Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, langkah itu harus diambil oleh Prabowo menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
    “Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” ujar Ubaid Matraji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).
    Ubaid menuturkan, data pemantauan JPPI menunjukkan jumlah korban keracunan akibat MBG terus meningkat tajam. Secara keseluruhan, laporan keracunan telah muncul di 18 provinsi.
    Per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus, lalu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
    Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
    “Kalau hanya di satu daerah, mungkin teknis. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, ini masalah sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG,” kata Ubaid.
    Dalam rapat tersebut, Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dengan melakukan moratorium program.
    Dia menekankan, kasus keracunan yang terus terjadi telah mengikis kepercayaan publik terhadap MBG.
    “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
    Dia menambahkan, perbaikan program jangka panjang harus dilakukan dengan desain yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pembatasan penggunaan pangan ultra-proses, serta penyediaan kanal pelaporan yang jelas bagi masyarakat.
    Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan keracunan massal akibat menu MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat, jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Kejadian serupa juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (17/9/2025) dan mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang Nasional 22 September 2025

    Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan meluncurkan program magang
    fresh graduate
    untuk 20.000 orang yang akan dimulai sebagai proyek percontohan (pilot project) pada akhir tahun 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan, program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.
    “Ini 20.000 orang magang dan persiapan kerja di akhir tahun 2025 ini akan dijadikan model percontohan,” kata Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Cak Imin berharap program ini dapat diperluas jika mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya.
    “Harapannya 2026 semoga ada anggaran yang lebih besar lagi untuk memperbanyak lagi proses peningkatan kapasitas dan proses pemagangan,” tuturnya.
    Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program magang fresh graduate tersebut.
    “Anggarannya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah siap untuk buka blokirnya,” ujar Yassierli.
    Yassierli menuturkan, mekanisme program ini akan diawali dengan pendaftaran calon peserta magang dan perusahaan yang menjadi tempat permagangan.
    Pendaftaran akan dilakukan lewat platform khusus yang akan disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan instansi/perusahaan terkait.
    “Daftarnya nanti kita sedang siapkan platformnya. Jadi, daftarnya ke platform itu, kita harus siapkan dalam minggu ini,” ungkap Menaker.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York Nasional 22 September 2025

    Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana bertemu dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepulangnya dari lawatan luar negeri.
    Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian Kepala Negara sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir.
    “Ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York (kunjungan luar negeri), Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Dadan menuturkan, Presiden Prabowo ingin berbicara dan memberikan arahan kepada seluruh mitra agar mengimplementasikan program MBG dengan baik, memanfaatkan dana yang ada, dan meminimalkan kejadian tak diinginkan termasuk keracunan.
    “Tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Dadan.
    Dadan lantas mencontohkan perhatian Prabowo terhadap menu telur dalam MBG.
    Kepala Negara ingin telur dalam menu tidak boleh kurang dari satu butir per orang.
    Artinya, kata Dadan, SPPG hanya menyediakan dua menu telur, seperti telur mata sapi dan telur bulat.
    “Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak. Jadi beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar, karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa cuma lima telur, untuk sepuluh orang bisa lima telur. Kalau diceplok dengan dibulat itu sudah pasti kelihatan telurnya,” jelas Dadan.
    Terkait rencana pertemuan itu, Dadan mengaku sudah mendapatkan informasi. “Itu perhatian-perhatian sampai seperti itu yang diberikan Pak Presiden. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York, beliau ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” tandas Dadan.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah berada di AS untuk menghadiri dan berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
    Selepas dari New York, Presiden akan melakukan lawatan ke Kanada dan Belanda.
    Selama berada di Ottawa, Kanada, ia akan menyaksikan penandatanganan CEPA antara Indonesia dan Kanada.
    “Kemudian dari Ottawa, beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke Tanah Air,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu.
    Seturut rencana, Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat-Sabtu, 26-27 September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.

    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025

    Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra yang dilaporkan hilang oleh warganya sendiri.
    Benni mengatakan, saat ini Kemendagri akan menunggu kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut.
    “Apakah nanti akan dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana tindak lanjutnya, kita tunggu langkah-langkah yang diambil oleh Inspektur Jenderal,” ucap Benni saat ditemui di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).
    Benni mengatakan, informasi yang didapat oleh Kemendagri, sejauh ini Bupati Buton masih berada di tempat untuk berkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Buton.
    “Salah satunya di Jakarta, jadi beliau masih ada,” ucapnya.
    Namun demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Buton yang berkaitan dengan laporan orang hilang tersebut.
    Terpisah, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, menyatakan kesiapannya untuk menghadap Kemendagri menyusul laporan dirinya hilang yang dilayangkan oleh warganya sendiri.
    Saat ditemui di Buton, Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025), Alvin mengaku akan bertanggung jawab dan menjelaskan seluruh kegiatannya selama berada di Jakarta.
    “Saya siap (bila dipanggil Kemendagri) saya sangat siap, tak apa-apa memang seperti itu harus ada pertanggungjawaban,” kata Alvin.
    Ia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat undangan untuk diperiksa dari Kemendagri.
    Alvin menegaskan, semua kegiatannya selama di Jakarta ia posting di media sosialnya sehingga sangat mudah untuk dipantau.
    “Sebenarnya sangat mudah memonitor gerakan saya, kan sosmed saya aktif (selama) di Jakarta, apa yang kita lakukan nanti kita akan tunjukannya nanti di teman-teman di Kemendagri, “ucap Alvin.
    Sebelumnya diberitakan, puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton, Kamis (18/9/2025).
    Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut disebabkan karena beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.
    Selain membuat laporan orang hilang, warga dan pelajar juga membuat pamflet orang hilang dengan gambar bupati dan ditempelkan di tempat umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Profil Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri Nasional 22 September 2025

    Profil Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, yang berisikan 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota.
    Tim Transformasi Reformasi Polri ini akan dipimpin oleh Kepala Lembaga Diklat (Kalemdiklat) Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
    Sedangkan Kapolri Sigit berperan sebagai Pelindung. Lalu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo akan menjadi Penasihat.
    Tim Transformasi Reformasi Polri itu dibentuk lewat Surat Perintah (Sprin) Nomor: Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 yang ditandatangani pada 17 September 2025.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Sigit memerintahkan jajarannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam mereformasi Polri.
    “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan kepada staf dan jajarannya sebagai langkah responsibilitas dan akuntabilitas,” kata Truno saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/9/2025).
    Lantas, siapakah Komjen Chryshnanda Dwilaksana? Berikut profilnya:
    Komjen Chryshnanda Dwilaksana merupakan perwira kepolisian yang lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 1 Desember 1967. Ia merupakan lulusan Akpol pada 1989.
    Berbagai pendidikan kepolisian pernah Komjen Chryshnanda Dwilaksana, seperti PTIK (1998), Sespim (2006), Sespimti (2014), dan Lemhannas (2019).
    Sementara itu, pendidikan pengembangan dan pelatihan yang pernah ditempuhnya antara lain Latihan Orientasi Kemampuan Brigade Mobil (1990), Dikbanspes PA Gakkum Lantas (1992), Kursus Intensif Bahasa Inggris (1993), dan Pendidikan Perwira Pertama Dasar Brimob (1996).
    Namanya pernah menjabat sejumlah posisi elite di kepolisian. Mulai dari Dirkamsel Korlantas Polri pada 3 Februari 2017 hingga 23 Desember 2022.
    Setelah itu, Chryshnanda Dwilaksana ia menjabat sebagai Kasespim Lemdiklat Polri pada 23 Desember 2022 sampai 11 November 2024.
    Adapun saat ini, Komjen Chryshnanda Dwilaksana menduduki posisi Kepala Lembaga Diklat (Kalemdiklat) Polri sejak 11 November 2024.
    Komjen Chryshnanda Dwilaksana juga meraih gelar profesor usai dikukuhkan sebagai Guru Besar PTIK STIK Lemdiklat Polri pada 2021.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Minta Korlantas Persempit Celah Polantas Berbuat Nakal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Kapolri Minta Korlantas Persempit Celah Polantas Berbuat Nakal Nasional 22 September 2025

    Kapolri Minta Korlantas Persempit Celah Polantas Berbuat Nakal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mempersempit celah ruang birokrasi yang bisa digunakan anggotanya untuk menyalahgunakan kewenangan.
    “Memperkecil ada di ruang-ruang birokrasi yang tentunya potensi terjadi penyalahgunaan itu tentunya akan kita lakukan kajian,” kata Sigit usai menghadiri Hari Jadi Korlantas Polri yang ke-80 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Menurut Sigit, upaya mempersempit penyalahgunaan kewenangan itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memberikan pelayanan.
    Sigit juga berharap anggota Korlantas bisa lebih humanis dan dekat saat berinteraksi dengan masyarakat.
    “Karena kita tahu pada saat berinteraksi dengan masyarakat di jalan, baik pagi, siang, maupun malam, kita menghadapi situasi masyarakat yang mungkin sedang capek atau sedang buruk, sehingga tentunya pelayanannya pun juga harus lebih humanis,” ujar jenderal itu.
    Sigit berharap, Korlantas Polri melakukan dialog dan komunikasi yang baik dengan masyarakat karena pengguna jalan adalah masyarakat yang haknya harus dipenuhi.
    Ia berharap, Korlantas menghindari teguran berbentuk sanksi dan menggunakan cara lain yang bisa membangunkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
    “Untuk sama-sama menjaga keselamatan dan keamanan berlalu lintas di jalan, saya kira itu,” tutur Sigit.
    Sementara itu, Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengatakan, pihaknya berkomitmen memperbaiki kekurangan dalam memberikan pelayanan.
    Ia juga berkomitmen mendengar masukan dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman.
    Lebih lanjut, ia menyebut pada momentum Hari Jadi Korlantas, pihaknya merayakan Safety Week atau Hari Keselamatan Nasional.
    “Kami mengharapkan partisipasi masyarakat, kemasukan masyarakat untuk memperbaiki lantas ke depan lebih modern, ulang lalu lintas ke depan lebih empatik, lebih humanis, dan tentunya lebih dekat dengan masyarakat,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Bantah Ada Intervensi Istana soal Belum Ada Tersangka Kasus Kuota Haji
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    KPK Bantah Ada Intervensi Istana soal Belum Ada Tersangka Kasus Kuota Haji Nasional 22 September 2025

    KPK Bantah Ada Intervensi Istana soal Belum Ada Tersangka Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada intervensi istana di balik belum ditetapkannya tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait beredarnya isu intervensi istana terkait belum ditetapkannya tersangka dalam kasus kuota haji.
    “Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Budi mengatakan, hingga saat ini, KPK masih terus melakukan proses penyidikan dengan memanggil sejumlah saksi.
    “Jadi KPK juga masih terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi ataupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata dia.
    Budi menambahkan, KPK telah memanggil pihak-pihak terkait, baik dari Kementerian Agama, biro perjalanan, dan pihak lainnya yang mengetahui konstruksi perkara.
    “KPK juga mendalami bagaimana peran ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan pihak-pihak baik di asosiasi, di biro perjalanan, atau pihak-pihak lainnya yang didalami terkait dengan peran dan pengetahuannya dalam proses diskresi itu,” ujar dia.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bakal menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dalam waktu dekat.
    “Kapan ini ditetapkan tersangkannya? Dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Namun, Asep tak mengungkapkan rincian waktu penetapan dan pengumuman tersangka tersebut.
    Ia mengatakan, KPK akan segera mengumumkan jika sudah ada penetapan tersangka.
    “Calonnya (tersangka) ada, pasti di konferensi pers dalam waktu dekat,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi Nasional 22 September 2025

    Kasus Eks Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Kepala Biro di Kemenkes Jadi Saksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Liendha Andajani, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim) pada Senin (22/9/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
    KPK juga turut memanggil beberapa saksi, di antaranya Gusti Putu Artana selaku Ketua Pokja; Harry Ilmar selaku Pengelola Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Kolaka Timur; Dany Adirekson selaku Kasubag TU Kolaka Timur/Anggota Kelompok Kerja di Kabupaten Kolaka Timur; Haeruddin selaku PNS; dan Nia Nursania selaku Staf Direktorat Jenderal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
    Meski demikian, Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan para saksi tersebut.
    Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah Bupati Abdul Azis.
    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    1. Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Kolaka Timur atau Kotim
    2. Andi Lukman Hakim (ALH) selaku Person In Charge (PIC) atau penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pembangunan RSUD
    3. Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim
    4. Deddy Karnady (DK) selaku pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP)
    5. Arif Rahman (AR) selaku pihak swasta Kerja Sama Operasi (KSO) PT PCP.
    Berdasarkan keterangan Asep Guntur Rahayu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dari pihak swasta diduga memberi suap.
    “Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
    Adapun Abdul Azis dan Andi Lukman Hakim adalah pihak penerima suap.
    “Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Asep.
    Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.