Category: Kompas.com Nasional

Tepuk Tangan Bergema di Sidang PBB Saat Prabowo Ajak Semua Negara Tidak Diam atas Palestina Nasional 23 September 2025

Tepuk Tangan Bergema di Sidang PBB Saat Prabowo Ajak Semua Negara Tidak Diam atas Palestina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mendapat tepuk tangan saat mengajak delegasi negara yang hadir dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak diam dengan situasi yang ada di Palestina.
“Hari ini, kita tidak boleh diam sementara rakyat Palestina ditolak, keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini,” kata Prabowo saat berpidato di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Para petinggi dan delegasi negara yang hadir bertepuk tangan mendengar ucapan Prabowo.
Prabowo pun menekankan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara (two-state solution) di Palestina.
Dia menegaskan, Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
“Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” ucap Prabowo yang kembali disambut tepuk tangan.
“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, kita harus menghormati, dan kita harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai perdamaian sejati,” ucapnya lagi.
Diketahui, Prabowo menjadi Presiden ketiga yang diberi kesempatan berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB tersebut. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada 23 September 2025, dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock. Tema dari sesi general debate yang bakal diisi dengan pidato dari 16 Kepala Negara itu adalah
“Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 23:56
Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara Hotman Paris mengaku pernah memberikan usulan terkait
tax amnesty
atau pengampunan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hotman mengatakan, perbincangan ini terjadi pada Desember 2024 di Istana Bogor.
“Saya mengatakan kepada Pak Prabowo,
tax amnesty
adalah cara paling tepat menghasilkan uang untuk uang-uang yang tersembunyi,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Hotman menjelaskan yang dimaksud dengan uang yang tersembunyi adalah harta-harta yang selama ini tidak bisa didapatkan oleh petugas pajak.
Jika uang ini tidak dapat ditemukan oleh petugas pajak, uang tersebut tentu tidak masuk dalam kas negara.
Ia mengeklaim, pemberlakuan
tax amnesty
akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara.
“Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak. Tapi, dengan
tax amnesty
bisa dapat minimum 7-8 persen,” lanjutnya.
Hotman menambahkan,
tax amnesty
sudah memberikan hasil yang nyata, misalnya saat diberlakukan pada tahun 2016 dan tahun 2022.
Diketahui, pada periode
tax amnesty
jilid II, Kemenkeu mendapatkan tambahan perolehan pajak hingga Rp 61 triliun.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak
(tax amnesty
) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani.
Ia menilai, lewat kebijakan
tax amnesty
, insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak.
Terlebih, jika kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun.
“Saya enggak tahu saya bisa nolak apa enggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada
tax amnesty,
itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebutkan bahwa para pengemplang pajak itu justru hanya akan memanfaatkan
tax amnesty,
bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat.
Mereka bakal berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu lantaran pemerintah bakal memberikan tax amnesty setiap dua tahun sekali.
“Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada
tax amnesty
lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” beber dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 21:20
Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR Nasional 23 September 2025

Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut paket bantuan sosial (Bansos) beras 10 kilogram dari pemerintah yang kini ditambah 2 liter MinyaKita merupakan usulan pimpinan DPR RI.
Said mengatakan, paket bansos sebelumnya terdiri dari 10 kilogram beras dan 1 liter minyak setiap bulan.
Komponen paket itu kemudian ditambah setelah pimpinan DPR RI mengusulkan kepada pemerintah.
“Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter),” kata Said dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (23/9/2025).
Menurut Said, usulan pimpinan DPR RI itu ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).
Dalam Rapat Paripurna hari ini, Purbaya kemudian menyatakan pemerintah menyanggupi usulan agar komponen minyak dalam bansos ditambah menjadi 2 liter sebagai bentuk stimulus ekonomi dari pemerintah.
Kesanggupan itu Purbaya sampaikan saat memaparkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dalam Rapat Paripurna.
Menurut Said, program bansos tersebut akan dikucurkan pada Oktober hingga November 2025.
DPR RI memandang penambahan kuota MinyaKita penting untuk menopang daya beli masyarakat, terutama yang miskin dan rentan.
Para anggota dewan di Banggar menilai stimulus Rp 16,23 persen dari pemerintah masih bisa dioptimalkan sehingga masyarakat akan mendapat manfaat lebih.
Lebih lanjut, Said menyebut APBN bukan hanya persoalan fiskal, melainkan salah satu instrumen negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” tutur Said.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 20:17
Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara Hotman Paris mengaku sudah belanja banyak usai disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait bunga deposito yang turun.
Hal ini disampaikan Hotman menanggapi pernyataan Purbaya yang menyebut dirinya protes terhadap penurunan bunga deposito.
“Emang gue sudah belanja banyak,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Hotman menegaskan, dirinya selalu mendukung program pemerintah.
Namun, ia mengingatkan, dalam satu program, selalu ada sisi baik dan sisi buruk.
“Begini lho, begini lho. Kita mendukung, ya kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya,” lanjutnya.
Hotman menilai, dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
“Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, orang akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti enggak? Kalau bunga di Bank Pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di Bank Swasta atau ke Singapura,” jelasnya.
Hotman mengatakan, dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah Rp 200 triliun ini dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat.
Misalnya, dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya.
“Harusnya Rp 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya, yang mempekerjakan banyak karyawan,” kata Hotman.
Ia menilai, dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
Terlebih, angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di perbankan mulai menunjukkan hasil.
Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah.
“Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di lima bank milik negara untuk membanjiri likuiditas.
Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga (cost of fund) agar perbankan lebih longgar. “Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Emang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 20:10
Gus Ipul Klaim 330.000 Keluarga Penerima Bansos Naik Kelas Setiap Tahun Nasional 23 September 2025

Gus Ipul Klaim 330.000 Keluarga Penerima Bansos Naik Kelas Setiap Tahun
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengklaim, sekitar 330.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di seluruh Tanah Air naik kelas setiap tahun menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.
“Ada sekitar 33.000 pendamping bagi KPM se-tanah air. Kalau satu pendamping mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun ada 330.000 keluarga yang naik kelas,” kata Mensos Saifullah melansir Antara, Selasa (23/9/2025).
Dari penerima bansos, Gus Ipul menyebut, KPM akan menjadi keluarga berdaya seperti pesan Presiden Prabowo.
“Tujuan utama bansos adalah mendorong graduasi KPM menuju kemandirian, jelas ya,” ujar Mensos.
Setelah lulus dari bansos, kata dia, KPM akan mendapat akses program pemberdayaan berupa bantuan modal, akses pasar, dan dukungan dari kementerian maupun lembaga lain.
Gus Ipul menuturkan bahwa saat ini Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional sedang menyiapkan mekanisme digitalisasi penyaluran bansos, yang mana uji coba telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur.
Ke depan, ia berharap penyaluran bansos bisa sepenuhnya menggunakan sistem digital di berbagai daerah, menggunakan mesin yang sudah dirancang dengan baik akan memilah penerima sehingga lebih transparan dan akuntabel.
“Apa yang sudah dirancang Presiden Prabowo di Kementerian Sosial, harus ditindaklanjuti di daerah demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mensos Saifullah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 19:41
Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump Nasional 23 September 2025

Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menjadi kepala negara urutan ketiga yang akan menyampaikan pidato dalam sesi pagi Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
Prabowo akan berpidato setelah Presiden AS Donald Trump yang ditempatkan pada urutan kedua Sidang Umum PBB.
Dikutip dari laman resmi PBB, Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Setelah itu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock akan menyampaikan pidato pembukaannya.
Setelah keduanya, kepala negara dari 12 negara akan menyampaikan pidatonya pada sesi pagi Sidang Umum PBB. Berikut daftarnya yang dikutip dari laman resmi PBB:
Sebelum Sidang Umum PBB, Prabowo menyampaikan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Dukungan tersebut disampaikan saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.
“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Selasa (23/9/2025).
Prabowo menyatakan, sikap tersebut konsisten dengan perjalanan Indonesia yang terus menawarkan solusi dua negara atau two state solution untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
“Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” ujar Prabowo.
“Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” sambungnya.
Prabowo berbicara usai Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 18:28
Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Tegaskan Pejabat Bisa Diproses Hukum Nasional 23 September 2025

Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Tegaskan Pejabat Bisa Diproses Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta agar revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negra (BUMN) mengatur bahwa pejabat BUMN dapat diproses secara ukum.
Hal ini disampaikan Mufti ketika menyinggung banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN dalam rapat pembahasan RUU BUMN bersama pemerintah.
“Di RUU ini kami minta dipastikan pasal itu dimasukkan kembali agar RUU BUMN yang melakukan bancakan-bancakan terhadap uang negara ini dapat diproses secara hukum, bisa dilakukan penegakan oleh BPK dan KPK ke depan,” ujar Mufti dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, masyarakat resah dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan para pejabat BUMN.
“Yang menjadi keresahan di masyarakat yang pertama adalah soal, kita lihat hari ini banyak terjadi korupsi secara massif di BUMN, misalnya saja Pertamina, Timah, dan banyak lagi,” kata Mufti.
Menurut dia, pengaturan itu harus ditegaskan dalam revisi UU BUMN karena UU BUMN sempat menimbulkan perdebatan soal BUMN yang tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, UU BUMN yang disahkan pada awal 2025 itu menyebut pejabat BUMN bukan menjadi bagian penyelenggara negara.
“Di RUU kemarin sempat menjadi perdebatan di masyarakat soal bagaimana BUMN bukan menjadi bagian penyelenggara negara sehingga mereka tidak bisa dilakukan audit oleh BPK dan KPK,” ucap Mufti.
Oleh karena, Mufti berharap revisi UU BUMN yang sedang dibahas saat mengatur agar pejabat yang terdeteksi melakukan tindak pidana korupsi dapat diproses KPK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 17:26
Revisi UU BUMN Bakal Dikebut, Target Selesai dalam Sepekan Nasional 23 September 2025

Revisi UU BUMN Bakal Dikebut, Target Selesai dalam Sepekan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, pembahasan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dikebut agar dapat selesai dalam satu pekan sebelum DPR memasuki masa reses.
“Ya kami berharap lebih cepat kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kami selesaikan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Prasetyo menuturkan, revisi UU BUMN akan mengatur nomenklatur kementerian yang berubah menjadi badan karena operasional yang sebelumnya dilakukan BUMN kini dikerjakan oleh BPI Danantara.
“Fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan,” ucap dia.
Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, pemerintah dan DPR akan mencari formulasi yang terbaik dari sisi manajerial untuk mengoptimalkan sekaligus mengefisiensi BUMN.
Terkait nasib para ASN yang saat ini sudah berdinas di Kementerian BUMN juga akan dipikirkan dalam waktu ke depan.
“Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi, yang disebutnya sekarang yang sudah berdinas di kementerian BUMN, itu bagian dari yang kita pikirkan nanti,” ujar Prasetyo.
Diketahui, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat RUU BUMN masuk Prolegnas Prioritas 2025 pada sidang evaluasi pekan lalu.
Keputusan politik hukum itu diketok di tengah isu Kementerian BUMN berpotensi dihapus karena pemerintah telah membentuk Danantara.
Sebelum dibahas di Baleg DPR, Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga mempertanyakan apakah Kementerian BUMN masih diperlukan dalam bentuknya saat ini karena pemerintah memiliki Danantara.
“Apakah masih diperlukan kementerian BUMN seperti yang saat ini? Atau ada rencana-rencana yang lain? Kita lihat perkembangannya,” kata Sarmuji, saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 16:29
Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
hybrid
dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
year-on-year
/yoy) pada Agustus 2025.
Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
“Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
“Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
“Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 15:29
Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini Nasional 23 September 2025

Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan atau dibekukan sementara usai maraknya kasus gangguan pencernaan yang menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai tempat.
Ia menilai, masalah keracunan itu sebenarnya bisa dideteksi lebih dini dan dievaluasi, alih-alih menyetop program yang belum genap setahun itu.
Dia tidak memungkiri, banyaknya kasus keracunan perlu menjadi perhatian bersama.
“Kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresiden yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuh Said.
Ia menyebut, evaluasi ditekankan pada sejumlah aspek. Termasuk, potensi keracunan lantaran rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum hingga sampai ke sekolah yang terlalu panjang.
Solusinya kata Said, bisa saja dengan membagi jangkauan SPPG ke berbagai sekolah.
“Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih
fresh from the oven
,” ucap Said.
Evaluasi lainnya mencakup jeda waktu masak dengan penyajian makanan.
Jeda waktunya bisa diperpendek, dari sebelumnya memasak jam 02.00 dini hari untuk disajikan pukul 12.00 WIB.
“Jadi perlu pola baru. Atau skema-nya diubah, setiap sekolah ada satu SPPG, sehingga itu akan lebih menarik, dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” jelas Said.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.
“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.
Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 14:45