Category: Kompas.com Nasional

Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR Nasional 31 Agustus 2025

Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
“Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaiminm, Minggu.
Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
“Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
Muhaimin menyebut, evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
“Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujar dia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
“Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
“Ya enggak tahu saya,” ucap dia, singkat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 13:23
Situasi Kwitang: Halte Senen Sentral Mulai Dibersihkan, Gedung Perkantoran Terbengkalai Usai Dibakar Nasional 31 Agustus 2025

Situasi Kwitang: Halte Senen Sentral Mulai Dibersihkan, Gedung Perkantoran Terbengkalai Usai Dibakar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Petugas kebersihan bersama prajurit TNI membersihkan jalan di kawasan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/8/2025).
Pantauan Kompas.com, sejumlah petugas kebersihan berseragam oranye mulai menyapu jalan dan dibantu oleh truk pemadam kebakaran untuk menyirami air di beberapa titik.
Halte Senayan Sentral yang berada tak jauh dari Mako Brimob juga mulai dibersihkan oleh sejumlah petugas yang dibantu prajurit TNI.
Sisa kebakaran dan coretan masih dibersihkan.
Sementara itu, lalu lintas di sekitar halte berjalan lancar yang diatur oleh prajurit TNI karena lampu lalu lintas masih belum berfungsi.
Di sisi kanan, Halte Senen Toyota Rangga juga masih dibersihkan usai dibakar.
Tiang-tiang halte tersebut masih dibersihkan oleh petugas kebersihan dan petugas pemadam kebakaran.
Lebih dekat dari Mako Brimob, salah satu gedung perkantoran yang dibakar masih terbengkalai.
Namun, petugas kebersihan sudah membersihkan area jalan di depan gedung.
Sementara itu, warung makan tak jauh dari kantor tersebut dipenuhi dengan coretan dan kerusakan.
Disclaimer:

Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 12:11
Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo Nasional 31 Agustus 2025

Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo
Penulis
KOMPAS.com
– Pembentukan Kementerian Transmigrasi merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita sehingga program-program yang ada saat ini bertujuan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menutup Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Transmigrasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (30/8/2025).
“Saya menginginkan program Asta Cita Presiden itu bisa terealisasi. Salah satunya melalui program-program di Kementerian Transmigrasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan kawasan transmigrasi, pembangunan di desa dari bawah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil,” kata Wamentrans Viva Yoga.
Kementerian Transmigrasi saat ini tengah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sejumlah kawasan transmigrasi, seperti di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan kini telah berkembang menjadi sentra produksi beras.
Lewat strategi tersebut, Kementerian Transmigrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai visi besar Presiden.
“Kita ingin kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional. Mereka harus aktif dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia,” ujar Wamentrans.
Kementerian Transmigrasi juga berperan dalam mewujudkan Asta Cita yakni menjaga keutuhan dan integrasi nasional.
Wamen mengatakan perpindahan penduduk antarwilayah telah menciptakan proses akulturasi dan asimilasi budaya, termasuk pernikahan antar suku dan adat yang mempererat persatuan bangsa.
“Pernikahan antara warga dari Aceh dengan Papua, atau Jawa dengan Nusa Tenggara Barat, kini menjadi hal yang biasa. Ini memperkuat rasa kebangsaan dan menjadi bagian dari strategi kebudayaan nasional,” ungkapnya.
Selain itu Kementerian Transmigrasi berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui program Reforma Agraria.
Wamen menegaskan perpindahan penduduk bukan sekadar memindahkan orang, tetapi memberikan solusi melalui akses tanah, penataan kawasan, dan skema hidup yang berkelanjutan.
“Transmigrasi bukan untuk memindahkan masalah. Kita ingin mengubah nasib masyarakat melalui pendekatan yang sudah dirancang secara matang,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen Viva Yoga meminta dinas terkait yang menangani transmigrasi untuk berperan aktif membuat program untuk kesejahteraan transmigran.
Selain menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, Wamen meminta Pemda berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Asta Cita di Kawasan transmigrasi
“Kita menginginkan ada ide kreasi inovasi dari daerah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, misalnya dengan berupaya agar ada program investasi di kawasan transmigrasi, mengandeng korporasi, mengandeng kooperasi, kemudian bermitra dengan siapapun BUMD, BUMN di daerah masing-masing,” tutur Viva.
Wamen berharap program yang dilakukan Pemda bisa mendorong nilai tambah kawasan transmigrasi. Tujuannya agar pendapatan masyarakat bertambah karena menjadi kawasan yang berdaya saing, produktivitas meningkat hingga mampu menyerap tenaga kerja.
“Jadi kalau itu semuanya berjalan, saya rasa Kementerian Transmigrasi melalui program-programnya tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat. Kami berharap kita akan terus melakukan komunikasi, kita berkolaborasi dari pusat dan daerah secara sinergis,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 10:25
Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo Nasional 31 Agustus 2025

Penjelasan Komisi XI DPR Soal Kunker ke Australia Saat Indonesia Banyak Demo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan bahwa pihaknya bepergian ke Canberra dan Sydney ketika Indonesia sedang ramai demonstrasi terkait kenaikan tunjangan anggota dewan untuk kunjungan kerja.
Misbakhun mengatakan, kunjungan itu terkait dinas Komisi XI dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta,” kata Misbakhun, saat dihubungi awak media, Sabtu (31/8/2025).
Misbakhun menambahkan, Panja sudah harus menyelesaikan RUU itu pada 8 September 2025.
Dalam kunjungannya, Komisi XI DPR RI berangkat bersama perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.
“Adapun kota yang dikunjungi adalah Canberra dan Sydney,” kata Misbakhun.
Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam kunjungan ke Canberra, pihaknya menemui Duta Besar RI dan mahasiswa program LPDP.
Alasannya, LPDP merupakan lembaga yang mengelola dana abadi dan bagian dari Kementerian Keuangan.
“Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu-isu apa saja yang ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” ujar Misbakhun.
Selain itu, Komisi XI juga menemui Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra.
Pihaknya ingin memastikan kerja sama BPK RI dan ANAO terkait pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan berjalan baik.
Sementara di Sydney, Komisi XI mengunjungi kantor representative office Bank BNI, pada Kamis (28/8/2025).
Kantor itu dibuka kurang dari setahun yang lalu, dan pihaknya ingin mengetahui transaksi hingga pelayanan di sana.
“Ternyata di Australia, transaksi batubara saja sudah mencapai AUD (dollar Australia) 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 miliar,” kata dia.
“Belum lagi ada 5 konglomerat besar Indonesia yang mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah ukuran bisnis yang besar di mana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu,” tambah dia.
Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana Affan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 08:13
Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo… Nasional 31 Agustus 2025

Pernyataan Muhammadiyah dan PBNU Usai Bertemu Prabowo…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam lainnya menghadap Presiden RI Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
Pertemuan tersebut dilakukan seiring berjalannya aksi demonstrasi di beberapa daerah.
Usai pertemuan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertemuan Pimpinan Ormas Islam dengan Kepala Negara berjalan selama tiga jam.
“Kami selama tiga jam tadi berdialog dan kami juga memberi masukan serta pandangan,” kata Haedar, lewat YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (30/8/2025).
Haedar mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memiliki pandangan yang sama dengan ormas Islam.
Salah satunya adalah pemikiran bahwa persatuan dan keutuhan masa depan bangsa perlu dijaga.
“Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini, dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” ujar dia.
Haedar juga mengatakan pihaknya memahami soal demokrasi dan aspirasi.
Dia mengajak semua pihak untuk tidak terkontaminasi oleh tindakan yang berujung pada kekerasan.
“Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, ormas Islam yang hadir juga bersepakat mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan mengatasi keadaan.
“Dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, serta mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” kata Gus Yahya, bersama perwakilan 16 ormas Islam lainnya.
Gus Yahya mengatakan, pertemuan yang terjadi selama tiga jam itu membahas seputar permasalahan bangsa.
“Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini,” ujar Gus Yahya.
Selepas pertemuan di Hambalang, kata dia, Prabowo juga akan menggelar pertemuan lanjutan di Istana Negara.
Dia berharap dari pertemuan lanjutan itu akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad atau kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam di Indonesia.
“Dan setelah ini, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan lanjutan yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara bersama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 06:29
Situasi Memanas Bikin Prabowo Persilakan TNI-Polri Bertindak Tegas… Nasional 31 Agustus 2025

Situasi Memanas Bikin Prabowo Persilakan TNI-Polri Bertindak Tegas…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Eskalasi demonstrasi yang kian memanas dan menjalar ke sejumlah daerah akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
Dari Hambalang, Prabowo memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, memberi perintah tegas agar aparat segera mengendalikan situasi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,” kata Sigit, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Sigit, sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung dalam dua hari terakhir sudah mengarah ke tindakan anarkis, bahkan pidana.
“Mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran. Dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan cenderung mengarah ke peristiwa pidana,” ungkap dia.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, tentu ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain, harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Sigit.
Sigit berharap langkah tegas TNI-Polri bisa membuat masyarakat lebih tenang.
“Dan tentunya kita berharap, kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” kata dia.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
Imbauan tersebut ia sampaikan usai dipanggil Presiden Prabowo bersama Kapolri dan sejumlah menteri ke Hambalang.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan kita sendiri,” kata Agus.
Panglima juga mengajak masyarakat mengedepankan dialog ketimbang aksi anarkis.
“Masalah yang ada mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri,” ujar Agus.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 bermula dari kekecewaan masyarakat atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.
Namun, situasi memanas setelah terjadi insiden tewasnya pengemudi ojek
online
, Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.
Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, pada Jumat (29/8/2025).
Sehari setelahnya, aksi solidaritas menuntut pertanggungjawaban digelar di Jakarta dan sejumlah daerah.
Sejak itu, demonstrasi meluas dan berlangsung kurang kondusif.
Massa yang marah melakukan pembakaran fasilitas umum hingga penyerangan ke sejumlah titik, termasuk markas aparat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/08/2025 06:06
Prabowo Minta Maaf ke Pemerintah China Tak Bisa Hadiri Undangan Kunjungan Nasional 30 Agustus 2025

Prabowo Minta Maaf ke Pemerintah China Tak Bisa Hadiri Undangan Kunjungan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf kepada pemerintah China karena tidak bisa hadir memenuhi undangan berkunjung ke negara tirai bambu.
Awalnya, Presiden Prabowo direncanakan menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Selain itu juga menyaksikan langsung parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada 3 September.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” kata Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. dalam keterangan videonya, Sabtu (30/8/2025).
Prasetyo menjelaskan sejumlah pertimbangan Kepala Negara batal hadir memenuhi undangan China.
Pertama, Presiden RI mendapat sejumlah undangan dari beberapa pihak, termasuk undangan menghadiri sidang tahunan PBB di New York, Amerika Serikat.
“Pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York,” ungkap Prasetyo.
Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Prabowo dalam memutuskan untuk hadir memenuhi undangan Pemerintah China.
“Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujarnya.
Alasan kedua, Presiden Prabowo ingin memantau langsung dinamika yang sedang terjadi di Tanah Air.
“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” ucapnya.
Juru Bicara Presiden Prabowo ini menambahkan, Kepala Negara ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada.
“Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 23:48
Fraksi Gerindra Siap Tinjau Ulang dan Hentikan Tunjangan Anggota DPR Nasional 30 Agustus 2025

Fraksi Gerindra Siap Tinjau Ulang dan Hentikan Tunjangan Anggota DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi Partai Gerindra DPR RI bakal meninjau ulang dan bahkan menghentikan tunjangan anggota dewan yang mencederai hati masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
“Dalam hal ini Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat,” ujar Budi.
“Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” sambung dia.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono juga meminta maaf apabila selama ini kinerja para anggota DPR RI dari fraksinya dinilai belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” tuturnya.
Terakhir, ia juga memerintahkan agar tidak ada anggota Fraksi Gerindra yang diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri.
Sebaliknya, para anggota dewan dari Gerindra diminta untuk turun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat. Hal ini, kata dia, sejalan dengan instruksi Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subiantp.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.
“Semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” imbuh dia.
Adapun demonstrasi terus terjadi sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025).
Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat adalah tunjangan dan pendapatan anggota dewan yang dianggap begitu besar di saat masyarakat tengah dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Ketua DPR RI Puan Maharani pun juga sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji bakal membenahi kinerja parlemen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 22:44
Prabowo Batal ke China, Ingin Pantau Dinamika di Tanah Air Nasional 30 Agustus 2025

Prabowo Batal ke China, Ingin Pantau Dinamika di Tanah Air
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto batal hadir memenuhi undangan pemerintah China untuk datang ke negara Tirai Bambu pada awal September 2025 ini.
Keputusan ini diambilnya dengan sejumlah pertimbangan matang terkait dinamika yang terjadi di Tanah Air.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan videonya, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Prasetyo, Kepala Negara ingin memantau secara langsung dinamika yang terjadi di dalam negeri.
“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” ujar Prasetyo.
Juru Bicara Prabowo ini juga menyebut Kepala Negara ingin memimpin dan mencari solusi terbaik untuk bangsa Indonesia.
“Kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” ungkapnya lagi.
Selain itu, menurut Prasetyo, Prabowo sebagai Presiden RI mendapat sejumlah undangan dari berbagai pihak.
Salah satunya, Prabowo diundang untuk menghadiri sidang tahunan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September.
“Pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York,” ucapnya.
Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan lain bagi Kepala Negara.
“Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari Pemerintah Tiongkok,” ujar Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 22:07
PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya Nasional 30 Agustus 2025

PKB Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR dan Tetap Dorong Kinerja Anggotanya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat untuk mengevaluasi tunjangan yang didapatkan anggota DPR RI.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid menyebutkan, langkah itu juga diimbangi dengan dorongan agar para anggotanya bekerja semakin keras.
“Kami sudah sepakat untuk mengevaluasi tunjangan dengan tetap mendorong agar kinerjanya meningkat,” ujar Jazilul pada
Kompas.com
, Sabtu (30/8/2025).
Dia pun menuturkan, bakal melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja anggota dewan PKB yang dinilai belum optimal.
Sebab, Jazilul menegaskan, PKB akan terus bersama rakyat dan harus ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat saat ini.
“Kami juga akan evaluasi anggota kami yang kinerjanya belum maksimal. (PKB) ikut merasakan dan mendengarkan keadaan yang dialami masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, sikap serupa sudah disampaikan oleh beberapa fraksi di DPR RI, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Artinya, tinggal empat fraksi yang belum menyampaikan pandangannya soal dorongan untuk menghilangkan tunjangan anggota DPR RI, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, Demokrat, dan Nasdem.
Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani terbaru tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
“Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
“Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/08/2025 21:54