Category: Kompas.com Nasional

Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back! Nasional 24 September 2025

Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat Indonesia kembali hadir di forum diplomasi multilateral.
Dia mengatakan, langkah ini adalah sebuah kebanggaan setelah kurang lebih selama 10 tahun pemimpin tertinggi Indonesia absen dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.
“Pesan penting yang dikirim dari pidato presiden tersebut kepada dunia adalah
Indonesia is back in multilateralism diplomacy
,” kata Dino dalam video yang dia unggah di akun Instagramnya @dinopattidjalal, Rabu (24/9/2025).
Dino mengatakan, selama rezim Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir, Indonesia selalu absen secara fisik di Majelis Sidang Umum PBB.
Hal ini menimbulkan kesan Indonesia ogah menggunakan panggung internasional untuk mengubah geopolitik dunia.
“Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini, karena Presiden Jokowi Dodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik sidang majelis umum di PBB, maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada,” ucap Dino.
Dia juga turut memberikan pujian kepada Prabowo yang mengirimkan pesan tegas terkait dengan penguatan PBB dalam Sidang Majelis Umum.
Hal ini membuat Dino, sebagai mantan penulis pidato Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bangga atas penyampaian Prabowo.
“Sebagai
speech writer
dari mantan presiden SBY, saya merasa bangga dan terharu melihat pidato presiden Prabowo Subianto dalam sidang majelis umum PBB hari ini, 23 September 2025,” ucapnya.
Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 22:09
Anggaran Makan Pemkot Tangsel Rp 66 M, Wawalkot: Semua Kegiatan, Sampai Kelurahan Nasional 24 September 2025

Anggaran Makan Pemkot Tangsel Rp 66 M, Wawalkot: Semua Kegiatan, Sampai Kelurahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menyebut, anggaran makan dan minum Rp 66 miliar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tangsel 2024 mencakup seluruh kegiatan pemerintah kota (Pemkot) hingga kelurahan.
Anggaran makan dan minum itu diketahui tengah disorot setelah mantan penyanyi cilik Trio Kwek Kwek, Leony, mengunggah LKPD Tangsel melalui media sosialnya.
“Kalau dijabarkan, semuanya tercantum dalam OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) terkait. Termasuk sampai kecamatan, kelurahan, dan lain-lain,” kata Pilar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pilar mengatakan, pos anggaran makan dan minum itu antara lain diperuntukkan bagi 54 kelurahan, 7 kecamatan, kegiatan di sekolah, kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lalu, kegiatan tugas pemadam kebakaran (Damkar), forum RT-RW, kegiatan kepemudaan, hingga berbagai pelatihan. Seluruh pembiayaan makan dan minum OPD itu dalam laporan disatukan pada satu kode rekening.
Hal ini sesuai dengan standar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Maka dari itu semuanya dalam satu tahun dialokasikan dalam kode rekening. Makanya angkanya kan besar Rp 66 miliar,” tutur Pilar.
Keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu berharap, penjelasan yang telah disampaikan Wali Kota Tangsel terkait LKPD 2024 bisa dipahami masyarakat.
Ia menyebut, Pemkot Tangsel sangat terbuka jika ada masyarakat yang masih membutuhkan detail LKPD tersebut.
“Kami sangat terbuka, itu biasa kami lakukan untuk bagaimana kepada dinas-dinas terkait. Sesuai dengan kode rekening, nanti kami akan berikan,” jelas Pilar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 21:44
Soal Dugaan Adanya Pendana Demo Agustus, Polisi: Masih Proses Pembuktian Nasional 24 September 2025

Soal Dugaan Adanya Pendana Demo Agustus, Polisi: Masih Proses Pembuktian
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polri masih proses pembuktian soal adanya dugaan pendana di balik aksi demo di beberapa wilayah pada akhir Agustus 2025 lalu.
“Ada beberapa daerah yang memang didapati adanya pendana atau aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Artinya proses pembuktian bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, Bareskrim bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri asal usul aliran dana.
“Pembuktian ini adalah melalui proses yang
sientific
, nanti kami terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri menetapkan sebanyak 959 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025, yang terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak.
Hingga kini terdapat 246 laporan polisi yang ditangani jajaran Bareskrim dan 15 Polda. Kasus-kasus itu ditangani baik di tingkat Mabes Polri maupun wilayah.
Adapun modus operasi para pelaku pun beragam, mulai dari menghasut dan mengajak orang lain untuk berbuat kerusuhan melalui poster; siaran langsung di media sosial dan grup WhatsApp.
Kemudian, mengasut melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang dan juga pencurian; penjarahan kantor DPRD, kejaksaan, gubernur, markas korps (mako), polres hingga pospol; membawa, menyimpan, dan menggunakan bom molotov untuk melakukan aksi kerusuhan.
Para tersangka kerusuhan dijerat dengan berbagai pasal sesuai perbuatannya. Ada yang dijerat dengan Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan bersama-sama, hingga Pasal 187 KUHP mengenai pembakaran.
Selain itu, sejumlah tersangka juga dikenakan Pasal 212, 213, dan 214 KUHP karena melawan petugas berwenang dengan kekerasan, serta Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan. Untuk tindak pencurian, penyidik menjerat dengan Pasal 362, 363, dan 366 KUHP yang mengatur pencurian maupun pencurian dengan kekerasan.
Tindakan perusakan barang diatur dalam Pasal 406 KUHP, sementara kepemilikan senjata tajam, bom molotov, dan petasan yang digunakan dalam aksi anarkis diproses dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Selain KUHP dan UU Darurat, Polri juga menerapkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 29 ayat (2) UU ITE digunakan untuk menjerat ujaran kebencian berbasis SARA, sedangkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan manipulasi data elektronik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 20:50
Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan,
reshuffle
Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menpolkam) Kabinet Merah Putih telah dikomunikasikan secara baik.
Begitu pula dengan
reshuffle
Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Ya, tentu saja PDI-P percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (24/9/2025).
Hasto pun menegaskan, komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga berjalan dengan baik.
“Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto.
Terlepas dari hal itu, Hasto menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan.
“Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Jokowi terkait dengan
reshuffle
, juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintahan, diganti oleh Prabowo dalam
reshuffle
atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
Sementara itu, Hendrar Prihadi yang berstatus kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 20:09
KPK Siap Kerja Sama dengan Kemenkeu, Kejar Tunggakan Pajak Mencapai Rp 60 T Nasional 24 September 2025

KPK Siap Kerja Sama dengan Kemenkeu, Kejar Tunggakan Pajak Mencapai Rp 60 T
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar tunggakan 200 wajib pajak besar yang mencapai Rp 50-60 triliun.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditanya soal rencana Kemenkeu menggandeng KPK untuk mengejar tunggakan pajak yang telah
inkracht
atau berkekuatan hukum tetap tersebut.
“KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapa pun dalam konteks pemberantasan korupsi,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/9/2025), dikutip dari Antaranews.
“Dalam hal dengan Kementerian Keuangan, yakni terkait dengan bagaimana kami mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak,” katanya lagi.
Budi menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi pada sektor anggaran tidak hanya berpotensi terjadi di pos penganggaran maupun pembiayaan, tetapi juga dapat terjadi di pos penerimaan.
“Kita ketahui pos-pos penerimaan anggaran negara itu kan ada dari pajak, biaya cukai, juga dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya, memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan supaya penerimaan-penerimaan negara ini bisa kita sama-sama jaga sehingga bisa optimal memberikan penerimaan bagi negara,” ujarnya.
Sementara itu, terkait optimalisasi penerimaan pajak, Budi mengatakan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi telah secara intens melakukan pendampingan dan pengawasan, terutama kepada pemerintah daerah.
Sebelumnya, pada 22 September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp 60 triliun.
Menkeu Purbaya menyebut bahwa dirinya segera mengeksekusi rencana tersebut dalam waktu dekat.
Kemudian, dia mengatakan bakal bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak. Instansi-instansi itu di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, KPK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 18:57
6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker Nasional 24 September 2025

6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 12 orang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Tani Nasional, yang jatuh pada setiap 24 September.
Enam tuntutan petani tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan perwakilan kementerian terkait di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Usai audiensi, Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan tuntutan petani yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berikut enam tuntutan SPI pada Hari Tani Nasional:
“Kita juga berharap agar Presiden bisa menemui kita paling lambat minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh Presiden,” ujar Henry.
KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Gedung DPR/MPR RI memprotes tindakan sewenang-wenang para penguasa di daerah.
Dalam forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin memperjuangkan agar minimal 5 persen APBN dialokasikan untuk infrastruktur di sektor pertanian.
Ia menyebut usulan itu sebagai permohonan maaf PKB yang belum bisa mewujudkan kesejahteraan petani selama 27 tahun kiprah partainya di negeri ini.
“Kita ingin minimal APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apa pun yang menyangkut pertanian,” kata Cak Imin dalam agenda Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ia menyadari kesadaran untuk memperjuangkan petani seringkali terlupakan oleh para kader PKB. Padahal, mayoritas kader PKB adalah anak-anak petani.
Dalam acara tersebut, Cak Imin juga menyampaikan bahwa Prabowo merupakan Presiden yang berpihak kepada petani.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan petani, yaitu redistribusi lahan, pemenuhan sarana produksi pertanian, serta akses permodalan.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang dinilai masih memberatkan, terutama karena bunga pinjaman yang tinggi.
“Saya menyadari KUR untuk petani belum ada, kalau 6 persen bagi petani mungkin berat,” ujar Cak Imin.
“Karena itu, saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, moga-moga bisa terwujud,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 18:34
Cak Imin Minta BGN Berbenah Usai Banyak Kasus Keracunan Massal MBG Nasional 24 September 2025

Cak Imin Minta BGN Berbenah Usai Banyak Kasus Keracunan Massal MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh imbas temuan para siswa keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, segala jenis kejadian harus dijadikan sebagai bahan evaluasi, bukan hanya soal temuan kasus keracunan saja.
“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ketua umum PKB ini meminta BGN yang bertugas sebagai penyelenggara untuk segera menyelesaikan masalah dengan langkah yang konkret.
“Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” ujar dia.
Cak Imin melanjutkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah turun tangan untuk mengevaluasi agar kejadian keracunan makanan ini tidak terulang.
“Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan,” tutur dia.
Cak Imin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG sebagaimana usulan sejumlah pihak.
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” kata dia.
Berdasarkan data BGN sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG.
Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 17:37
Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto menyebut, Presiden Prabowo Subianto mungkin belum memikirkan langkah politik lima tahun ke depan.
Pernyataan itu Titiek sampaikan saat dimintai tanggapan terkait Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.
“Bapak juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Titiek berujar, tugas sebagai presiden RI periode 2024-2029 yang diemban Prabowo bahkan saat ini belum selesai dan belum berjalan satu tahun.
Menurutnya, lebih tepat memikirkan bagaimana menyelesaikan masa tugas selama lima tahun tersebut, alih-alih membicarakan kontestasi pemilihan presiden 2029 atau dua periode.
“Itu nanti saja selesai dulu, ini baru setahun. Selesaikan 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini,” ujar Titiek.
Kabar Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.
Pernyataan itu Frans sampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.
Belakangan, Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode.
“Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 16:29
Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara Nasional 24 September 2025

Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbicara soal kemungkinan Indonesia mengakui Israel masih sejalan dengan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina.
Hikmahanto beralasan, dalam pidato tersebut, Prabowo jelas-jelas menyebut syarat mutlak pengakuan Indonesia terhadap Israel, yakni kemerdekaan Palestina itu sendiri.
“Presiden juga mengecam Israel meski tidak menyebut nama. Namun, Presiden menyampaikan bahwa Israel akan diakui apabila Palestina diakui terlebih dahulu. Ini masih in line dengan
Two States Solution
,” kata Hikmahanto saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu (24/9/2025).
Hikmahanto juga memberikan pandangan terkait pidato Prabowo yang disampaikan memiliki pesan mendalam, khususnya terkait pandangan yang berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Prabowo dengan tegas menyebut PBB adalah lembaga yang diperlukan untuk perdamaian dunia, sedangkan
“Bila di-kontra dengan pidato Trump, ini seperti pro dan kontra. Karena Trump menyebutkan PBB tidak berguna, namun sebaliknya,” tutur dia.
Tidak hanya itu, pandangan yang berlawanan antara Prabowo dan Trump juga terlihat dalam isu krisis iklim.
“Trump mengatakan
climate change
dan isu lingkungan hoaks, sementara Presiden mengatakan
real
,” kata Hikmahanto.
Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025) malam.
Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh
two state solution
dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
Prabowo menegaskan, Palestina harus segera merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara.
“Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 15:24
Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno Nasional 24 September 2025

Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa pidato Prabowo pada Selasa (23/9/2025) malam kemarin merupakan pidato terbaik dari presiden Republik Indonesia (RI) setelah pidato Presiden pertama RI Sukarno.
“Ya, saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik. Setelah Bung Karno, hanya Pak Prabowo. Jujur saja. Isinya
clear
, jelas. Pesannya sangat efektif. Bisa dilaksanakan. Komitmennya tinggi,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia menilai, cara Prabowo menyampaikan gagasan di forum internasional itu menunjukkan kapasitas diplomasi yang kuat dan sejalan dengan semangat para pendiri bangsa.
“Diplomasi, pilihan katanya, isu dan temanya, komitmen kepeduliannya, Pak Prabowo, Bung Karno. Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Pak Prabowo di forum PBB yang tertinggi,” ujar dia.
Cak Imin juga menyoroti pesan penting Prabowo yang menyinggung perjuangan Palestina.
Ia menyebutkan, Prabowo menekankan pentingnya rekonsiliasi dan dialog, terinspirasi dari tokoh anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela.
“Bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela. Makanya saya yang bersaing di Pilpres saja diajaknya bergabung di Pemerintahan,” kata Cak Imin.
“Ternyata beliau memang membawa ke dunia, dia memberi contoh pentingnya negosiasi, rekonsiliasi, dialog, untuk mengatasi Palestina. Ini sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina. Itu solusi,” ujar dia.
Diketahui, Prabowo berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
Dalam forum tersebut, Prabowo berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk
standing ovation
di akhir pidato Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 13:54