Category: Kompas.com Nasional

  • Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum Nasional 26 September 2025

    Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, ada tiga agenda yang akan dilaksanakan pada Muktamar X PPP.
    Agenda ini diketahui akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
    “Sesungguhnya (agenda) hanya (ada) tiga saja. Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama lima tahun semasa periode,” ujar Mardiono saat ditemui di acara doa bersama menuju Muktamar X di Hotel Grand Boutique Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
    Lalu, agenda kedua adalah pembahasan rencana-rencana kerja PPP untuk lima tahun ke depan. Kemudian, agenda ketiga adalah pembentukan struktur partai untuk kepemimpinan baru.
    Pada agenda ini, kader akan memilih pemimpin baru mereka, mulai dari jabatan ketua umum, wakil ketua umum, dan seterusnya.
    “(Agenda) terakhir adalah membentuk struktur organisasi baru. Jadi, nanti di dalam struktur itu akan ada (pemimpin) baru dari mulai ketua umum, wakil ketua umum, bendahara umum, dan seterusnya,” kata Mardiono lagi.
    Ia mengatakan, untuk tiga agenda ini bersifat internal.
    PPP baru mengundang tokoh-tokoh publik, baik itu pejabat hingga mitra partai politik lainnya di saat penutupan Muktamar X.
    Agenda penutupan ini sekaligus menjadi pembuka acara bimbingan teknis (Bimtek) bagi para kader partai dari seluruh Indonesia.
    “Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Mardiono lagi.
    PPP juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri penutupan Muktamar X pada 29 September 2025 nanti.
    Menjelang agenda Muktamar X, hari ini, sejumlah kader PPP yang telah berkumpul di Jakarta melakukan doa bersama.
    Para kader berharap, Muktamar X PPP akan dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT.
    Dalam agenda doa bersama ini, para kader yang merupakan pendukung Mardiono berharap agar pilihan mereka dapat kembali memimpin PPP untuk periode 2025-2030.
    Saat ini, nama calon ketua umum PPP mengerucut ke tiga nama, yaitu Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP Nasional 26 September 2025

    Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dideklarasikan sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi calon ketua umum (caketum) periode 2025-2030 dalam Muktamar X PPP. 
    Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus), Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy, mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia.
    “Saya juga perlu sampaikan, dewan pimpinan cabang yang hadir di tempat ini tanpa kecuali dari setiap provinsi yang ada dari Aceh sampai Papua,” kata Rommy dalam acara deklarasi di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) malam.
    “Jadi kita perlu mempertanyakan kembali jangan-jangan muktamarnya sudah dimulai malam ini,” sambungnya.
    Dalam kesempatan ini, Rommy mengklaim sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
    “Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” tegasnya.
    Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
    Sebab, menurutnya, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
    Suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
    “Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
    Oleh karenanya, perlu ada pemimpin baru di PPP.
    “Ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri, ketika kita tidak mampu untuk lolos dari
    parliamentary threshold
    , mungkin kita harus membutuhkan tenaga-tenaga baru, kita membutuhkan figur-figur baru, pemimpin-pemimpin baru,” tuturnya.
    Sebagai informasi, PPP akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
    Jelang Muktamar X, muncul tiga nama kuat yang digadang-gadang bakal menjadi ketum.
    Pertama, pelaksana tugas (plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Kedua, mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

    Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diterbitkan pemerintah pada Senin (30/7/2025) di Jakarta.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
    “Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).
    Regulasi ini menargetkan penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, didukung dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
    Berdasarkan Perpres tersebut, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap akan mulai bertugas di IKN. Pada 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN ditargetkan mencapai 9.500 pegawai.
    Untuk mendukung proses pemindahan, hingga September 2025, telah tersedia 44
    tower
    hunian siap huni. Sementara 3
    tower
    berada dalam tahap penyelesaian dan 4
    tower
    baru lainnya masih dalam pembangunan.
    Untuk diketahui, tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan sejumlah infrastruktur utama, antara lain Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP, yang ditopang oleh investasi swasta.
    Pembangunan tahap pertama juga telah menerapkan standar bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC), ditunjang dengan
    command center
    berbasis CCTV,
    drone
    , dan
    internet of things
    (IoT) untuk memantau progres pembangunan secara
    real-time
    .
    Beberapa proyek
    multiyears
    dari tahap pertama tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.
    Sementara itu, tahap kedua (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.
    Percepatan pembangunan kawasan IKN tidak hanya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga investasi swasta yang memainkan peran besar.
    Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama.
    Dengan demikian, penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN: Dapur MBG untuk Bangkitkan Ekonomi Lokal, Bukan Perkaya Konglomerat Pabrik Roti
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    BGN: Dapur MBG untuk Bangkitkan Ekonomi Lokal, Bukan Perkaya Konglomerat Pabrik Roti Nasional 26 September 2025

    BGN: Dapur MBG untuk Bangkitkan Ekonomi Lokal, Bukan Perkaya Konglomerat Pabrik Roti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memperkaya perekonomian lokal, bukan konglomerat pemilik pabrik roti.
    Maka dari itu, Nanik memerintahkan agar semua dapur MBG menghentikan pemakaian produk pabrikan sebagai bahan makanan.
    “Kami juga menghentikan semua produk-produk pabrikan. Karena selama ini, meskipun saya ini orang baru satu minggu, dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti. Waktu Lebaran misalnya, banyak sekali disuguhkan produk-produk pabrikan,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    “Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal. Bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” sambungnya.
    Nanik pun menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi lagi dapur MBG yang menggunakan produk pabrikan sebagai bahan makanan. Dia mengeklaim, dapur MBG akan selalu menggunakan produk lokal.
    “Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu, murid-murid yang kami berikan makan, jadi roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya, dan rotinya akan dimakan anak-anaknya. Kami tidak akan mentolerir,” tegas Nanik.
    Nanik menyampaikan, bahan pabrikan yang ditoleransi hanyalah susu. Sebab, bisa saja di dapur MBG itu tidak ada peternakan susu.
    “Kecuali ada susu, yang di mana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan Nasional 26 September 2025

    295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa investigasi polisi dalam penetapan 295 tersangka berusia anak dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 harus transparan dan melibatkan berbagai pihak.
    Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pihak kepolisian harus objektif dalam menangani persoalan yang menyangkut anak.
    “Jadi harus objektif dan tentu dalam proses investigasinya harus transparan dengan melibatkan berbagai pihak pastinya,” ucap Aris saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Aris melanjutkan, kepolisian harus membuktikan secara transparan bagaimana proses investigasi yang dilakukan sebelum menetapkan ratusan anak tersebut menjadi tersangka.
    “Investigasinya harus terang melibatkan berbagai pihak untuk membuktikan bahwa betul-betul pelajar ini terlibat kerusuhan,” ucapnya.
    Pasalnya, kata Aris, KPAI menerima banyak aduan bahwa anak-anak yang ditetapkan itu hanya ikut-ikutan dan terpengaruh media sosial.
    “Mereka hanya kebetulan tertangkap di dalam video kamera, yang kemudian diduga terlibat pada anarkisme,” imbuhnya.
    Sebab itu, Aris memperingatkan agar pihak kepolisian tidak salah tangkap dan menetapkan anak tersebut sebagai tersangka meski tidak ikut terlibat demonstrasi.
    “Jangan sampai salah tangkap begitu atau salah menetapkan yang mungkin dia hanya ikut-ikut, tetapi tidak terbukti secara objektif melakukan, misalkan tindakan anarkis membakar atau merusak dan seterusnya,” tuturnya.
    Untuk diketahui, polisi telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan 25-31 Agustus 2025.
    Data tersebut diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahar Diantono dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Penetapan tersangka ini dilakukan atas dasar 246 laporan polisi yang tersebar di 15 Polda.
    Dari total tersangka tersebut, ada 295 anak yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
    Ada 68 anak yang diproses melalui mekanisme diversi, 56 anak yang sudah tahap II (berkas dilimpahkan ke kejaksaan), 6 anak dengan berkas lengkap (P21), serta 160 anak yang masih dalam tahap pemberkasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Istimewa Prabowo di Istana Huis ten Bosch, Disambut Raja dan Ratu Belanda Sekaligus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Momen Istimewa Prabowo di Istana Huis ten Bosch, Disambut Raja dan Ratu Belanda Sekaligus Nasional 26 September 2025

    Momen Istimewa Prabowo di Istana Huis ten Bosch, Disambut Raja dan Ratu Belanda Sekaligus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/9/2025).
    Pertemuan bersama pemimpin Belanda ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
    Dalam keterangan Setpres, kunjungan Presiden Prabowo ke Istana Huis ten Bosch menjadi momen istimewa.
    Sebab, Prabowo tidak hanya disambut oleh Raja Willem-Alexander sebagai Kepala Negara Belanda, tetapi juga Ratu Máxima.
    Penyambutan oleh raja dan ratu secara bersamaan ini merupakan suatu hal yang jarang terjadi dan menjadi bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda kepada Presiden Prabowo.
    Setibanya di Istana Huis ten Bosch, Presiden Prabowo langsung berjalan menaiki tangga utama menuju pintu masuk istana.
    Presiden Prabowo kemudian dipersilakan mengisi buku tamu untuk merekam kehadiran dan momen bersejarah kunjungan pemimpin negara sahabat di istana tersebut.
    Usai pengisian buku tamu, Presiden Prabowo selanjutnya menuju DNA Room, salah satu ruang kehormatan di istana.
    Di ruang tersebut, Prabowo disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima.
    Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi bersama sebagai penanda awal pertemuan.
    Usai sesi foto, pertemuan resmi pun dimulai dalam suasana akrab dan penuh rasa saling menghormati.
    Presiden Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.
    Presiden Prabowo dan Raja Willem-Alexander sama-sama berlatar belakang militer, sebuah kesamaan yang menghadirkan keakraban tersendiri dalam pertemuan tersebut.
    Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan, serta memperluas peluang kerja sama di masa mendatang.
    Pertemuan di Istana Huis ten Bosch sekaligus menjadi simbol keberlanjutan tradisi persahabatan antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Keracunan MBG, BGN: 80 Persen Karena SOP Tak Dipenuhi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Kasus Keracunan MBG, BGN: 80 Persen Karena SOP Tak Dipenuhi Nasional 26 September 2025

    Kasus Keracunan MBG, BGN: 80 Persen Karena SOP Tak Dipenuhi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menduga, kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi beberapa waktu terakhir karena ada prosedur operasional standar (SOP) yang tidak dipatuhi.
    “Kejadian belakangan, 80 persen adalah karena SOP kita yang tidak dipatuhi, baik oleh mitra maupun oleh tim kami sendiri dari dalam,” kata Nanik dalam jumpa ers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    “Tentu kalau tim kita ini di SPPG, ada kepala SPPG, ada ahli gizi dan juga ada akuntan,” imbuhnya.
    Meski begitu, ia menegaskan, pihaknya tidak bisa melimpahkan kesalahan kepada tim di bawah.
    “Tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, dimana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi, ya sudahlah pokoknya kami mengaku salah,” ucapnya.
    “Kami mengaku salah atas apa yang terjadi,” lanjut dia.
    Ia menambahkan, insiden dalam pelaksanaan MBG di daerah tak hanya keracunan, tapi juga ada pula yang disebabkan oleh alergi dan penyebab lainnya. Namun, ia tak merinci berapa jumlah masing-masing insiden tersebut.
    “Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, pada seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan, dan mengalami masalah kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi,” kata dia.
    Selain itu, ia menegaskan, akan berupaya keras agar pelaksanaan SOP di dalam penyiapan MBG di lapangan tak lagi dilanggar oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
    “Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf,” ucapnya.
    Sebagai informasi, sejak Januari hingga 25 September 2025, ada 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami insiden usai menyantap menu makanan.
    Bahkan pada bulan September saja, setidaknya ada 2.210 orang yang menjadi korban, mulai dari siswa hingga guru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Korupsi Gula Sempat Ricuh, Hotman Paris dan Jaksa Saling Sela Periksa Ahli BPKP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Sidang Korupsi Gula Sempat Ricuh, Hotman Paris dan Jaksa Saling Sela Periksa Ahli BPKP Nasional 26 September 2025

    Sidang Korupsi Gula Sempat Ricuh, Hotman Paris dan Jaksa Saling Sela Periksa Ahli BPKP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sidang lanjutan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sempat ricuh saat jaksa penuntut umum dan kuasa hukum dari Direktur PT Angels Products, Tony Wijaya, Hotman Paris, saling sela dan menaikkan suara.
    Hal ini terjadi saat Auditor Ahli Muda BPKP, Chusnul Khotimah, yang dihadirkan oleh JPU, tengah diperiksa dalam sidang.
    Sebelum sidang berujung ricuh, Hotman bertanya kepada Chusnul terkait dasar perhitungan Cost Insurance Freight (CIF), salah satu indikator perhitungan kerugian keuangan negara.
    Hotman mencecar Chusnul, apakah CIF dalam dokumen kepabeanan ini dihitung berdasarkan harga gula kristal putih (GKP) atau gula kristal mentah (GKM).
    Chusnul mengatakan, dalam perhitungan CIF ini, BPKP menggunakan beberapa data dan dokumen, tidak berdasar pada satu dokumen saja.
    Namun, Hotman menilai Chusnul tidak memahami pertanyaan yang dimaksudnya.
    Melalui majelis hakim, Chusnul diminta ke depan untuk melihat dokumen yang dimaksud Hotman.
    Hakim pun meminta Chusnul melihat dokumen tersebut.
    “Benar enggak tertulis di sini, bahwa yang dihitung kerugian keuangan negara itu harga GKM plus 10 persen tarif,” ujar Hotman dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Usai melihat dokumen dan data yang dimaksud Hotman, Chusnul membenarkan kalau harga CIF dihitung dari harga GKM.
    Sementara, Hotman menilai, harga CIF harus dihitung berdasarkan GKP, sesuai barang yang diimpor.
    “Baik, untuk tadi yang ditunjukkan di depan, untuk kolom P, ini memang pengalihan dari CIF, dalam hal ini, kami ambil dari CIF GKM,” jawab Chusnul.
    Hotman menilai, Chusnul merasa terpojok usai ditunjukkan lampiran hasil audit BPKP.
    “Jadi, sudah anda terpojok, anda mengakui…” kata Hotman.
    Belum selesai Hotman menyelesaikan komentarnya, tiba-tiba jaksa menyampaikan keberatannya dan bersuara tinggi.
    “Keberatan majelis, tidak perlu menyimpulkan,” kata salah satu jaksa sambil menunjuk ke arah Hotman.
    Mendengar keberatan jaksa, Hotman membalas.
    “Saya tetap berhak protes. Karena, ini adalah…” kata Hotman.
    Suara jaksa dan Hotman sama-sama meninggi.
    Mereka saling sela saat menyampaikan keberatannya.
    “Bahasa rekayasa keberatan. Kami keberatan dengan bahasa rekayasa,” kata jaksa lain dengan setengah berteriak.
    Suara dari mikrofon kubu jaksa dan Hotman bertubrukan hingga kalimat mereka tidak terdengar jelas.
    Sebelum kericuhan berlarut-larut, ketukan palu hakim terdengar bergema di ruang sidang.
    Tiga kali ketukan palu diberikan oleh ketua majelis hakim, Dennie Arsan Fatrika.
    “Ya, kalau masih ribut juga,” kata Hakim Dennie usai mengetuk palu.
    Setelah hakim buka suara, Hotman sempat mengajukan keberatannya lagi atas perilaku jaksa.
    Namun, hakim meminta Hotman berhenti.
    “Cukup. Cukup,” kata Hakim Dennie.
    “Ini bagian kami. Benar, benar kok. Dia (Chusnul) sudah akui,” protes Hotman.
    Namun, hakim Dennie mengingatkan agar Hotman memberikan pertanyaan dengan kata-kata yang lebih sopan.
    “Iya, tentu ada batasannya untuk memberikan pertanyaan. Silakan dilanjut dengan kata-kata yang lebih sopan,” kata Hakim Dennie.
    Situasi ruang sidang kembali kondusif.
    Sebelum melanjutkan kembali pemeriksaan ahli, hakim juga memberikan peringatan kepada jaksa.
    “Ya, penuntut umum juga ya. Setelah kami berikan kesempatan baru bicara ya,” tegas Hakim Dennie.
    Dalam kasus ini, sembilan terdakwa dari korporasi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.
    Awalnya, eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi salah satu terdakwa dalam kasus ini.
    Setelah proses persidangan bergulir, Tom dijatuhkan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan pidana 4,5 tahun penjara.
    Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom, dan Tom pun bebas pada 1 Agustus 2025.
    Abolisi yang diterima Tom menghapus proses hukum dan akibat hukum atas perbuatannya.
    Saat ini, diketahui ada 10 terdakwa lain yang juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Satu terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Ia adalah mantan Direktur PT PPI, Charles Sitorus, yang dihukum 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Sementara, ada sembilan terdakwa dari pihak korporasi yang masih menjalani proses persidangan.
    Para terdakwa ini antara lain, Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products, Tony Wijaya NG; Direktur PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo; Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, Hansen Setiawan; Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca; dan Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Wisnu Hendraningrat; Kuasa Direksi PT Duta Sugar International, Hendrogiarto A. Tiwow; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama; dan Direktur PT Kebun Tebu Mas, Ali Sandjaja Boedidarmo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Temui Kepala BGN untuk Cek Penyerapan Anggaran MBG
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    Menkeu Purbaya Temui Kepala BGN untuk Cek Penyerapan Anggaran MBG Nasional 26 September 2025

    Menkeu Purbaya Temui Kepala BGN untuk Cek Penyerapan Anggaran MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendatangi kantor Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Dadan menyambut langsung kedatangan Purbaya di depan halaman Gedung BGN.
    Purbaya dan Dadan langsung berkelakar satu sama lain ketika bertemu.
    “Ada makan bergizi gratis enggak?” ujar Purbaya.
    “Ada lengkap di atas,” jawab Dadan.
    Saat ditanya mengenai tujuan kedatangannya, Purbaya mengeklaim ingin melihat BGN lebih dalam.
    Dia juga mengaku akan mengecek penyerapan anggaran BGN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Saya mau lihat BGN seperti apa, saya mau belajar. Saya mau lihat penyerapannya seperti apa. Kalau bisa bantu, bantu,” kata Purbaya.
    “Kalau enggak bisa, ya sudah,” sambungnya sambil tertawa.
    Dia pun mengaku tidak tahu apakah betul serapan anggaran MBG masih rendah saat ini.
    “Enggak tahu, nanti saya mau lihat seperti apa. Tapi beliau sudah punya program yang bagus, jadi kita enggak usah khawatir,” imbuh Purbaya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke program lain, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg, jika tidak terserap dengan baik.
    “Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kilogram beras,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
    Hal ini dikatakannya menyusul rencana patroli ke sejumlah kementerian/lembaga untuk memonitor penyerapan anggaran.
    Purbaya menyampaikan bahwa pengalihan anggaran bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang.
    Sebab, sejauh ini, pemerintah baru resmi memberi perpanjangan bantuan pangan beras selama dua bulan ke depan pada Oktober-November 2025.
    “Kan bisa diperpanjang ke situ kalau memang enggak bisa diserap,” ucap dia.
    Ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini sejatinya bukan untuk menegur Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan untuk membantu penyerapan.
    Jika BGN mampu menyerap dengan baik, hal itu akan jauh lebih baik.
    “Bukan negur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau enggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada nganggur duitnya, kan saya bayar bunga juga,” tuturnya.
    “Tapi kalau memang bisa diserap, kan bagus. Jadi saya enggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau enggak jalan, saya ambil duitnya,” imbuh Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT Ke-80 KAI: Jejak Transformasi dari Masa Sulit hingga Jadi Moda Transportasi Andalan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 September 2025

    HUT Ke-80 KAI: Jejak Transformasi dari Masa Sulit hingga Jadi Moda Transportasi Andalan Nasional 26 September 2025

    HUT Ke-80 KAI: Jejak Transformasi dari Masa Sulit hingga Jadi Moda Transportasi Andalan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang jatuh pada 28 September 2025, KAI menegaskan komitmennya untuk terus berevolusi dan meningkatkan kualitas layanan.
    Perayaan HUT ke-80 KAI mengusung semangat “Semakin Melayani” untuk merefleksikan perjalanan transformatif perseroan dari masa sulit hingga menjadi transportasi utama pilihan masyarakat Indonesia.
    “Perjalanan KAI hingga mencapai titik ini tidaklah mudah. Publik tentu masih ingat periode 1990-an hingga awal 2000-an yang menjadi masa sulit bagi perkeretaapian nasional,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba melalui siaran pers, Jumat (26/9/2025).
    Ia menceritakan bagaimana citra kereta api yang identik dengan keterlambatan, anjlok, dan kelebihan kapasitas (
    overcapacity
    ) sempat meruntuhkan kepercayaan publik.
    Hingga akhirnya, titik balik KAI terjadi pada 2009, saat reformasi besar-besaran dijalankan dengan menerapkan kedisiplinan secara ketat.
    KAI secara fundamental mengubah paradigma dari
    operation-centric
    menjadi
    customer-centric
    .
    Lewat perubahan tersebut, KAI menerapkan inisiatif baru, mulai dari sistem tiket daring, penertiban sistem
    boarding
    , pembatasan penumpang sesuai kapasitas tempat duduk, hingga peningkatan keamanan dan budaya tepat waktu.
    Sejumlah inisiatif tersebut berhasil mengubah wajah KAI dari transportasi kelas bawah menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal.
    “Layanan digital hingga pemanfaatan teknologi terus dikembangkan oleh KAI untuk memberi pengalaman perjalanan yang baru,
    seamless
    , dan efisien bagi pelanggan,” jelas Anne.
    Komitmen KAI terhadap inovasi digital dan aksesibilitas layanan terus dibuktikan melalui berbagai inovasi terdepan.
    Salah satunya adalah fasilitas
    face recognition boarding gate
    yang kini telah tersedia di 22 stasiun besar di seluruh Indonesia.
    Selama periode Januari hingga Agustus 2025, teknologi tersebut telah dimanfaatkan oleh 7.478.690 pelanggan untuk memudahkan dan mempercepat proses
    boarding
    .
    KAI juga menawarkan kemudahan akses bagi pelanggan. Kini, pemesanan tiket dapat dilakukan hingga H-45 sebelum keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, serta berbagai mitra penjualan daring resmi.
    Dari sisi kenyamanan, KAI terus melakukan perbaikan. Saat ini, tengah dilakukan modifikasi pada kereta kelas ekonomi untuk memberikan ruang kaki (
    leg room
    ) yang lebih nyaman, dengan mengurangi kapasitas penumpang dari 80 menjadi 72 kursi.
    Selain itu, KAI menargetkan revitalisasi 200 kereta kelas ekonomi dan pengadaan 612 unit kereta baru, serta melanjutkan program peremajaan 438 kereta yang telah dilakukan pada 2017.
    Upaya transformasi yang dilakukan KAI sukses membuahkan hasil positif dan diapresiasi oleh pelanggan.
    Terbukti, Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index/CSI) KAI terus menunjukkan peningkatan sejak 2020.
    Pada semester I-2025, CSI KAI berhasil menyentuh angka 4,52 dari skala 5. Angka kepuasan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan publik terhadap layanan KAI.
    Menginjak usia ke-80 tahun, KAI bertekad untuk tidak berhenti berbenah, terus berinovasi, dan konsisten melayani masyarakat Indonesia dengan menghadirkan layanan transportasi massal yang modern, andal, dan membanggakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.