Category: Kompas.com Nasional

  • Muktamar PPP Ricuh, Pengamat: Pengurus Lupa Akar Pemilihnya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 September 2025

    Muktamar PPP Ricuh, Pengamat: Pengurus Lupa Akar Pemilihnya Nasional 28 September 2025

    Muktamar PPP Ricuh, Pengamat: Pengurus Lupa Akar Pemilihnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai kericuhan yang terjadi saat Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebabkan oleh pengurus yang lebih suka bergantung pada penguasa.
    Para pengurus ini dinilai melupakan aspirasi dari para pemilihnya sehingga mementingkan ego kelompok masing-masing.
    “PPP ini sebetulnya adalah partai yang punya akar dan infrastruktur yang bagus. Sayang sekali, para pengurusnya lebih suka bergantung pada kekuasaan, sehingga melupakan akar pemilihnya,” kata Djayadi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (27/9/2025). “Akibatnya mereka terus bertengkar,” tuturnya lagi.
    Djayadi mengatakan, kericuhan yang terjadi akan berdampak pada berjalannya Muktamar X PPP yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini.
    Jika tidak bisa segera diredakan, Djayadi menilai akan ada friksi perpecahan yang semakin melebar.
    “Kalau suasana ricuh ini tidak berhasil dikendalikan, maka bisa membuat cacat legitimasi proses berikutnya seperti penentuan tata tertib, LPJ, dan proses pemilihan ketua umum. Atau kalau muktamar tetap berlangsung, hasilnya bisa jadi tidak diterima pihak yang kalah,” ucapnya.
    Diketahui, pelaksanaan Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) sempat ricuh.
    Adu mulut hingga perkelahian antarmuktamirin pecah akibat perbedaan pendapat soal calon ketua umum yang mereka usung.
    Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, Rusli Effendi, meminta agar para muktamirin (peserta muktamar) menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam dalam pelaksanaan Muktamar X.
    “Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri untuk tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X,” kata Rusli.
    PPP sebagai partai Islam, kata Rusli, tidak sepatutnya mengedepankan perkelahian dan keributan.
    “Kalau maunya ribut terus dan hanya cari sensasi saja, bagaimana mau mendapatkan simpati dari umat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono Sebut Pemilihan Ketum PPP Dipercepat karena Kondisi Darurat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Mardiono Sebut Pemilihan Ketum PPP Dipercepat karena Kondisi Darurat Nasional 27 September 2025

    Mardiono Sebut Pemilihan Ketum PPP Dipercepat karena Kondisi Darurat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyebut pemilihan ketum langsung dilakukan pada pembukaan Muktamar X karena situasi darurat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono saat mengumumkan dirinya kembali terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030, meski laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan yang lalu belum dibacakan.
    Adapun situasi darurat yang dimaksud adalah terjadinya bentrokan antar kader PPP usai Muktamar dibuka pada sore tadi, Sabtu (27/9/2025).
    “Diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    “Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban, di mana ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” tutur Mardiono.
    Ia menegaskan bahwa proses Muktamar X yang berjalan berlangsung konstitusional. Namun, terdapat pihak-pihak yang diduga sengaja membuat kegaduhan.
    Menindaklanjuti situasi itu, kata dia,
    steering committee dan organizing committee
    (OC) memutuskan mengambil langkah cepat sesuai aturan dasar partai.
    Selain itu, sebanyak 80 persen pemilik suara dalam Muktamar X juga mengaku setuju prosesi lima tahunan itu dipercepat.
    “Di belakang saya ini ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin,” tutur Mardiono.
    “Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” tambahnya.
    Pada kesempatan yang sama, pimpinan sidang Muktamar X, Amir Usmara, mengatakan Mardiono terpilih secara aklamasi.
    Setelah keributan mewarnai pembukaan Muktamar X, kata Amir, pihaknya menggelar sidang yang dihadiri para muktamirin.
    “Apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujar Amir.
    “Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” tambahnya.
    Sebagai informasi, PPP menggelar Muktamar X. Partai Ka’bah itu hendak memilih ketua umum periode 2025-2030.
    Menjelang Muktamar, suasana memanas karena masing-masing kubu menyuarakan slogan mereka.
    Ada yang menyuarakan “perubahan” atau meminta ketua umum baru. Lalu ada juga yang meminta Mardiono melanjutkan sebagai ketua umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota BRICS Plus di Amerika Serikat, Jumat (27/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan ucapan terima kasih kepada para negara anggota BRICS Plus yang kompak mendukung kemerdekaan Palestina.
    “Tadi juga rapat mengadres situasi yang terjadi di Palestina, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan negara-negara BRICS yang selalu konsisten dalam rangka membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan video, Sabtu (27/9/2025).
    Pertemuan tertutup itu juga membahas reformasi organisasi multilateral, termasuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Menurut Sugiono, reformasi PBB diperlukan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).
    “Artificial Intelligence itu juga belum tercakup di dalam UN Chapter dan juga ada beberapa keinginan dari beberapa negara untuk mengembangkan keanggotaan Dewan Keamanan, baik anggota permanen maupun anggota non-permanen,” katanya.
    Selain reformasi PBB, para anggota BRICS membahas Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum terlaksana dengan sempurna.
    “Indonesia menyampaikan bahwa dari SDGs yang dilaksanakan hanya 15 persen targetnya yang saat ini on track, kemudian ada kesenjangan pembiayaan antar negara yang berkembang hingga mencapai 4 triliun USD,” ucap Sugiono.
    “Dan untuk itu diperlukan suatu komitmen politik dan mobilisasi sumber daya, di mana BRICS juga mempunyai kemampuan untuk itu,” tandasnya.
    Sebagai informasi, BRICS merupakan aliansi ekonomi yang diprakarsai lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
    Indonesia baru bergabung pada 2024 dan menjadi anggota ke-11 dalam organisasi yang kini dinamakan BRICS Plus.
    Negara yang kini menjadi anggota BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA Nasional 27 September 2025

    Indonesia Tegaskan Posisi di Kancah Global Lewat Kesepakatan IEU–CEPA dan ICA–CEPA
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com – 
    Selepas perundingan panjang selama beberapa tahun, Indonesia akhirnya menandatangani dua perjanjian strategis, yakni Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA) dan Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA).
    Kedua kesepakatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat diplomasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan akses pasar, investasi, serta kerja sama yang lebih luas dengan mitra utama di Eropa dan Amerika Utara.
    Adapun penandatanganan ICA CEPA disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa, Kanada, Rabu (24/9/2025).
    Sementara itu, penandatanganan dan pengumuman bersama Kesepakatan Substantif IEU-CEPA dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefrovic di Bali, Selasa (23/9/2025).
    “Kedua kesepakatan ini menjadi bukti konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/9/2025).
    Dengan kesepakatan itu, lanjutnya, Indonesia tidak hanya memperoleh posisi tawar yang lebih kuat, tetapi juga memastikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan masyarakat.
    Pengamat ekonomi Sunarsip menuturkan bahwa Uni Eropa merupakan mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa sekitar 10 persen dari total ekspor nasional.
    Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa berupa komoditas strategis untuk menunjang industrialisasi serta kebutuhan pangan di kawasan tersebut, seperti mineral logam untuk industri otomotif, besi dan baja, serta produk elektronik.
    Ada pula produk minyak sawit mentah atau
    crude palm oil
    (CPO) serta minyak nabati lain yang digunakan dalam industri biofuel, pangan, dan kosmetik.
    Melalui IEU–CEPA, ekspor produk unggulan tersebut diproyeksikan akan semakin meningkat dan memiliki akses pasar yang lebih luas.
    Sunarsip menjelaskan Kesepakatan IEU–CEPA juga diperkirakan akan memperbesar pangsa ekspor Indonesia ke Eropa sekaligus menjadi pasar alternatif yang strategis di tengah kebijakan tarif dagang global yang tidak seimbang, termasuk dari Amerika Serikat.
    Kesepakatan itu diharapkan mampu menjadi penopang penting di saat permintaan ekspor dari negara mitra utama lain, seperti Tiongkok dan India, mengalami pelemahan. Dengan demikian, hal ini juga dapat menjaga ketahanan dan daya saing ekspor Indonesia dalam jangka panjang.
    “Kebijakan IEU-CEPA ini pada akhirnya akan menjadi sumber penguatan
    surplus
    bagi neraca perdagangan kita, yang tentunya akan memperkuat posisi cadangan devisa kita,” ucap Sunarsip.
    Sebagai langkah lanjutan, katanya, diperlukan kebijakan turunan yang mendorong kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM agar manfaat ekonomi dari perjanjian ini dapat dirasakan secara luas.
    Guna mendorong penyebaran informasi mengenai kesepakatan tersebut kepada masyarakat, Pengajar Universitas Indonesia Firman Kurniawan menyebutkan bahwa pemerintah juga perlu menekankan pentingnya komunikasi multijenjang yang mampu menjembatani substansi perjanjian yang kompleks menjadi bahasa yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.
    Firman menyoroti, di tengah derasnya arus informasi publik, perhatian masyarakat akan lebih tertuju pada substansi yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan pribadi.
    Dalam konteks Kesepakatan IEU–CEPA yang merupakan momentum bersejarah setelah perundingan panjang hampir satu dekade, pemerintah diharapkan dapat mengemas pesan komunikasi yang menonjolkan manfaat nyata bagi publik, bahkan hingga pada level sektoral agar peluang ekonomi dari perjanjian tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal.
    “Agar tidak mengalami misinformasi, media konvensional ataupun digital perlu dilibatkan dalam dialog untuk memahami secara utuh makna perjanjian maupun keuntungan dan kesempatan yang diperoleh masyarakat Indonesia,” ujar Firman
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muktamar PPP Memanas, Wagub Jateng Gus Yasin Tenangkan dengan Sholawat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Muktamar PPP Memanas, Wagub Jateng Gus Yasin Tenangkan dengan Sholawat Nasional 27 September 2025

    Muktamar PPP Memanas, Wagub Jateng Gus Yasin Tenangkan dengan Sholawat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), sempat menengahi bentrokan antarkader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan membacakan sholawat Asyghil.
    Momen itu terjadi usai pembukaan Muktamar X PPP di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, selesai.
    Awalnya, sejumlah kader PPP meninggalkan ruangan utama. Sementara Pelaksana Ketua Umum (Plt) PPP, Muhammad Mardiono, tengah melayani sesi
    doorstop
    dengan wartawan, Sabtu (27/9/2025) sore.
    Saat itu, Mardiono tengah menjelaskan tentang harapannya agar PPP tidak kembali mengalami perpecahan internal. Ia pun menyebut sejarah konflik PPP yang paling parah.
    Tiba-tiba, sejumlah kader PPP meneriakkan kata “perubahan”, membuat para pendukung Mardiono dalam Muktamar ini terprovokasi.
    Mereka tidak terima dengan suasana gaduh karena Mardiono sedang wawancara bersama media massa nasional.
    Namun, kegaduhan itu tidak mereda dan justru semakin memanas di belakang punggung wartawan.
    Pantauan Kompas.com, ketika sejumlah kader PPP mulai cekcok, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy, dievakuasi dari keributan itu.
    Meski satuan tugas (Satgas) pengamanan Muktamar mencoba melerai, cekcok tidak berhenti. Sejumlah kader PPP lalu saling berdatangan, membuat situasi semakin tidak terkendali.
    Dari cekcok, situasi meningkat menjadi baku hantam. Salah satu kader PPP yang terpojok bahkan dipukuli.
    Satgas pengamanan yang mencoba melerai pun tak luput jadi sasaran.
    Saat situasi sedikit mereda, datang lagi sejumlah kader lain untuk membela rekannya. Sebuah kursi besi bahkan melayang.
    Suasana berangsur mereda saat Putra dari Almarhum KH Maimoen Zubair, Gus Yasin mengajak kader-kader PPP membaca sholawat Asyghil.
    Sholawat ini ditujukan agar sesama orang zalim ribut dan orang yang membaca doa dikeluarkan dari kedzaliman.
    Tensi kader-kader PPP pun sedikit mereda. Namun, setelah Gus Taj Yasin berlalu, keributan kembali terjadi.
    Di sisi lain, Pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Maluku menenangkan anggotanya.
    “Kader Maluku siap tenang?” teriak seorang pria yang naik ke atas meja.
    Sejumlah kader PPP yang sedari tadi terlibat perkelahian pun diam.
    Setelah itu, situasi mulai berangsur kondusif. Namun, petugas pengamanan tampak kewalahan.
    Merespons situasi ini, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Rusli Effendi, meminta para peserta Muktamar X menahan diri dan bersikap sesuai ajaran Islam.
    Menurutnya, perbedaan pendapat pasti terjadi dalam pemilihan ketua umum partai.
    “Perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum. Namun, bedanya ada yang mengedepankan kesantunan dan ada yang tidak. Jadi kami minta untuk semua muktamirin menahan diri untuk tidak mencederai proses pelaksanaan Muktamar X,” kata Rusli.
    Ia mengingatkan, keributan antar kader justru akan merugikan PPP karena partai kehilangan simpati dari umat.
    Ia mengaku tidak mau PPP kembali mengalami konflik seperti era Gus Rommy dan Djan Farid.
    “Saya rasa konflik itu hanya membuat kita semakin jauh dengan masyarakat dan merupakan satu hal yang menyebabkan PPP ada di titik ini. Semoga tidak terulang kembali,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Belanda Kembalikan 30.000 Artefak ke Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Prabowo: Belanda Kembalikan 30.000 Artefak ke Indonesia Nasional 27 September 2025

    Prabowo: Belanda Kembalikan 30.000 Artefak ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Belanda akan mengembalikan 30.000 artefak yang pernah dibawa dari Indonesia.
    Pengembalian 30.000 artefak ini dilakukan saat dirinya bertemu Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/9/2025).
    “Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja. Dan Belanda mengembalikan 30.000 item artefak. 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
    Prabowo menilai bahwa Belanda ingin memelihara hubungan baik dengan Indonesia.
    “Saya kira itikad baik dari Belanda ingin pelihara hubungan baik kita,” ucapnya.
    Selain itu, Prabowo mengatakan Ratu Máxima akan datang ke Indonesia pada bulan November mendatang. Kedatangannya dalam rangka berdiskusi soal keuangan.
    “Ratu juga seorang, ternyata seorang ahli keuangan dan akan kesini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita, gimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Prabowo mendapat kehormatan disambut langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima.
    Dalam kunjungan di Belanda tersebut, Prabowo berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.
    “Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Máxima. Raja adalah kepala negara pimpinan tertinggi di Belanda dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara,” ujar Seskab Teddy.
    Teddy juga menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan Raja dan Ratu Belanda menghasilkan kesepakatan penting mengenai pengembalian 30.000 artefak.
    “Dan intinya tadi juga disepakati bahwa Pemerintah Belanda akan mengembalikan sebesar, sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya milik Indonesia yang disimpan di sini dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Seskab Teddy menambahkan bahwa Menteri Kebudayaan Fadli Zon akan segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut di Belanda.
    “Jadi Menteri Budaya Pak Fadli Zon mungkin sudah di sini, dan besok atau dalam waktu dekat akan ke Museum Leiden di sini. Kalau tidak salah di Belanda dan 30.000 artefak itu akan dikembalikan segera ke Indonesia,” ungkapnya. 
    Dia juga memastikan bahwa prosesnya pengembaliannya akan berlangsung cepat. 
    “Prosesnya mungkin pasti cepat karena tadi Raja Belanda sudah menyepakati itu, dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama tapi Alhamdulillah berhasil disepakati tadi dan nanti akan dikembalikan ke Indonesia,” imbuh Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mardiono Diteriaki "Gagal Senayan" Saat Buka Muktamar X PPP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Mardiono Diteriaki "Gagal Senayan" Saat Buka Muktamar X PPP Nasional 27 September 2025

    Mardiono Diteriaki “Gagal Senayan” Saat Buka Muktamar X PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoraki Muhammad Mardiono saat maju ke panggung untuk memberi sambutan.
    Sorakan tersebut sudah terdengar sejak nama Mardiono disebut panitia pada pembukaan Muktamar X Partai Ka’bah, Sabtu (27/9/2025).
    Saat itu, Ketua Panitia Muktamar X PPP, Raden Arya Permana, menyampaikan laporan di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.
    Lalu, ia menyebut nama-nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, termasuk Muhammad Romahurmuziy alias Rommy dan Mardiono. Keduanya diketahui berada pada kubu yang berseberangan.
    Ketika Arya menyebut nama Mardiono, puluhan kader PPP berteriak menyorakinya. 
    “Wuuu,” teriak mereka.
    Sejumlah kader PPP kemudian meneriakkan kata “Perubahan”, sebuah aspirasi agar Ketua Umum PPP bisa dari eksternal partai.
    Meski demikian, beberapa kader lainnya meneriakkan kata “lanjutkan” sebagai bentuk dukungan pada Mardiono untuk kembali menjadi Ketua Umum PPP.
    “Mardiono, lanjutkan!” teriak beberapa kader PPP.
    Namun, teriakan itu ditimpali kader lainnya. “Gagal Senayan!” teriak kader PPP lainnya.
    Begitupun saat Mardiono membacakan sambutan. Sejumlah kader PPP kembali meneriakkan kekecewaan.
    Hal tersebut lantaran di bawah kepemimpinan Mardiono, PPP gagal lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.
    “Gagal Senayan!” teriak salah satu kader PPP.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arwani Thomafi, mengakui terdapat aspirasi kader PPP yang menginginkan adanya perubahan, bahwa calon ketua umum tidak harus dari internal.
    Di sisi lain, terdapat kelompok yang memandang PPP harus tetap dipimpin kader Partai Ka’bah. “Ada yang menginginkan perubahan karena kondisi kita, darurat dan sebagainya. Saya kira nanti kita musyawarah,” tutur Arwani.
    Adapun AD/ART PPP saat ini menyatakan calon ketua umum harus berasal dari internal partai.
    Namun, AD/ART itu bisa diubah dalam forum Muktamar. “Ya seperti itu, kalau di AD/ART yang sekarang ini (harus internal),” ujar Arwani.
    Adapun PPP diketahui saat ini menjadi partai gurem setelah gagal masuk ke Senayan pada Pemilu 2024.
    Perolehan suara PPP secara nasional tidak menembus ambang batas parlemen yang ditentukan undang-undang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soroti Masalah MBG, Prabowo Segera Panggil Kepala BGN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Soroti Masalah MBG, Prabowo Segera Panggil Kepala BGN Nasional 27 September 2025

    Soroti Masalah MBG, Prabowo Segera Panggil Kepala BGN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan segera memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana setibanya di Tanah Air usai lawatan ke empat negara dalam sepekan terakhir.
    Prabowo akan memanggil Dadan guna membahas banyaknya masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
    Diketahui, belakangan MBG sedang menjadi sorotan lantaran banyak masalah, termasuk kasus keracunan di berbagai daerah.
    Menurut Prabowo, masalah terkait MBG ini merupakan masalah besar. Meski ada kekurangan soal MBG, ia yakin bahwa setiap masalah akan diselesaikan dengan baik.
    “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan dan rintangan, ini kita atasi,” tegasnya.
    Sebagai informasi, Prabowo bertolak ke Jepang pada Jumat (19/9/2025). Setelah dari Jepang, ia langsung melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat untuk hadir dalam Sidang Umum ke-80 PBB.
    Setelahnya, Prabowo langsung melakukan lawatan ke Kanada dan Belanda.
    Diketahui, sejak Januari hingga 25 September 2025, ada 5.914 penerima manfaat yang terdampak insiden keamanan pangan MBG.
    Pada September ini saja, setidaknya 2.210 orang yang menjadi korban keracunan MBG.
    Terbaru, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kasus keracunan menu MBG sangat tinggi di daerahnya.
    Hingga Jumat, 26 September 2025, ada sekitar 1.000 siswa Paud hingga SMA/SMK yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Usul BP BUMN Bisa Tolak Rencana Kerja Danantara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Anggota DPR Usul BP BUMN Bisa Tolak Rencana Kerja Danantara Nasional 27 September 2025

    Anggota DPR Usul BP BUMN Bisa Tolak Rencana Kerja Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bisa menolak rencana kerja yang diajukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
    Rivqy menyebut usulan ini telah disampaikan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) BUMN.
    “Kami mengusulkan Badan Pengaturan BUMN berwenang menyetujui atau tidak menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh BPI Danantara,” kata Rivqy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/9/2025).
    Selain itu, menurutnya, BP BUMN juga harus memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak usulan restrukturisasi BUMN oleh BPI Danantara.
    BP BUMN berhak menolak penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan BUMN oleh BPI Danantara.
    “Tentu sikap menyetujui atau menolak tersebut didasarkan pada indikator yang jelas serta bertujuan untuk optimalisasi kinerja perusahaan negara demi kesejahteraan rakyat,” ungkap Rivqy.
    Lebih lanjut, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI itu mengingatkan pentingnya kehati-hatian pengelolaan perusahaan negara.
    Ia juga menegaskan, keuntungan atau kerugian BUMN menjadi tanggung jawab perusahaan negara itu sendiri.
    Terkait hal ini, Komisi VI telah mendorong dan bersepakat dengan pemerintah bahwa perusahaan BUMN dapat diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Kami juga mendorong adanya pengaturan kewenangan BPK dalam memeriksa BUMN sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada,” tuturnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa Revisi UU BUMN juga menjadi bentuk evaluasi pemerintah dan DPR terhadap tata kelola perusahaan pelat merah yang selama ini terjangkit masalah serius.
    “Selama ini BUMN sering dikritisi karena tidak profesional, bahkan dianggap menjadi sapi perah dan alat bagi-bagi kekuasaan,” ujar Rivqy.
    Sebelumnya, Komisi VI dan DPR RI sepakat RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna dalam rapat, Jumat (26/9/2025).
    Sejumlah poin penting dalam RUU itu antara lain menyangkut kedudukan pejabat hingga pegawai BUMN dan Danantara.
    Lalu, aparatur sipil negara (ASN) tak boleh merangkap jabatan menjadi dewan komisaris, direksi, dan pengawas BUMN serta Danantara.
    Kemudian, BUMN tetap bisa diaudit BPK hingga perubahan kelembagaan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Kedatangan Rafale, Teknisi Pesawat TNI AU Dikirim ke Perancis untuk Dilatih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 September 2025

    Jelang Kedatangan Rafale, Teknisi Pesawat TNI AU Dikirim ke Perancis untuk Dilatih Nasional 27 September 2025

    Jelang Kedatangan Rafale, Teknisi Pesawat TNI AU Dikirim ke Perancis untuk Dilatih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono mengatakan, tidak hanya empat penerbang tempur TNI Angkatan Udara (AU) yang dilatih langsung di Perancis untuk menerbangkan pesawat jet Rafale.
    Tetapi, menurut KSAU, juga ada teknisi yang dibekali pelatihan langsung terkait pesawat yang dibeli Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara tersebut.
    “Ya jadi semua sudah termasuk dalam kontrak, jadi dalam pembelian pesawat itu ada pelatihan. Tidak hanya pilot yang dilatih di sana tapi juga teknisi,” kata Tonny saat ditemui di Lapangan Aldinor, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2025).
    Selain mengirim penerbang dan teknisi, Tonny juga menyebut, sedang disiapkan infrastruktur untuk kedatangan pesawat Rafale di dalam negeri.
    Pesawat jet Rafale tersebut rencana awal akan ditempatkan di Pekanbaru, Riau.
    “Minggu lalu, saya sudah ngecek ke sana dan semua
    on progress,
    bagus. Insya Allah kita awal tahun depan siap untuk menerima kedatangan Rafale,” ujarnya.
    KSAU juga menjelaskan, setelah empat penerbang Letkol Pnb Binggi Nobel, Mayor Pnb Eri Nasrul Mahlidar, Mayor Pnb Arie Prasetyo, dan Mayor Pnb Yusuf Atmaraga berhasil tebang solo, akan ada pelatihan untuk penerbang lainnya.
    “Nanti akan ada lagi, karena kan cukup banyak kita beli pesawat. Sudah ada kontraknya, jadi pertama empat, nanti di dalam negeri juga dilaksanakan (pelatihan juga), dan nanti ada juga yang dilatih berikutnya di luar negeri,” katanya.
    Sebagai informasi, Indonesia dan Dassault Aviation membuka peluang penambahan pesanan jet tempur Rafale di luar kontrak awal yang diteken pada 2022.
    Sebelumnya, kontrak tersebut mencakup pembelian 42 unit Rafale dengan nilai mencapai 8,1 miliar dollar AS, atau setara dengan sekitar Rp 132 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.