Category: Kompas.com Nasional

  • Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo Nasional 29 September 2025

    Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Maruarar Sirait (Ara) membeberkan bahwa salah satu pihak yang menerima rumah subsidi dari Presiden Prabowo Subianto adalah keluarga Affan Kurniawan.
    Affan diketahui merupakan seorang driver ojek online (ojol) yang tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di Jakarta pada demo Agustus 2025 lalu.
    Selain itu, keluarga dari empat korban tewas dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, juga mendapat rumah subsidi.
    Hal tersebut Ara sampaikan saat menghadiri acara akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
    “Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Ara.
    “Kami juga melaporkan, Pak, kenapa hari ini juga, sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk empat korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Qodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar, Pak. Kemudian juga buat keluarga Affan di tempat ini, Pak,” sambungnya.
    Ara mengatakan, pemberian rumah subsidi ini mungkin tidak bisa mengobati rasa duka keluarga.
    Akan tetapi, kata dia, rumah subsidi ini menjadi bukti bahwa negara hadir di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
    “Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin, Pak,” jelas Ara.
    Lalu, Ara menyampaikan kenapa pihaknya memilih Bogor sebagai lokasi peresmian rumah subsidi.
    Dia mengatakan, Bogor merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia.
    “Dari data Ibu Kepala BPS, terbesar di Indonesia, 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua, di sini juga kualitasnya sangat bagus, kualitasnya sangat bagus perumahannya, Pak, sering mendapatkan penghargaan,” katanya.
    Sementara itu, Ara juga mengungkit sosok dari pengembang rumah subsidi di Bogor.
    Dia menyebut nama pengembang itu adalah Angga yang dulunya adalah office boy di perusahaan yang ia pimpin. 
    “Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua, dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini, Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah, dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah, Pak,” imbuh Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lokataru Usul "Superpower" Polisi di RUU KUHAP Dikaji Ulang
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Lokataru Usul "Superpower" Polisi di RUU KUHAP Dikaji Ulang Nasional 29 September 2025

    Lokataru Usul “Superpower” Polisi di RUU KUHAP Dikaji Ulang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lokataru Foundation mengusulkan agar kewenangan besar yang membuat Polri 
    super power
    dikaji ulang lewat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    Kewenngan
    superpower
     yang dimaksud adalah ketentuan yang memberikan penyidik Polri untuk menjadi penyidik utama terhadap semua tindak pidana.
    “Soal
    superpower
    kepolisian yang di mana semua tindak pidana umum yang menjadi penyidik utamanya adalah Kepolisian,” kata perwakilan Lokataru Foundation, Fauzan Alaydrus, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membahas soal revisi KUHAP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Salah satu alasan Lokataru menentang kewenangan polisi menjadi penyidik utama dalam KUHAP adalah karena banyak kekerasan yang justru dilakukan oleh polisi.
    “Kepolisian ini menjadi salah satu instrumen kekerasan paling besar dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan lain-lain dalam hal upaya paksa begitu,” ujar Fauzan.
    Oleh karena itu, ia meminta persoalan ini dikaji ulang secara akademik dan empirik.
    “Iya, kami meminta kepada Komisi III DPR agar lebih menjadikan itu sebagai perhatian serius untuk bisa dikaji lagi secara akademik dan empirik juga,” ucap dia.
    Usulan lain yang disampaikan adalah standardisasi rumah tahanan karena ada banyak persoalan di dalam sel, khususnya di kantor polisi.
    Selain itu, Lokataru juga mengusulkan penguatan hakim komisaris dalam revisi KUHAP.
    “Karena ini memang memfokuskan dan mencoba untuk menjadi pengawas dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kat Fauzan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Ada Kekurangan MBG, tetapi Manfaatnya Sangat Besar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Prabowo: Ada Kekurangan MBG, tetapi Manfaatnya Sangat Besar Nasional 29 September 2025

    Prabowo: Ada Kekurangan MBG, tetapi Manfaatnya Sangat Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki kekurangan, tetapi manfaatnya sangat besar karena sudah ada 30 juta penerima manfaat MBG.
    “Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat (MBG). Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” kata Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Prabowo mengeklaim, manfaat program MBG lebih berdampak pada penduduk yang kekurangan makan.
    Ia tidak memungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang makan seadanya, hanya dengan nasi dan garam untuk mengganjal perut.
    “Anak-anak kita, rakyat kita, makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang diluar ekspektasi kita, ternyata dengan MBG kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Prabowo.
    Kendati demikian, ia juga tidak membantah adanya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah, meski menurutnya jumlah kasus keracunan di bawah 1 persen.
    “30 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” kata Prabowo.
    Kepala Negara mengakui, kejadian-kejadian itu tidak membuatnya puas dengan program tersebut.
    Namun, ia menegaskan bahwa pemberian makan bergizi gratis adalah sebuah usaha untuk mencegah anak-anak dan ibu hamil kelaparan dan kekurangan gizi.
    “Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu, tetapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan saya kira dalam sejarah dunia,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di DPR, Erick Thohir Cerita Anggaran 2026 Sama Seperti Saat Covid-19
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Di DPR, Erick Thohir Cerita Anggaran 2026 Sama Seperti Saat Covid-19 Nasional 29 September 2025

    Di DPR, Erick Thohir Cerita Anggaran 2026 Sama Seperti Saat Covid-19
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp1,2 triliun.
    Erick menyebut, angka tersebut sama seperti anggaran tahun 2020 saat Covid-19 melanda Tanah Air.
    “Nah, tahun depan itu kurang lebih dianggarkan Rp 1,2 (triliun), sama pada saat Covid-19, padahal kita punya komitmen Komisi X dan Kemenpora mau bertransformasi,” ungkap Erick, dalam rapat Komisi X di DPR RI, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Oleh karenanya, Erick sempat menyampaikan hal ini kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
    Saat bertemu Purbaya, ia menegaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak ingin foya-foya, melainkan mau melakukan evaluasi.
    “Nah, ini yang kemarin alhamdulillah saya juga sampaikan kepada Pak Menteri Keuangan untuk kita terbuka dan transparan. Kita tidak mau berfoya-foya, tetapi kita juga minta evaluasi,” ujar dia.
    Erick menyebut, Purbaya sangat terbuka dan responsif.
    Bahkan, ia turut mengusulkan soal dana pensiun atlet.
    Terkait usulan ini, Purbaya meminta Erick melakukan kajian lebih lanjut.
    “Bahkan pada kesempatan dalam kesempitan pun saya mendorong beberapa isu lain, salah satunya dana pensiun olahraga. Beliau sangat-sangat positif, tetapi kembali, kami harus membuat kajian dulu,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CNN Tegaskan Pertanyaan Jurnalis ke Prabowo soal MBG Sangat Relevan dan Dibutuhkan Publik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    CNN Tegaskan Pertanyaan Jurnalis ke Prabowo soal MBG Sangat Relevan dan Dibutuhkan Publik Nasional 29 September 2025

    CNN Tegaskan Pertanyaan Jurnalis ke Prabowo soal MBG Sangat Relevan dan Dibutuhkan Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menegaskan bahwa apa yang wartawan CNN, Diana Valencia, tanyakan kepada Presiden RI Prabowo Subianto sangat kontekstual dan dibutuhkan masyarakat.
    Diana bertanya kepada Prabowo perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika Kepala Negara baru saja pulang dari lawatan ke empat negara pada Sabtu (27/9/2025) lalu.
    “Dengan kemarin Mbak Diana bertanya, dan menurut saya, menurut kami semua, dan banyak yang sepakat, itu pertanyaan yang sangat relevan, sangat kontekstual, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dijawab sangat baik oleh Bapak Presiden, oleh Presiden Prabowo,” ujar Titin di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Pertanyaan itu sempat membuat tanda pengenal atau ID pers Istana milik Diana dicabut karena ia dinilai bertanya di luar konteks.
    Titin menegaskan bahwa Diana tidak dipecat dari CNN Indonesia akibat peristiwa itu.
    Ia juga menyebutkan, ID pers Istana tersebut sudah dikembalikan sehingga Diana dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.
     
    “ID ini artinya dapat jaminan bahwa Mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya, dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” kata Titin.
    Titin menyebutkan, Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan memastikan tidak ada lagi pencabutan ID liputan Istana.
    “Dan yang berikutnya adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi bagi kami adalah satu ucapan yang kemudian pasti diikuti dengan perbuatan, bahwa kemudian hubungan menjadi lebih baik lagi, komunikasinya, kolaborasinya, kerja samanya,” kata dia.
    Lalu, Titin meminta agar seluruh jurnalis mendapat jaminan untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya saat meliput kegiatan Presiden.
    Dia mendesak agar wartawan bebas bertanya tanpa dibatasi supaya mereka dapat menjalankan tugas profesional.
    “Terima kasih dari kami yang terus membuat kami semangat dan percaya bahwa ini adalah upaya yang terbaik yang harus dilakukan, supaya kebebasan pers tetap dijunjung tinggi oleh semuanya. Ya, ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran, jadi insyaallah tentu memang sangat sakit, ya menyakitkan. Tapi ini suatu risiko yang harus dijalani, insyaallah akan lebih baik buat semuanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Jamin Prabowo Junjung Kebebasan Pers, Usai Viral ID Wartawan Istana CNN Dicabut
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Istana Jamin Prabowo Junjung Kebebasan Pers, Usai Viral ID Wartawan Istana CNN Dicabut Nasional 29 September 2025

    Istana Jamin Prabowo Junjung Kebebasan Pers, Usai Viral ID Wartawan Istana CNN Dicabut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto sangat menjunjung tinggi kebebasan pers.
    Hal tersebut Yusuf sampaikan usai mengembalikan ID khusus Istana milik wartawan CNN Indonesia TV Diana Valencia di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    “Beliau tetap menjunjung, sangat menjunjung keterbukaan dan kebebasan pers,” ujar Yusuf.
    Yusuf menyampaikan, pihaknya ingin masalah pencabutan ID Istana milik Diana itu cepat selesai. Dia mengeklaim Istana akan terus berkolaborasi dengan media untuk membangun negeri.
    “Karena kita ingin masalah ini cepat selesai. Hari ini tuntas, lalu kemudian kita kembali untuk berkolaborasi dan membangun negeri ini. Mensukseskan semua program-program pemerintah,” paparnya.
    Sementara itu, Yusuf menyebut Mensesneg Prasetyo Hadi juga menjunjung tinggi keterbukaan pers.
    “Beliau sepakat dengan, beliau juga sangat menjunjung tinggi keterbukaan dan kebebasan pers,” imbuh Yusuf.
    Insiden pencabutan kartu pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai sorotan publik.
    Kartu pers Istana Diana Valencia dicabut usai dirinya bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    CNN maupun Dewan Pers menyayangkan insiden ini dan berharap kartu pers Diana Valencia segera dipulihkan.
    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pihaknya akan mencari solusi terbaik terkait pencabutan kartu pers Istana Kepresidenan RI dari seorang jurnalis CNN Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli Nasional 29 September 2025

    Kisah Nissi Taruli Felicia, Bangun Ruang Aman untuk Teman Tuli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Diskriminasi dan kekerasan masih dialami oleh anak, terutama penyandang disabilitas. Padahal, konstitusi Indonesia, yakni Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, telah mengamanatkan untuk memberikan perlindungan.
    Diskriminasi terhadap anak dengan penyandang disabilitas paling kentara terlihat dalam hal pendidikan.
    Berdasarkan Survei Kesejahteraan Indonesia (SKI) 2024, jumlah anak penyandang disabilitas sebesar 1 juta dari total populasi anak yang mencapai 83 juta jiwa.
    Dikutip dari Statistik Pendidikan 2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,51 persen anak dengan disabilitas tidak pernah sekolah; 12,04 persen tidak tamat SD; 31,66 persen memiliki ijazah SD atau sederajat; 24,03 persen berijazah SMP atau sederajat; 22,17 persen tamat SMA atau sederajat; dan 5,58 persen lulus perguruan tinggi.
    Biaya,
    learned helplessness
    , dan penolakan dari sekolah menjadi penyebab anak dengan disabilitas tidak menempuh pendidikan.
    Selain diskriminasi, anak penyandang disabilitas juga rentan terhadap kekerasan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 2021 mengungkap bahwa terdapat 1.025 kasus kekerasan terhadap anak dengan disabilitas.
    Rinciannya adalah kekerasan fisik (2,6 persen dari seluruh laporan kekerasan anak, baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas), kekerasan emosional (2,3 persen), kekerasan seksual (5,7 persen), eksploitasi (1,5 persen), perdagangan orang (2,6 persen), penelantaran (2,3 persen), dan lain-lain (3,7 persen).
    Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Co-Founder dan sekaligus Direktur Eksekutif FeminisThemis Nissi Taruli Felicia, penyandang Tuli yang sejak kecil telah merasakan stigma negatif.
    Terpilih sebagai salah satu anak muda dalam program Every U Does Good Heroes Unilever Indonesia pada 2021, ia aktif menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak perempuan Tuli melalui kanal digital dan berbagai program.
    Sejak kecil, ia harus berjuang keras agar bisa belajar di sekolah umum. Ia lahir di keluarga yang bisa mendengar dan baru saat duduk di kelas 1 SD, guru wali kelasnya menyadari Nissi tidak merespons suara sebagaimana teman-temannya. Kenangan masa kecilnya itu masih lekat di ingatan.
    “Saya baru tahu tidak bisa mendengar ketika usia 7 tahun. Waktu itu saya diperiksa di rumah sakit besar di Jakarta dan baru mendapat diagnosis,” ujar Nissi kepada Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
    Nissi melanjutkan, kala itu, dokter bahkan menyarankan Nissi agar pindah ke sekolah luar biasa (SLB). Meski begitu, ibunya kukuh menyekolahkan dirinya di sekolah umum.
    “Mama saya bilang, ‘Saya yakin anak saya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah umum’,” tutur Nissi.
    Pilihan itu membuat Nissi tetap bersekolah di sekolah umum Katolik, meski menghadapi banyak tantangan. Ia sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman sebaya. Namun, kata-kata ibunya menjadi penyemangat.
    “Mama pernah bilang, ‘Kamu tunjukkan prestasi, jangan pikirkan orang-orang yang mau menjatuhkan kamu’. Itu dorongan saya sampai sekarang untuk terus berkarya,” ujarnya.
    Sehari-hari Nissi menggunakan alat bantu dengar dan mengikuti terapi wicara sepulang sekolah. Ia belajar memahami dunia lewat cerita dan visual dari orang tuanya, tanpa pernah diajari bahasa isyarat.
    Setelah dewasa, Nissi menyadari arti identitas sebagai Tuli. Kala itu, ia bertemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman serupa. Perjumpaan pertama itu merupakan momen penting bagi hidupnya.
    “Baru di usia 21 tahun saya bertemu dengan teman-teman Tuli. Pada 2019 saya mulai memahami arti identitas Tuli dan mulai belajar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Dari situ, saya merasa keresahan saya terjawab: (ternyata) saya tidak sendirian,” katanya.
    Sejak saat itu, perspektifnya berubah. Ia melihat pengalaman masa kecilnya sebagai proses panjang yang membentuk panggilan hidupnya.
    Dari pengalaman pribadinya itu, Nissi pun terdorong untuk menciptakan ruang aman bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan seperti dirinya.
    Bersama dua teman lain yang juga penyandang Tuli, Nissi mendirikan FeminisThemis pada 2021, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.
    “Awalnya, kami berdiskusi saat pandemi 2020. Kami resah karena konten edukasi pandemi tidak aksesibel, apalagi edukasi kesehatan reproduksi dan isu kekerasan seksual,” terang Nissi.
    Mulanya, FeminisThemis hanya akun Instagram yang menyajikan informasi sederhana. Kini, komunitas tersebut berkembang menjadi wadah edukasi, kampanye, dan kelas-kelas pemberdayaan bagi perempuan penyandang Tuli dan kelompok minoritas gender.
    “Kami ingin semakin banyak perempuan penyandang Tuli berani bersuara, berdaya, dan mengambil ruangnya sendiri,” kata Nissi.
    FeminisThemis juga menginisiasi berbagai program, seperti #TuliBijakBerdigital, #TuliTangguhBencana, hingga kelas bahasa isyarat kolaborasi bersama sektor swasta.
    Mereka aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil, seperti KOMPAKS dan API. Nissi juga berupaya memperkuat FeminisThemis lewat berbagai jalur pendanaan dan kemitraan.
    Nissi menjelaskan, dengan berbagai program yang telah memberi dampak bagi sekitar seribu penyandang Tuli, FeminisThemis memiliki potensi untuk berkelanjutan. FeminisThemis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyandang Tuli agar lebih berdaya, berani, dan melawan kekerasan seksual di lingkungannya.
    Ia juga menginginkan FeminisThemis menjadi sumber informasi dan mitra diskusi yang kredibel tentang dunia Tuli bagi perusahaan, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lain.
    “Kami percaya kolaborasi adalah kunci inklusivitas. Suara kami perlu menggema lebih luas, bukan hanya di lingkup Tuli,” imbuh Nissi.
    Perjuangkan hak dan perlindungan anak Tuli
    Pada momen Hari Bahasa Isyarat Internasional yang diperingati tiap 23 September, Nissi turut menekankan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak-anak penyandang Tuli dengan empat prinsip utama, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
    Adapun Hari Bahasa Isyarat Internasional menjadi momentum untuk menegaskan perlindungan identitas linguistik dan keragaman budaya bagi penyandang Tuli ataupun pengguna bahasa isyarat lain.
    Menurut Nissi, pengakuan terhadap bahasa isyarat dan cara komunikasi yang berbeda merupakan bagian krusial dari penghargaan terhadap pendapat anak.
    “Anak-anak penyandang Tuli memiliki beragam cara berkomunikasi. Tidak semua menggunakan bahasa isyarat atau berbicara verbal. Karena itu, pendapat mereka tetap harus dihargai, meski cara komunikasinya berbeda,” jelas Nissi.
    Dengan pemahaman ini, Nissi mengingatkan bahwa menghargai suara anak berarti menjunjung prinsip inklusivitas sejak dini.
    Anak dengar ataupun orangtua dengan anak tipikal perlu diajarkan untuk tidak mendiskriminasi teman sebaya yang memiliki keterbatasan pendengaran agar semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang adil dan setara.
    Nissi menjelaskan, anak-anak penyandang Tuli memiliki keragaman cara berkomunikasi. Tidak semua dari mereka menggunakan bahasa isyarat atau berbicara secara verbal. Oleh karena itu, menurut dia, pendapat anak, apa pun bentuk komunikasinya, harus tetap dihargai.
    Bagi Nissi, anak dengan disabilitas berhak atas kehidupan, pendidikan, dan pertemanan yang layak.
    Ia juga mendorong pemerintah untuk mengakui bahasa isyarat sebagai bagian dari identitas budaya dan bahasa penyandang Tuli serta memberikan akses pendidikan bagi semua penyandang disabilitas agar potensinya berkembang.
    Hal tersebut sesuai dengan konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD).
    “Dalam konteks pendidikan, saya berharap, para praktisi menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini dan memastikan anak-anak Tuli memiliki akses terhadap pendidikan yang beragam dan inklusif tanpa diskriminasi,” katanya.
    Menurut Nissi, pemerintah dapat menerapkan praktik pedagogis berbasis bukti serta melibatkan penyandang Tuli dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Salah satunya adalah dengan memasukkan bahasa isyarat Indonesia dalam kurikulum nasional.
    Bagi Nissi, bahasa isyarat bukan sekadar alat komunikasi. Ia melihatnya sebagai jembatan keadilan yang akan memudahkan masyarakat memahami keberagaman.
    “Kita harus ingat bahwa bahasa pertama yang kuat berperan penting mendukung kemampuan anak-anak Tuli untuk belajar dan berkembang maksimal. Tanpa akses ini, hak-hak anak-anak Tuli tidak dapat terpenuhi,” ungkapnya.
    Ia pun menyambut baik rencana pemerintah memasukkan bahasa isyarat ke dalam kurikulum nasional dan menjadikannya salah satu syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau sekolah kedinasan.
    “Ini terobosan besar untuk layanan publik yang setara dan inklusif. Bayangkan jika layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, hingga darurat bisa berkomunikasi dengan Tuli. Tidak ada lagi hambatan komunikasi yang menghalangi hak dasar mereka. Saya akan terus memantau keseriusan pemerintah,” kata Nissi.
    Ia melanjutkan, bahasa isyarat juga sebaiknya dikenalkan sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan empati.
    “Generasi yang terbiasa berinteraksi dengan penyandang Tuli akan lebih mudah membangun masyarakat yang inklusif,” ujarnya.
    Sebagai warga negara, Nissi berharap, Indonesia memandang disabilitas sebagai bagian penting dari keberagaman, bukan obyek belas kasihan.
    Akses pendidikan, kesehatan reproduksi, kesempatan kerja, hingga ruang partisipasi pengambilan keputusan bagi perempuan penyandang Tuli harus diperluas.
    “Inklusivitas bukan hadiah. Akses bukan pilihan. Inklusivitas dan akses adalah hak,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kaget dengan Korupsi di Indonesia: Dalam Keadaan yang Sangat Memperihatinkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Prabowo Kaget dengan Korupsi di Indonesia: Dalam Keadaan yang Sangat Memperihatinkan Nasional 29 September 2025

    Prabowo Kaget dengan Korupsi di Indonesia: Dalam Keadaan yang Sangat Memperihatinkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dengan parahnya korupsi yang terjadi di Tanah Air.
    Bahkan, Kepala Negara menyebut, korupsi di Indonesia sudah sangat memperihatinkan situasinya.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    “Kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita. Memang kita mengerti hampir semua negara ada korupsi, tapi korupsi di kita harus kita ketahui menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan,” kata Prabowo.
    “Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut,” ujarnya lagi.
    Menurut Prabowo, perilaku korupsi yang sudah disebutnya perampokan sistemik tersebut bahkan mengalahkan para elite atau pejabat yang pintar sekalipun.
    “Kita harus akui kelemahan dari elite kita, kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pintar dan cemerlang ternyata kalah pintar dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator,” ujarnya.
    Namun, Prabowo menegaskan tekadnya untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan melawan para koruptor tersebut.
    “Saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih Indonesia bisa bangkit,” kata Prabowo.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat menyinggung soal kerugian yang dialami negara karena koruptor.
    “Luar biasa lihainya dan merugikan bangsa cukup parah dan korupsi yang paling besar penyimpangan yang paling besar itu yang setengah korupsi atau korupsi yang tersamar seolah legal tapi nyolong ,” ujarnya.
    “Koruptor itu brengsek, dia nyolong, ada yang nyolong (Rp) 2 T (triliun), ada nyolong Rp 3 T,” kata Prabowo lagi.
    Bahkan, Prabowo mengungkapkan kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun dalam setahun dari perilaku para koruptor.
    Namun, Prabowo mengaku berhati-hati bicara soal angka karena menyangkut data yang dimiliki negara.
    “Kalau saya cerita berapa berapa ratus T (triliun) uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian enggak geleng-geleng kepala lagi, harus panggil dokter,” ujarnya.
    Untuk itu, Prabowo mengatakan, bakal memanggil Jaksa Agung dan semua lembaga penegak hukum untuk memberangus korupsi di Tanah Air.
    “Kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu menurut saya perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rayakan HUT Ke-80, KAI Luncurkan E-Sport Center Pertama di Stasiun Gambir
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Rayakan HUT Ke-80, KAI Luncurkan E-Sport Center Pertama di Stasiun Gambir Nasional 29 September 2025

    Rayakan HUT Ke-80, KAI Luncurkan E-Sport Center Pertama di Stasiun Gambir
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan peluncuran E-Sport Center pertama di Stasiun Gambir, Jakarta pada Minggu (28/9/2025).
    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa E-Sport Center bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari visi besar KAI untuk menghadirkan nilai tambah bagi generasi muda.
    “Hari ini KAI genap berusia 80 tahun. Kami ingin menatap masa depan bersama generasi X, Y, dan Z yang mendominasi 85 persen pelanggan kami. Mereka lahir dan tumbuh bersama teknologi,” ujar Bobby dalam keterangan resminya, Senin (29/9/2025).
    Ia menekankan, E-Sport Center di Stasiun Gambir adalah hadiah sekaligus komitmen KAI untuk menciptakan ruang yang sehat, kreatif, dan kompetitif bagi generasi digital.
    Peresmian E-Sport Center sekaligus menjadi bagian dari puncak perayaan HUT ke-80 KAI yang dimeriahkan dengan KAI E-Sport Tournament 2025 bertajuk “Warrior’s Series”.
    Turnamen tersebut diikuti 3.400 pemain dari 17 kota di Jawa dan Sumatera, mulai dari Jakarta hingga Medan, yang bertanding dalam gim Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan Free Fire.
    Sejumlah bintang
    e-sport
    Tanah Air hadir untuk memeriahkan suasana dalam
    fun match
    bersama tim
    e-sport
    KAI, antara lain Vivian (Mother of Tanks) yang merupakan juara dunia Mobile Legends Women’s Invitational Esport World Cup 2025, Fanny Cynthia (Funi), RRQ Banana, serta Nevinne sebagai
    shoutcaster
    MLBB.
    KAI E-Sport Tournament 2025 memperebutkan total hadiah Rp 5 juta di setiap kota, dengan babak kualifikasi dimulai 28 September hingga final pada 30 September 2025. Puncak penyerahan hadiah secara simbolis akan digelar di Bandung pada 4 Oktober 2025.
    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menekankan bahwa kegiatan
    e-sport
    sejalan dengan nilai-nilai korporasi.

    E-sport
    mengajarkan
    teamwork
    , sportivitas, dan inovasi. Nilai-nilai ini selaras dengan karakter insan KAI, yaitu
    commitment, integrity, teamwork, accountability, responsibility
    (CITAR),” jelas Anne.
    Melalui E-Sport Center dan turnamen ini, lanjut dia, KAI ingin semakin dekat dengan komunitas muda, sekaligus memperkenalkan inovasi digital KAI yang mendukung perjalanan pelanggan.
    Pada momentum HUT ke-80, KAI menegaskan transformasinya dari sekadar penyedia layanan transportasi menjadi penggerak gaya hidup digital masyarakat.
    KAI berkomitmen menghadirkan perubahan dari
    consumer benefit
    menuju
    emotional benefit
    demi mewujudkan perjalanan kereta api yang efisien dan penuh kesan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta Nasional 29 September 2025

    Kasus Korupsi Izin TKA: Kontrakan, Mobil hingga Lahan Disita dari Tangan Eks Dirjen Binapenta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan fakta terbaru terkait proses penyidikan kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    KPK menyita aset tanah dan bangunan berupa kontrakan di Depok, Jawa Barat dan rumah di Sentul, Bogor dari tersangka bernama Haryanto selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    “Pekan lalu, penyidik melakukan penyitaan aset dari salah seorang tersangka dalam perkara ini (Sdr. H – Dirjen Binapenta dan PKK),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
    “Aset tersebut berupa 2 bidang tanah/bangunan yaitu kontrakan seluas 90 m2 di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan rumah seluas 180 m2 di wilayah Sentul, Kab. Bogor,” sambungnya.
    Budi mengatakan, penyidik juga menemukan bahwa aset tersebut dibeli secara tunai dan diduga berasal dari hasil korupsi.
    Selain itu, kedua aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabatnya.
    “Kedua aset tersebut dibeli secara tunai, yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA,” ujarnya.
    Budi juga mengungkapkan bahwa penyidik menemukan bahwa Haryanto meminta satu unit mobil kepada agen pengurusan izin TKA.
    “Ditemukan fakta bahwa tersangka (Haryanto) dimaksud juga meminta kepada salah seorang agen TKA untuk dibelikan satu unit kendaraan roda empat di sebuah diler di Jakarta,” tuturnya.
    Budi mengatakan, saat ini mobil dengan merek Toyota Innova itu sudah disita KPK.
    “Saat ini kendaraan tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh KPK,” ujarnya.
    Budi menyebutkan bahwa penyitaan-penyitaan aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini dibutuhkan untuk proses pembuktian perkara, sekaligus upaya awal dalam optimalisasi asset recovery.
    “Selain upaya penindakan ini, KPK juga terus mendorong berbagai langkah pencegahan korupsi di Kemenaker, untuk menutup adanya peluang bagi oknum-oknum melakukan tindak pidana korupsi, yang ujungnya menciderai kualitas pelayanan bagi publik,” ucap dia.
    Pada awal September, KPK menyita 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektare dari Haryanto dan Jamal Shodiqin selaku staf di Kemenaker.
    KPK mengatakan, aset-aset tersebut dibeli dengan mengatasnamakan kerabat.
    “Dan aset-aset itu di atas nama keluarga dan kerabat,” kata Budi pada Rabu (3/9/2025).
    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 8 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin TKA di Kemenaker pada pertengahan Juli lalu.
    Mereka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019;
    Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.