Category: Kompas.com Nasional

  • Dito Ariotedjo Tanggapi Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Dito Ariotedjo Tanggapi Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru Nasional 8 September 2025

    Dito Ariotedjo Tanggapi Isu Puteri Komarudin Jadi Menpora Baru
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dito Ariotedjo yang telah dicopot oleh Presiden Prabowo dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengaku tidak tahu kebenaran kabar bahwa Puteri Komarudin dari Golkar adalah penggantinya.
    “Saya enggak tahu,” kata Dito kepada pewarta di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Senin (8/9/2025).
    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.
    Adapun Puteri Anetta Komarudin adalah anggota DPR dari Partai Golkar, putri dari politikus senior Golkar, Ade Komarudin.
    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.
    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.
    Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.
    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.
    Meski demikian, Dito menyatakan legawo dengan keputusan Presiden dan bersyukur telah diberi kesempatan memimpin Kemenpora hampir tiga tahun.
    Ia berharap menteri penggantinya dapat menjaga kesinambungan transformasi yang telah dijalankan.
    “Bapak Presiden tadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kami hampir tiga tahun ini melakukan transformasi dan harapannya bisa dilanjutkan. Ekosistem olahraga dan ruang gerak anak muda sekarang lebih baik,” ujar Dito.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pengganti Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo usai pelantikan, Senin.
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yusril Pastikan Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat Pelindas Ojol Akan Dipidana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Yusril Pastikan Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat Pelindas Ojol Akan Dipidana Nasional 8 September 2025

    Yusril Pastikan Kompol Cosmas dan Bripka Rohmat Pelindas Ojol Akan Dipidana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memasikan Kompol Cosmas Kaju Gae dan Bripka Rohmat akan dipidana karena melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan.
    “Dan terhadap dua orang yang sudah diberikan putusan etik itu selanjutnya akan diambil satu langkah hukum pidana,” kata Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham, Senin (8/9/2025).
    Peristiwa pelindasan Affan oleh kendaraan traktis (rantis) Brimob terjadi pada 28 Agustus 2025 malam. Kompol Cosmas selaku komandan dan Bripka Rohmat yang mengemudikan kendaraan itu. 
    “Jadi kalau kemarin saya mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan diambil langkah pidana, hari ini dari laporan, dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap dua orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum dan akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa sidang etik telah digelar terhadap tujuh anggota Brimob, termasuk Cosmas dan Rohmat di antaranya.
    Selain itu, pelaku kerusuhan pada peristiwa Agustus 2025 juga bakal dikenai proses pidana.
    “Kami memegang prinsip ini dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, pembakaran, perusakan, ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas,” kata 
    Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap korban aksi unjuk rasa.
    Dia menegaskan bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menanggung pembiayaan mereka yang dirawat di rumah sakit.
    Dia menegaskan bahwa korban yang dirawat di rumah sakit Polri akan dibebaskan dari biaya, sementara korban di daerah ditanggung pemerintah daerah.
    Untuk korban meninggal, pemerintah menyiapkan santunan dan perlindungan bagi keluarga.
    “Bukan saja mereka yang meninggal, tapi juga terhadap keluarganya, anak-anaknya yang harus juga menjadi beban bagi negara untuk dilindungi, diberikan biaya siswa, pendidikan, dan lain-lain ke masa depan,” ujarnya.
    Ia menambahkan, transparansi akan dijamin dalam seluruh penyelidikan dan penyidikan.
    Dia menegaskan bahwa rapat telah memutuskan untuk melakukan penyidikan terhadap semua mereka yang ditahan.
    “Penyidikan akan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat akan melihat dan menilai apakah penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, bertindak profesional, kemudian bertindak sesuai dengan koridor hukum, dan menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasi manusia pada mereka,” jelasnya.
    Dia menegaskan, apa yang saat ini dilakukan pemerintah bukanlah bentuk kezaliman terhadap masyarakat, tetapi upaya penegakan hukum sesuai prosedur hukum.
    “Kami tidak ingin terjadi kezaliman kepada warga masyarakat, kepada rakyat kita sendiri, tetapi kalau rakyat itu diduga melakukan suatu tindak pidana, negara berhak mengambil langkah hukum terhadap mereka,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu Nasional 8 September 2025

    Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat latar belakang profesi maupun ekonomi calon anggota legislatif dalam menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
    Pernyataan ini disampaikan Rifqi saat dimintai kemungkinan DPR RI membatasi profil calon anggota dewan, menyusul kritik Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait banyaknya artis di DPR.
    Rifqi mengatakan bahwa penyusunan undang-undang tidak boleh berdasar pada subjektivitas dan harus objektif.
    “Nah karena itu kita tidak melihat latar belakang profesi, kita tidak melihat latar belakang ekonomi,” kata Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Menurut Rifqi, Komisi II sampai hari ini masih berpandangan akan mengusulkan RUU Pemilu untuk dibahas dalam bentuk kodifikasi hukum dan atau omnibus law.
    Sejumlah undang-undang, kata dia, akan dibahas menjadi satu untuk memperbaiki ekosistem politik dan demokrasi di Indonesia.
    “Termasuk pemilu di dalamnya,” ujar Rifqi.
    Politikus Partai Nasdem itu mengatakan bahwa yang paling penting menurutnya adalah bagaimana kodifikasi hukum atau Omnibus Law terkait politik itu ke depan bisa membuat proses pemilu dan menghasilkan anggota DPR yang lebih baik.
    Tujuan itu di antaranya diwujudkan melalui ketentuan rekrutmen anggota partai politik, seperti apakah terdapat perbedaan antara keanggotaan partai dan pencalonan anggota DPR dari partai.
    “Segala sesuatunya akan kita bahas. Prinsipnya kami sepakat bahwa kualitas pemilu kita dan institusi parlemen kita harus lebih baik ke depan,” tuturnya.
    Sementara itu, mengenai batas minimal latar belakang pendidikan calon anggota dewan, Rifqi memandang bahwa yang lebih penting adalah standar kompetensi.
    Menurutnya, hal ini bisa dibangun di dalam partai politik.
    “Jadi banyak orang yang tidak berpendidikan S1 tapi punya kapasitas wawasan yang baik,” ujar Rifqi.
     
    Sebelumnya, Yusril menyebut bahwa sistem pemilu saat ini membuat orang-orang berbakat di politik sukar dikenal publik.
    Akibatnya, menurut Yusril, banyak kursi di DPR RI yang diduduki oleh artis.
    Yusril menyebut bahwa saat ini terdapat kritik terhadap kualitas anggota DPR RI. Hal ini telah disadari pemerintah.
    “Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebritas, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” ungkap Yusril di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Yusril kemudian menyinggung bahwa pemerintah berencana mengusulkan revisi UU Pemilu dan partai politik.
    Hal ini juga untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
    “Hal-hal yang lain juga, perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi
    threshold
    dan lain-lain sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kemungkinan Puteri Anetta Komarudin bakal menggantikan posisi Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bahlil mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Bahlil menyatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
    Begitu pula mengenai keputusan mengganti Dito Ariotedjo yang sudah menduduki kursi Menpora di periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo.
    “Semuanya itu pengangkatan pemberhentian menteri, itu hak prerogatif Presiden, karena menteri pembantu Presiden,” ucapnya.
    Partai Golkar, lanjut Bahlil, hanya merekomendasikan.
    Termasuk ketika merekomendasikan Mukhtarudin yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pengganti Abdul Kadir Karding.
    “Sekali lagi itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif presiden,” tandas dia.
    Lewat reshuffle terbaru, Prabowo melantik empat menteri dan satu orang wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih.
    Satu menteri dilantik karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sementara menteri lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
    Kelima menteri yang dicopot adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pengganti Dito Ariotedjo kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo pasca pelantikan, Senin.
    Ia menyatakan, pelantikan untuk Menpora baru bakal dijadwalkan pada hari-hari berikutnya.
    “Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi Nasional 8 September 2025

    IHSG Terkoreksi, Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Perbaiki Ekonomi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah mendalami pasar modal dan pasar keuangan selama 15 tahun lamanya.
    Ia mengaku tahu bagaimana cara memperbaiki pasar modal hingga ekonomi Indonesia.
    Hal ini disampaikannya menanggapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup terkoreksi awal pekan ini setelah pelantikannya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
    “Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya, usai dilantik, Senin.
    Purbaya tidak memungkiri, perlambatan ekonomi hingga turunnya IHSG terjadi karena berbagai hal.
    Tidak terkecuali, kata dia, kericuhan yang turut melemahkan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.
    “Selama ini ada perlambatan ekonomi karena berbagai hal dan keributan demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa ekonomi jadi tertekan. Nah, sekarang kita balikan lebih cepat dalam seminggu, dua minggu, pasti akan kembali,” beber dia.
    Di sisi lain, Purbaya mengakui mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto bukan hal yang mudah.
    Purbaya mengaku akan mencobanya secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.
    Untuk tahap awal, ia berencana mengembalikan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen hingga 6 persen.
    “Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu.
    Let say
    ke arah 6 persen, 6 persen lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain, biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” ujar Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terkoreksi pada perdagangan Senin (8/9/2025), setelah Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. 
    Dalam
    reshuffle
    tersebut, posisi Menteri Keuangan bergeser dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. 
    IHSG ditutup melemah 1,28 persen atau 100,49 poin ke level 7.766,84. 
    Koreksi tajam ini dipicu aksi jual di sejumlah saham perbankan besar, yang menjadi penekan utama indeks.
    Sektor finansial menjadi yang paling terpukul, turun 2,48 persen.
    Sektor siklikal dan infrastruktur juga ikut terkoreksi masing-masing 2,48 persen dan 2,07 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi Nasional 8 September 2025

    Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak bermain domino karena bisa menimbulkan prasangka negatif.
    Pesan ini Irma sampaikan guna merespons foto dua Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan eks Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar, Azis Wellang.
    “Mohon maaf nanti dibilang ini berjudi, ini begini ini, begini padahal enggak ada duitnya misalnya hanya untuk sekadar main-main saja untuk kesenangan saja untuk santai-santai,” kata Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Irma menyarankan, sebaiknya para pembantu presiden itu tidak bermain domino karena permainan itu terkesan negatif dan bisa menimbulkan banyak tafsir.
    Meskipun domino hanya sekadar untuk bersantai misalnya, publik bisa memandang permainan itu berarti lain.
    “Banyak orang yang akan menafsirkan itu berbeda-beda, lebih baik jangan lakukan,” ujar Irma.
    Politikus Partai Nasdem berharap jajaran menteri Presiden Prabowo Subianto bisa belajar dari keteledoran sejumlah anggota DPR RI yang membuat situasi sosial dan politik memanas beberapa hari terakhir.
    Irma menyebut, imbas tingkah dan pernyataan arogan sejumlah anggotanya, DPR RI sangat malu dan akhirnya melakukan evaluasi diri.
    “Cukup DPR hari ini menjadi korban karena keteledoran kami, jangan sampai kemudian pemerintah melakukan hal yang sama,” ujar Irma.
    Sebelumnya, foto Raja Juli dan Karding yang tengah bermain domino dengan Azis Wellang dan Andi Rukman Nurdin di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menjadi sorotan.
    Padahal, Azis Wellang disebut sebagai tersangka pembalak liar sementara Raja Juli bertugas menjadi Menteri Kehutanan.
    Terkait hal ini, Raja Juli mengaku hanya mengenal Karding dan tidak mengetahui dua pemain lain.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bahkan mengeklaim baru mengetahui sosok Azis Wellang dari pemberitaan media massa.
    “Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,” ujar Raja dalam akun Instagram resminya, Minggu (7/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar Nasional 8 September 2025

    Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39,2 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pelantikan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan pada 11 Maret 2025, Purbaya memiliki total kekayaan Rp 39,2 miliar atau tepatnya Rp 39.210.000.000.
    Aset terbesar yang dimiliki Purbaya adalah dalam bentuk tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp 30,5 miliar atau Rp 30.500.000.000.
    Menkeu baru ini tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.
    Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 3,6 miliar atau Rp 3.606.000.000.
    Dia tercatat memiliki empat mobil yaitu Mercedes Benz sedan, BMW Jeep, Toyota Alphard minibus, dan Peugeot Jeep New 5008.
    Kemudian Menkeu juga memiliki dua unit motor yaitu Yamaha XMAX BG6 AT dan motor Honda Vario 125.
    Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 684 juta, surat berharga Rp 220 juta, kas dan setara kas Rp 4,2 miliar, dan tidak memiliki utang.
    Dengan demikian, total harta kekayaannya mencapai Rp 39.210.000.000.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Besok
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Besok Nasional 8 September 2025

    Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Selebgram Lisa Mariana (LM) dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Selasa (9/9/2025).
    Lisa bakal menjalani pemeriksaan lanjutan atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh bekas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).
    “(Pemeriksaan LM) Selasa,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso kepada
    Kompas.com
    , Senin (8/9/2025).
    Adapun pemeriksaan besok merupakan agenda penjadwalan ulang terhadap Lisa Mariana.
    Sebelumnya, Lisa dijadwalkan diperiksa pada Kamis (4/9/2025). Namun, ia tidak bisa hadir pada saat itu.
    Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhon Boy Nababan menjelaskan bahwa saat itu Lisa berhalangan hadir dalam pemeriksaan dan mengajukan permintaan untuk kembali dijadwalkan.
    “Lisanya berhalangan, jadi ditunda,” kata Jhon Boy Nababan.
    Sebelumnya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa laporan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana di Bareskrim Polri akan tetap berlanjut sesuai prosedur hukum.
    Diketahui, Lisa dilaporkan ke Bareskrim lantaran mengeklaim bahwa ayah dari anaknya, CA, adalah Ridwan Kamil.
    “Setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ranah hukum. Jadi kami menghormati ranah penyidik dan lain-lain,” kata Ridwan Kamil saat ditemui di Bareskrim Polri, Kamis (28/8/2025).
    RK mengaku lega setelah mengetahui hasil tes DNA yang dirilis oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri pada Rabu (20/8/2025) memastikan bahwa CA (3) bukan anak biologis dirinya.
    “Secara umum saya juga sudah lega, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA,” ucapnya.
    Dalam pemeriksaan tersebut, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa dirinya mendapat sekitar 12 pertanyaan dari penyidik, mayoritas terkait hasil tes DNA.
    Dalam proses pemeriksaan, ia juga diperlihatkan hasil resmi yang sebelumnya sudah diumumkan oleh tim kesehatan Polri.
    “Bahwa memang genetikanya tidak ada sedikit pun identik. Sehingga akar dari semua ini adalah tudingan yang tidak berdasarkan bukti,” kata RK.
    Detail Hasil DNA Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti memaparkan secara perinci proses pemeriksaan DNA.
    Sampel darah dan buccal swab diambil dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana, serta anak Lisa pada 7 Agustus 2025.
    Proses uji berlangsung hingga 12 Agustus 2025.
    “Hasilnya, separuh profil DNA CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana. Namun separuh profil DNA CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil,” jelas Sumy.
    Kesimpulannya, kata dia, tidak terbantahkan secara ilmiah.
    “Secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Ferry Juliantono Jadi Menteri Koperasi, Gantikan Budi Arie
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Prabowo Lantik Ferry Juliantono Jadi Menteri Koperasi, Gantikan Budi Arie Nasional 8 September 2025

    Prabowo Lantik Ferry Juliantono Jadi Menteri Koperasi, Gantikan Budi Arie
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Ia menggantikan Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.
    Pelantikan Ferry berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Ia lalu melakukan penandatanganan berita acara.
    Sebelumnya, pelantikan dan reshuffle menteri telah disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
    “Yang kedua atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” kata Prasetyo, Senin.
    Adapun lima Kementerian tersebut, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dipimpin oleh Budi Gunawan, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Lalu, Kementerian Koperasi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Dito Ariotedjo.
    “Di antaranya yang pertama Kemenko Polkam, kedua Kementerian Keuangan, ketiga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, keempat Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo bakal melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    “Satu adalah Kementerian yang baru dan 5 adalah Kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tandas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ADHI Karya Perkuat Fundamental, Bayar Obligasi Rp 1,3 Triliun dan Genjot Proyek Sosial
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    ADHI Karya Perkuat Fundamental, Bayar Obligasi Rp 1,3 Triliun dan Genjot Proyek Sosial Nasional 8 September 2025

    ADHI Karya Perkuat Fundamental, Bayar Obligasi Rp 1,3 Triliun dan Genjot Proyek Sosial
    Penulis
    KOMPAS.com
    – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melaksanakan paparan publik dalam kegiatan Public Expose Live 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada Senin (8/9/2025).
    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keterbukaan informasi, jajaran direksi memaparkan kinerja hingga semester I-2025 serta arah strategi perseroan dengan memperkuat fundamental bisnis dan kompetensi inti sebagai kontraktor.
    ADHI Karya turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sosial yang menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung Asta Cita. Hingga saat ini, perseroan terlibat dalam pembangunan sekolah rakyat, rumah sakit (rs), serta proyek irigasi di berbagai wilayah Indonesia.
    Untuk sektor kesehatan, beberapa proyek rumah sakit yang dikerjakan antara lain RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Pondok Indah Bintaro, RS Harapan Kita Jakarta, RS Mandaya Royal Puri, dan RS

    Pelni Jakarta.
    Sementara itu, pada sektor ketahanan pangan, ADHI Karya berperan dalam pembangunan infrastruktur irigasi, di antaranya Irigasi Cipelang (Jawa Barat), Irigasi Tapin (Kalimantan Selatan), serta rehabilitasi 75 daerah irigasi di Kalimantan Barat.
    Selain itu, melalui anak usaha ADHI Beton yang bergerak di bidang manufaktur dan konstruksi beton pracetak, perseroan berhasil mengukir tonggak baru dengan mendukung pelaksanaan proyek strategis Ubadari, Compression, Carbon Capture (UCC) Project di Tangguh, Papua Barat.
    Kehadiran ADHI Karya dalam proyek-proyek tersebut mencerminkan peran perseroan tidak hanya sebagai kontraktor nasional, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
    Di tengah kondisi yang menantang, ADHI Karya tetap berkomitmen menjaga kepercayaan investor dengan melunasi kewajiban jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan PUB III Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun pada 24 Mei 2025.
    Langkah itu menunjukkan komitmen ADHI dalam memperkuat struktur keuangan perusahaan sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.
    Hingga semester I-2025, ADHI Karya membukukan pendapatan sebesar Rp 3,8 triliun atau turun 33 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
    Perseroan juga mencatat pendapatan
    joint operation
    (JO) sebesar Rp 4,3 triliun dan pendapatan
    non-joint operation
    (NJO) sebesar Rp 5,7 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari proyek infrastruktur Jalan Tol Yogyakarta–Bawen Paket 1, Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, dan Pabrik PUSRI III-B.
    Dari sisi laba, ADHI Karya mencetak laba kotor sebesar Rp 521 miliar atau meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
    Namun, laba bersih pada triwulan II-2025 tercatat Rp 7,5 miliar atau turun 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi dinamika perolehan kontrak.
    Total aset ADHI Karya pada triwulan II-2025 mencapai Rp 34,4 triliun atau turun 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
    Liabilitas tercatat Rp 24,7 triliun atau turun 8 persen, seiring pelunasan kewajiban. Sedangkan ekuitas perseroan sebesar Rp 9,7 triliun.
    Rasio utang berbunga dibandingkan dengan ekuitas perusahaan ADHI Karya berada di level 0,89 kali dan rasio total liabilitas terhadap ekuitas sebesar 2,55 kali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.