Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Saya berharap betul kinerja Kemenkeu ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat,” ujar Hanif dalam rapat kerja perdana Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Hanif mengingatkan agar kinerja Kementerian Keuangan tidak semata bertumpu pada angka-angka indah dalam laporan, apalagi sampai mengabaikan realitas sosial yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, dalam setiap kebijakan fiskal pasti terdapat dinamika politik, namun pemerintah tetap harus fokus pada persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Bahwa misalnya ada politiknya atau segala macam pastilah dalam konteks seperti ini akan muncul, tetapi ada
underline problem
yang harus kita selesaikan, baik melalui kebijakan maupun program pemerintah,” ujar Hanif.
Hanif menekankan pentingnya memastikan setiap program yang telah dirancang Kementerian Keuangan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.
Ia berharap
output
dan
outcome
dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam laporan kinerja.
“Jadi saya tegaskan, mohon program-program yang sudah disusun Kemenkeu ini benar-benar bisa dilihat
output
–
outcome
-nya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hanif.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.
“Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” kata Purbaya.
Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI. Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/21/67dd3d91d13b8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi XI Minta Pengelolaan APBN Kemenkeu Tunjukkan Empati Besar ke Rakyat Nasional 10 September 2025
-
/data/photo/2025/09/10/68c156479557b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026 Nasional 10 September 2025
Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.
“Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” kata Purbaya.
Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI.
Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.
“Kan di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan Presiden,” beber dia.
Purbaya pun enggan membeberkan anggaran pada pos mana saja yang berubah. Sebab, ia ingin melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
“Nanti deh, nanti gue dibilang bocorin lagi,” seloroh Purbaya.
Sebelumnya diberitakan, Purbaya untuk pertama kalinya melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebagai Menteri Keuangan.
Pada pertemuan pertama ini, ia memperkenalkan dirinya kini tak lagi hadir sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melainkan sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
“Ini pak kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak, biasanya sebagai LPS,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/10/68c0ad9451c32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional Nasional 10 September 2025
RI Kecam Serangan Israel ke Qatar: Pelanggaran Keras Hukum Internasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengecam keras serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar pada Rabu (9/9/2025).
“Serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025 merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan,” tulis Kemenlu RI melalui akun X @Kemlu_RI, dikutip Kamis (10/9/2025).
Kemlu RI juga menyebut, serangan Israel berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.
Sebab itu, Indonesia kembali menyerukan seruan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah tegas menghentikan polah Zionis Israel tersebut.
Di sisi lain, Indonesia menegaskan solidaritas terhadap rakyat Qatar atas serangan tersebut.
“Dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” tulis Kemenlu RI.
Serangan Israel di Qatar yang menargetkan pemimpin Hamas pada Selasa (9/9/2025) memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan perundingan gencatan senjata Israel-Hamas dalam perang di Gaza.
Ketika serangan terjadi, Hamas tengah melakukan pertemuan dengan pemerintah Qatar di Doha, membahas proposal Amerika Serikat (AS) untuk gencatan senjata Israel-Hamas dalam perang di Gaza.
Di tengah percakapan itu, dentuman ledakan terdengar di Ibu Kota Qatar, tepatnya di kawasan pemukiman mewah West Bay Lagoon, yang menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menampung beberapa anggota biro politik Hamas.
Para pemimpin Hamas secara terbuka telah menjadikan Ibu Kota Qatar sebagai markas mereka di luar negeri selama bertahun-tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/07/68bd78597d722.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengamanan Proyek LRT di Manggarai Diperketat Imbas Kasus Pencurian Besi Nasional 10 September 2025
Pengamanan Proyek LRT di Manggarai Diperketat Imbas Kasus Pencurian Besi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Proyek LRT Jakarta Ramdani Akbar menyampaikan, pihaknya memperketat keamanan proyek pembangunan LRT Jakarta di Manggarai, Jakarta Selatan, menyusul adanya kasus pencurian besi di area proyek tersebut pada Sabtu (6/9/2025) lalu.
Ia mengatakan, petugas keamanan, termasuk dari kepolisian setempat, serta kamera CCTV telah dikerahkan untuk mencegah pencurian serupa terulang kembali.
“Selain itu kami juga sudah bekerja dengan kepolisian setempat agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” kata Ramdani saat dikonfirmasi, Rabu (10/9/2025).
Ia menambahkan, pelaku pencurian sudah ditangkap dan besi hasil curian telah dikembalikan. Dengan demikian, proyek tidak mengalami kerugian materiil.
“Saat ini pelaku juga sudah diamankan,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, seorang pria tertangkap basah mencuri sejumlah besi di kawasan proyek LRT Jakarta di Manggarai, Jakarta Selatan.
Aksinya terekam oleh warga yang kemudian diunggah ke akun @jakarta.terkini di instagram.
Awalnya, pelaku terlihat berdiri di sisi dinding proyek LRT sambil melirik ke kanan dan kiri untuk melihat situasi.
Dia kemudian menggeser salah satu dari tiga separator jalan berwarna oranye untuk masuk ke dalam area proyek.
Saat berhasil menerobos masuk, dia terlihat kembali melirik ke bagian dalam, lalu berjongkok dan mengambil besi yang panjangnya sekitar 1,5 meter.
Di bagian tengah proyek, tumpukan besi silinder beragam ukuran memang tergeletak tanpa penjagaan.
Pelaku kemudian membawa besi tersebut dan kabur dengan berjalan kaki menuju ke arah Jalan Dr. Saharjo.
Salah satu pekerja proyek, Firman (40) (bukan nama sebenarnya), mengatakan besi proyek LRT juga sering dicuri oleh orang tidak dikenal.
“Sudah sering, namanya proyek gini kan. Enggak satu dua orang juga yang ngambil,” kata Firman kepada
Kompas.com
di lokasi, Minggu (7/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/10/68c0fcbaed577.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut Nasional 10 September 2025
Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming melakukan panen lobster bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025) siang.
Pantauan Kompas.com, Gibran melakukan panen lobster didampingi istrinya, Selvi Ananda.
Tampak, Gibran memakai baju kemeja safari warna coklat yang senada dengan Titiek.
Di area BPBL Batam juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.
Kemudian, Gibran dan rombongan terbatas mendapat penjelasan singkat tentang budi daya laut yang ada.
Di lokasi yang sama, mereka juga melakukan prosesi seremonial pelepasan benih hingga memanen lobster.
Saat melakukan panen, Gibran sempat berbincang dengan para nelayan yang ada di lokasi, namun tak begitu jelas suaranya.
Mereka juga tampak berjalan mengelilingi area keramba untuk mengecek panen komoditas laut yang ada, di antaranya lobster, bawal bintang, hingga ikan napoleon.
Adapun di BPBL Batam ini juga melakukan budidaya ikan hias seperti ikan clownfish.
Usai memanen lobster, Wapres RI turut memberikan bantuan berupa benih lobster kepada para perwakilan nelayan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/09/68bfe830e5b22.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Masuk Prioritas 2025, RUU Perampasan Aset Jadi Usul Inisiatif DPR Nasional 10 September 2025
Masuk Prioritas 2025, RUU Perampasan Aset Jadi Usul Inisiatif DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset diusulkan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
RUU Perampasan Aset menjadi satu dari tiga RUU yang menjadi usul inisiatif DPR masuk ke Prolegnas Prioritas 2025.
Dua RUU lain yang diusulkan DPR adalah RUU Kamar Dagang dan Industri dan RUU Kawasan Industri.
“Pemerintah setuju dengan usul inisiatif DPR terkait tiga RUU yang tadi disampaikan untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025. Jadi, khususnya RUU tentang Perampasan Aset, kami sampaikan terima kasih karena pemerintah sebenarnya juga sudah siap,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja evaluasi Prolegnas Prioritas 2025, Selasa (9/9/2025).
Pemerintah, kata Supratman, mengapresiasi DPR yang menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif mereka.
Supratman menjelaskan, pemerintah akan membantu DPR dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset.
“Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena telah memenuhi janji untuk mengambil alih penyusunan draf RUU tentang Perampasan Aset,” ujar Supratman.
Usai rapat tersebut, Ketua Baleg Bob Hasan mengungkap bahwa RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung pada 2025.
“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan,” ujar Bob.
Meski demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset tetap harus dilakukan dengan melibatkan publik secara bermakna atau meaningful participation.
Dalam hal ini, ia mengartikan publik mengetahui isi RUU Perampasan Aset, bukan hanya judul RUU tersebut.
“Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau secara makna,” ujar Bob.
Dalam pembahasannya, DPR akan menjelaskan substansi RUU Perampasan Aset, termasuk apakah pelanggaran terkait merupakan pidana pokok atau pidana asal.
“Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata? Kan begitu,” ujar Bob.
“Nah, di situ nanti dimeaningfulkan, kita akan sajikan di depan, di YouTube. Terbuka, secara terbuka,” lanjut politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebagai informasi, pemerintah sudah mengusulkan RUU Perampasan Aset ini ke DPR sejak 2012. Usulan itu dilakukan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kajian sejak 2008.
Hingga akhirnya pada 4 Mei 2023, pemerintah mengirim surat presiden (surpres) terkait RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana ke DPR.
Namun, hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, pembahasan RUU Perampasan Aset itu belum pernah dilakukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/04/6890546fe2b34.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/21/68a6a13fb34f7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/10/68c10776cd75e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/03/68b85742abd8e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)