Category: Kompas.com Nasional

Kakak-Adik Bos Sritex Terjerat Kasus TPPU Nasional 13 September 2025

Kakak-Adik Bos Sritex Terjerat Kasus TPPU
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dua Lukminto bersaudara sama-sama menjadi tersangka kasus korupsi kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Kejaksaan Agung menetapkan eks Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dan Iwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan perkara kasus dugaan korupsi yang juga menjerat kakak-adik bos Sritex ini.
Baik Iwan Kurniawan Lukminto maupun Iwan Setiawan Lukminto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah.
“(Iwan Kurniawan) Sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, Jumat (12/9/2025).
Iwan Setiawan, kakak dari Iwan Kurniawan, lebih dulu menjadi tersangka. Dia ditangkap Kejagung pada 21 Mei 2025 lalu. Penyidik mengendus upayanya hendak melarikan diri sehingga perlu dilakukan upaya paksa.
Usai penangkapan mantan Dirut Sritex ini, penyidik gencar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
Iwan Kurniawan pun beberapa kali memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung.
Pengacara kakak-adik Bos Sritex ini, Hotman Paris menilai penetapan kliennya sebagai tersangka kasus TPPU adalah hal yang klise.
“Itu biasa, dalam satu perkara korupsi, selalu jaksa itu menambahkan TPPU. Itu hal yang sudah biasa, sudah klise,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).
Hotman tidak menilai penetapan ini sebagai suatu yang aneh atau janggal.
“Enggak ada yang aneh. Itu klise saja,” lanjutnya.
Berkaitan dengan kasus TPPU yang tengah disidik, Kejagung menyita sejumlah lahan milik para tersangka.
Aset tanah senilai Rp 510 miliar milik Iwan Setiawan Lukminto disita pada pada Rabu (10/9/2025).
Aset yang disita Kejagung ini terdiri dari 57 bidang tanah hak milik atas nama Iwan Setiawan alias Iwan Setiawan Lukminto yang berada di Kelurahan Banmati, Combongan, Jetis, Kedungwinong, Mandan, dan Tanjung, Kabupaten Sukoharjo.
Kemudian, 94 bidang tanah atas nama Megawati atau istri Iwan Setiawan alias Iwan Setiawan Lukminto di Kelurahan Gupit, Jangglengan, Pengkol, dan Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
Lalu, satu bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill di Kelurahan Mojorejo, Kabupaten Sukoharjo.
Selain itu, penyitaan dan pemasangan plang sita juga dilakukan secara bertahap terhadap aset milik tersangka di beberapa wilayah.
Pertama, di Kabupaten Sukoharjo: 152 bidang tanah, total luas 471.758 m². Lalu, Kota Surakarta: 1 bidang tanah, luas 389 m².
Kemudian di Kabupaten Karanganyar: 5 bidang tanah, luas 19.496 m² dan Kabupaten Wonogiri: 6 bidang tanah, luas 8.627 m².
Total keseluruhan aset yang disita oleh tim penyidik mencapai 500.270 m² atau setara dengan 50,02 hektar.
“Nilai estimasi aset yang disita di empat lokasi tersebut diperkirakan sekitar Rp 510.000.000.000,” kata Anang.

Saat ini, Kejagung masih menyidik soal kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex.
Selain kakak adik eks Bos PT Sritex itu, Kejagung telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus ini.
Mereka adalah eks Direktur Utama Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM), eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS), dan eks Direktur Keuangan Sritex Allan Moran Severino (AMS).
Kemudian, Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank DKI 2019–2022 Babay Farid Wazadi (BFW), Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta 2015–2021 Pramono Sigit (PS), dan Direktur Utama Bank BJB 2009–Maret 2025 Yuddy Renaldi (YR).
Selain itu, Executive Vice President Bank BJB 2019–2023 Benny Riswandi (BR), eks Direktur Utama Bank Jateng 2014–2023 Supriyatno (SP), Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2017–2020 Pujiono (PJ), serta eks Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2018–2020 Suldiarta (SD).
Kasus dugaan korupsi PT Sritex diperkirakan merugikan negara hingga Rp 1,08 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/09/2025 07:33
GNB Tuntut Reformasi Polri ke Prabowo, Soroti Kekerasan Aparat Nasional 13 September 2025

GNB Tuntut Reformasi Polri ke Prabowo, Soroti Kekerasan Aparat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tuntutan reformasi Polri yang dibawa Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Presiden Prabowo Subianto adalah tuntutan yang berisi pembenahan menyeluruh kepolisian, agar kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat tak terjadi lagi.
“Kami mengusulkan pembenahan utuh terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat,” kata salah satu tokoh dari GNB, Allisa Wahid, kepada
Kompas.com
, Sabtu (13/9/2025).
Dia menyebut Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025 malam.
Peristiwa yang menimpa Affan adalah salah satu contoh yang membuat reformasi Polri perlu segera dilakukan agar tidak ada lagi kekerasan serupa.
“Yang terpenting adalah reformasi paradigma, terkait dengan peran fungsi Polri dalam hidup bangsa dan negara. Banyaknya kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian, ada tagar 1 hari 1 oknum di media sosial, dan lain-lain, menandakan kondisinya bukan kasuistik, tapi paradigmatik,” tutur Alissa.
Putri sulung dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menilai akar masalah dari kekerasan oleh aparat kepolisian ada pada level paradigma atau kerangka berpikir yang mendasar.
“Selama paradigma tidak berubah, pasti akan terulang, bahkan makin parah,” kata Alissa.
Aspek selanjutnya yang perlu direformasi adalah pembenahan bangunan institusi tersebut.
“Lalu reformasi struktural, tentunya disesuaikan dengan paradigma baru,” ujarnya.
Alissa juga menjelaskan perihal perlunya reformasi Polri agar tidak terjadi perilaku koruptif.
“Juga kebijakan, terutama untuk menegakkan disiplin dan pencegahan korupsi dan kolusi di tubuh Polri,” kata Alissa.

Pembentukan komisi reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk GNB yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025) malam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.
“Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” kata Nasaruddin. “Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujar Menag lagi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/09/2025 07:16
Boyamin Lapor KPK karena Yaqut dan Stafsus Terdaftar Jadi Pengawas Haji 2024 Nasional 12 September 2025

Boyamin Lapor KPK karena Yaqut dan Stafsus Terdaftar Jadi Pengawas Haji 2024
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melapor ke KPK soal data kasus kuota haji 2024, termasuk di dalamnya ada laporan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas terdaftar sebagai pengawas haji.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, membawa berkas ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025).
Boyamin menjelaskan bahwa berkas itu menjelaskan adanya sejumlah pejabat di Kemenag, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menerima pekerjaan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan haji.
Padahal, menteri agama dan sejumlah pejabat tidak boleh menjadi pengawas dalam penyelenggaraan haji.
“Jadi, Menteri Agama dan Staf Khusus enggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Pengawas itu adalah dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). APIP itu Inspektorat Jenderal,” ujar Boyamin.
Boyamin mengatakan, dokumen yang diserahkan ke KPK adalah Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Boyamin mengatakan, Yaqut dan sejumlah pejabat Kemenag menerima pekerjaan tambahan tersebut dan menerima uang harian Rp7 juta per hari.
“Diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas, sehari Rp7 juta, ya, dikali 15 hari, ya berapa itu,” tuturnya. Karenanya, Boyamin meminta KPK menindaklanjuti bahwa ada keterlibatan eks Menag Yaqut dalam pengawasan haji yang bukan menjadi ranahnya.
Karenanya, Boyamin meminta KPK menindaklanjuti bahwa ada keterlibatan eks Menag Yaqut dalam pengawasan haji yang bukan menjadi ranahnya.
“Ini salah satu, saya menunjukkan pada KPK, pada teman-teman sekalian bahwa dugaan keterlibatan YCQ, Menteri Agama waktu itu semakin kuat, wong dia sendiri yang menyelenggarakan, masa yang mengawasi dia sendiri,” ucap dia.
Juru Bicara eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbie membantah penyataan Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut bahwa menteri agama dan staf khusus tidak boleh menjadi pengawas haji.
“Pertama, tudingan Boyamin bahwa Menteri Agama dan staf khusus ‘tidak boleh menjadi pengawas haji’ adalah keliru dan tidak memahami regulasi,” kata Anna dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 23:58
Bertemu Emir Qatar, Prabowo Beri Dukungan untuk Doha yang Diserang Israel Nasional 12 September 2025

Bertemu Emir Qatar, Prabowo Beri Dukungan untuk Doha yang Diserang Israel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani, di Istana Lusail, Doha, Jumat (12/9/2025).
Ketibaan Prabowo disambut secara langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana.
Adapun dalam pertemuannya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa simpati yang mendalam pascaserangan Israel di Doha pada Selasa lalu (9/9/2025).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung kedaulatan Qatar.
Di samping itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan.
Selain membahas situasi keamanan global, Presiden Prabowo dan Emir Qatar juga berdiskusi mengenai dinamika global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah.
Ia menekankan perlunya peran aktif negara-negara sahabat untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mengedepankan dialog internasional.
Prabowo yang merupakan Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu turut mendorong suara kolektif dunia agar makin lantang dalam menyerukan penghentian segala bentuk agresi yang merugikan rakyat sipil.
Tidak hanya itu, diplomasi yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian juga diyakini menjadi bagian penting demi masa depan yang lebih stabil.
Sementara itu, Emir Syekh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia.
Emir Qatar pun turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global, terutama dalam isu-isu kemanusiaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 22:12
Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo? Nasional 12 September 2025

Siapa Tokoh-tokoh dalam GNB yang Usulkan Tim Reformasi Polri ke Prabowo?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto agar Prabowo membentuk tim reformasi polri. Siapa anggota GNB?
Dilansir
ANTARA
, Jumat (12/9/2025), GNB berisi banyak tokoh sebagai anggotanya.
GNB yang diterima Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025), yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang merupakan istri Presiden ke-4 RI; tokoh agama sekaligus filsuf cum teolog, Romo Franz Magnis-Suseno SJ; agamawan Profesor M Quraish Shihab, dan tokoh Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri.
Ada pula Uskup Agung Jakarta, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo; Omi Komariah Nurcholish Madjid; Profesor Doktor Amin Abdullah; Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid; hingga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Turut pula, filsuf sekaligus astronom Karlina Rohima Supelli; Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty; Mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom; Romo A Setyo Wibowo SJ; Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas; Eri Seda; Laode Moh Syarif; Makarim Wibisono; Komaruddin Hidayat; dan budayawan Slamet Rahardjo.
Pembentukan komisi reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025) malam.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari
ANTARA
.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.
“Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” kata Nasaruddin. “Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian,” ujar Menag lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 22:03
Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan Nasional 12 September 2025

Kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 Naik Signifikan, Bukti Komitmen Pemkot Surabaya dalam Pemerataan Pendidikan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen memajukan pendidikan dengan meningkatkan kuota program Beasiswa Pemuda Tangguh 2025.
Tahun ini, kuota penerima beasiswa mencapai lebih dari 5.000 mahasiswa. Jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.500 kuota.
Program Beasiswa Pemuda Tangguh difokuskan untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Pendaftaran program beasiswa telah dibuka untuk semester ganjil mulai 29 Agustus 2025 hingga 11 September 2025.
Tercatat, sebanyak 15 PTN menjalin kerja sama dengan Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan program tersebut.
Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, program tersebut merupakan langkah strategis Pemkot untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata.
Menurutnya, pendidikan tinggi adalah hak seluruh anak bangsa, bukan hanya mereka yang mampu secara finansial.
“Oleh karena itu, Pemkot Surabaya berupaya memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih mudah melalui Beasiswa Pemuda Tangguh. Program ini diharapkan bisa meringankan beban pendidikan pemuda Surabaya, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu,” ujar Eri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/9/2025).
Melalui program tersebut, Pemkot Surabaya memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak muda untuk melanjutkan pendidikan.
Tidak hanya menanggung biaya kuliah, Beasiswa Pemuda Tangguh juga memberikan dukungan menyeluruh bagi kebutuhan perkuliahan.
Eri melanjutkan, penerima Beasiswa Pemuda Tangguh akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester.
“Besaran bantuan disesuaikan dengan biaya UKT masing-masing PTN. Selanjutnya, (ada) uang saku bulanan dan biaya penunjang perkuliahan,” terangnya.
Untuk itu, Eri mengajak para pemuda Surabaya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
Beasiswa tersebut, lanjutnya, adalah bukti nyata perhatian Pemkot terhadap masa depan anak-anak muda Surabaya.
“Beasiswa ini adalah kesempatan emas. Silakan manfaatkan program ini untuk mewujudkan cita-cita kalian meraih pendidikan tinggi,” kata Eri.
Tidak berhenti di situ, Pemkot Surabaya juga tengah mengkaji kemungkinan memperluas jangkauan program hingga ke perguruan tinggi swasta (PTS).
Langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada anak Surabaya yang tertinggal hanya karena tidak diterima di PTN.
“Kami sedang mengkaji, kami (akan) lakukan untuk yang ada di perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, kami berharap, anak-anak Surabaya yang hari ini mengalami kesulitan biaya dan tidak diterima di PTN bisa kami bantu di PTS,” katanya.
Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan strategi besar Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.
Pemkot Surabaya bertekad menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan kota.
“PTN sudah ditetapkan. Kami lanjut melakukan kajian sehingga nanti pada 2026 bisa kami lakukan untuk perguruan tinggi swasta,” tegasnya.
Penerima beasiswa di PTS akan tetap diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan demikian, program tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan.
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, peningkatan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat.
“Tahun lalu, kuota hanya sekitar 3.500 mahasiswa. Untuk 2025, Pemkot menyediakan kuota lebih dari 5.000 (5.908) mahasiswa. Jumlah ini dibagi untuk dua semester, sehingga sekitar 2.779 mahasiswa akan diterima pada semester ganjil,” jelas Hidayat.
Hidayat juga memastikan bahwa pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 kini lebih mudah diakses secara daring. Calon penerima cukup mengakses laman resmi
besmart.surabaya.go.id.
Adapun beberapa syarat utama yang harus dipenuhi adalah ber-KTP Surabaya, berstatus mahasiswa aktif PTN, belum menikah, serta tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain baik pemerintah maupun swasta.
Secara khusus, Hidayat menuturkan bahwa Program Beasiswa Pemuda Tangguh menyasar mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, bukti dokumen wajib dilampirkan agar penyaluran bantuan berjalan transparan dan akuntabel.
“Akan ada proses seleksi ketat untuk memastikan beasiswa ini tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, Hidayat mengatakan bahwa sistem pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh 2025 juga cukup fleksibel.
“Mungkin saja ada calon penerima yang baru mendaftar saat pertengahan semester, tidak sejak awal perkuliahan. Mereka tetap bisa mendaftar,” imbuhnya.
Setelah pendaftaran ditutup, seleksi berkas akan dilaksanakan pada 12-25 September 2025. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 26 September 2025.
Sementara, daftar ulang penerima berlangsung 29 September hingga 1 Oktober 2025.
Calon pendaftar juga bisa mengakses seluruh informasi, syarat, dan dokumen yang dibutuhkan melalui laman
besmart.surabaya.go.id
.
Untuk kemudahan komunikasi, masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0821-3287-0798 atau mengikuti akun Instagram resmi @surabaya.muda dan @disbuporaparsby. (ADV)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 21:07
Nadiem Sebut Jumlah Balitanya seraya Tepis Korupsi, Apa Sangkaan Kejagung? Nasional 12 September 2025

Nadiem Sebut Jumlah Balitanya seraya Tepis Korupsi, Apa Sangkaan Kejagung?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Nadiem Makarim menyebut jumlah anak balitanya seraya menepis tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Apa tuduhan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Nadiem di kasus korupsi laptop Chromebook?
“Untuk keluarga saya dan empat balita saya. Kuatkan diri, kebenaran akan ditunjukkan,” kata dia saat digiring ke mobil tahanan di Kejagung, Kamis (4/9/2025) pekan lalu.
Pada hari itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu baru saja ditetapkan Kejagung sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2019-2022.
Namun, sambil berompi merah jambu, Nadiem menepis sangkaan penegak hukum.
“Saya tidak melakukan apa pun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar,” kata Nadiem.

Kejagung menersangkakan Nadiem atas tuduhan korupsi laptop. Nadiem disebut telah mengarahkan pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 itu.
Pembicaraan pihak Nadiem dengan pihak Google Indonesia, kata Kejagung, sudah dimulai sejak Februari hingga Mei 2020, saat pengadaan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dimulai.
Kejagung menyebut Nadiem berbuat upaya meloloskan produk Chromebook agar masuk dalam pengadaan kementeriannya. Surat dari Google ke kementeriannya yang lama tak berbalas kemudian dijawab oleh Nadiem.
“Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM (Nadiem -red) selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (4/9/2025).
Nadiem juga disangka telah berbuat memerintahkan pengadaan Chromebook dalam pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2020. Pejabat bawahan Nadiem melaksanakan perintah Nadiem.
“Atas perintah NAM dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW (Sri Wahyuningsih -red) selaku Direktur SD dan M (Mulyatsyah -red) selaku Direktur SMP membuat Juknis (Petunjuk Teknis) Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS,” kata Nurcahyo.
Atas perbuatannya, Nadiem dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hotman Paris Hutapea, pengacara Nadiem, menanggapi. Dia berkeyakinan Nadiem tidak menerima keuntungan. Ini sama seperti kasus Tom Lembong yang menyedot perhatian publik.
“Dari segi unsur memperkaya diri, belum terbukti. Kan korupsi itu harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Jadi, untuk memperkaya diri, belum ada bukti,” ucap Hotman saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Hotman melanjutkan, unsur memperkaya orang lain dapat ditetapkan apabila ditemukan adanya praktik mark-up dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
“Kalau tidak ada pelanggaran dari sisi harga, tidak ada mark-up, berarti unsur korupsi sudah gugur karena tidak ada korupsi,” tutur Hotman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 21:04
Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji Nasional 12 September 2025

Datangi KPK, MAKI Serahkan Tambahan Data Kasus Kuota Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan data tambahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat (12/9/2025).
“Saya datang ke KPK menambah data yang terkait dengan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat.
Boyamin mengatakan, dokumen yang diserahkan ke KPK adalah Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
Dia menjelaskan bahwa berkas itu menjelaskan adanya sejumlah pejabat di Kemenag, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang menerima pekerjaan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan haji.
Padahal, menteri agama dan sejumlah pejabat tidak boleh menjadi pengawas dalam penyelenggaraan haji.
“Jadi, Menteri Agama dan Staf Khusus enggak boleh jadi pengawas, apalagi Menteri itu sudah jadi amirul hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Pengawas itu adalah dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). APIP itu Inspektorat Jenderal,” ujarnya.
Boyamin mengatakan, Yaqut dan sejumlah pejabat Kemenag menerima pekerjaan tambahan tersebut dan menerima uang harian Rp7 juta per hari.
“Diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas, sehari Rp7 juta, ya, dikali 15 hari, ya berapa itu,” tuturnya.
Karenanya, Boyamin meminta KPK menindaklanjuti bahwa ada keterlibatan eks Menag Yaqut dalam pengawasan haji yang bukan menjadi ranahnya.
“Ini salah satu, saya menunjukkan pada KPK, pada teman-teman sekalian bahwa dugaan keterlibatan YCQ, Menteri Agama waktu itu semakin kuat, wong dia sendiri yang menyelenggarakan, masa yang mengawasi dia sendiri,” ucap dia.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi laporan dari MAKI tersebut.
Dia mengatakan, aduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Laporan aduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk pelibatan aktif publik dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Dia juga menyampaikan bahwa setiap laporan pengaduan yang diterima KPK akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi.
“Kemudian akan dilakukan telaah dan analisis, untuk melihat substansi materinya, apakah termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi, serta menjadi kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi kepada wartawan, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:53
Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah Nasional 12 September 2025

Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Peringatkan Risiko Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan risiko banjir dan tanah longsor di tengah potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia selama sepekan ke depan.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dinamika atmosfer saat ini cukup kompleks dan dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.
“Dinamika atmosfer saat ini memicu potensi hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang yang perlu diwaspadai masyarakat maupun pemerintah daerah. Cuaca ekstrem ini dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, maupun gelombang tinggi,” ujar Dwikorita, dalam keterangan pers, Jumat (12/9/2025).
Dwikorita menuturkan, terdapat sejumlah faktor atmosfer yang memicu kondisi ini.
Fase Dipole Mode Index (DMI) negatif (-1,27) dan anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR) bernilai negatif yang mendukung pembentukan awan hujan.
“Keadaan ini diperkuat oleh aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, Rossby ekuator, serta gelombang atmosfer frekuensi rendah yang sedang aktif,” ucap dia.
Tak hanya itu, bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia barat Bengkulu juga menciptakan konvergensi dan konfluensi angin, sementara pola siklonik di Kalimantan Utara turun memperbesar peluang hujan.
Banjir dan longsor yang melanda Bali pada 9–10 September 2025 memperlihatkan dampak hidrometeorologi basah yang luar biasa.
Laporan BNPB mencatat bencana terjadi di tujuh kabupaten/kota dengan lebih dari 120 titik banjir.
Kota Denpasar menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak, mencapai 81, disusul Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, serta Klungkung di Kecamatan Dawan.
“Curah hujan harian ekstrem yang menjadi pemicu utama banjir besar tersebut. Di Jembrana, curah hujan tercatat mencapai 385,5 mm dalam satu hari, disusul Tampak Siring 373,8 mm,” tutur dia.
Kemudian Karangasem 316,6 mm, Klungkung 296 mm, dan Abiansemal 284,6 mm.
Bahkan, beberapa titik lain seperti Denpasar Barat, Petang, Kerambitan, dan Padangbai juga mencatat curah hujan di atas 200 mm per hari.
Padahal, secara klimatologis, hujan di atas 150 mm/hari sudah dikategorikan ekstrem.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 19:28
Prabowo Bertolak ke Doha Temui Emir Qatar Pascaserangan Israel Nasional 12 September 2025

Prabowo Bertolak ke Doha Temui Emir Qatar Pascaserangan Israel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Doha, Qatar, pada Jumat (12/9/2025).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Kepala Negara akan bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pascaserangan Israel ke Qatar pada Selasa (9/9/2025).
“Iya betul. Hari ini Presiden Prabowo terbang ke Doha (Qatar) untuk bertemu langsung dengan Emir Qatar, sore waktu setempat,” kata Teddy dalam keterangannya, Jumat.
Teddy menyampaikan, kunjungan Kepala Negara ke Qatar sebagai bentuk solidaritas setelah Israel menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Doha saat itu.
“Presiden memutuskan untuk segera datang ke Qatar pasca-serangan Israel ke Doha (Selasa kemarin). Ini adalah bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia secara langsung terhadap Pemerintah dan rakyat Qatar,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Israel melancarkan serangan terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar, pada Selasa (9/9/2025).
Serangan ini menjadi kali pertama Israel melancarkan operasi militer di wilayah Qatar.
Dentuman ledakan terdengar di ibu kota Qatar tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya sempat menelepon Emir Qatar pascaserangan.
“Pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto berbincang langsung dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, lewat sambungan telepon,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya melalui Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu.
“Dalam perbincangan ini, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca-serangan Israel ke Doha, Qatar, pada 9 September 2025,” imbuhnya.
Ia menyatakan, serangan Israel ke Doha ini merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
Begitu pula pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.
“Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” bebernya.
Lebih lanjut ia menyebut, Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap Pemerintah dan rakyat Qatar.
“Dan menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/09/2025 18:20