Category: Kompas.com Nasional

  • Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Difasilitasi Orang-orang Baik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Difasilitasi Orang-orang Baik Nasional 6 Oktober 2025

    Mardiono Sebut Rekonsiliasi PPP Difasilitasi Orang-orang Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan upaya rekonsiliasi di tubuh PPP terjadi pada dua hari yang lalu. Siapa yang memfasilitasi?
    Dia menyatakan, pertemuan kedua kubu PPP difasilitasi oleh orang-orang baik, kemudian disepakati untuk dilakukan rekonsiliasi.
    Namun, ia tidak secara spesifik mengungkapkan sosok orang-orang baik tersebut.
    “Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik, yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus, dan saya, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi,” kata Mardiono di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
    Mardiono menjelaskan, rekonsiliasi dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang tajam dan berkesinambungan di tubuh PPP.
    “Kita akan sepakat untuk lakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu,” ujarnya.
    Mardiono menambahkan, dengan bersatunya kedua kubu, seluruh kader PPP diharapkan ikut bersatu.
    Sebab, kata dia, dalam kepengurusan PPP baru memiliki anggota majelis dan mahkamah partai.
    “Jadi untuk menjadikan organisasi ini utuh, kita harus terbentuknya kepengurusan yang baru,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Mardiono menyampaikan bahwa PPP akan menggelar forum Mukernas sebagai bentuk rekonsiliasi nasional yang nantinya akan menghasilkan keputusan bersama.
    Dalam kesempatan ini, Mardiono meminta maaf kepada pemerintah, media, dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan di tubuh partai berlogo Kakbah itu.
    “Saya sampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu adanya terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan muktamar. Insyaallah, ini akan menjadi evaluasi dan introspeksi bagi Partai Persatuan Pembangunan bagaimana untuk ke depan organisasi ini menjadi kokoh dan kuat,” ucap dia.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan baru PPP, di mana Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP.
    Sementara itu, Agus Suparmanto menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PPP, sedangkan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin sebagai Sekretaris Jenderal.
    “Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” kata Supratman.

    Supratman berharap, dengan diterbitkannya SK Kepengurusan yang baru ini dapat memberikan kesejukan dalam keluarga besar PPP.
    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” ujarnya.
    Supratman juga mendorong agar PPP segera melengkapi susunan kepengurusan PPP.
    “Dan PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas, dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa sesegera mungkin itu bisa dilakukan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SPPG Cinere Pastikan Kualitas Bahan Baku Grade A Sebelum Diolah Jadi MBG
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    SPPG Cinere Pastikan Kualitas Bahan Baku Grade A Sebelum Diolah Jadi MBG Nasional 6 Oktober 2025

    SPPG Cinere Pastikan Kualitas Bahan Baku Grade A Sebelum Diolah Jadi MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cinere memastikan seluruh bahan baku yang digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari sumber yang segar (fresh) dan berkualitas tinggi atau grade A sebelum diolah dan disajikan kepada penerima manfaat.
    Kepala SPPG Cinere, Afif Maulana Rivai, mengatakan pihaknya menerapkan standar ketat dalam pemilihan bahan baku, baik dari sisi pemasok maupun proses pemeriksaan di lapangan.
    “Jadi kita menggunakan bahan fresh yang ada dari petani langsung. Tapi kebetulan di Cinere itu kan petani jauh, jadi kita mengambil langsung dari UMKM atau pedagang sekitar yang memang dia langsung mengambil dari petani,” ujar Afif di Cinere, Depok, Senin (6/10/2025).
    Menurut Afif, seluruh bahan baku diolah tanpa disimpan dalam waktu lama.
    “Kita menggunakan bahan per hari, tidak ada kita menyimpan bahan baku untuk dipakai lusa atau seminggu,” ujarnya.
    “Semua bahan yang kita masak itu disiapkan H-1 untuk digunakan keesokan harinya,” jelasnya.
    Afif menambahkan, setiap jenis bahan memiliki pemasok tersendiri, mulai dari sumber protein seperti daging, ayam, telur, hingga sayuran, buah, dan susu.
    “Jadi masing-masing bahan ada supplier-nya sendiri. Protein sendiri, sayur-buah sendiri, dan susu sendiri,” katanya.
    Sebelum menjalin kerja sama dengan para pemasok, SPPG Cinere melakukan seleksi dan penilaian kualitas untuk memastikan hanya bahan terbaik yang digunakan.
    “Sebelum memberikan komitmen dan MOU, kita memastikan barang seperti apa yang kita inginkan di SPPG Cinere. Barang grade A, fresh, dan bagus. Mereka harus mengerti dan berkomitmen dengan itu,” tutur Afif.
    Selain itu, SPPG Cinere juga menerapkan proses quality control (QC) terhadap seluruh bahan yang datang sebelum diolah.
    “Setelah barang datang, kita QC. Kita pastikan bahan baku itu benar-benar bagus sesuai standar yang kita terapkan,” kata dia.
    “Kalau tidak bagus, langsung kita timbang, laporkan, dan ajukan pergantian,” tegasnya.
    Afif memastikan, dengan pengawasan berlapis ini, seluruh bahan baku yang diolah di SPPG Cinere merupakan bahan berkualitas grade A, segar, dan layak konsumsi.
    “Jadi kita pastikan semua bahan baku yang akan diolah di SPPG Cinere itu bahan baku yang grade A, fresh, dan bagus,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan di Akhir Pekan, Apa yang Digali?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan di Akhir Pekan, Apa yang Digali? Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan di Akhir Pekan, Apa yang Digali?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan, di Polda Kalbar, pada Sabtu (4/10/2025).
    Ria Norsan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi peningkatan jalan proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.
    “Kemudian pemeriksaan terhadap RN (Ria Norsan) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalbar, atau saat tempus perkara sebagai Bupati Mempawah, yang dilakukan pada Sabtu (4/10/2025),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin (6/10/2024).
    Budi mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali keterangan Ria Norsan terkait perannya dalam proyek pembangunan jalan di Mempawah dan proses pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK).
    “Saksi didalami pengetahuannya tentang proses pengajuan DAK dan peran yang bersangkutan terkait proyek pembangunan dua ruas jalan yang sedang KPK tangani ini,” ujar dia.
    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, terkait kasus dugaan korupsi peningkatan jalan dan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah, Kalimantan Barat.
    KPK mengatakan, penggeledahan yang dilakukan pada Rabu (24/9/2025) dan Kamis (25/9/2025) juga menyasar rumah pribadi Ria dan rumah dinas Bupati Mempawah, Erlina.
    “Benar, bahwa dalam pekan ini Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).
    Budi mengatakan, kegiatan penggeledahan dilakukan penyidik untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap perkara dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah.
    Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka terkait dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.
    Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tiga orang tersangka tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel Nasional 6 Oktober 2025

    Jawab Kebingungan Masyarakat, Ulama Rilis Panduan Kategori Produk Terafiliasi Israel
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat.
    Menanggapi hal tersebut, sejumlah ulama dan aktivis pun merilis panduan yang membagi produk ke dalam empat kategori, mulai dari yang wajib dihindari hingga dianjurkan untuk didukung.
    Dengan demikian, gerakan boikot menjadi lebih terarah dan tidak salah sasaran.
    Panduan tersebut menjadi tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
    Salah satu poin dalam fatwa itu adalah mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak.
    Aktivis pro-Palestina Shafira Umm menilai, penyusunan panduan tersebut sangat krusial. Hal ini mengingat banyak informasi simpang siur beredar yang membuat masyarakat bingung.
    “Masyarakat sering bingung, mana produk yang benar-benar terafiliasi dan mana yang hanya isu. Karena itu, panduan seperti ini sangat penting agar gerakan boikot tidak salah sasaran,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi belum lama ini.
    Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis mengamati bahwa kesadaran boikot produk terafiliasi Israel kini makin meluas, bahkan di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, perlu diarahkan dengan tepat.
    “Anak-anak kecil sekarang kalau mau beli produk pada ngecek, ini produk (terafiliasi) Israel atau bukan. Ini menunjukkan ada kesadaran baru yang perlu kita arahkan dengan panduan yang jelas,” kata Cholil.
    Dukungan teknologi juga memudahkan masyarakat dalam gerakan ini. CEO Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, saat ini tersedia aplikasi yang memudahkan konsumen melacak afiliasi sebuah produk.
    “Di media sosial, tren boikot ini sangat kuat. Sudah ada aplikasi yang memudahkan konsumen mengecek afiliasi sebuah produk dengan Israel,” jelasnya.
    Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni memaparkan empat kategori produk yang menjadi dasar panduan tersebut.
    Kategori disusun berdasarkan tingkat keterlibatan perusahaan dengan sistem penjajahan Israel terhadap Palestina.
    Kategori pertama adalah haram. Produk yang masuk kategori ini terlibat langsung melalui kepemilikan, investasi, atau kerja sama strategis dengan entitas Israel. Produk dalam kategori ini wajib diboikot.
    Kategori kedua berstatus makruh. Produk yang masuk kategori ini terlibat tidak langsung melalui anak perusahaan, distributor, atau mitra dari perusahaan pro-Israel. Produk ini sangat dianjurkan untuk diboikot.
    Kategori ketiga adalah mubah. Produk yang termasuk kategori ini berasal dari perusahaan nasional terbuka tanpa afiliasi Israel. Kendati demikian, sebagian kecil sahamnya, yakni di bawah 5 persen, mungkin dimiliki investor asing. Produk dalam kategori ini boleh dibeli.
    Kategori keempat berstatus sunnah. Produk pada kategori ini merupakan produk lokal murni dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sepenuhnya bebas afiliasi dengan Israel. Produk ini dianjurkan untuk dibeli karena juga turut mendukung ekonomi rakyat.
    Imam Addaruqutni menambahkan, panduan ini tidak hanya bertujuan menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga melindungi produk nasional dari potensi boikot akibat informasi yang keliru.
    “Dengan demikian, boikot tidak hanya menolak produk terafiliasi Israel, tetapi juga membangun ekonomi dalam negeri,” ujarnya.
    Gerakan boikot produk terafiliasi Israel diharapkan tidak hanya menjadi bentuk solidaritas bagi Palestina, tetapi juga memperkuat perekonomian nasional. Dengan beralih ke produk lokal dan UMKM, masyarakat dapat mengubah pola konsumsi menjadi lebih etis dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI Kenang Sosok Karlinah: Istri yang Setia Mendampingi Jenderal Umar Wirahadikusumah 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    TNI Kenang Sosok Karlinah: Istri yang Setia Mendampingi Jenderal Umar Wirahadikusumah Nasional 6 Oktober 2025

    TNI Kenang Sosok Karlinah: Istri yang Setia Mendampingi Jenderal Umar Wirahadikusumah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keluarga besar TNI mengenang sosok Karlinah, istri mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, sebagai sosok yang setia mendampingi suaminya.
    “Almarhumah merupakan sosok yang dikenal sebagai istri yang setia mendampingi Jenderal Umar Wirahadikusumah semasa pengabdian beliau kepada bangsa dan negara,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Kapuspen TNI pun menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Karlinah Umar Wirahadikusumah.
    “Kami menyampaikan bahwa TNI turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibu Karlinah Umar Wirahadikusumah,” tuturnya.
    TNI juga menyampaikan penghormatan dan doa terbaik bagi almarhumah.
    “Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta keikhlasan,” ucapnya.
    Diketahui, Karlinah meninggal dunia di usia 95 tahun pada Senin subuh pukul 04.33 WIB.
    Rencananya, Karlinah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, pukul 14.00 siang hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji Nasional 6 Oktober 2025

    KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura Terkait Kasus Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muharom Ahmad selaku Dewan Pembina Asosiasi Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Senin (6/10/2025).
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, KPK belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun.
    KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qumas; eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Meninggal Dunia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Meninggal Dunia Nasional 6 Oktober 2025

    Eks Wakil Jaksa Agung Darmono Meninggal Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Darmono, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Senin (6/10/2025).
    Kabar duka ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.
    “Benar,” kata Anang saat dikonfirmasi, Senin.
    Darmono merupakan jaksa karier yang menempati berbagai posisi strategis di Kejaksaan Agung hingga mencapai puncak kariernya sebagai Wakil Jaksa Agung RI.
    Lahir di Klaten, 5 Juni 1953, Darmono mengawali pengabdiannya di Korps Adhyaksa pada tahun 1978, setelah menamatkan pendidikan di bidang hukum.
    Sepanjang lebih dari tiga dekade masa pengabdiannya, ia dikenal memiliki latar belakang akademik yang kuat.
    Darmono meraih gelar Doktor (S-3) Hukum dari Universitas Padjadjaran dengan predikat cum laude.
    Kariernya menanjak melalui berbagai jabatan, mulai dari Kepala Seksi Operasi di Kejaksaan Negeri hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) pada periode 2008–2009.
    Puncak karier Darmono terjadi ketika ia dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung RI pada 23 Desember 2009.
    Di masa jabatannya, ia sempat dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Jaksa Agung RI pada September hingga November 2010.
    Penunjukan tersebut menunjukkan pengakuan terhadap kapabilitas dan pengalaman Darmono di internal kejaksaan.
    Selama bertugas, Darmono juga aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan sempat menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, yang kala itu banyak menangani perkara besar dan menyita perhatian publik.
    Darmono resmi pensiun pada 1 Juli 2013, menutup masa pengabdiannya selama 35 tahun di Kejaksaan Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Hanya Bisa Pulang ke Indonesia atau Overstay
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Hanya Bisa Pulang ke Indonesia atau Overstay Nasional 6 Oktober 2025

    Paspor Dicabut, Riza Chalid dan Jurist Tan Hanya Bisa Pulang ke Indonesia atau Overstay
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan, dua buronan Riza Chalid dan Jurist Tan tidak bisa berpindah negara atau tinggal di negara lain karena paspor keduanya sudah dicabut. 
    Dengan kondisi itu, satu-satunya pilihan bagi kedua buron adalah kembali ke Indonesia dengan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). 
    Jika tidak, artinya Riza Chalid dan Jurist Tan menetap di negara tempatnya kini dengan status
    overstay
    .
    “Pilihannya hanya dia kembali ke Indonesia dengan dokumen SPLP atau dia
    overstay
    ,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, ketika dihubungi, Senin (6/10/2025). 
    Anang menjelaskan, pencabutan paspor juga berpotensi membuat izin tinggal kedua buronan itu di negara tempat persembunyian menjadi tidak sah.
    “Mestinya negara yang ditinggali bisa mendeportasi karena dia ilegal, karena dokumentasi paspornya sudah ditarik,” katanya.
    Selain itu, Anang juga meluruskan bahwa pencabutan paspor tidak serta-merta membuat keduanya kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.
    “Terkait pencabutan paspor, tidak serta-merta kewarganegaraan yang bersangkutan hilang,” ujar Anang.
    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan telah mencabut paspor milik Jurist Tan pada Senin (4/8/2025).
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menuturkan, pencabutan paspor eks anak buah Nadiem itu dilakukan berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung).
    “(Dicabut) sejak tanggal 4 (Agustus) sesuai permintaan Kejagung RI,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (13/8/2025).
    Sementara itu, pencabutan paspor Riza Chalid dilakukan bersamaan ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pencekalan terhadapnya pada 10 Juli 2025.
    “Dicabut (paspornya) biar enggak ke mana-mana, kalau dipakai nanti pasti akan diinfo ke kita,” ujar Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Gugurnya Praka Marinir Zaenal Mutaqim Saat Terjun Payung Menjelang HUT Ke-80 TNI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Kronologi Gugurnya Praka Marinir Zaenal Mutaqim Saat Terjun Payung Menjelang HUT Ke-80 TNI Nasional 6 Oktober 2025

    Kronologi Gugurnya Praka Marinir Zaenal Mutaqim Saat Terjun Payung Menjelang HUT Ke-80 TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Prajurit Kepala Marinir (Praka Mar) Zaenal Mutaqim, personel Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Denipam 1) Korps Marinir, gugur setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO) dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati HUT ke-80 TNI, pada Kamis (2/10/2025).
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menjelaskan, mulanya Praka Zaenal mengalami kendala di udara saat proses pembukaan parasut.
    “Insiden tersebut terjadi tanggal 2 Oktober 2025 saat Praka Mar Zaenal Mutaqim mengalami kecelakaan di udara saat Processing Opening Parachute. Parasut tetap mengembang hingga mendarat di air. Tim pengaman di laut segera mendekati penerjun dan melaksanakan evakuasi menggunakan ambulance sea rider menuju posko kesehatan Kolinlamil,” kata Tunggul kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025).
    Setelah dievakuasi dari laut, Praka Zaenal segera dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan medis intensif.
    Selama dua hari, tim dokter berupaya menyelamatkan nyawa Praka Zaenal yang sempat berada dalam kondisi sadar.
    Namun, pada Sabtu (4/10/2025) pukul 03.01 WIB, Praka Zaenal dinyatakan meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto.
    Jenazah Praka Zaenal kemudian dimakamkan dengan upacara militer di kampung halamannya, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
    “Kami merasa sangat kehilangan dengan gugurnya personel terbaik Taifib ini, Almarhum adalah prajurit yang berdedikasi tinggi, berprestasi, dan selalu menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam setiap tugas yang diemban,” jelas Tunggul.
    Sebagai bentuk penghormatan, TNI AL akan mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) bagi almarhum atas jasa dan pengabdiannya selama bertugas.
    Tunggul menambahkan, insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi TNI AL untuk terus memperkuat aspek keselamatan dalam setiap operasi dan latihan.
    “Atas nama seluruh jajaran TNI AL, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan,” ucapnya.
    Almarhum meninggalkan istri, Siti Mardhiyah yang diketahui tengah mengandung 7 bulan.
    Dandim 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila, menyampaikan, jenazah Praka Zaenal dikebumikan secara militer di kampung halamannya di Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Grobogan pada Sabtu (4/10/2025) sore.
    Prosesi dihadiri Danden Ipam 1 Mar Pasmar 1 Jakarta Kolonel Mar Romanimbun Butar Butar, Dansatpaska 1 Kolonel Laut (P) Mukawat Kamarudin, Paiops Den Ipam 1 Mar Pasmar 1 Jakarta Letkol Mar Rizka S, Danramil Kodim 0717/Grobogan beserta jajarannya, satu regu anggota Lanal Semarang, satu Pleton Personel Taifib 2 Surabaya dan masyarakat.
    “Persemayaman dan pemakaman militer dimulai pukul 16.00 hingga 17.00,” kata Barid saat dihubungi melalui ponsel, Minggu (5/10/2025).
    Praka Zaenal adalah anak kedua dari tiga bersaudara, putra pasangan Kasmijan dan Siti Badroh.
    Almarhum meninggalkan istri, Siti Mardhiyah yang diketahui tengah mengandung 7 bulan.
    “Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya,” ujar Barid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Kasus Keracunan MBG, Istana: Hampir Semua karena Dapur Tidak Jalankan SOP
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Oktober 2025

    Banyak Kasus Keracunan MBG, Istana: Hampir Semua karena Dapur Tidak Jalankan SOP Nasional 6 Oktober 2025

    Banyak Kasus Keracunan MBG, Istana: Hampir Semua karena Dapur Tidak Jalankan SOP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut sebagian besar dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tidak menjalankan prosedur operasional standar (SOP).
    Prasetyo pun menegaskan bahwa kekurangan dari MBG inilah yang harus diperbaiki, bukan malah menyetop programnya.
    “Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    “Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” sambungnya.
    Saat ditanya terkait kapan Pepres MBG bakal diterbitkan, Prasetyo menyebut masih disempurnakan.
    Dia menekankan, pemerintah ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya.
    Meski begitu, Prasetyo menekankan Perpres MBG bakal rampung pada pekan ini.
    Dia memastikan masukan-masukan terhadap MBG turut ditampung demi penyempurnaan program.
    “Nah perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” imbuhnya.
    Diketahui, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
    Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti banyaknya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik.
    Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.