Category: Kompas.com Nasional

  • Natalius Pigai Usul Tempat Demo di Halaman DPR, Pimpinan Komisi XIII: Ide yang Baik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Natalius Pigai Usul Tempat Demo di Halaman DPR, Pimpinan Komisi XIII: Ide yang Baik Nasional 14 September 2025

    Natalius Pigai Usul Tempat Demo di Halaman DPR, Pimpinan Komisi XIII: Ide yang Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai baik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal adanya lapangan demonstrasi di halaman gedung DPR RI.
    “Ide yang baik,” kata Andreas saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2025).
    Namun, menurut Andreas, usulan itu perlu dibahas saat rapat Komisi XIII dengan Natalius Pigai. Sehingga, dia belum banyak komentar soal usul tersebut.
    Apalagi, Andreas belum bisa memberikan informasi terkait jadwal rapat Komisi XIII DPR bersama Natalius Pigai.
    “Tapi, nanti kalau menteri Natalius Pigai ke DPR baru didiskusikan,” ujarnya.
    Diketahui, usulan DPR membuat lapangan demonstrasi di halaman Kompleks Parlemen ini disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai bukan tanpa alasan.
    Natalius menyebut, lapangan untuk demonstrasi diperlukan agar massa tidak menggelar unjuk rasa di badan jalan.
    “Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000-2.000 orang,” kata Natalius Pigai di sela meninjau Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (12/9/2025).
    Lapangan itu disebut sebagai pusat demokrasi. Pigai berharap agar setiap pimpinan atau perwakilan lembaga tersebut harus keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat.
    Menurut dia, pusat demokrasi itu tak hanya berpeluang dibuka di tingkat pusat, namun bisa juga dibuka untuk pemerintah daerah, termasuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas.
    Pigai pun siap membuat peraturan setingkat menteri apabila usulan itu diterima oleh kementerian/lembaga.
    “Kalau kementerian buat peraturan menteri, saya mau saja. Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andi Widjajanto soal Urgensi Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo Agustus: Pemulihan Kepercayaan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Andi Widjajanto soal Urgensi Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo Agustus: Pemulihan Kepercayaan Nasional 14 September 2025

    Andi Widjajanto soal Urgensi Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo Agustus: Pemulihan Kepercayaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto menilai pembentukan tim pencari fakta sangat penting pascademonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025.
    “Sepakat. Ini bagian dari pemulihan
    trust
    secara cepat,” kata Andi dalam podcast Gaspol
    Kompas.com
    , dikutip Sabtu (14/9/2025).
    Menurut Andi, kehadiran tim pencari fakta dapat mempercepat pemulihan kepercayaan publik ke pemerintah.
    “Dengan menggunakan metode akutabilitas yang sudah berulang dilakukan dan sudah juga berkali-kali menunjukan ya
    trust
    bisa dipulihkan dengan tim pencari fakta,” ujarnya.
    Andi mengatakan, tim pencari fakta bisa dibentuk dengan gabungan sejumlah instansi pemerintah.
    Di sisi lain, menurut dia, tim pencari fakta itu juga bisa diserahkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika memang ada indikasi pelanggaran HAM.
    “Atau tim pencari faktanya merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh independen atau
    hybrid
    pemerintahnya ada, Komnas HAM-nya ada, tokoh independennya juga ada,” kata Andi.
    Dalam kesempatan itu, Andi juga mengatakan bahwa aksi demonstrasi dan kerusuhan Agustus lalu ini terkait masalah kepercayaan.
    Untuk memulihkan retaknya kepercayaan tersebut, menurut dia, memerlukan waktu yang panjang.
    “Masalah
    trust
    bukan hanya dari publik, rakyat ke pemerintah, tapi juga
    trust
    di dalam instansi pemerintahan itu sendiri,” ungkap dia.
    Oleh karena itu, Andi mengatakan, perlu juga ada strategi jangka pendek untuk memulihkan kepercayaan publik.
    “Jadi ada tuntutan baru, misalnya 17+8, sangat bagus tuntutannya, harus dipilah. Mana tuntutan-tuntutan yang memang relevan untuk memulihkan kepercayaan dalam masa
    short term
    ,” katanya.
    Kemudian, Andi menyebut, langkah Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet merupakan langkah jangka pendek untuk memulihkan kepercayaan.
    “Presiden Prabowo kemarin dengan melakukan
    reshuffle
    adalah salah satu bagian
    shortcut
    dari memulihkan
    trust
    itu. Tapi, itu langsung di level strategis,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo disebut menyetujui pembentukan tim independen yang bertugas untuk menginvestigasi peristiwa yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025.
    Setujunya Prabowo terhadap pembentukan tim tersebut diungkap mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai berdiskusi dengan Prabowo selama tiga jam pada Kamis, 11 September 2025.
    “Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu,” ujar Lukman usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang menginvestigasi demonstrasi Agustus 2025 akan membutuhkan waktu.
    Mulai dari penunjukkan anggota-anggota TGPF hingga proses pencarian fakta yang dilakukan oleh tim tersebut.
    “Jadi, kalau menuntut TGPF itu kan masih perlu waktu, menyusun orang-orangnya lagi, menunggu mereka bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta,” ujar Yusril din Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.
    Menurut dia, hal tersebut justru akan memakan waktu dalam proses investigasi terhadap demo pada 25 hingga 31 Agustus 2025.
    Oleh karena itu, dia menilai bahwa investigasi terkait demo lebih baik diserahkan kepada aparat penegak hukum, di mana prosesnya sudah berjalan.
    “Saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama,” ujar Yusril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Formappi Kritik Natalius Pigai: Masalah Demo Bukan Tempat, tapi Sikap DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Formappi Kritik Natalius Pigai: Masalah Demo Bukan Tempat, tapi Sikap DPR Nasional 14 September 2025

    Formappi Kritik Natalius Pigai: Masalah Demo Bukan Tempat, tapi Sikap DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mendorong DPR menyiapkan lapangan khusus untuk demonstrasi di halaman gedung parlemen.
    Menurut Lucius, usulan tersebut justru berpotensi menyingkirkan substansi demonstrasi sebagai wujud kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat.
    “Usulan Menteri HAM agar disiapkan tempat khusus di kompleks DPR bagi pendemonstrasi agar tidak mengganggu pengguna jalan di depan gedung DPR kesannya sih jadi solusi yang cemerlang,” kata Lucius kepada Kompas.com, Minggu (14/9/2025).
    Namun, dia heran karena Menteri HAM justru fokus pada lokasi demonstrasi, bukan pada substansinya sebagai wujud hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
    “Yang jadi urusan Kementerian HAM kan soal hak warga negara menyampaikan pendapat dan berkumpul. Kalau urusan infrastruktur itu mestinya sih jadi pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum lah,” ujarnya.
    Lucius menilai persoalan utama justru terletak pada sikap DPR yang dinilai tidak ramah terhadap rakyat yang datang menyampaikan aspirasi.
    Menurutnya, massa yang datang menggunakan haknya itu kerap tidak dihargai oleh pimpinan lembaga atau anggota lembaga parlemen.
    “Mereka dipaksa untuk berteriak di depan gerbang dengan pintu gerbang yang ditutup rapat, dijaga aparat, dilapisi kawat berduri. Bagaimana bisa memahami respons DPR atas kehadiran warga dengan cara seperti itu?” ucapnya.
    Ia pun berpandangan bahwa akar masalah unjuk rasa yang kerap berlangsung di jalanan justru karena DPR menutup ruang interaksi langsung dengan masyarakat.
    “Jadi jangan lalu Menteri HAM menyalahkan pedemo yang mengganggu ketertiban jalan umum. Yang salah itu ya DPR yang tak ramah dengan warga yang datang menyampaikan aspirasi,” kata Lucius.
    “Pagar tertutup, ribuan aparat yang berbaris di bagian dalam pagar, kawat berduri, gas air mata, semua itu ekspresi permusuhan dan perang. DPR memosisikan rakyat sebagai musuh yang harus diblok dari kompleks parlemen. Itulah yang jadi alasan pedemo memenuhi jalanan di depan gedung DPR,” lanjutnya.
    Lucius menilai usulan penyediaan lapangan demonstrasi justru bisa menjadi siasat DPR untuk mengendalikan aksi masyarakat.
    Dia mengatakan, sikap DPR yang tak ramah pada rakyat yang datang menyampaikan pendapat membuat usulan menyiapkan tempat khusus demonstrasi terlihat sebagai siasat untuk mengendalikan demonstrasi.
    “Dengan disiapkan tempat, berikutnya aturan pemakaian tempat itu akan jadi sarana DPR untuk mengatur aksi sesuai keinginan mereka. Persiapan tempat itu untuk mengendalikan aksi, bukan untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dari masyarakat,” kata Lucius.
    Ia pun mendesak agar Kementerian HAM lebih fokus pada upaya membangun kesadaran pejabat dan DPR tentang pentingnya menghormati hak rakyat untuk menyampaikan pendapat.
    “Jadi yang harus dilakukan Kementerian HAM itu ya harusnya bagaimana membangun kesadaran pejabat dan DPR soal hak rakyat atau hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul karena merupakan hak asasi rakyat, harusnya DPR menghormati kegiatan penyampaian pendapat itu dan menyambut mereka yang datang untuk itu,” kata Lucius. “Bukan malah membangun benteng pertahanan seolah-olah rakyat adalah penjahat yang harus dilarang atau tak pantas disambut,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar DPR menyiapkan lapangan demonstrasi di halaman gedung parlemen agar massa tidak menggelar aksi di jalan raya.
    Menurut Pigai, halaman DPR yang luas bisa dijadikan pusat demokrasi yang menampung 1.000 hingga 2.000 orang.
    Ia juga berharap setiap pimpinan lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, mau keluar gedung untuk menerima aspirasi masyarakat di tempat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun, Tepatkah Didampingi Jaksa Pengacara Negara?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Gibran Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun, Tepatkah Didampingi Jaksa Pengacara Negara? Nasional 14 September 2025

    Gibran Hadapi Gugatan Rp 125 Triliun, Tepatkah Didampingi Jaksa Pengacara Negara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar Hukum Pidana Interdisipliner Universitas Trisakti, Albert Aries, menilai penggunaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat secara hukum.
    Albert menjelaskan, petitum dalam gugatan itu menyentuh keabsahan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Maka dari itu, posisi Gibran dalam perkara ini bukan sekadar pribadi, melainkan melekat pada jabatannya sebagai wapres.
    “Terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mendalilkan bahwa Gibran tidak pernah menjalani sekolah SMA/sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, maka kita perlu mencermati dahulu bunyi poin ketiga dari tuntutan (petitum) dari gugatan tersebut, yaitu ‘menyatakan Tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden RI periode 2024-2029’,” kata Albert kepada Kompas.com, Minggu (14/9/2025).
    Menurut Albert, substansi dalil dan tuntutan semacam itu semestinya masuk dalam ranah sengketa proses pemilu.
    Hal itu diatur dalam Pasal 471 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu ditempuh.
    “Dengan kata lain, mengingat seluruh sengketa proses pemilu itu dianggap sudah terlewati tempus dan proses-nya, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Gibran dan KPU yang mempertanyakan keabsahannya sebagai Wapres Periode 2024-2029 seharusnya tidak dapat dianggap sebagai ‘gugatan pribadi’ secara
    an sich
    , melainkan gugatan yang ditujukan terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden secara ‘ex officio’, yaitu karena jabatannya saat ini,” ujarnya.
    Jika konstruksi hukum demikian yang dipakai, lanjut Albert, maka penugasan Jaksa Pengacara Negara justru sejalan dengan aturan.
    “Jika konstruksi hukumnya demikian, maka berdasarkan Pasal 24 Perpres No. 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, hal tersebut termasuk lingkup bantuan hukum atau tindakan hukum lain kepada Negara atau Pemerintah dalam arti luas yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Perdata & Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan jajaran di bawahnya yang dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara,” kata Albert.
    Sebelumnya, sidang perdana gugatan ini sempat diwarnai keberatan dari Subhan Palal, penggugat yang menilai Gibran tidak semestinya diwakili jaksa negara.
    Ia menegaskan gugatannya ditujukan terhadap Gibran secara pribadi.
    Namun, Kejaksaan Agung memastikan JPN memang berwenang mendampingi wapres karena gugatan tersebut dialamatkan ke Sekretariat Wakil Presiden.
    Dalam perkara ini, Subhan menuntut Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tanggung renteng membayar ganti rugi senilai Rp 125 triliun.
    Selain itu, ia juga meminta hakim menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Dekade Kompas.com, Menjaga Warisan Para Pendiri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Tiga Dekade Kompas.com, Menjaga Warisan Para Pendiri Nasional 14 September 2025

    Tiga Dekade Kompas.com, Menjaga Warisan Para Pendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Langit Jakarta menyambut hangat perayaan Hari Ulang Tahun ke-30 Kompas.com yang jatuh pada hari ini, Minggu (14/9/2025).
    Memperingati genapnya usia, Kompas.com menggelar rangkaian ziarah Napak Tilas Pendiri KG ke makam Jakob Oetama dan Petrus Kanisius (PK) Ojong sebagai bentuk penghormatan.
    Momentum penuh rasa syukur ini dimulai dari titik awal di Bentara Budaya Jakarta.
    Pemimpin Redaksi Kompas.com, Amir Sodikin, membuka acara dengan penuh rasa hormat untuk mengenang jasa para pendiri.
    Rombongan Kompas.com mulai bergerak menggunakan dua bus pada pukul 07.40 WIB.
    Hanya memakan waktu 15 menit, rombongan tiba di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.
    “Kami, anak, cucu, cicit datang Pak Jakob,” kata Amir Sodikin dengan suara lembut di depan makam Jakob.
    Jakob Oetama lahir di Magelang pada 27 September 1931. Ia wafat pada 9 September 2020.
    Dalam dekapan cuaca yang bersahabat dan langit yang biru bersih, para karyawan menundukkan kepala dan memanjatkan doa dengan penuh khidmat di depan makam Jakob. Oetama. 
    Ziarah kemudian dilanjutkan ke tempat peristirahatan pendiri Kompas Gramedia lainnya, yakni Petrus Kanisius Ojong, di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
    Pukul 08.41 WIB, rombongan meninggalkan TMP Kalibata dan menuju TPU Tanah Kusir.
    PK Ojong lahir di Bukittinggi pada 25 Juli 1920 dan meninggal di Jakarta pada 31 Mei 1980.
    Cuaca yang mulai terik tidak mengurangi semangat langkah kaki rombongan yang berjalan dari pintu masuk TPU Tanah Kusir ke pusara PK Ojong.
    Karyawan kembali menundukkan kepala dan memanjatkan doa dengan khidmat untuk ketenangan dan kedamaian PK Ojong.
    Menurut Amir, kedua pendiri Kompas Gramedia itu memiliki peran unik yang saling melengkapi.
    “Jika Pak Ojong tadi dia sangat tokoh dalam prinsip, kemudian rapi dalam administrasi, dan punya visi bisnis. Nah, Pak Jakob Oetama ini yang mengisi nilai-nilai jurnalismenya. Maka dikenal ada jurnalisme makna. Jurnalisme makna itu khasnya Kompas,” jelas Amir.
    Dia menambahkan, jurnalisme makna bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberi perspektif, makna, dan arah ke depan.
    “Tidak cukup 5W1H. Tapi what’s next-nya apa? Dan nanti insight-nya untuk kita dan untuk bangsa itu apa?” tutur dia.
    Ia juga mengingatkan bahwa prinsip kemanusiaan yang ditanamkan kedua pendiri masih menjadi pijakan utama hingga kini.
    Menurutnya, nilai tersebut tecermin dalam inisiatif sosial seperti Dana Kemanusiaan Kompas maupun program donasi Kompas.com bersama Kitabisa.
    “Dari dua pendiri ini kita mengenal yang namanya prinsip kemanusiaan, welas asih dan juga saling jaga, saling menghormati. Dua tokoh ini juga melahirkan banyak bisnis-bisnis di KG Media,” ujar Amir.
    Kompas.com memasuki usia ke-30 yang jatuh pada Minggu, 14 September 2025.
    Rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) berupa ziarah ke makam para pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama dan PK Ojong.
    Sebelumnya, pada Sabtu, 13 September 2025, digelar pula ziarah ke beberapa rekan kerja, yaitu ke makam Ervan Hardoko, Muhammad Latief, dan Kurnia Sari Aziza.
    Puncak acara pada Senin, 15 September 2025, digelar Festival HUT berupa Obrolan Newsroom On Stage dan LiteraTalk yang merupakan bagian dari Jagat Literasi, serta Awarding Kolumnis.
    Acara pemungkas, Bersuka Ria, menjadi kemeriahan pada Senin malam.
    Keseluruhan rangkaian perayaan HUT Kompas.com ini merupakan hasil kerja sama bersama Riady Foundation, ParagonCorp, dan Blibli. Juga didukung oleh Kita Bisa dan Gramedia.
    Sementara itu, misi Jagat Literasi di Perbatasan Ekspedisi dari Kata ke Nyata Kompas.com hadir melalui inisiatif Jagat Literasi untuk merayakan HUT ke-30 Kompas.com.
    Relawan mengajarkan literasi media dan literasi baca di 20 sekolah yang tersebar di Banten, Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.
    Selain mengajar, mereka menyalurkan donasi buku anak dengan target 10.000 eksemplar agar siswa di berbagai daerah bisa mendapatkan bacaan yang layak.
    Ekspedisi Kata ke Nyata didukung gerakan STEM Indonesia Cerdas dari Riady Foundation, serta ParagonCorp dan Gramedia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peringati HUT Ke-30, Kompas.com Ziarah ke Makam Jakob Oetama dan PK Ojong
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Peringati HUT Ke-30, Kompas.com Ziarah ke Makam Jakob Oetama dan PK Ojong Nasional 14 September 2025

    Peringati HUT Ke-30, Kompas.com Ziarah ke Makam Jakob Oetama dan PK Ojong
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-30, Kompas.com berziarah ke makam dua pendiri Kompas, Jakob Oetama dan Petrus Kanisius (PK) Ojong, Minggu (14/9/2025).
    Kegiatan ini diawali dengan pengarahan singkat disertai doa bersama di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Jakarta Pusat, sebelum rombongan berangkat ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dan kemudian ke Tanah Kusir.
    Pemimpin Redaksi (Pemred) Kompas.com, Amir Sodikin, dalam sambutannya menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai yang diwariskan kedua pendiri Kompas.
    Ia menilai, kesederhanaan PK Ojong dan kelenturan Jakob Oetama membentuk fondasi jurnalisme Kompas yang dikenal hingga kini.
    “Kita akan berziarah pertama kali nanti ke makamnya Pak Jakob Oetama dan kemudian ke Pak PK Ojong,” kata Amir dalam sambutannya.
    Ia pun menceritakan sekilas kisah hidup dua pendiri Kompas. PK Ojong berasal dari keluarga sederhana dan dikenal teguh prinsip, baik dalam kehidupan maupun bisnis.
    Sementara, Jakob Oetama unggul dalam mengendalikan emosi dan bersikap lentur, sehingga mudah menyesuaikan diri dalam berbagai situasi.
    “Dua tokoh ini saling mengisi. Jika Pak Ojong tadi dia sangat tokoh dalam prinsip, kemudian rapi dalam administrasi, dan punya visi bisnis. Nah, Pak Jakob Oetama ini yang mengisi nilai-nilai jurnalismenya. Maka dikenal ada jurnalisme makna. Jurnalisme makna itu khasnya Kompas,” jelas Amir.
    Dia menambahkan, jurnalisme makna bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberi perspektif, makna, dan arah ke depan.
    “Tidak cukup 5W1H. Tapi what’s next-nya apa? Dan nanti insight-nya untuk kita dan untuk bangsa itu apa?” tutur dia.
    Ia juga mengingatkan bahwa prinsip kemanusiaan yang ditanamkan kedua pendiri masih menjadi pijakan utama hingga kini.
    Menurutnya, nilai tersebut tecermin dalam inisiatif sosial seperti Dana Kemanusiaan Kompas maupun program donasi Kompas.com bersama Kitabisa.
    Sementara itu, Wakil Ketua Panitia HUT ke-30 Kompas.com, Zainal, menjelaskan bahwa ziarah ini merupakan agenda rutin tahunan yang kembali digelar pascapandemi Covid-19.
    “Ini kurang lebih sudah tahun keempat kita melakukan ziarah sejak Covid. Yang ikut ada teman-teman redaksi, bisnis, marketing, sales, hingga komunitas,” kata Zainal.
    Ia menambahkan, usai ziarah, rangkaian peringatan dilanjutkan dengan tumpengan di kantor redaksi Kompas.com, Jakarta Pusat.
    Sementara acara puncak HUT ke-30 akan digelar Senin (15/9/2025) melalui Jagat Literasi Festival di Menara Kompas.
    “Besok kita ada talkshow literasi di Studio Dua, Menara Kompas. Akan hadir dua menteri sebagai narasumber. Itu bagian dari acara puncak,” ujar Zainal.
    Kompas.com memasuki usia ke-30 yang jatuh pada Minggu, 14 September 2025. Rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) berupa ziarah ke makam para pendiri Kompas-Gramedia, Jakob Oetama dan PK Ojong.
    Sebelumnya, pada Sabtu, 13 September 2025, digelar pula ziarah ke beberapa rekan kerja yaitu ke makam Ervan Hardoko, Muhammad Latief, dan Kurnia Sari Aziza.
    Puncak acara pada Senin, 15 September 2025, digelar Festival HUT berupa Obrolan Newsroom On Stage dan LiteraTalk yang merupakan bagian dari Jagat Literasi, serta Awarding Kolumnis.
    Acara pemungkas, Bersuka Ria, menjadi kemeriahan pada Senin malam.
    Keseluruhan rangkaian perayaan HUT Kompas.com ini merupakan hasil kerja sama bersama Riady Foundation, ParagonCorp, dan Blibli. Juga didukung oleh Kita Bisa dan Gramedia.
    Sementara itu, misi Jagat Literasi di Perbatasan Ekspedisi dari Kata ke Nyata Kompas.com hadir melalui inisiatif Jagat Literasi untuk merayakan HUT ke-30 Kompas.com.
    Relawan mengajarkan literasi media dan literasi baca di 20 sekolah yang tersebar di Banten, Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.
    Selain mengajar, mereka menyalurkan donasi buku anak dengan target 10.000 eksemplar agar siswa di berbagai daerah bisa mendapatkan bacaan yang layak.
    Ekspedisi Kata ke Nyata didukung gerakan STEM Indonesia Cerdas dari Riady Foundation, serta ParagonCorp dan Gramedia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Video Prabowo Ditayangkan Sebelum Film Bioskop, Istana Buka Suara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Viral Video Prabowo Ditayangkan Sebelum Film Bioskop, Istana Buka Suara Nasional 14 September 2025

    Viral Video Prabowo Ditayangkan Sebelum Film Bioskop, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak Istana buka suara soal viralnya penayangan video Presiden Prabowo Subianto sebelum film di bioskop dimulai.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai hal ini lumrah sepanjang tidak melanggar aturan ataupun mengganggu kenyamanan. 
    “Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ungkap Prasetyo kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
    Sebagai informasi, video Prabowo menyampaikan program pemerintah sebelum film bioskop dimulai viral di Instagram dan TikTok.
    Dalam beberapa unggahan di media sosial, Prabowo menyampaikan perkembangan soal Koperasi Makan Bergizi Gratis (MBG), Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
    Dalam video itu juga menunjukkan momen ketika Prabowo blusukan untuk menjumpai warga dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program-program tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Qatar, Prabowo Langsung Mendarat di Bali
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 September 2025

    Dari Qatar, Prabowo Langsung Mendarat di Bali Nasional 14 September 2025

    Dari Qatar, Prabowo Langsung Mendarat di Bali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto langsung mendarat di Denpasar, Bali, usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Doha, Qatar, Sabtu (13/9/2025).
    Alih-alih mendarat ke Jakarta lebih dahulu, pesawat Kepala Negara langsung bertolak ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat pagi.
    Setibanya di Bali, Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang terdampak banjir.
    Tepat sebelum terjun langsung ke lapangan, Prabowo telah menghubungi instansi terkait penanganan bencana melalui telepon, pada Rabu (10/9/2025).
    Kepala Negara memerintahkan petugas terkait untuk segera bergerak menanggulangi banjir di Bali dan mendistribusikan bantuan dengan cepat dan tepat.
    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming juga telah meninjau lokasi banjir di Bali pada Jumat (12/9/2025). 
    Selama ada di Bali, Prabowo blusukan dan masuk ke dalam gang-gang sempit yang sempat terendam banjir dengan memakai sepatu boots warna kuning.
    Warga setempat pun antusias menyambut orang nomor satu Indonesia itu blusukan ke daerahnya. Jalanan gang yang dilalui tampak masih berlumpur dan berceceran sampah sisa banjir.
    Salah satu titik yang ditinjau langsung Prabowo adalah Gang Gajah Mada IV, Banjar Gerenceng.
    Di titik ini, presiden melihat secara langsung kondisi perumahan yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir.
    Sepanjang perjalanan Prabowo dari gang-gang sempit hingga lembah sungai, ia kerap berhenti untuk menyapa dan berbincang dengan warga.
    Dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, tidak sedikit warga yang menyampaikan curhatahnya ke Prabowo yang tengah blusukan di Denpasar.
    Mulanya, Prabowo menyalami warga lain, termasuk mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).
    Setelah itu, Prabowo menanyakan kepada sejumlah pelajar sudah mendapatkan Makan Bergizi Gratis di sekolah.
    “Sudah terima makan?” tanya Prabowo
    “Belum,” terang salah satu siswa SMA.
    “Sabar ya, sebentar lagi ya,” jawab Prabowo dengan penuh perhatian, sambil melanjutkan langkahnya untuk menyalami warga lain.
    Korban banjir lainnya juga ada yang mengadu kepada presiden tentang hidupnya yang semakin sulit karena terdampak banjir.
    Momen ini disampaikan seorang perempuan tua saat Prabowo duduk di teras rumah warga yang berantakan.
    “Digendong saya, stroke lima tahun saya tidak bisa apa-apa. Saya cuma jualan kopi di sana, dagang kecil. Terus sekarang bagaimana, modal sudah habis,” kata ibu tersebut kepada Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyimak dengan perhatian. Rautnya tampak prihatin.
    “Ya nanti kita bantu ya,” jawab Prabowo, sembari mengulurkan tangannya, menyalami ibu-ibu malang tersebut.
    Di kesempatan lain, seorang warga Bali menceritakan kisahnya ke Prabowo. Salah seorang perempuan muda pun bercerita bagaimana anjing peliharaannya membangunkan dirinya ketika air banjir sudah memasuki kamar.
    “Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak,” ujar warga tersebut sebagaimana terekam dalam video di YouTube Sekretariat Presiden.
    “Dia bangunin?” timpal Prabowo.
    “Iya, saya digaruk-garuk,” jawab perempuan tersebut.
    Menurut dia, saat itu masih pukul 04.00 WITA. Ketika air memasuki kamar tidurnya, ia belum bangun.
    “Iya, jam 4 pagi,” ujar perempuan itu.
    “Waduh,” kata Prabowo, tampak takjub.
    “Air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau enggak, saya enggak tahu, Pak,” kata perempuan tersebut.
    “Waduh, waduh, kamu pahlawan dong,” kata Prabowo, sembari menunjuk anjing di bawah kakinya.
    “Iya, iya, dia pahlawan saya,” timpal perempuan itu.
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya pun tak ketinggalan menjadi sorotan saat mendampingi Prabowo blusukan di Bali.
    Ketika Prabowo sedang blusukan dan menyapa warga yang ada di dalam gang-gang yang sempat menjadi titik banjir, seorang ibu-ibu datang sambil merekam.
    Ibu itu kemudian mengungkapkan rasa senangnya karena bisa melihat Seskab Teddy secara langsung.
    “Ih, ganteng juga bapaknya, aduuh, biasanya lihat di TV saja, Pak,” ujar ibu-ibu tersebut sembari menyalami Prabowo.
    Mendengar ini, Prabowo merespons singkat dengan santai.
    “Oh gitu?” timpal Prabowo.
    “Iya,” jawab ibu-ibu tersebut.
    Meski sedang berbicara dengan Presiden Prabowo, rupanya perhatian ibu-ibu tersebut tidak teralihkan dari Teddy.
    “Pak Teddy,” sapa ibu-ibu tersebut dengan terlihat gemas.
    Prabowo kemudian menimpali ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan.
    “Yang lebih ganteng Pak Teddy ya?” tanya Prabowo.
    Pertanyaan Prabowo itu mengundang gelak tawa beberapa orang di lokasi.
    “Pak Prabowo juga,” ujar ibu-ibu tersebut.
    Namun, lagi-lagi perhatian ibu-ibu itu kembali ke Teddy meskipun Presiden Prabowo tepat di depannya dan menyalami warga yang lain.
    “Aduuuh, ganteng sekali bapaknya,” ujar ibu-ibu tersebut.
    Sehari sebelum Prabowo ke Bali, Wapres Gibran juga blusukan mendatangi dua posko pengungsian korban terdampak banjir.
    Di Posko Pengungsian Sedana Mertua Ubung, Gibran berdialog dengan warga dan juga membagikan mainan untuk anak-anak.
    Gibran bahkan memangku seorang anak laki-laki dengan piyama biru muda dan putih dalam kunjungannya ini.
    “Sini, sini, yang anak-anak kecil sini,” ujar Gibran sambil melambaikan tangan mengundang anak-anak mendekat ke arahnya.
    Anak-anak yang terdampak korban banjir lainnya pun merapat, meraih mainan yang dibagikan wakil presiden.
    Putra sulung Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian berkata kepada pengungsi yang sudah dewasa bahwa pemerintah telah mendengar keluh kesah mereka.
    “Tadi sudah disampaikan pak wali untuk urusan kos-kosan tempat tinggal nanti akan disediakan tempat yang baru ya pak ya, tempat yang baru yang lebih aman,” ujar Gibran.
    Di lokasi selnajutnya, yaitu Posko Pengungsian Banjar Tohpati, Gibran juga mendengar keluh kesah warga.
    Gibran juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperhatikan kondisi kesehatan warga yang terdampak banjir.
    “Nanti mohon dibantu dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan dengan benar,” ujar Gibran di lokasi.
    Sejumlah wilayah di Provinsi Bali terendam banjir pada Rabu (10/9/2024). Banjir yang melanda Provinsi Bali tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar.
    Tercatat 17 jiwa meninggal dunia dan 5 jiwa masih dalam pencarian. Lalu 146 jiwa terpaksa mengungsi. Selain itu dan 214 KK atau 659 jiwa terdampak langsung.
    Status tanggap darurat ditetapkan di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri Ke DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 September 2025

    Istana Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri Ke DPR Nasional 13 September 2025

    Istana Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri Ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Perintah Presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR RI.
    Pernyataan ini disampaikan Prasetyo guna menanggapi pertanyaan awak media menyangkut isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” kata Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
    Ia mengatakan, sampai saat ini presiden belum melayangkan Surpres ke DPR RI.
    Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu.
    “Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” ujar Prasetyo.
    Dihubungi Kompas.com pada Jumat (11/9/2025), Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memang menyebut DPR RI belum menerima Surpres pergantian Kapolri.
    “Belum ada,” kata Dasco.
    Isu pergantian Kapolri mulai beredar setelah unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI membesar pada 28 Agustus lalu.
    Pada malam tersebut, mobil lapis baja Brimob Polri melindas pengemudi ojek
    online
    , Affan Kurniawan, hingga akhirnya meninggal dunia.
    Protes membesar dan amarah mengarah ke Polri hingga beredar isu Kapolri akan mengundurkan diri atau dicopot.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi besar di sektor pertanian dari tradisional menuju modern.
    Dia menyebutkan, transformasi itu mulai membuahkan hasil, yakni Indonesia sedang menuju swasembada beras.
    “Insyaallah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada (beras),” tuturnya dalam Upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-69 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (13/9/2025).
    Amran pun memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. 
    Beberapa upaya itu antara lain adalah program cetak sawah, perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.
    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
    Hasil dari transformasi itu sudah dirasakan petani dengan nilai tukar petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen.
    “Petani kini lebih sejahtera. Bahkan, laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujarnya.
    Amran menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia pangan.
    “Satu kata, tindak tegas. Kita tidak boleh kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani,” tegasnya.
    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton.
    Estimasi produksi beras Indonesia itu sejalan dengan proyeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menyebutkan, produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 akan mencapai 34,6 juta ton.
    Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertiggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau melampaui Thailand dan Vietnam.
    Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia tembus 35,6 juta ton pada 2025. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai produsen beras dengan kenaikan tertinggi ke-2 setelah Brasil pada 2025.
    Amran yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas itu menyampaikan pesan khusus bagi almamater tercinta yang telah menjadi tempat ia menimba ilmu dan membentuk karakter kepemimpinannya. 
    Amran pun mengajak Unhas terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.
    Amran juga mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi muda agar memiliki kualitas luar biasa, bahkan secara eksponensial. 
    “Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” katanya. 
    Selain itu, dia menekankan bahwa Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan. 
    Amran juga mengingatkan generasi muda untuk tidak takut menghadapi tekanan. 
    “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian. Dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.