Category: Kompas.com Nasional

Dilantik Prabowo, Gubernur Papua Ingin Percepat Pembangunan agar Jadi Barometer Wilayah Nasional 8 Oktober 2025

Dilantik Prabowo, Gubernur Papua Ingin Percepat Pembangunan agar Jadi Barometer Wilayah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri berjanji akan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua agar menjadi barometer atau tolok ukur di seluruh tanah Papua.
Hal ini dikatakannya usai ia dan wakilnya, Aryoko Rumaropen, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
“Kami siap bekerja untuk membangun Provinsi Papua, menjadi contoh bagi semua provinsi yang sudah lahir di Tanah Papua. Kami tahu Provinsi Papua ini provinsi induk, sehingga harus bisa menjadi barometer untuk percepatan pembangunan semua provinsi yang ada di Tanah Papua karena kami lengkap infrastrukturnya,” kata Mathius usai dilantik, Rabu.
Ia pun mengucap syukur lantaran bisa dilantik hari ini setelah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayahnya disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK kemudian memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga diputuskan ia memenangi Pemilu.
“Alhamdulillah karena semua proses panjang yang kita lakukan, khususnya Pilkada Provinsi Papua yang cukup panjang dan melelahkan, ini bisa berakhir. Kan kami berharap semua masyarakat yang ada di Provinsi Papua bisa kembali menjadi individunya tanpa ada lagi pasangan-pasangan calon,” ucap dia.
Lebih lanjut, Mathius mengajak semua pihak dan masyarakat Papua untuk membangun Provinsi Papua bersama-sama.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai,” kata dia.
Mathius juga akan berkoordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang turut dilantik Presiden Prabowo hari ini.
Ia ingin bergandengan tangan dengan semua pihak untuk kejayaan Papua.
“Tentunya ke depan kami akan bergandeng tangan dengan semua pihak, tanpa membedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” kata Mathius.
“Ini yang mungkin akan kami lakukan akselerasi untuk pembangunan, percepatan, mudah-mudahan bisa punya makna bagi Provinsi Papua dan tentunya untuk Indonesia yang kita cintai,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 21:09
Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran Nasional 8 Oktober 2025

Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua.
Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu.
“Untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo baru saja melantik 10 orang sebagai Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua, terdiri dari 1 ketua dan 9 anggota.
Velix Vernando Wanggai dilantik sebagai ketua, sedangkan 9 anggotanya adalah John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden.
Sementara itu, anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Kemudian, anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 20:15
Menhaj Sebut Persiapan Penyelenggaraan Haji 2026 Capai 25 Persen Nasional 8 Oktober 2025

Menhaj Sebut Persiapan Penyelenggaraan Haji 2026 Capai 25 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 baru mencapai sekitar 25 persen.
Menurut Irfan, sejumlah langkah awal telah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah, termasuk di antaranya pembayaran uang muka untuk akomodasi di Arafah dan Mina.
“Kita sudah tahap 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita hasilkan. Karena kita sudah mengambil tempat di Arafah Mina, kita sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah Mina. Dan kita juga sudah pilih dua syarikat, dan itu juga akan terus,” ujar Irfan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Irfan menjelaskan, pihaknya kini tengah menunggu pembahasan dengan DPR terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026.
Dia berharap proses pelunasan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah bisa dimulai sebelum akhir tahun 2025, agar masyarakat memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri.
“Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati dan keluar keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa pelunasan,” kata Irfan.
“Sekarang ini DPR lagi reses, mungkin sekitar 20 Oktober ini dimulai. Tapi tergantung jadwal dari DPR,” imbuh dia.
Dengan target pelunasan sebelum Desember, Irfan mengimbau calon jemaah agar mulai menyiapkan dana dari sekarang.
“Itu harusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” kata Irfan.
Diberitakan sebelumnya, Irfan menyampaikan bahwa penetapan BPIH untuk 2026 ditargetkan rampung pada November 2025.
Penetapan yang lebih cepat diharapkan dapat memberikan kepastian lebih awal bagi calon jemaah.
“Kita harapkan mungkin November sudah ada putusan tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” ujar Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 30 September 2025.
Oleh karena itu, dia mendorong agar Komisi VIII DPR segera membentuk Panja BPIH agar pembahasan biaya dan teknis penyelenggaraan bisa diputuskan tepat waktu.
“Tentu kita ingin Panja tentang BPIH segera bisa dibentuk dan segera menetapkan BPIH untuk calon jemaah haji kita,” tutur Irfan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 19:25
Komnas HAM Beri Skor 57,8 untuk Polri, karena Apa? Nasional 8 Oktober 2025

Komnas HAM Beri Skor 57,8 untuk Polri, karena Apa?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan penilaian 57,8 untuk institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penilaian hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh dari akumulasi penilaian enam elemen kunci dengan melibatkan para pakar.
“Dari
expert
memberikan nilai 57,2, sedangkan dari komisioner memberikan nilai 58,8, sehingga nilai akhir berjumlah 57,8,” ucap Semendawai dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Menurut hasil penilaian ini, ditemukan bahwa masih banyak terjadi peristiwa yang membatasi hak berpendapat dan berekspresi.
Polri juga masih menjadi institusi yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM secara umum di Komnas HAM.
“Berdasarkan data Komnas HAM, pada 2021-2023 terdapat 28 pengaduan dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi,” tutur Semendawai.
Atas dasar temuan itu, Komnas HAM juga memberikan kesimpulan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekrtonik sering digunakan untuk menuntut individu terkait kritik terhadap pemerintah.
Hal ini terimplementasi pada kebijakan patroli siber yang dinilai mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.
“Kebijakan yang diterapkan oleh Polri cenderung berorientasi melakukan penindakan dan pembatasan kebebasan berekspresi, sehingga menghambat ruang bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan kritik atau pendapat secara terbuka,” ucap Semendawai.
Penilaian tersebut juga berisi rekomendasi agar polisi bisa mendapat peningkatan pemahaman terkait hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Kepolisian bersama dengan pemerintah dan DPR juga perlu mengevaluasi peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi secara berlebihan,” tutur Semendawai.
Diketahui, Komnas HAM mengeluarkan hasil penilaian HAM pada tahun 2024 terhadap tujuh kementerian/lembaga.
Kementerian Komunikasi dan Digital mendapat nilai 58,0, Kepolisian Republik Indonesia (57,8), Kementerian Dalam Negeri (69,4), Kementerian Kesehatan (62,9), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (66,9), Kementerian Ketenagakerjaan (54,0), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (59,5).
Rentang nilai yang digunakan adalah 40-100, kategori sangat tinggi ada di rentang angka 81-100, kategori tinggi 71-80, kategori cukup 61-70, dan kategori rendah 40-60.
Penilaian ini dimulai pada awal 2024 dan diterbitkan pada Oktober 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 17:55
Purbaya Ungkap Kemungkinan Naikkan TKD Usai Digeruduk 18 Gubernur Nasional 8 Oktober 2025

Purbaya Ungkap Kemungkinan Naikkan TKD Usai Digeruduk 18 Gubernur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 setelah diprotes 18 orang gubernur.
Purbaya mengatakan, anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik.
“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengini ke atas prosesnya
upgrade
kalau ekonominya udah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak naik kan,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan.
Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes.
“Pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan jangan bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa
propose
ke atas dan ke DPR untuk menambah,” kata Purbaya.
“Tapi kalau ke sana itu gabisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Itu utamanya saya sampaikan,” ujar dia.
Kendati demikian, Purbaya memaklumi langkah para kepala daerah yang melayangkan protes karena pemangkasan TKD.
“Jadi dia bukan apa, semua kan kalau dipotong anggaran pasti protes,” kata Purbaya.
Diberitakan sebelumnya, 18 orang gubernur menemui Purbaya di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10/2025) agar pemangkasan TKD dibatalkan.
Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
“Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan,” ungkap Gubernur Jambi Al Haris setelah pertemuan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya cukup untuk melakukan belanja rutin.
Sementara belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
Padahal pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” kata Sherly.
Diketahui, pemerintah memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026.
Pemerintah pusat menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun, meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.
Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Beberapa kepala daerah telah mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi pengurangan TKD tahun depan.
Salah satunya dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara besar-besaran.
Namun keputusan ini menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 17:09
Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri Nasional 8 Oktober 2025

Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan mengenai pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (ponsel) dibuat melindungi data pribadi penggunanya.
Meutya menyebutkan, dengan adanya aturan ini, masyarakat bisa mengajukan pemblokiran IMEI apabila HP mereka hilang atau dicuri sehingga data-data pribadi mereka tetap aman.
“Pada intinya semangatnya adalah bagi masyarakat yang kehilangan dalam rangka pengamanan data-data diri mereka, mereka diperbolehkan untuk melakukan pemblokiran terhadap IMEI-nya sendiri,” kata Meutya di Ambon, Maluku, Rabu (8/10/2025).
“Yang ada hanya memperbolehkan dalam regulasi untuk mereka yang memang memilih, karena kehilangan, dicuri, atau memang atas keinginan pribadi, untuk melakukan
self-block
terhadap IMEI-nya sendiri,” ujar dia.
Meutya menuturkan, pemilik ponsel dapat melakukan
self-block
terhadap IMEI-nya sendiri secara sukarela dan tidak dipungut biaya tambahan.
Politikus Partai Golkar ini juga membantah bahwa pemerintah akan membuat aturan aturan balik nama ponsel seperti kendaraan bermotor.
“Jadi tidak ada aturan yang akan Komdigi keluarkan terkait balik nama seperti BPKB motor, itu tidak benar,” kata Meutya.
“Kami juga telah menegur tim kami mungkin dalam penyampaian kepada publiknya salah,” ujar dia.
Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak khawatir dengan penerapan aturan ini, sebab sistem yang sedang disiapkan justru bertujuan melindungi pengguna dari potensi penyalahgunaan ponsel yang hilang atau dicuri.
Diberitakan, Kementerian Komdigi berencana memberlakukan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI untuk ponsel yang hilang atau dicuri.

Praktisi keamanan digital Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai, wacana pemblokiran IMEI tersebut akan berdampak positif apabila tidak mengenakan biaya tambahan dan administrasi yang berbelit.
“Sebenarnya, memang salah satu cara untuk menekan pencurian ponsel adalah mengontrol penyalahgunaan ponsel-ponsel curian,” kata Alfons saat dihubungi
Kompas.com
, Senin (6/10/2025).

Dia menjelaskan, pemblokiran IMEI menyebabkan ponsel yang dicuri menjadi tidak dapat berfungsi dengan sempurna.
Dengan begitu, motivasi kriminal dan usaha eksploitasi ponsel curian menjadi menurun secara tidak langsung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 16:09
Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon Nasional 8 Oktober 2025

Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com –
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegur operator seluler agar meningkatkan sistem keandalan jaringan dan memperkuat infrastruktur digital di wilayah timur Indonesia.
Teguran ini disampaikan Meutya setelah menemukan adanya gangguan layanan internet di wilayah Ambon, Maluku, yang berlangsung sekitar 38 menit.
“Kami juga telah menegur operator seluler terkait agar terus memperbaiki sistem layanan mereka,” kata Meutya di Ambon, Rabu (8/10/2025).

“Tadi juga kami diberitahu bahwa hari ini ada satu lagi gangguan selama 38 menit, tapi langsung diatensi,” ujar dia melanjutkan.
Meutya meminta maaf atas insiden tersebut karena kejadian ini membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan internet.
“Kami mohon maaf, tadi saya pantau sampai menitnya karena sekecil apa pun gangguan ini pasti merupakan ketidaknyamanan bagi masyarakat,” kata Meutya.
Meutya menyebutkan, gangguan internet berasal dari jalur darat, bukan dari kabel bawah laut yang biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk diperbaiki.
“Kalau di Indonesia Timur itu biasanya antara gangguan di darat atau kabel bawah laut. Kalau kabel bawah laut memang memakan waktu lebih panjang,”ujar dia.
Meutya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas jaringan di Maluku.
Politikus Partai Golkar ini menugaskan Balai Monitor (Balmon) Komdigi di wilayah tersebut untuk melakukan pemantauan rutin terhadap layanan operator seluler.
“Kami menugaskan Balai Monitor kami di sini untuk selalu memeriksa bagaimana kualitas layanan dari para operator seluler,” kata Meutya.
“Kita juga meminta operator seluler untuk terus memperbaiki layanan di Provinsi Maluku,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 15:11
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih Datangi Istana untuk Dilantik Prabowo Hari Ini Nasional 8 Oktober 2025

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih Datangi Istana untuk Dilantik Prabowo Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Papua terpilih Mathius Fakhiri, dan wakilnya Aryoko Rumaropen, menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2025).
Pantauan dari kawasan Istana sekitar pukul 13.45 WIB, Mathius dan Aryoko datang memakai seragam dinas berwarna putih.
Mereka datang bersama istri masing-masing.
Saat hendak masuk ke dalam Kompleks Istana, Mathius dan Aryoko tidak banyak bicara kepada awak media.
“Gubernur Papua,” kata Mathius, singkat, Rabu.
Secara terpisah, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut berdatangan ke Kompleks Istana dengan memakai dasi biru muda.
Salah satunya, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Iftitah mengatakan, dirinya diundang untuk menghadiri pelantikan.
Dalam pelantikan ini, Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik beberapa pejabat, termasuk Gubernur Papua.
“Gubernur Papua ya kemungkinan, Gubernur Papua, kemudian badan otonomi khusus Papua, yang lainnya saya belum tahu,” ucap Iftitah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 14:08
Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026 Nasional 8 Oktober 2025

Komisi IX Setuju Anggaran Kemenaker Ditambah Rp 144 Miliar di 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi IX DPR RI menyetujui penambahan anggaran Rp 144 miliar untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2026 dalam rapat yang digelar tertutup, Rabu (8/10/2025).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan, penambahan anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja di beberapa program strategis dengan cakupan yang diperluas.
“Kalau untuk penambahan pagu anggaran itu untuk tahun 2026 ada Rp 144 miliar,” kata Putih, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut Putih, program itu sebenarnya sudah direncanakan dan diajukan.
Namun, karena anggaran ditambah, target capaian kerja itu juga bertambah.
Dengan adanya penambahan anggaran ini, maka pagu anggaran Kementerian Tenaga Kerja pada 2026 mencapai lebih dari Rp 500 miliar.
“Rp 500 sekian miliar ya, tadi saya lupa rincian belakangnya berapa. Kurang lebih segitu lah, Rp 500 miliar,” tutur Putih.
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, penambahan anggaran Rp 144 miliar itu di luar program magang di perusahaan yang menyasar lulusan baru perguruan tinggi atau
fresh graduate
.
Putih mengatakan, program baru dari Presiden Prabowo Subianto juga telah dibahas dalam rapat tertutup hari ini.
“Untuk yang pemagangan ini kan hanya menginformasikan saja pada Komisi IX hari ini, bahwa mereka diberikan amanah untuk menjalankan program pemagangan yang memang baru saja kemarin didapatkan di tingkat Menko,” kata Putih.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 12:37
Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global Nasional 8 Oktober 2025

Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid memperkenalkan Sekolah Garuda di SMA Negeri Siwalima Ambon, Maluku, pada Rabu (8/10/2025).
Sekolah ini merupakan bagian dari program nasional Garuda Transformasi yang digagas pemerintah untuk melahirkan generasi unggul Indonesia, baik di bidang akademik maupun karakter.
Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang bukan hanya untuk mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan daya juang.
“Di sini nanti adik-adik akan ketemu kakak-kakak, adik-adik baru. Intinya kita membentuk keluarga baru, berjuang bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti berhasil bersama-sama, menjadi generasi unggul bersama-sama,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus Sekolah Garuda adalah mendorong siswa untuk belajar ke luar negeri, agar dapat membawa kembali ilmu dan pengalaman ke tanah air.
“Kenapa Sekolah Garuda juga fokus mengirimkan siswa ke luar negeri? Karena dibandingkan dengan negara seperti Cina dan India, tingkat pengiriman pelajar Indonesia ke luar negeri masih sedikit,” katanya.
Menurut Meutya, pemerintah ingin memperbanyak perwakilan pelajar Indonesia di berbagai negara, membentuk diaspora muda berilmu, dan kelak berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Presiden Prabowo Subianto menginginkan sekolah unggulan yang tidak hanya mencetak anak-anak unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Tidak ada orang pintar yang bisa menjadi unggul kalau tidak punya karakter,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah memperkenalkan 16 Sekolah Garuda di seluruh Indonesia.
Sebanyak 12 di antaranya merupakan sekolah transformasi, sedangkan 4 lainnya sekolah baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda hingga 2029, terdiri dari 80 sekolah transformasi dan 20 sekolah baru.
Sekolah Garuda transformasi akan diberikan tambahan kurikulum khusus untuk mempersiapkan siswa mencapai universitas top dunia peringkat 20–100 global.
Sementara itu, Sekolah Garuda baru akan menampung siswa-siswi terpilih sejak jenjang SMP.
Program ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan berperan dalam membangun bangsa di masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 11:36