Category: Kompas.com Nasional

Dasco ke Kader Gerindra: Bersiaplah, Tiba-tiba Bangun Tidur Sudah Dekat 2029 Nasional 9 Oktober 2025

Dasco ke Kader Gerindra: Bersiaplah, Tiba-tiba Bangun Tidur Sudah Dekat 2029
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung pelaksanaan Pemilu 2029 yang sudah dekat, maka kadernya harus bersiap.
“Dan tentunya kita juga bersiap-siap karena sebentar lagi waktu tidak terasa, tiba-tiba kita bangun tidur sudah dekat-dekat 2029,” ujar Dasco.
Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberi sambutan dalam Munas organisasi sayap Gerindra bernama Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pernyataan Dasco itu.
Riza mengatakan, setiap partai sudah pasti selalu melakukan persiapan, bukan hanya dalam menyambut Pemilu 2029 saja.
“Ya pertama, setiap partai tentu harus mempersiapkan, tidak hanya menjelang pemilu nanti 2029, tetapi tugas partai adalah sebagai perwakilan daripada masyarakat, terus harus berbuat seperti yang disampaikan oleh Profesor Dasco tadi sebagai ketua harian,” kata Riza saat ditemui di Hotel Bidakara.
Riza lantas mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada mereka, bahwa Gerindra harus terus berada di tengah masyarakat.
Dia menyebut, mereka diperintahkan untuk terus mendengar aspirasi masyarakat, keluhan, harapan, serta membantu memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat.
“Dan tentunya tidak kalah penting adalah membantu mengawal program-program Pak Presiden, Pak Prabowo, program pemerintah yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat bangsa, kepentingan rakyat kecil,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 23:54
Yusril Sebut Filipina Setuju Pemulangan Napi WNI Kasus Terorisme Nasional 9 Oktober 2025

Yusril Sebut Filipina Setuju Pemulangan Napi WNI Kasus Terorisme
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Filipina melalui Menteri Kehakiman menyetujui pemulangan WNI yang menjadi terpidana kasus terorisme.
“Saya sudah sampaikan hal ini dalam pembicaraan bilateral dengan Menteri Kehakiman Filipina dan secara lisan, dia mengatakan setuju (agar WNI tersebut) untuk dikembalikan ke Indonesia,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Yusril mengatakan, pemerintah akan membahas rencana pemulangan napi tersebut secara internal mengingat kasus WNI ini terkait terorisme.
“Juga kami melibatkan instansi lain, misalnya dari Badan Penanggulangan Terorisme, BNPT. Tapi prinsip kompetensi Filipina tidak keberatan untuk mengembalikan Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menerima permohonan pemindahan satu narapidana kasus terorisme di Filipina atas nama Taufiq Rifqi.
Yusril mengatakan, pemerintah sedang mempelajari permohonan dari keluarga narapidana tersebut.
“Seorang WNI, yang dipidana seumur hidup oleh pemerintah Filipina, karena kasus pengeboman beberapa hotel di Cotabato di Filipina Selatan. Itu kejahatannya terorisme. Itu pun sedang kita pelajari juga,” kata Yusril saat ditemui di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.
“Namanya Taufiq Rifqi kalau enggak salah. Itu keluarganya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dibantu supaya dia dipulangkan ke sini. Tapi nanti kalau itu diajukan kepada pemerintah Filipina, yang mengajukan pemerintah, bukan keluarganya,” sambungnya.
Yusril mengatakan, sudah meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mempelajari kasus tersebut.
Selain itu, Yusril mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedubes RI di Manila.
“Dan saya sudah mendapatkan informasi lengkap dari Duta Besar kita di Manila tentang kondisi narapidana yang bersangkutan,” ujarnya.

Yusril mengungkapkan, Taufiq Rifqi ditahan oleh Otoritas Filipina saat berusia 20 tahun karena terlibat pengeboman dan divonis hukuman seumur hidup.
Dia mengatakan, hingga kini, Taufiq Rifqi sudah ditahan selama 25 tahun di Filipina.
“Dan sudah minta grasi, ditolak. Dan keluarganya sekarang meminta supaya dia dikembalikan dan kami sedang mempelajari itu,” tuturnya.
Yusril menambahkan, hasil penilaian dari BNPT penting untuk memberikan masukan terhadap permohonan tersebut.
Apalagi, BNPT sudah melakukan upaya untuk mengurangi kejahatan terorisme.
“Nah hal-hal seperti ini juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah, apakah memang terhadap narapidana teroris yang ditahan di luar negeri dan masih warga negara Indonesia itu akan dikembalikan atau tidak, itu kami belum mengambil keputusan,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 22:35
Yusril: 82 WNI Divonis Mati Malaysia, 79 di Antaranya Diampuni Nasional 9 Oktober 2025

Yusril: 82 WNI Divonis Mati Malaysia, 79 di Antaranya Diampuni
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) divonis mati di Malaysia namun mayoritas diampuni dan bisa kembali ke Indonesia.
Saat ini ada 5.800 napi WNI yang berada di Malaysia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 orang dijatuhi vonis pidana mati.
“Dan ada 79 orang yang sudah diampuni oleh Malaysia. Tiga orang masih dalam proses, tapi sudah dijatuhi pidana mati. Namun, sampai hari ini di antara 82 itu tidak ada satu pun yang dieksekusi,” kata Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Pemerintah Malaysia, kata politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini, siap untuk memulangkan narapidana WNI jika Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan.
“Pemerintah Malaysia siap untuk setiap saat (jika) kita meminta mereka dikembalikan ke Indonesia,” kata Yusril.
Meski demikian, dia mengatakan, pemulangan napi WNI itu membutuhkan koordinasi internal karena kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia cukup penuh.
“Karena sekarang pun lembaga masyarakat kita penuh sesak. Kalau sekarang tiba-tiba kita pindahkan lebih dari 5.000 warga binaan Indonesia dari Malaysia ke sini, itu akan menimbulkan persoalan internal yang harus kita siapkan terlebih dahulu,” ucap dia.
Yusril mengatakan, hal serupa juga siap dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi karena sudah ada pembicaraan awal terkait pemulangan napi WNI.
“Dan ada green light untuk mereka memenuhi permintaan Indonesia untuk melakukan pemindahan para terpidana kita dari Saudi Arabia ke sini,” tuturnya.
“Jadi yang terbanyak terpidana kita di luar negeri adalah di Malaysia dan ada di Saudi Arabia,” sambungnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 21:15
Mentan soal 29.990 Ton Beras Turun Mutu: Itu 0,071 Persen dari Total Stok Nasional 9 Oktober 2025

Mentan soal 29.990 Ton Beras Turun Mutu: Itu 0,071 Persen dari Total Stok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal 29.990 ton beras yang turun mutu adalah sebagian kecil dari total stok cadangan beras yang mencapai 4,2 juta ton.
Menurut Amran, jumlah 29.990 ton beras yang turun mutu hanya sebesar 0,071 persen dibandingkan total stok nasional yang ada.
“Ini menarik 29.000, katakanlah 30.000, aku tambah 1.000, katakanlah dari 30.000 yang rusak dari 4,2 juta ton itu, coba dikali 30.000 dibagi 4,2 juta ton, itu 0,071 persen,” kata Amran di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Amran menilai, kondisi tersebut masih wajar, apalagi saat ini jumlah stok beras di Tanah Air sangat berlimpah.
Dia membandingkan, sebelumnya tidak ada beras rusak karena ketersediaannya terbatas, tidak berlimpah seperti sekarang.
“Dulu tidak ada rusak karena berasnya tidak ada, kurang. Sekarang banyak beras sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang. Ini kita mau bangun gudang sekarang,” ujarnya.
Amran pun meminta publik tidak hanya menyoroti sebagian kecil beras yang turun mutunya.
Dia mengajak agar fokus masyarakat terhadap keberhasilan produksi beras yang mencapai 4 juta ton dalam satu tahun.
“Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071 persen ini yang disorot, tolong dong sorot yang 4 juta (ton). Itu tidak mudah kita hasilkan dalam waktu 1 tahun,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan sebanyak 29.990 ton beras dinyatakan turun kualitas.
Angka itu terdiri dari 3.000 ton beras lokal dan 26.890 ton beras impor.
Hal ini berdasarkan rapat evaluasi kualitas beras nasional yang dilakukan Bapanas pada 2 Oktober 2025.
Dari rapat yang sama, ada 1,45 juta ton atau sekitar 37,95 persen dari total stok beras Bulog yang telah disimpan lebih dari enam bulan.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, pun meminta Perum Bulog memperketat pengujian kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) sebelum disalurkan ke masyarakat.
Langkah ini untuk memastikan beras tetap layak konsumsi dan aman dari sisi mutu serta sensori.
“Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensori dan keamanan pangan,” ujar Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 20:48
3 Prajurit Gugur dalam Rangkaian HUT TNI, Panglima Serahkan Santunan Nasional 9 Oktober 2025

3 Prajurit Gugur dalam Rangkaian HUT TNI, Panglima Serahkan Santunan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang diwakili Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Laksdya Hersan menyerahkan santunan risiko kematian khusus dari PT ASABRI serta tali asih kepada ahli waris tiga prajurit yang gugur saat rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI.
Ketiga prajurit yang gugur dalam tugas pengabdian itu adalah Praka (Mar) Zaenal Mutaqim, Pratu Johari Alfarizi, dan Kld Pom Lingga Surya Permana.
“Atas nama keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara-saudara kita yang telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” ujar Irjen TNI dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan bahwa penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata tanggung jawab dan perhatian negara terhadap prajurit TNI beserta keluarganya.
“Kehadiran kami di sini adalah sebagai wujud dari tanggung jawab dan perhatian negara, khususnya kami TNI, yang nantinya juga akan memberikan santunan, dalam hal ini Bapak Panglima TNI kepada ahli waris,” ucap Hersan.
Selain menyerahkan santunan, Irjen TNI juga memberikan penguatan moral kepada keluarga almarhum agar tetap tabah dan bangga atas pengabdian para prajurit.
“Saya betul-betul memahami, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus kesedihan yang Bapak-Ibu rasakan. Namun percayalah, almarhum telah meninggalkan warisan terbaik, yaitu nama baik, kehormatan, dan kebanggaan bagi keluarga, satuan, serta negara,” ungkapnya.
Penyerahan santunan ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan para prajurit yang gugur dalam tugas.
TNI menegaskan bahwa jasa mereka tidak akan pernah dilupakan, dan semangat pengabdian mereka akan terus menjadi teladan bagi generasi penerus.
Sebagai informasi, sebelumnya, dua prajurit TNI meninggal dunia dalam persiapan HUT ke-80 TNI.
Praka (Mar) Zaenal Mutaqim meninggal setelah mengalami kecelakaan saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO) dalam rangkaian kegiatan Presidential Inspection memperingati HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).
Pratu Johari Alfarizi, anggota Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (Kostrad), meninggal dunia setelah terjatuh dari atas tank di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2025) malam.
Sementara itu, Kld Pom Lingga Surya Permana meninggal karena sakit pada Minggu (5/10/2025) pukul 04.45 WIB di RSAL Mintohardjo, Jakarta.
“Almarhum tergabung dalam pasukan upacara HUT ke-80 TNI di Satuan Setingkat Batalyon/SSY Pomal yang tergabung dalam Satuan Setingkat Brigade/SSB POM TNI, meninggal karena sakit pada hari Minggu, 5 Oktober pukul 04.45 WIB di RSAL Mintohardjo Jakarta, dan dimakamkan di Padang pada hari Minggu malam,” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Kamis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 20:42
Kemenaker Tingkatkan Sistem Maganghub untuk Optimalkan Layanan Nasional 9 Oktober 2025

Kemenaker Tingkatkan Sistem Maganghub untuk Optimalkan Layanan
Penulis
KOMPAS.com
– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah melakukan peningkatan sistem Maganghub guna mempermudah layanan pendaftaran program pemagangan agar lebih optimal dan mudah diakses oleh masyarakat.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah pengguna yang menyebabkan perlunya penyesuaian sistem untuk peningkatan layanan.
Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan layanan yang dialami pengguna sistem Maganghub.
“Saat ini Kemenaker terus berupaya melakukan peningkatan sistem agar masyarakat lebih mudah mengakses Maganghub. Kami pastikan hari ini sistem sudah dapat diakses kembali. Sesuai arahan Profesor Menaker Yassierli, waktu pendaftaran juga diberikan tambahan,” jelasnya, Kamis (9/10/2025).
Pada kesempatan terpisah, Kepala Barenbang Kemenaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa pendaftaran perusahaan diperpanjang hingga 14 Oktober 2025, sedangkan pendaftaran calon peserta program pemagangan diperpanjang hingga 15 Oktober 2025.
Adapun seleksi dan pengumuman akan berlangsung pada 16–18 Oktober, sementara pelaksanaan program dijadwalkan mulai 20 Oktober 2025.
“Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengalaman kerja yang berharga,” ujar Anwar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 19:52
Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang Nasional 9 Oktober 2025

Mendes Bakal Temui Jaksa Agung dan Menkeu Cari Solusi Desa yang Dilelang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari solusi terkait dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang karena menjadi jaminan utang.
Adapun dua desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
“Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan ke Kejagung, mungkin minggu depan, sudah diatur oleh Pak Irjen, dan kami juga akan ke Kementerian Keuangan,” kata Yandri di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Yandri akan menjadwalkan pertemuan dengan Burhanuddin dan Purbaya usai berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto pada 9 Oktober.
Sebab, Yandri menekankan bahwa polemik yang menimpa dua desa itu merupakan prioritas di kementeriannya.
“Mungkin minggu depan, Rabu atau Kamis ya katanya, insyaallah sudah terjadwal. Dan ini menjadi prioritas Kementerian Desa untuk kami selesaikan,” tambahnya.
Menurut Yandri, rencana pertemuannya dengan Jaksa Agung dan Menkeu adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
Yandri baru akan mengambil langkah lanjutan setelah melakukan konsultasi lebih dahulu atas permasalahan tersebut.
“Kami mau konsultasi dulu, kami temui dulu Pak Jaksa Agung, kami akan sampaikan duduk persoalannya, dan kita cari solusi terbaik, termasuk dengan Kemenkeu, karena ini dalam, asetnya dalam kewenangan Kemenkeu, kekayaan negara. Jadi ya, sesama negara sejatinya tidak sulit untuk menyelesaikannya. Itu yang kita uruskan untuk rakyat,” jelasnya.
Politikus PAN ini pun menargetkan masalah yang terkait Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja dapat segera selesai dalam waktu dekat.
Bahkan, ia berharap solusi dari masalah ini bisa menjadi kado satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, kalau kami mungkin dalam bulan Oktober ini, kalau bisa selesai. Itu juga buat kado terbaik kepada masyarakat di setahun Pemerintah Pak Prabowo,” ucap Yandri.
Adapun permasalahan bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan terpidana Lee Darmawan K H alias Lee Chin Kiat.
Berdasarkan dokumen Desa Sukaharja, pada 1983, Lee Darmawan yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman Rp 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
Pinjaman itu dijaminkan dengan jaminan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja, berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi.
Tahun 1991, terdapat Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 1622 K/PID/1991, turunan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam [NOMOR_PLACEHOLDER]56 Pid/B/1990/PN.JKT.BAR tentang Pidana Korupsi dengan tersangka Lee Darmawan dan menyita lahan agunan PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu.
“Tetapi luas tanah yang disita bertambah dari semula 406 ha menjadi 445 ha,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar, Ade Afriandi, pada September lalu.
Tiga tahun berselang, eksekusi dilakukan oleh Satgas Gabungan BI dan Kejagung.
Hasil verifikasi pada saat itu hanya menemukan sekitar 80 hektar, karena warga setempat tidak pernah benar-benar menjual tanahnya.
“Warga baru menerima tanda jadi, sementara nama penjual pun tidak dikenal,” terangnya.
Pada 2019 hingga 2022, Satgas BLBI bersama BPN kembali mengeklaim 445 hektar tanah sitaan Lee Darmawan.
Semua proses pemindahan hak atas tanah, sertifikasi hasil jual beli, hingga pajak bumi dan bangunan diblokir tanpa mengindahkan hasil verifikasi tahun 1994 yang dilaporkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 18:58
Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita Nasional 9 Oktober 2025

Yusril soal Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tergantung Sikap Kita
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui secara teknis soal kehadiran atlet Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Senam Dunia 2025 di Jakarta.
Meski demikian, dia mengatakan, kehadiran atlet Israel di Jakarta nantinya tentu akan memiliki implikasi politik bagi Indonesia, sehingga hal tersebut membutuhkan sikap dari pemerintah.
“Kalau kegiatan
event
olahraga dan lain-lain, itu ada implikasi politiknya. Dan biasanya tergantung sikap kita juga. Misalnya dulu kita pernah mengadakan Asian Games dan menolak juga kehadiran tim Israel ke sini,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Yusril mengatakan, dirinya akan menanyakan kehadiran atlet Israel itu kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) karena hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Imipas.
“Nanti saya tanya Menteri Imigrasi dulu. Mungkin langsung ke Menteri Imigrasi. Karena masalah teknis imigrasi itu ada pada Menteri Imigrasi dulu. Tapi ke saya belum itu, mungkin langsung ke Menteri Imigrasi,” ujar Yusril.
Sebelumnya diberitakan, atlet Israel akan datang ke Indonesia dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung partisipasi kontingen Israel di kejuaraan itu karena dinilai tak pantas dilakukan di tengah situasi konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina.
“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Pramono, sikap tegas tersebut tidak terlepas dari aksi militer Israel di Gaza yang ia sebut telah menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia.
Ia menyebut, penderitaan rakyat Palestina menjadi alasan moral dan politik yang kuat bagi Jakarta untuk menolak kehadiran kontingen Israel di ajang olahraga internasional.
“Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” ucapnya.
Diketahui, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks penyelenggaraan ajang olahraga internasional, sikap ini kerap menjadi sorotan, terutama ketika terdapat kontingen Israel yang dijadwalkan bertanding di Tanah Air.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 18:01
Kasus Korupsi Impor BBM, 2 Perusahaan Singapura Diduga Dapat Perlakuan Istimewa Nasional 9 Oktober 2025

Kasus Korupsi Impor BBM, 2 Perusahaan Singapura Diduga Dapat Perlakuan Istimewa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, pejabat di PT Pertamina Patra Niaga memberikan perlakuan istimewa kepada dua perusahaan Singapura dalam proses lelang pengadaan bahan bakar minyak (BBM).
Kedua perusahaan itu adalah BP Singapore Pte Ltd dan Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd, keduanya terlibat dalam importasi gasoline RON 90 (pertalite) dan gasoline RON 90 (Pertamax) Term H1 2023.
Perbuatan pejabat anak perusahaan BUMN itu diungkap jaksa dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan sejumlah anak buahnya.
Jaksa menyebut, Riva yang pada kurun 2023 menjadi Direktur Pemasaran dan Niaga perusahaan itu, mengusulkan dua perusahaan Singapura tersebut ke Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
“Setelah diberikan perlakuan istimewa dalam proses pelelangan oleh Edward Corne,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Edward merupakan Manajer Impor dan Ekspor Produk Trading pada Trading and Other Business di bawah direktorat yang dipimpin Riva.
Perlakuan istimewa itu dilakukan dengan memberikan informasi “alpha” pengadaan BBM.
“Sehingga BP Singapore Pte. Ltd. dan Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd. memenangkan tender tersebut,” tutur jaksa.
Selain itu, Edward juga memberikan perlakuan istimewa kepada BP Singapore dan Sinochem International Oil (Singapore) dengan memberikan tambahan waktu penawaran.
Dengan tambahan waktu ini, kedua perusahaan internasional itu akhirnya memenangkan tender.
Setelah itu, Edward diduga menerima hadiah parcel berupa tas golf dari Originator Specialist – Business Development pada PT Jasatama Petroindo, Ferry Mahendra Setya Putra.
“Perusahaan yang terafiliasi BP Singapore Group,” kata jaksa.
Akibat perbuatan itu, Riva dan anak buahnya didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara.
Perbuatan Riva dan kawan-kawan disebut memperkaya BP Singapore sebesar 3.651.000 dollar AS (setara Rp 60.424.050.000) dan 745.493,31 dollar Singapura.
Sementara, Sinochem International Oil (Singapore) diperkaya 1.394.988.000,19 dollar AS dalam pengadaan gasoline 90 H1 2023.
Perbuatan mereka dalam kegiatan importasi ini disebut merugikan keuangan negara sebesar 5.740.532,61 dollar AS.
Kerugian itu merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 2.732.816.820,63 sen (2,7 miliar) dollar AS dan sebesar Rp 25.439.881.674.368,30 (Rp 25,4 triliun).
Jaksa lantas mendakwa Riva dan sejumlah anak buahnya melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 16:33
KPK Cari Keberadaan WN India Sankalp Jaithalia Terkait Kasus Rita Widyasari Nasional 9 Oktober 2025

KPK Cari Keberadaan WN India Sankalp Jaithalia Terkait Kasus Rita Widyasari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari keberadaan Warga Negara Asing (WNA) asal India, Sankalp Jaithalia, terkait kasus gratifikasi Metric Ton Batu Bara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, hari ini penyidik memanggil Sankalp Jaithalia sebagai saksi terkait perkara tersebut.
“Sampai dengan saat ini penyidik juga masih terus mencari keberadaan yang bersangkutan, termasuk juga penyidik mencari keberadaan dari tim pengacaranya,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Budi mengatakan, keterangan Sankalp Jaithalia dalam perkara Rita Widyasari sangat dibutuhkan penyidik, khususnya terkait pengelolaan tambang di perusahaan milik WNA India tersebut dan mekanisme pembayaran pajaknya.
“Apakah sudah dilakukan secara patuh atau belum, sehingga ini juga kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak dari sektor tambang,” ujar dia.
Budi menuturkan, kasus korupsi di sektor anggaran tidak hanya sebatas pembiayaan pengadaan barang dan jasa, melainkan juga ke pos-pos penerimaan.
“Sehingga dalam perkara dugaan gratifikasi metrik ton batu bara ini, KPK juga akan menelusuri kepatuhan pembayaran atau penyetoran PNBP dari pihak-pihak terkait atau para pengelola tambang,” ucap dia.
Rita Widyasari merupakan terpidana kasus penerimaan gratifikasi dan suap senilai Rp 110 miliar terkait perizinan kelapa sawit di Kutai Kartanegara.
Dia divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.
Kini, Rita tengah menjalani vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
Mahkamah Agung diketahui menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Rita Widyasari pada 16 Juni 2021.
Sehingga, anak kedua dari Bupati Kukar periode 2001-2010, Syaukani Hasan Rais, ini harus tetap menjalani vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.
Tak berhenti sampai di situ, Rita yang juga terseret dalam kasus suap penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju, mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp 60,5 juta kepada Robin.
Namun, dalam kesaksiannya, Rita mengaku memberikan uang tersebut di luar kesepakatan Rp 10 miliar untuk mengurus pengembalian aset dan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait perkara suap dan gratifikasi tahun 2017.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 15:40