Category: Kompas.com Nasional

Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan, sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
“Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang berbau mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Ia menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo mencanangkan program Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan.
Tito menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah, kata dia, mendorong sinergi berbagai pihak, antara lain pengembang real estat, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
Tito menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah.
Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai dasar bagi pemda untuk memberikan insentif bagi MBR.
“Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” tegas Tito.
Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema KUR diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.
Tito menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyatakan bahwa jika target pembangunan tiga juta rumah per tahun tercapai, akan memberikan kontribusi tambahan sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak,” kata Tito.
Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi daerah-daerah yang aktif menerbitkan PBG bagi MBR.
Adapun Provinsi Sumut berada di posisi ketujuh dengan 7.096 unit rumah yang telah memperoleh izin PBG bagi MBR.
Tito secara khusus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang menerbitkan PBG untuk mendukung pembangunan 4.007 unit rumah bagi MBR.
“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Deli Serdang yang telah mengeluarkan PBG 50 dan berdampaknya 4.007 (unit rumah bagi MBR terbangun),” ucapnya.
Tito juga menyoroti peran penting keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung kemudahan perizinan perumahan.
Menurutnya, sistem pelayanan terpadu akan mempercepat penerbitan izin termasuk PBG serta meningkatkan transparansi birokrasi.
Sebagai informasi, sosialisasi Kredit Program Perumahan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut, serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 17:50
Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah.
Tito menyampaikan rasa bahagianya saat melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan itu.
“Karena tadi saya lihat waktu masuk (rumah), ibunya senang dan rumahnya juga bagus. Memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Tito menambahkan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Oleh karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
Ia juga menerangkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah.
Salah satu langkah tersebut adalah dengan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.
Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Tito pun mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, kebijakan itu justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang.
“Masa kita mau mencari uang dan pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kami pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” ucap Tito.
Tito menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
“Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak
demand
perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” terangnya.
Tito menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
“Tanah kosong
tuh
PBB-nya
dikit
. Bapak bangun ini dengan nol BPHTB-PBG, tapi (nanti) sudah ada rumahnya, tahun depan. mohon maaf, yang punya rumah nanti (ke depan akan) bayar (pajak) selain tanahnya, bangunannya juga, tapi sedikit,” tutur tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 17:39
Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kepuasan masyarakat terhadap kinerja sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menguat. Hal tersebut terjadi seiring berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan Kementan.
Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut mampu menjaga optimisme petani dalam meningkatkan angka produksi.
Alhasil, tingkat kepuasan petani menjadi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kepuasan responden umum dari berbagai kalangan masyarakat.
“Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil menyejahterakan petani. Namun, jika kita pilah lagi respons berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris. Maka, angkanya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Budiawan menjelaskan hasil survei itu mengacu pada wawancara langsung atau
face to face
kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional.
Wawancara dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi, baik bawah, menengah, maupun atas.
“Kalau bicara pangan yang kita tanya ke responden, ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti. Terus, kalau kita tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian, 71 persen dari mereka menyatakan puas,” katanya.
Hampir rata-rata masyarakat, tambah Budiawan, puas dengan kinerja pemerintah, khususnya di Kementan.
“Kalau kita tanya institusinya, yang ada di benak mereka adalah Kementan dan kalau ditanya lagi terkait kepuasan mereka terhadap Kementan, kepuasannya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 71 persen,” ucap Budiawan.
Mengenai hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi keberhasilan pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo yang mendapat pengakuan lembaga internasional, baik FAO maupun USDA.
“Diprediksi angkanya mencapai 35,6 juta ton. Kemarin juga di PBB, Pak Prabowo mengatakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang akan muncul untuk Indonesia ke depan,” ucap Hendri.
Sejalan dengan hasil survei tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat peningkatan kesejahteraan petani secara nasional.
Nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 tercatat sebesar 124,36. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka itu menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat ketimbang pengeluaran rumah tangga mereka.
Kenaikan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Mentan Andi Amran Sulaiman.
Salah satu langkah penting adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan sekaligus meningkatkan semangat produksi di lapangan.
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.
“Kami ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, melainkan bukti bahwa negara hadir untuk memberi nilai yang layak bagi kerja keras petani,” ujar Amran.
Peningkatan HPP dan perbaikan sistem produksi, NTP yang terus menguat, serta tingkat kepuasan petani yang mencapai 84 persen menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian berada di jalur positif menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 16:17
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Nasdem memberikan catatan terhadap perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, setiap program pemerintah harus bisa direalisasikan oleh para menteri dan tim pelaksananya.
“Maka dari visi besar Pak Prabowo selama satu tahun ini penting untuk bisa direalisasikan oleh para menteri, oleh lembaga maupun badan, agar apa yang menjadi program-program prioritas,” ucap Saan, usai acara donor darah menjelang HUT ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Saan mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut dia, ini adalah program yang baik demi masa depan generasi bangsa.
Wakil Ketua DPR RI ini berharap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG harus bisa menjalankan visi Presiden Prabowo dengan baik.
“Misalnya program-program MBG, itu kan program yang memang ditujukan untuk hal yang sangat positif untuk membangun generasi emas untuk ke depan. Tapi, bagaimana misalnya Badan Gizi Nasionalnya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” papar dia.
Selain itu, Saan mengingatkan agar ke depannya kebijakan-kebijakan strategis Prabowo dapat benar-benar terealisasi dengan baik dan dirasakan masyarakat demi kemajuan bangsa.
Sebab, kata Saan, semua program prioritas Prabowo memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta kemakmuran rakyat.
“Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen pelaksana untuk menjalankan visi dan visinya Pak Prabowo,” ucap dia.
Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Prabowo dan Gibran telah resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 15:26
DPR Mengaku Sempat Ada Salah Transfer Dana Reses Rp 702 Juta Jadi Rp 756 Juta

DPR Mengaku Sempat Ada Salah Transfer Dana Reses Rp 702 Juta Jadi Rp 756 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mentransfer dana reses terlalu banyak, yakni Rp 54 juta.
Informasi itu disampaikan Dasco saat menjelaskan dana reses anggota DPR RI pada Oktober 2025 sebesar Rp 756 juta.
Dasco mengatakan dana reses anggota DPR periode 2024-2029 yang telah ditetapkan adalah Rp 702 juta per reses.
“Baru dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, sejak Mei itu Rp 702 (juta),” jelas Dasco saat dihubungi, Minggu (11/10/2025).
Dana reses itu memang naik dibanding dana reses yang diterima anggota DPR RI periode 2019-2024 yang berkisar di angka Rp 400-an juta.
Setelah ditetapkan, kegiatan dan titik kunjungan di daerah pemilihan (dapil) bertambah, sehingga dana reses itu kemudian disesuaikan menjadi Rp 702 juta.
Pada Agustus lalu, terdapat wacana penambahan titik kunjungan dan kegiatan pada masa reses menjadi Rp 756 juta.
Namun, karena terjadi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu, DPR RI memutuskan untuk membatalkan wacana tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya terjadi human error atau kesalahan dari pihak Setjen DPR RI yang mengira rencana penambahan titik itu tetap dilaksanakan.
“Dia pikir si Rp 54 juta ini dia oke. Tapi belum juga ditransfer. Nah, kemudian ditarik balik, sudah didebit balik semuanya, tetap Rp 702 (juta),” jelas Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 14:46
Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dibahas lebih dahulu.
Setidaknya, kata Saan, usulan dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini menilai usulan dari Menteri PU ini juga perlu dibahas di Komisi V DPR.
Menurut Saan, koordinasi antar pemerintah dan DPR RI diperlukan guna memperjelas maksud dan menghindari polemik dari usulan tersebut.
“Tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” kata dia.
Bagi Saan, itu adalah usulan baik karena bertujuan membantu pesantren. Apalagi musibah baru terjadi di ponpes itu.
Namun, ia meminta jangan sampai ada polemik dari usulan itu yang justru berdampak kepada pesantrennya.
“Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN pertama kali dicetuskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
Kata Dody, pembangunan gedung yang sempat ambruk pada 29 September 2025 itu cukup hanya menggunakan anggaran negara.
“Insyaallah cuma dari APBN ya,” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Meskipun demikian, pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa.
Namun, pada kesempatan lain, Dody mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
“Belum masih jauh itu,” kata Dody singkat usai menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dody pun belum mengecek total anggaran yang dibutuhkan karena ponpes tersebut masih dalam pengawasan pihak kepolisian.
“Sementara belum ya, masih urusan polisi ya, masih ada
police line
(garis polisi),” lanjut politisi Demokrat itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 12:27
Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco

Dana Reses Anggota DPR Naik? Ini Penjelasan Dasco
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, besaran dana reses anggota DPR RI periode 2024-2029 menjadi Rp 702 juta karena komponen kegiatan yang bertambah.
Dasco mengatakan, DPR RI sepakat indeks kegiatan anggota dewan pada masa reses bertambah sehingga nilai dana reses yang diterima juga meningkat.
Adapun reses merupakan kegiatan anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat. Pada masa tersebut, mereka turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Di 2024-2029 itu diputuskan bahwa indeks kegiatan dan dana reses itu jumlah kunjungannya ditambah dapilnya, dan indeksnya juga naik,” kata Dasco kepada awak media, Sabtu (11/10/2025).
Ketua Harian Partai Gerindra itu menjelaskan, besaran dana reses Rp 702 juta merupakan kebijakan DPR RI periode 2025-2029.
Kebijakan itu berbeda dengan periode 2019-2024 yang mengalokasikan tunjangan dana reses Rp 400 juta per sekali reses.
Kemudian, karena komponen atau detail kegiatan anggota DPR selama reses bertambah, tunjangan itu disesuaikan menjadi Rp 702 juta.
Di antara komponen yang bertambah itu adalah jumlah titik kunjungan atau kegiatan yang lebih banyak dari periode sebelumnya.
Ia menuturkan, karena dana reses belum dicairkan pada kurun Januari hingga April, uang Rp 702 juta baru ditransfer pada Mei lalu.
“Kemudian ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses sehingga menyebabkan dia jadi Rp 702 (juta),” jelas Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan dana yang ditransfer untuk masa reses Agustus meningkat menjadi Rp 756 juta karena human error.
Mulanya, memang diusulkan kenaikan dana reses dinaikkan lagi Rp 54 juta sehingga menjadi Rp 756 juta dengan alasan titik kunjungan bertambah.
Karena pada akhir Agustus lalu masyarakat menggelar unjuk rasa besar-besaran menolak tunjangan perumahan anggota dewan, rencana tersebut dibatalkan.
“Dana ini kita juga enggak disetujui termasuk tunjangan rumah dibatalkan, penambahan titik kita juga enggak setujui,” tutur Dasco.
Meski sudah disepakati kenaikan itu batal, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tetap mentransfer dana reses Rp 756 juta, bukan Rp 702 juta.
Mereka mengira rencana kenaikan dana reses itu jadi dilaksanakan. Akhirnya, anggota dewan diminta mengembalikan kelebihan uang yang ditransfer.
“Nah kemudian ditarik balik sudah didebit balik semuanya tadi tetap Rp 702 (juta). Nah Rp 702 (juta) itu tapi adalah kebijakan reses 2024-2029,” jelas Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 10:58
Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pada kesempatan itu, ia menekankan signifikansi penguatan peran TPAKD dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.
“Penguatan kolaborasi dan sinergisitas penting dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Program penguatan sendiri mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru, hingga pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan.
Wiyagus melanjutkan, sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah.
Tim itu juga menjadi wadah penting untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurutnya, langkah ini tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan usaha lokal, tetapi juga memperkuat pembangunan infrastruktur daerah yang berdampak pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Di sinilah pentingnya kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan tidak hanya sekadar program teknis, tapi juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wiyagus juga turut memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah.
Di Sumatera Selatan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak.
Di Kalimantan Barat, program Ayo Cerdas Berinvestasi berhasil melibatkan investor dengan jumlah besar.
Sementara, di Kabupaten Langkat, program Skema Pengembangan Perkebunan Jagung Rakyat (Sejagat) telah memberikan pembiayaan kepada para petani setempat.
Selain itu, Wiyagus mengingatkan peran penting menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“saya berharap, TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program yang nyata. Dengan begitu, pencapaiannya akan lebih maksimal dan terarah serta terukur untuk masyarakat,” tuturnya.
Sebagai informasi, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Ketua Dewan.
Hadir juga Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 10:58
Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengimpor etanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM).
Pernyataan ini disampaikan Eddy guna merespons wacana pemerintah yang akan mewajibkan BBM dengan kandungan 10 persen etanol.
“Jangan sampai etanol tersebut, karena belum diproduksi dengan volume yang dibutuhkan di dalam negeri, terpaksa kita harus impor,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurut Eddy, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan mewajibkan kandungan 10 persen pada etanol.
Kajian di antaranya meliputi harga BBM hasil campuran dengan etanol, apakah lebih terjangkau bagi masyarakat, hingga ketersediaan etanol dalam negeri.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah melihat dampak kebijakan itu terhadap perekonomian.
“Apakah itu nanti akan menjadi mahal sehingga masyarakat berat untuk mengonsumsinya, sehingga akhirnya disubsidi lagi. Ini hal-hal yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut,” tutur Eddy.
Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya siap berdialog dengan pemerintah untuk membicarakan kajian tersebut.
“Sehingga diputuskan lebih lanjut apa yang menjadi pilihan terbaik untuk kualitas BBM kita ke depannya,” ujar Eddy.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mewajibkan kandungan etanol 10 persen (E10) pada BBM.
Sejauh ini, kebijakan campuran etanol pada BBM baru 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95.
“Ke depan, kita mendorong untuk ada E10. Kemarin juga kami rapat dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” ungkap Bahlil dalam acara bertema Indonesia Langgas Energi di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10/2025).
Bahlil menyebut, penggunaan BBM E10 ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
Adapun etanol bersumber dari tanaman dalam negeri seperti tebu, jagung, dan singkong.
Cairan itu dinilai lebih ramah lingkungan dibanding BBM hasil olahan minyak bumi.
“Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujar Bahlil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 09:43
Wujudkan Nusantara Sehat, Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis

Wujudkan Nusantara Sehat, Otorita IKN Gelar Cek Kesehatan Gratis
Penulis
KOMPAS.com
– Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja dan masyarakat yang sehat dan produktif.
Salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pada 9–10 Oktober 2025.
Kegiatan yang diikuti ratusan pegawai dan warga sekitar ini menghadirkan tenaga medis dari berbagai fasilitas kesehatan di Nusantara, seperti Mayapada Hospital Nusantara, Puskesmas Sepaku 1, Klinik Nusantara Baru, Kimia Farma, dan Klinik Sehat Bahagia (KSB).
Melalui program CKG, peserta memperoleh layanan skrining kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, hingga konsultasi gizi dan pemberian obat. Tujuannya untuk mendeteksi dini potensi penyakit serta menumbuhkan kesadaran pentingnya pola hidup sehat sehari-hari.
Juru Bicara Otorita IKN sekaligus Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw, menjelaskan bahwa program CKG merupakan langkah nyata membangun budaya sehat di lingkungan kerja dan masyarakat Nusantara.
“Kami ingin menanamkan kesadaran, terutama bagi pegawai Otorita IKN, untuk membangun pola hidup sehat dimulai dari hal kecil—mengatur pola makan dan minum, menjaga kesehatan pribadi,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan tersebut, lanjut dia, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang mendukung terwujudnya masyarakat Nusantara yang sehat dan produktif.
Program CKG menjadi wujud nyata komitmen Otorita IKN dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kolaborasi dengan berbagai
stakeholder
kesehatan juga mencerminkan sinergi Otorita IKN dalam memperluas akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, sekaligus membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Nusantara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 09:00