Category: Kompas.com Nasional

Gibran Hadiri Rapat Kabinet di Kertanegara, Bahas Isu Papua? Nasional 13 Oktober 2025

Gibran Hadiri Rapat Kabinet di Kertanegara, Bahas Isu Papua?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/9/2025) malam.
“Memang malam ini lumayan lengkap, tadi Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa menko dan beberapa menteri terkait,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat.
Saat ditanya apakah kehadiran Gibran dalam rangka percepatan pembangunan Papua, Prasetyo tidak membantah.
Dia mengungkit bahwa sudah ada tim komite eksekutif yang akan segera bekerja dalam percepatan pembangunan Papua.
“Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan, terutama khusus Papua,” tutur Prasetyo.
Di samping itu Prasetyo menekankan bahwa pertemuan dengan menteri di malam hari sebenarnya rutin dilakukan Prabowo.
Menurut dia, setiap ada waktu kosong, baik itu hari Sabtu atau Minggu, Prabowo akan memanggil menteri.
Pada kesempatan kali ini, Prabowo memanggil para menteri untuk meng-update program yang sudah dikerjakan pemerintah.
Meski begitu, Prasetyo mengakui ada sejumlah hal yang dibahas secara khusus.
“Tapi memang terus terang malam ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita,” ujar Prasetyo.
“Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 05:07
Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor Nasional 12 Oktober 2025

Prabowo Kumpulkan Lagi Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Devisa Hasil Ekspor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri bidang keuangan dan menggelar rapat terbatas (ratas) di kediamanmya Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, ratas tertutup tersebut membahas sistem keuangan mulai dari perkembangan devisa hasil ekspor (DHE) hingga sistem perbankan.
“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenan dengan masalah devisa hasil ekspor,” kata Prasetyo, Minggu.
Prasetyo menyebut, dalam ratas, pemerintah mengevaluasi efektivitas pemberlakuan devisa hasil ekspor sejak Maret 2025.
Pasalnya, menurut prasetyo, hasil dari DHE belum optimal.
“Karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup mengembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi malam hari ini,” ujarnya.
“Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata Prasetyo lagi.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, ratas tersebut tidak membahas soal dana transfer ke daerah (TKD).
Sebab, menurut dia, Menteri Keuangan Purbaya sudah berkoordinasi dengan para pemerintah daerah (Pemda) terkait TKD.
“Bukan, malam ini tidak membahas masalah TKD. Karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan,” ujar Prasetyo.
Untuk diketahui, ratas yang turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tersebut dimulai sekitar Pukul 19.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.50 WIB.
Sehari sebelumnya, pada Sabtu, 11 Oktober 2025, Presiden Prabowo menerima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian nasional.
“Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu.
Menurut Teddy, dalam kesempatan tersebut Ketua MPR menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden terkait berbagai program strategis pemerintah.
Masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui Ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
“Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR/DPR yang disampaikan melalui Ketua,” ujar Teddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 23:32
Kunker ke China, Mentras Bakal Adaptasi Industrialisasi Berbasis Konektivitas Wilayah Nasional 12 Oktober 2025

Kunker ke China, Mentras Bakal Adaptasi Industrialisasi Berbasis Konektivitas Wilayah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengaku, bakal mengadaptasi sistem industrialisasi berbasis konektivitas wilayah saat melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok.
Selain itu, Iftitah menyebut, bakal mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.
Pasalnya, pemerintah Tiongkok terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan hingga 1,4 miliar penduduk pada periode 2012-2021.
“Targetnya adalah belajar dari Tiongkok bagaimana mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja industri yang berorientasi ekspor,” ujar Iftitah Sulaiman saat mengunjungi Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd (COMAC), sebagaiamana dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).
“Tiongkok menjadi contoh nyata bagaimana industrialisasi mampu mendorong transformasi ekonomi secara cepat dan masif,” ujarnya lagi.
Untuk diketahui, COMAC adalah perusahaan dirgantara Tiongkok yang memproduksi pesawat berkapasitas menengah dan telah menjangkau pasar internasional.
Iftitah mengatakan, kunjungan ini juga membuka peluang kerja sama pengembangan industri kedirgantaraan melalui konektivitas di kawasan transmigrasi Indonesia.
Menurut dia, konektivitas melalui udara penting karena Indonesia adalah negara kepulauan.
“Kami melihat peluang agar kawasan transmigrasi di wilayah tengah dan timur Indonesia dapat dikembangkan menjadi kawasan industri pendukung sektor kedirgantaraan, termasuk layanan maintenance pesawat,” ujarnya.
Mentrans lantas mengatakan, kerja sama dengan COMAC dapat menjadi langkah awal untuk mendorong transfer teknologi dan peningkatan kompetensi SDM lokal.
Hal ini relevan dengan visi Kementerian Transmigrasi dalam mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat ekonomi baru berbasis produktivitas.
“Kita sudah punya industri kedirgantaraan sendiri, dan dengan kerja sama seperti ini, kita belajar untuk menjadi bangsa yang lebih produktif, bukan semata-mata konsumtif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iftitah mengungkapkan, kunjungan ke China juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.
Menurut dia, arah pembangunan transmigrasi tidak lagi sebatas pemindahan penduduk, tetapi juga pengembangan ekonomi melalui penciptaan investasi strategis di kawasan.
“Kementerian Transmigrasi (Kementras) tidak lagi hanya memindahkan penduduk, tetapi mendorong pembangunan berbasis investasi dan industrialisasi,” kata Iftitah.
Dia menilai, kemajuan berbasis pembangunan ini akan membuka peluang agar kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Sehingga, dapat berkontribusi nyata terhadap pemerataan ekonomi nasional.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi tonggak transformasi kebijakan transmigrasi modern dari sekadar program pemerataan penduduk menjadi motor pembangunan SDM unggul dan kawasan industri produktif.
Iftitah mengatakan, konsep serupa terbukti sukses diterapkan di Tiongkok.
Dalam kunjungan ini, rombongan Kementrans juga dijadwalkan untuk mengunjungi Shanghai dan Provinsi Hubei untuk bertemu para pejabat pemerintah, kalangan universitas, dan pelaku usaha.
Duta Besar (Dubes) Cina untuk Indonesia, Wang menegaskan, peluang kerja sama terbuka lebar, mulai dari pertanian, industri mekanisasi hingga pariwisata.
“Kami sangat bangga dapat menyambut sahabat saya, Menteri Iftitah dan seluruh delegasinya. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengimplementasikan kesepakatan antara kedua Presiden, khususnya dalam upaya bersama mengatasi kemiskinan, memperkuat kerja sama pembangunan, dan saling berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkap Wang Lutong di Jakarta beberapa waktu lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 21:23
TNI AD Kirim Tim ke Singapura, Ikuti Pelatihan untuk Penguatan Program MBG Nasional 12 Oktober 2025

TNI AD Kirim Tim ke Singapura, Ikuti Pelatihan untuk Penguatan Program MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– TNI Angkatan Darat (AD) mengirim 34 personel untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Makanan Institusional atau
Institutional Food Management Training
di Army Combat Service Support Command (CSSCOM), Singapura pada 13–18 Oktober 2025.
Rombongan yang terdiri dari 26 prajurit TNI AD, empat anggota Persit Kartika Chandra Kirana, tiga pendamping militer, dan satu peninjau tersebut berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan KSAD Singapura pada Juli 2025 lalu.
Pertemuan itu membuka peluang kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan dan penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kolaborasi ini kemudian diformalkan melalui surat penawaran pelatihan dari Army Attache Republic of Singapore pada 6 Agustus 2025 lalu.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, keikutsertaan personel TNI AD dalam pelatihan ini menunjukkan kesungguhan TNI AD untuk memastikan keberhasilan program MBG melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang manajemen pangan dan gizi.
“Pelatihan ini merupakan langkah konkret TNI AD dalam memperkuat sistem penyediaan makanan bergizi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Setelah kembali ke tanah air, seluruh peserta diproyeksikan untuk menjadi kader-kader yang diharapkan dapat menularkan ilmu yang diperoleh masing-masing, agar manfaatnya dirasakan secara luas,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).
Wahyu menyebut, pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya TNI AD untuk mendukung kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui penyediaan makanan bergizi, sekaligus mendukung pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif.
Dia menjelaskan, setelah pelatihan selesai, para peserta diwajibkan mempresentasikan hasil pembelajarannya, menyusun panduan teknis dan menerapkan sistem manajemen makanan institusional di lingkungan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) TNI AD.
“Melalui program ini, TNI AD juga sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Melalui pelatihan tersebut, peserta akan memperdalam manajemen penyediaan makanan bergizi di institusi militer dengan standar internasional, mulai dari perencanaan menu, pengelolaan dapur, keamanan pangan, hingga distribusi makanan.
Materi pelatihan mencakup empat pilar utama, yaitu
food preparation, food safety, food nutrition,
dan
food technology
, serta kunjungan ke fasilitas pengolahan makanan militer dan komersial di Singapura.
Program pelatihan itu akan dibagi dalam dua tingkat, yakni Masterclass untuk Perwira Menengah (Pamen) dan Qualification Training untuk Perwira Pertama dan Bintara.
Para peserta juga akan melakukan kunjungan industri ke SATS Catering Centre dan SATS Innovation Hub guna mempelajari teknologi serta inovasi terkini di bidang penyajian makanan bergizi.
Diketahui, TNI juga turut mensukseskan pelaksanaan MBG yang merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 19:25
Resmi Tutup Pornas Korpri XVII 2025, Menteri Rini: Tingkatkan Sinergi Antar Institusi Dalam Membangun Bangsa

Resmi Tutup Pornas Korpri XVII 2025, Menteri Rini: Tingkatkan Sinergi Antar Institusi Dalam Membangun Bangsa
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini secara resmi menutup Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII 2025 yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (11/10/2025).
Keluar sebagai Juara Umum I dengan perolehan emas terbanyak, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perolehan 18 emas, Juara Umum II Provinsi Sumatera Selatan dengan perolehan 9 emas dan Provinsi Jawa Barat Juara Umum III dengan perolehan 9 emas.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Rini menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kontingen dan menyampaikan bahwa kegiatan olahraga Pornas Korpri XVII 2025 selain mencari prestasi juga menjadi silaturahmi, persahabatan, dan kebersamaan.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Nasional Korpri, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, panitia penyelenggara, para atlet, ofisial, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya kegiatan besar ini. Tanpa kerja sama dan koordinasi yang baik, acara sebesar ini tidak akan berlangsung sehangat dan seindah malam ini,” ujarnya.
Menteri Rini juga mengatakan, bahwa pentingnya peranan Korpri dalam menjaga kebersamaan ASN di seluruh Indonesia dalam bentuk partisipasi olahraga.
“Pornas Korpri XVII 2025 bukan sekadar ajang kompetisi, akan tetapi ruang kebersamaan, tempat kita belajar bahwa kekuatan birokrasi tidak hanya lahir dari kecerdasan dan kebijakan, tetapi juga dari jiwa yang sehat, semangat yang tangguh, dan kebersamaan yang tulus,” ujarnya.
Menteri Rini menyatakan, tema “Korpri Bersinergi dalam Prestasi” sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi yang dijalankan. ASN merupakan satu tubuh yang bergerak bersama saling bersinergi untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik, semakin cepat, dan semakin berdampak bagi masyarakat.
“Dari olahraga kita belajar bahwa kemenangan tidak datang dari kekuatan individu, tetapi dari kekompakan dan kepercayaan antar-anggota tim. Nilai-nilai inilah yang juga menjadi fondasi bagi ASN di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menteri Rini berharap ajang Pornas Korpri ini dapat mempererat kekompakan dan kesolidan antar pegawai Republik Indonesia, meningkatkan sinergi antar institusi dalam membangun, menata, dan mengelola negara ini.
“Semoga pengalaman berharga dari ajang ini mempererat jaringan dan solidaritas antar ASN, serta menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja, loyalitas, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 18:11
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan, Ditjen PAS Pastikan Napi yang Terlibat Disanksi

Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan, Ditjen PAS Pastikan Napi yang Terlibat Disanksi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memastikan semua narapidana (napi) yang terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) akan dijatuhi sanksi dan hukuman.
Hal tersebut disampaikan Kabag Humas dan Protokol di Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti saat menanggapi kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Kelas I, Jakarta Pusat (Salemba) yang melibatkan aktor Ammar Zoni.
“Yang pasti terhadap pelanggran yang terjadi, siapa pun yang terbukti terlibat akan diberi sanksi dan hukuman sesuao peraturan yang berlaku,” kata Rika dalam keterangannya dikutip Minggu (12/10/2025).
Rika mengatakan, saat ini, petugas Rutan bersama kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus tersebut.
“Mohon kesabarannya, saat ini masih dilakukan penyelidikan mendalam,” ujarnya.
Rika mengatakan, peredaran sabu dan tembakau sintetis di Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba) ditemukan petugas saat melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Dia menyebut, sidak dilakukan petugas dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba terhadap ancaman peredaran narkoba di Rutan.
“Pelanggaran yang dilakukan oleh Amar Zoni, merupakan hasil dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba dan jajaran terhadap ancaman peredaran narkoba di dalam lapas, yaitu dengan melakukan sidak mendadak yang memang rutin dilaksanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Rika mengatakan, setelah petugas mendapatkan barang bukti narkoba dari Ammar Zoni, petugas Rutan Salemba berkoordinasi dan melaporkan ke pihak kepolisian.
“Setelah mendapati adanya barang terlarang dari warga binaan atas nama AZ, petugas Rutan salemba langgung berkoordinasi dan melaporkan kepada pigak kepolisian,” ujarnya.
Sebelumnya, Mantan artis Ammar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis (sinte) di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
Dari hasil penyidikan, mantan suami aktris Irish Bella ini diduga mengedarkan narkoba bersama lima tahanan lainnya.
Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), Fatah Chotib Uddin, mengatakan bahwa berkas perkara Ammar dan lima tersangka lain telah dinyatakan lengkap dan diserahkan ke jaksa penuntut umum pada Rabu, 8 Oktober 2025.
“Iya, benar. Ada enam tersangka, termasuk MAA alias AZ (Ammar Zoni). Dugaan tindak pidananya terkait peredaran narkotika dari dalam rutan,” ujar Fatah saat dikonfirmasi, Kamis (9/10/2025).
Selain Ammar Zoni, lima tersangka lain yang ikut mengedarkan narkoba di dalam rutan berinisial A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR.
Dari hasil penyidikan Polsek Cempaka Putih, Ammar Zoni menerima narkoba dari seseorang di luar rutan bernama Andre, yang kini berstatus buron (DPO).
Narkoba tersebut dikirim melalui perantara bernama Asep, yang juga telah ditangkap bersama lima tersangka lain.
“DPO kita cuma satu, atas nama Andre. Dia yang kirim barang dari luar ke Amar. Komunikasinya pakai aplikasi Zangi,” kata Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, Iptu Mulyadi.
Ammar Zoni kemudian menampung narkoba dan mendistribusikan kepada tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan.
“Amar ini perannya sebagai gudang. Berdasarkan pengakuan tersangka lain, dia yang menyimpan barang dari luar,” ujar Mulyadi.
Saat penggeledahan, petugas menemukan beberapa paket sabu dan ganja sintetis yang disembunyikan di bagian atas ruangan tahanan, tepatnya di sela-sela atap.
“Kalau terakhir, barangnya diumpetin di atas,” kata Mulyadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 16:03
Seskab: Peserta Magang Nasional Digaji Setara Upah Minimun, Jakarta Bisa Rp 5,5 Juta

Seskab: Peserta Magang Nasional Digaji Setara Upah Minimun, Jakarta Bisa Rp 5,5 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memastikan peserta Program Magang Nasional akan menerima uang saku setara dengan upah minimum di daerah tempat mereka bekerja.
“Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan memperkerjakan di perusahaan itu,” kata Teddy dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sabtu (11/10/2025).
Teddy pun mencontohkan, peserta magang yang ditempatkan di DKI Jakarta akan menerima uang saku sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 5,5 juta per bulan.
“Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp 5,4-5,5 (juta). Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu,” ujarnya.
Diketahui, Seskab Teddy bertandang ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas perihal program Magang Nasional pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu, Teddy juga mengatakan, program Magang Nasional tahap pertama akan dimulai pada 20 Oktober mendatang dan menyasar 20.000 peserta yang baru lulus sarjana atau diploma (
fresh graduate
).
Namun, menurut dia, jumlah peserta akan ditambah secara bertahap hingga mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia.
Seskab juga memastikan pelaksanaan program Magang Nasional ini akan dikawal secara ketat agar berjalan dengan baik.
Dia pun mengapresiasi langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah pimpinan Menteri Yassierli.
“Programnya tadi kita cek betul bagaimana dapat bermanfaat langsung. Sudah dilaksanakan, gerak cepat oleh Menaker,” kata Teddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 15:37
Digugat Praperadilan Anggota DPRD Jatim, KPK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur

Digugat Praperadilan Anggota DPRD Jatim, KPK: Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Hasanuddin yang mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Hasanuddin adalah tersangka terkait kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
“KPK tentu menghormati hak hukum seorang tersangka yang mengajukan pra peradilan untuk menguji aspek formil dalam penyidikan suatu perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).
Budi memastikan, penetapan tersangka dalam kasus ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan memenuhi prosedur administrasi.
“Dalam perkara ini, kami pastikan bahwa penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, termasuk keabsahan prosedural dan administrasinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Hasanuddin menggugat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
Gugatan yang terdaftar dengan nomor 126/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini dilayangkan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh KPK.
“Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian klasifikasi perkara yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, dikutip pada Minggu (12/10/2025).
Laman SIPP PN Jaksel tak menampilkan petitum lengkap yang diajukan oleh pemohon Hasanuddin.
“Sidang pertama: Senin, 13 Oktober 2025,” demikian keterangan di SIPP PN Jakarta Selatan.
KPK diketahui telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022 pada 2 Oktober 2025.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap STS (Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak) periode 2019-2024).
“Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, saat itu.
Asep mengatakan, empat tersangka penerima yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim; Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD).
Kemudian, tujuh belas tersangka pemberi hadiah yaitu, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch. Mahrus (Swasta Probolinggo).
Selanjutnya, A. Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra. Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M. Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swast Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung).
Asep mengatakan, dari 21 tersangka, sebanyak lima tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK, Merah Putih.
Mereka yang ditahan KPK adalah pemberi suap kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi yaitu, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan.
“Terhadap keempat Tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 15:09
Anggota DPR Minta Rencana Surya Darmadi Hibahkan Aset Rp 10 Triliun Dikaji

Anggota DPR Minta Rencana Surya Darmadi Hibahkan Aset Rp 10 Triliun Dikaji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo menilai, rencana hibah Rp 10 triliun dari koruptor sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, perlu didahului dengan kajian yang mendalam.
Sartono mengatakan, kajian ini diperlukan untuk memastikan pengalihan aset atau dana dengan nilai besar tidak melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Tentu kami di Komisi VI DPR RI tidak berbicara menolak atau setuju. Kami lebih mendorong agar setiap rencana pengalihan aset dalam jumlah besar, terutama yang berasal dari terpidana, dikaji terlebih dahulu secara hukum yang sah atau sesuai konstitusi dan dilakukan secara transparan,” ujar Sartono saat dihubungi Minggu (12/10/2025).
Sartono menegaskan, pengalihan dana ini tidak bisa dilakukan tanpa kajian yang jelas.
Pasalnya, jika landasan hukumnya tidak pasti, pengalihan dana ini justru bisa menjadi temuan hukum baru di masa mendatang.
“Jika pihak seperti Danantara atau siapapun tetap memproses penyerahan aset tersebut tanpa kepastian hukum, maka hal itu berpotensi menimbulkan temuan hukum di waktu yang akan datang,” ujar dia.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, jika rencana hibah disetujui, proses pengalihan dana ini perlu koordinasi antarlembaga.
Namun, Sartono mengaku, berdasarkan pengetahuannya, selama ini untuk kasus korupsi tidak dikenal istilah hibah.
Dalam kasus-kasus terdahulu, proses pengambilalihan aset merupakan mekanisme penyitaan dari aparat penegak hukum setelah terbukti adanya korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang.
“Setahu saya, tolong dikoreksi, tidak ada undang-undang yang mengatur hibah dari koruptor ke negara secara langsung, tetapi harta hasil korupsi dapat disita negara melalui proses hukum, terutama tindak pidana pencucian uang (TPPU),” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, terpidana korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, berniat menghibahkan aset senilai Rp 10 triliun berupa kebun sawit dan pabriknya di Kalimantan Barat ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Pernyataan hibah itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Surya Darmadi dengan menyerahkan dokumen kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam persidangan, Jumat (10/10/2025).
“Baik ya, jadi untuk surat yang sudah sampaikan terdakwa melalui penasihat hukum sudah kami terima,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah.
Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Surya Darmadi, Handika Honggowongso, mengatakan kliennya menyerahkan dana kebun sawit dan pabrik itu untuk membantu pemerintah.
Diketahui, Surya Darmadi dihukum 16 tahun penjara dalam kasus korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu (Inhu), Riau, yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.
Hukuman 16 tahun penjara itu berhatan hingga peninjauan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung.
Namun, MA mengurangi nominal uang pengganti yang harus dibayarkan Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, dari Rp 41,989 triliun menjadi Rp 2,2 triliun.
Kini, Surya Darmadi masih menjalani proses hukum sebagai pemilik 7 perusahaan di bawah PT Duta Palma Group yang menjadi terdakwa korporasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 14:17
Dana Reses Anggota DPR Naik Jadi Rp 702 Juta, Formappi: Kita Seperti Kena “Prank”

Dana Reses Anggota DPR Naik Jadi Rp 702 Juta, Formappi: Kita Seperti Kena “Prank”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai masyarakat terkena tipu atau
prank
dengan kenaikan dana reses anggota DPR menjadi Rp 702 juta.
Lucius beralasan, kenaikan dana reses itu baru diketahui publik setelah masyarakat merasa puas karena tunjangan perumahan anggota DPR dihapus seusai demo besar pada Agustus 2025 lalu.
“Kita seperti kena
prank
massal dari DPR. Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri,” ujar Lucius Karus saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).
Lucius menyebutkan bahwa ia bisa memahami mengapa anggota DPR tidak protes ketika uang tunjangan perumahan Rp 50 juta dipotong.
“Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” kata dia.
Di samping itu, Lucius juga menyoroti tunjangan reses yang tidak jelas laporan pertanggungjawabannya.
Ia menilai, selama ini, kegiatan anggota DPR RI selama masa reses hanya untuk memenuhi administrasi dan tidak wajib.
Tanpa ada laporan yang jelas dan rendahnya pengawasan dari masyarakat, tunjangan reses ini rawan disalahgunakan bahkan bisa masuk ke kantong pribadi anggota dewan.
“Pantas saja mekanisme pertanggungjawaban dana reses ini dibikin selonggar mungkin. Ya supaya uang dengan nilai fantastis itu bisa diakali. Kelihatan banget reses dimanfaatkan untuk kepentingan menambah pundi-pundi pendapatan anggota,” ujar Lucius.
Lucius juga menyinggung soal sedikit aspirasi yang anggota dewan bawa dan perjuangkan di parlemen usai masa reses selesai.
“Emang ada gitu aspirasi rakyat yang sungguh-sungguh diserap dan diperjuangkan anggota usai melaksanakan reses?” tanya Lucius.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada kenaikan dana reses bagi anggota DPR periode 2024-209 menjadi Rp 702 juta, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan dana reses periode 2019-2024 yang bernilai Rp 400 juta.
Dasco menjelaskan, dana reses ini naik karena ada sejumlah komponen kegiatan yang bertambah, misalnya jumlah kunjungan para anggota dinilai meningkat pada tahun ini.
Masa reses biasanya merupakan momen bagi anggota DPR RI untuk turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Di 2024-2029 itu diputuskan bahwa indeks kegiatan dan dana reses itu jumlah kunjungannya ditambah dapilnya, dan indeksnya juga naik,” kata Dasco kepada awak media, Sabtu (11/10/2025).
Dasco mengatakan, kenaikan dana reses ini baru mulai berlaku semenjak Mei 2025.
Sementara, dari Januari-April 2025, anggota DPR RI masih menerima Rp 400 juta.
Ia menjelaskan, dana reses tidak masuk ke kantong pribadi para anggota DPR RI, melainkan digunakan untuk membiayai kegiatan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat.
“Reses itu kan uangnya bukan untuk anggota dewan, tapi untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat,” kata Dasco.
Ia menegaskan, dana reses juga tidak cair setiap bulan, tetapi sesuai periode dari DPR RI.
“Reses ini enggak tiap bulan kan, kegiatan reses ini berapa bulan sekali. Setahun itu cuma 4 atau 5 kali, tergantung dengan padatnya agenda,” kata Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/10/2025 13:50