Category: Kompas.com Nasional

Kritik Sirene "Tot Tot Wuk Wuk", Anggota DPR: Pejabat Ingin Cepat, Memang Masyarakat Tidak? Nasional 21 September 2025

Kritik Sirene “Tot Tot Wuk Wuk”, Anggota DPR: Pejabat Ingin Cepat, Memang Masyarakat Tidak?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendukung gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Tandra menekankan, pejabat yang menggunakan pengawalan sirene dan strobo harus melihat bahwa bukan hanya mereka saja yang sibuk dan mau cepat sampai ke tujuan.
“Pertanyaannya, apakah pejabat perlu cepat, lalu masyarakat tidak? Kalau ingin cepat, ya berangkat lebih awal. Jangan, ‘wuk wuk wuk’ begitu,” tuturnya kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Soedeson pun mempertanyakan logika di balik penggunaan sirene dan strobo oleh sejumlah pejabat yang ingin cepat sampai di lokasi tujuan.
Sebab, kata dia, prinsip kesetaraan di jalan raya harus tetap dijunjung.
“Itu bukan hanya melukai perasaan rakyat, tapi juga menunjukkan seolah-olah pejabat punya hak istimewa,” kata dia.
Kemudian, Soedeson juga menyoroti potensi bahaya dari penggunaan strobo dan sirene yang tidak semestinya.
Soedeson menegaskan, perilaku tersebut bisa menyebabkan pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan.
“Penggunaan seperti itu seringkali diikuti manuver berbahaya, seperti zig-zag di jalan. Itu bisa menimbulkan kecelakaan,” jelas Soedeson.
Soedeson pun mendesak agar penggunaan strobo dan sirene dibatasi hanya untuk pihak-pihak tertentu, seperti Presiden atau tamu negara.
Sehingga, dia mengatakan, kebiasaan-kebiasaan menggunakan strobo dan sirene tidak diperlukan.
“Kecuali Presiden atau tamu negara, silakan. Kalau yang lain itu, enggak perlu lah,” katanya.
Sementara itu, Soedeson mencontohkan dirinya yang memilih datang lebih awal apabila ada acara penting, alih-alih meminta prioritas di jalan.
“Saya tidak pernah menggunakan kayak begitu-begitu. Kalau acaranya saya melihat bahwa acaranya itu macet, saya datang lebih awal saja ke sana, ya kan,” imbuh Soedeson.
Sebelumnya, media sosial diramaikan protes warga terhadap maraknya penggunaan strobo dan sirene.
Aksi penolakan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari poster digital hingga stiker satire di kendaraan pribadi.
Keluhan masyarakat terutama diarahkan pada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan meski tidak darurat, serta mobil berpelat sipil yang memasang strobo maupun sirene tanpa hak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 18:23
Beredar Perjanjian Rahasiakan Keracunan MBG, Waka BGN: Tidak Ada Surat Itu, Kami Terbuka Nasional 21 September 2025

Beredar Perjanjian Rahasiakan Keracunan MBG, Waka BGN: Tidak Ada Surat Itu, Kami Terbuka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan, pihaknya sangat terbuka jika masyarakat ingin melapor adanya temuan atau insiden lain dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik pun membantah beredarnya surat perjanjian yang mewajibkan penerima manfaat merahasiakan informasi jika terjadi dugaan keracunan MBG.
“Surat itu enggak ada. Kami terbuka, masa keracunan enggak boleh diberitakan? Boleh dong. Kan kalau ditutup-tutupi, kalau ada masalah bagaimana? Boleh (lapor), terbuka. Kita akan terbuka, transparan,” ucap Nanik saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
Nanik menuturkan, BGN tidak pernah berniat untuk membungkam masyarakat yang ingin melapor apabila terjadi kejadian luar biasa atau
force majeure.
“Jadi bukan membungkam, bukan apa, sama sekali. Saya jawab, tidak ada poin itu, dan tidak dilakukan oleh BGN,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah mengeluarkan surat perjanjian kesepakatan dengan penerima manfaat untuk merahasiakan apabila terjadi keracunan.
Hal ini diketahui setelah Nanik berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN Brigjen Pol Sony Sanjaya untuk mengecek kebenaran surat itu ke seluruh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Ternyata poin itu tidak ada, tulis yang besar, tidak ada. Poin yang ada itu hanya bersifat koordinasi untuk distribusi dan pengawasan peralatan atau alat-alat untuk MBG,” ucapnya.
Nanik justru meminta seluruh penerima manfaat untuk menghubungi SPPI daerah masing-masing jika ditemukan kasus keracunan agar segera ditangani oleh pemerintah.
“Maksudnya biar kita bantu untuk mengambil tindakan ke puskesmas, ke rumah sakit, semua ditanggung negara. Tapi kalau enggak menghubungi SPPI, SPPI enggak tahu,” ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora mempertanyakan isi perjanjian kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak penerima manfaat.
Dalam foto yang beredar, terdapat sembilan poin dari surat perjanjian kerja sama antara SPPG dengan pihak penerima manfaat, yang juga dibubuhi meterai dan stempel instansi pendidikan.
Pada poin ketujuh, dituliskan kedua belah pihak sepakat apabila terjadi kejadian luar biasa atau force majeure, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Di Sleman, beredar foto surat perjanjian yang mewajibkan penerima manfaat merahasiakan informasi jika terjadi dugaan keracunan.
Dokumen bertanggal 10 September 2025 itu disebut sebagai perjanjian kerja sama antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat.
Di bagian atas surat tercantum kop resmi Badan Gizi Nasional (BGN).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 17:16
Panglima Ngaku Selalu Berhenti di Lampu Merah, Ikut Aturan Lalin meski dalam Pengawalan Nasional 21 September 2025

Panglima Ngaku Selalu Berhenti di Lampu Merah, Ikut Aturan Lalin meski dalam Pengawalan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengaku tetap mengikuti aturan lalu lintas saat berkendara meskipun dalam pengawalan.
Contohnya, dia bersama kendaraan iring-iringan tetap berhenti di lampu merah.
“Saya kalau lampu merah, saya berhenti. Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) semua berhenti. Saya sampaikan kepada satuan saya untuk mengikuti aturan,” kata Panglima usai meninjau baksos hingga pameran Alutsista di area silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).
Agus pun mengaku jarang menggunakan lampu strobo, sirene, maupun rotator yang berlebihan saat melintasi jalan umum.
Ia beralasan ingin nyaman tanpa mendengar suara mengganggu, sekaligus menghargai pengguna jalan yang lain.
“Saya juga mengarah(kan) kepada pengawal saya untuk tidak bunyikan strobo karena ganggu kita juga. Ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga. Kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain,”
“Lihat aja kalau saya juga jarang pakai strobo,” imbuhnya.
Ia pun meminta jajarannya untuk mematuhi aturan tersebut, meski penggunaannya diperbolehkan dalam keadaan tertentu.
Ia meminta jajarannya untuk mendahulukan kendaraan lain yang mengejar waktu, seperti ambulans hingga pemadam kebakaran.
“Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi cepat, kita harus ada di suatu tempat. Membutuhkan bantuan atau mungkin kita juga seperti ambulans. Ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran,” beber Agus.
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” sebagai bentuk protes terhadap penggunaan sirene dan strobo.
Protes tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari unggahan poster digital hingga stiker sindiran yang ditempel pada kendaraan pribadi.
Salah satu stiker bahkan bertuliskan, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”
Gerakan ini lahir dari kejenuhan masyarakat yang menilai banyak pengendara, baik kendaraan pribadi maupun pejabat, menggunakan sirene dan strobo secara berlebihan, bahkan di luar kepentingan darurat.
Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan, penggunaan suara sirene tersebut untuk sementara dihentikan.
“Sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai ‘tot tot’ lagi lah. Setuju ya?” ujar Agus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).
Agus menambahkan, kebijakan ini dikeluarkan karena masyarakat kerap merasa terganggu, terutama di tengah kepadatan lalu lintas.
“Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi (saat lalu lintas) padat,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 16:10
Polri Evaluasi Aturan Sirine dan Strobo, tetapi Pengawalan Pejabat Tetap Berjalan Nasional 21 September 2025

Polri Evaluasi Aturan Sirine dan Strobo, tetapi Pengawalan Pejabat Tetap Berjalan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan pihaknya tengah menyusun ulang aturan penggunaan sirene dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan.
Namun, kegiatan pengawalan terhadap pejabat tetap dilakukan dengan pembatasan penggunaan sirine.
Hal tersebut Agus sampaikan dalam merespons masyarakat yang melakukan gerakan ‘setop tot tot wuk wuk’.
“Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (21/9/2025).
Agus menekankan, penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas.
Kalaupun digunakan, kata dia, sirene itu untuk hal-hal khusus, tidak sembarangan.
“Sementara ini sifatnya himbauan agar tidak dipakai bila tidak mendesak,” ucapnya.
Agus menyampaikan, langkah evaluasi ini diambil sebagai bentuk respons positif atas aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan sirene dan strobo.
“Kami berterima kasih atas kepedulian publik. Semua masukan akan kami tindaklanjuti. Untuk sementara, mari bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas,” imbuh Agus.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 59 ayat (5), dengan jelas mengatur siapa saja yang berhak menggunakan rotator dan sirene.
Di antaranya, lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lalu, lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
Selanjutnya, lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana LLAJ, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, penderek kendaraan, serta angkutan barang khusus.
Sebelumnya, media sosial diramaikan protes warga terhadap maraknya penggunaan strobo dan sirene.
Aksi penolakan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari poster digital hingga stiker satire di kendaraan pribadi.
Salah satu stiker yang viral berbunyi, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”
Keluhan masyarakat terutama diarahkan pada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan meski tidak darurat, serta mobil berpelat sipil yang memasang strobo maupun sirene tanpa hak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 15:34
Bocah Tewas Dibunuh di Kolaka Timur, Menteri PPPA Minta Maaf Perlindungan Anak Belum Maksimal Nasional 21 September 2025

Bocah Tewas Dibunuh di Kolaka Timur, Menteri PPPA Minta Maaf Perlindungan Anak Belum Maksimal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan duka sekaligus permintaan maaf atas meninggalnya seorang bocah perempuan berinisial MA (10) di Dusun I, Desa Wundubite, Kecamatan Poli-Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Niat untuk pergi mengaji, MA justru ditemukan tewas bersimbah darah akibat luka tusuk di lehernya.
“Kepada keluarga, khususnya orangtua korban, kami mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya dan mohon maaf atas belum maksimalnya perlindungan anak di daerah,” ujar Arifah dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (21/9/2025).
Arifah menegaskan, satu orang anak adalah nyawa yang berharga.
Ia menuturkan, peristiwa yang menimpa MA menjadi pukulan bagi semua pihak untuk lebih mempererat perlindungan bagi anak-anak, terutama di daerah.
“Anak seharusnya mendapatkan perlindungan penuh, bukan menjadi korban kekerasan yang merenggut nyawanya,” tegas dia.
Saat ini, pemerintah telah melakukan penjangkauan ke rumah korban dan memberikan penguatan psikologis terhadap keluarga korban.
“Adik korban menjadi saksi dalam kejadian, maka layanan konseling psikologis kepada adik korban juga diberikan, serta memberikan pendampingan hukum kepada saksi korban di kepolisian,” tutur Arifah.
“Tentu ini jadi perhatian mami dan akan kami terus kawal,” tambahnya.
Sebelumnya, nasib nahas menimpa seorang bocah perempuan berinisial MA ketika hendak pergi mengaji pada Jumat (5/9/2025) pagi.
Korban yang masih duduk di kelas 5 Sekolah Dasar (SD) itu ditemukan bersimbah darah di sebuah kebun cokelat milik warga.
MA tidak sendiri, ia ditemani oleh adiknya, Wahyu (7), yang mengendarai sepeda listrik.
Namun, di tengah perjalanan, keduanya dihadang oleh pelaku yang telah membawa sebilah parang.
Dibantu warga sekitar, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ladongi untuk mendapatkan pertolongan medis.
Namun, nyawa bocah perempuan itu tidak tertolong dan dinyatakan meninggal di rumah sakit.
Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan terduga pelaku, seorang remaja pria berinisial RH (18), tak jauh dari lokasi kejadian.
Kasi Humas Polres Kolaka Timur, Iptu Irwan Pansha, menuturkan bahwa dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku tega menghabisi nyawa korban adalah karena sakit hati dan dendam sering diejek korban.
Saat ini, pelaku telah diamankan di Polres Kolaka Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 14:53
Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi Ketum Nasional 21 September 2025

Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi Ketum
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono jelang Muktamar X PPP yang bakal digelar di Jakarta mulai Sabtu (27/9/2025) hingga Senin (29/9/2025).
Dukungan tersebut disampaikan Plt Ketua DPW PPP Sultra Rachmawati Badallah saat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Sultra.
“Persiapan muktamar kami, PPP Sultra insyaallah sudah siap. Ini bagian dari konsolidasi kami pada Mukerwil, insyaallah siap lahir batin. Kami pastikan 17 kabupaten kota Sultra solid. Ada 19 suara untuk di Muktamar,” ujar Rachmawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
Ia menegaskan, seluruh pengurus PPP di Sultra telah sepakat mendukung Mardiono untuk menjabat Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
“Sultra sepakat solid. Perjuangan ini adalah usaha dan ketentuan Allah. Kami optimis karena saya sebagai Plt Ketua sudah menghadiri pertemuan dengan 33 DPW. Faktanya, 33 DPW dari seluruh Indonesia sudah membuat komitmen melanjutkan perjuangan Pak Mardiono yang masih sangat layak,” kata Rachmawati.
Adapun Plt Ketua Umum PPP Mardiono turut hadir dalam Mukerwil DPW PPP Sultra.
Pihaknya pun mengapresiasi kekompakan kader PPP di daerah itu.
Ia menyebut Mukerwil kali ini membahas rekomendasi program kerja untuk muktamar pada akhir bulan ini.
Menurut Mardiono, pihak penyelenggara sudah mempersiapkan seluruh instrumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan muktamar.
“Persiapan sudah baik, tinggal pelaksanaannya,” ujarnya.
Untuk itu, Mardiono mengimbau para kader PPP di Sultra bergandeng tangan menjaga pelaksanaan muktamar agar berjalan sukses dan menjadi modal kerja politik PPP lima tahun mendatang.
Ia berharap, muktamar yang digelar nanti dapat menghasilkan ide, gagasan, dan pemikiran untuk suksesnya agenda partai.
“Pada prinsipnya, partai adalah untuk melayani umat, harus terus berjuang memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” kata Mardiono.
Mardiono menambahkan, dalam politik tidak cukup hanya memberi janji, tetapi harus memberikan keteladanan.
“Kami PPP berasaskan Islam menteladani Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikedepankan atau perjuangkan adalah
akhlakul karimah
, yaitu akhlak karimah dan menjaga akhlak yang mulia,” ujarnya.
Mardiono juga berharap para kader dan tokoh PPP menunjukkan keteladanan di ruang publik.
“Orang berbicara itu mudah, tapi menjalankan susah. Saya berharap kader dan tokoh PPP memberikan keteladanan di ruang publik di tengah-tengah masyarakat, jangan omongan dan perbuatan beda, karena rakyat sudah sensitif,” katanya.
Ia berpesan kepada kader PPP di Sultra untuk tetap aktif menyikapi dan melayani penyampaian aspirasi masyarakat di tengah dinamika politik nasional.
“Seiring dinamika di bangsa kita, baru-baru terjadi gejolak politik. Saya pesankan kepada kader khususnya di Sultra untuk berperan aktif menyikapi penyampaian aspirasi harus terus dilayani,” ujarnya.
Saat ditanya soal peluang kembali memimpin PPP, Mardiono menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan kader.
Ia menyebut, jika muktamar berhasil membentuk kepengurusan yang baik maka hal itu akan menjadi modal besar untuk sukses pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Mardiono menuturkan, dirinya sudah 28 tahun mengabdi di PPP mulai dari tingkat cabang hingga pusat.
Perjalanan panjang itu, kata dia, terakhir berujung pada amanah 1,4 tahun menjelang pemilu yang menghasilkan sesuatu di luar harapan.
“Itu merupakan perjuangan yang harus dijadikan catatan dalam sejarah,” ujarnya.
Dalam situasi PPP yang tengah berada di bawah, Mardiono mengaku tidak elok jika meninggalkan tanggung jawab tersebut. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada para kader.
“Kalau diberikan tanggung jawab insyaallah bismillah. Kalau tidak, mungkin ada yang lebih baik lagi alhamdulillah buat saya tidak masalah,” katanya.
Menurut dia, jabatan ketua umum bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan. Jabatan itu merupakan amanah untuk memperjuangkan kader sekaligus memperjuangkan umat.
Ia pun menyatakan optimistis menghadapi agenda partai ke depan.
“
Insyaallah, insyaallah
optimistis (jadi ketum),” tutup Mardiono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 12:21
Bekukan Sirine "Tot Tot Wuk Wuk", Kakorlantas Polri Evaluasi Internal Nasional 21 September 2025

Bekukan Sirine “Tot Tot Wuk Wuk”, Kakorlantas Polri Evaluasi Internal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan pihaknya telah membekukan penggunaan strobo dan sirene ‘tot tot wuk wuk’ untuk pengawalan kendaraan.
Agus menyatakan kepolisian tengah mengevaluasi penggunaan sirene tersebut.
“Sementara kami bekukan sambil kami evaluasi,” ujar Agus kepada
Kompas.com
, Minggu (21/9/2025).
Saat ditanya perihal bentuk evaluasi yang dilakukan apakah berupa pembatasan pengawalan dengan sirene, Agus tidak menjawab terang.
Dia hanya menyebut, mereka akan melakukan rapat koordinasi serta evaluasi internal terlebih dahulu.
“Nanti kami akan ada rapat koordinasi dan evaluasi internal,” imbuhnya.
Sebelumnya, media sosial diramaikan protes warga terhadap maraknya penggunaan strobo dan sirene.
Aksi penolakan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari poster digital hingga stiker satire di kendaraan pribadi.
Keluhan masyarakat terutama diarahkan pada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan meski tidak darurat, serta mobil berpelat sipil yang memasang strobo maupun sirene tanpa hak.
Polisi pun menegaskan kendaraan pribadi tidak berhak mendapat pengawalan.
“Kendaraan pribadi tidak termasuk yang berhak menggunakannya,” Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Jumat (19/9/2025).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135, hak penggunaan strobo hanya diberikan kepada pemadam kebakaran, pimpinan lembaga negara dan tamu negara atau pejabat asing.
Selain itu hal tersebut juga diberikan kepada ambulans, mobil jenazah, konvoi untuk kepentingan tertentu, serta kendaraan penolong kecelakaan.
Jika menemukan kendaraan sipil atau oknum aparat yang menyalahgunakan strobo maupun sirene, masyarakat disebut bisa melaporkannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 11:35
Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali Nasional 21 September 2025

Menag Salurkan Bantuan Rp 300 Juta untuk Korban Banjir di Bali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan untuk Pura Taman Beji Pasar dan korban banjir di Bali sebesar Rp 300 juta.
Pada Sabtu (20/9/2025), Nasaruddin menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir dan meninjau tempat ibadah umat Hindu di Pura Taman Beji Pasar, Badung, dan memberikan bantuan dana tersebut.
“Pada kesempatan ini, kami juga membawa sedikit bantuan. Jangan dilihat jumlahnya. Kami juga turut berduka atas penderitaan yang dirasakan saudara-saudara kami di sini,” tutur Nasaruddin dalam keterangan pers, Minggu (21/9/2025).
Nasaruddin mengingatkan masyarakat di Bali untuk bersabar menerima ujian. Ia berharap perekonomian segera pulih kembali.
“Semoga segera dipulihkan terutama perekonomiannya. Banyak bersabar, terimalah ini sebagai ujian, di mana ada ujian, di situ akan ada kenaikan kelas,” ujarnya.
Nasaruddin lalu mendoakan warga yang meninggal dunia akibat banjir di Bali mendapat tempat layak di sisi Tuhan.
“Mari kita semua berdoa semoga yang gugur dalam musibah banjir mendapat tempat yang paling layak di sisi-Nya,” ucapnya.
Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut menyampaikan bahwa banjir di Bali juga membawa duka yang sama dirasakan seluruh masyarakat.
“Sesama warga bangsa Indonesia, kita seperti sebuah badan. Saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Bali, kami juga merasakan. Atas nama warga bangsa, atas nama Menteri Agama, kami turut merasakan hal yang sama,” tuturnya.
Sementara Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada 10 September 2025 berdampak juga bagi warga Pasar Badung.
“Ada dua titik yang terdampak banjir di Pasar Badung ini. Saat itu banjir di sini mencapai ketinggian 4-5 meter lebih,” kata I Kadek Agus Arya Wibawa.
Menurutnya wilayah Pasar Badung selama ini tidak pernah merasakan banjir seperti itu. Di jalan Gajah Mada itu saja ketinggian sampai sepinggang.
“Kami laporkan kepada Pak Menteri. Saat ini ada korban yang meninggal, dan ada juga Pura yang rusak, dan banyak juga rumah yang rusak parah. Terima kasih kami ucapkan, atas bantuan yang dibawa oleh Bapak Menteri Agama,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 11:15
Diaspora Sambut Prabowo di AS, Sampai Minta Tanda Tangan Nasional 21 September 2025

Diaspora Sambut Prabowo di AS, Sampai Minta Tanda Tangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga Negara Indonesia atau diaspora yang berada di New York, Amerika Serikat (AS) menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto setibanya di hotel tempat Kepala Negara menginap, Sabtu (20/9/2025) waktu setempat.
Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel. Mereka tampak membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.
Begitu mobil kepresidenan tiba, Presiden Prabowo turun dan langsung menghampiri barisan warga. Kepala Negara menyalami dan menyapa dengan senyum hangat.
Suasana pun meriah dengan riuh tepuk tangan dan seruan semangat dari para diaspora.
“Indonesia..Indonesia..Indonesia,” seru para diaspora dengan semangat.
Sementara, dua Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.
Ada pula diaspora yang meminta tanda tangan Presiden Prabowo, jika dilihat dari foto-foto yang dibagikan Sekretariat Presiden. Prabowo lalu tampak memegang pena untuk menandatangani gambar dirinya yang dipegang oleh diaspora.
Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo.
Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.
Mahasiswa Columbia University, Glory Lamria mengungkapkan, kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.
“Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Felice Nathania Pudya, mahasiswa Columbia University yang menyebut kehadiran Presiden Prabowo di SMU ke-80 PBB sebagai sebuah kehormatan besar bagi Indonesia.
Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai pembicara ketiga dalam Debat Umum PBB patut dibanggakan.
“Dari mahasiswa, kami sungguh berterima kasih atas kehadiran Pak Prabowo di New York. Dan kami juga menantikan pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB. Dan kami selalu mendukung apa pun yang dapat memajukan Indonesia,” ucap Felice.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 10:22
Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora RI di AS Saat Tiba di Hotel Tempat Menginap Nasional 21 September 2025

Presiden Prabowo Disambut Meriah Diaspora RI di AS Saat Tiba di Hotel Tempat Menginap
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto disambut meriah oleh diaspora RI yang tinggal di Amerika Serikat, saat tiba di hotel tempat Kepala Negara menginap.
Melansir
Antara
, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 18.45 waktu setempat. Di sekitar hotel, para diaspora telah berbaris rapi untuk menyambut kedatangan Kepala Negara dan rombongan terbatas.
Sekitar 30 diaspora, terdiri atas mahasiswa, masyarakat, serta perwakilan dan keluarga Konsulat Jenderal RI (KJRI), Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, dan Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington DC, Amerika Serikat.
Setibanya di depan hotel, Presiden Prabowo disambut sorak-sorai diaspora yang menyanyikan yel-yel penyambutan.
“Indonesia, Indonesia,” teriak para diaspora.
Prabowo terlihat menyalami dan berbincang hangat dengan para diaspora.
Setelah itu, dua orang anak kecil yang mengenakan pakaian adat memberikan bunga kepada Presiden. Kepala negara lalu berinteraksi dengan dua anak tersebut.
“Siapa namanya? Usianya berapa?” tanya Kepala Negara kepada salah satu anak.
Setelah itu, Presiden masuk ke dalam hotel untuk melaksanakan agenda internal.
Di dalam hotel, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Tampak pula Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.
‎Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 07:53