Category: Kompas.com Nasional

Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua dengan cara sinkronisasi yang baik dan pengawasan yang maksimal.
“Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya,” kata Tito, sebagaimana disiaran dalam keterangan pers tertulis Kemendagri.
Tito menyampaikan perintah tersebut saat audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran anggota.
Kemudian hadir pula Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi, dan pejabat terkait lainnya.
Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga hasilnya kurang maksimal.
“Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
Tito menjelaskan keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri.
Ia menambahkan, badan tersebut dibentuk agar pembangunan di Papua tidak lagi berjalan terpisah dan dapat dilakukan secara terintegrasi.
Salah satu cara menggenjot pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah, sebagaimana sudah diterapkan di Papua.
Wilayah Papua dari semula hanya dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Pemekaran ini salah satunya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah Papua.
“Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Tito.
Ia mengungkapkan, lahirnya enam provinsi di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden saat kunjungan ke berbagai wilayah Papua. Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui pemekaran tersebut dengan pertimbangan wilayah geografis yang luas, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan daerah lain.
“Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek (sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses),” ujarnya.
Mendagri mencontohkan berbagai daerah di Indonesia yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan yang terbukti efektif meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan daerah. Kemajuan ini juga diharapkan terjadi di wilayah Papua.
“Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 23:08
Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama Nasional 13 Oktober 2025

Menag Pastikan Natal Nasional 2025 Digelar Inklusif, Lintas Umat Beragama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar memastikan perayaan Natal Nasional 2025 akan digelar secara inklusif dengan melibatkan lintas umat beragama.
Dalam rapat Panitia Natal Nasional 2025, Nasaruddin menuturkan bahwa kolaborasi antaragama dalam perayaan nasional merupakan cerminan wajah Indonesia yang damai dan bersatu.
“Bahkan kami juga siap untuk melibatkan kalau kelompok-kelompok agama lain ingin berpartisipasi dalam ini, itu lebih indah lagi,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, Kementerian Agama siap mendukung penuh pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025.
“Saya kira dari Kementerian Agama insyaallah siap untuk membackup seluruh rangkaian kegiatan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 menambahkan, Natal Nasional 2025 akan disiapkan secara partisipatif dan inklusif.
Natal tahun ini akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
“Kalau boleh, Natal ini ada gunanya bagi rakyat kecil, misalnya kita libatkan UMKM 500 atau 1.000 pelaku usaha, jadi Natal membawa kebahagiaan dan berdampak,” ujar Ara.
Menurut Ara, perayaan Natal Nasional tahun ini juga akan mengangkat semangat program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami ingin Natal ini bukan hanya seremoni, tapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Ara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 22:52
Komdigi Beri Teguran Ke-3 ke Platform X yang Tak Bayar Denda Konten Porno Nasional 13 Oktober 2025

Komdigi Beri Teguran Ke-3 ke Platform X yang Tak Bayar Denda Konten Porno
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia memberikan surat teguran ketiga kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) X Corp (platform X) karena belum memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif yang telah ditetapkan sebelumnya.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, mengatakan bahwa Surat Teguran Ketiga dikirimkan pada tanggal 8 Oktober 2025 oleh Komdigi kepada Platform X melalui jalur komunikasi resmi yang disediakan oleh Platform X.
“Sanksi denda administratif pertama kali dijatuhkan pada saat Surat Teguran Kedua diterbitkan pada 20 September 2025, namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak X belum melakukan pembayaran maupun memberikan tanggapan resmi,” kata Alex dalam keterangan resmi Senin (13/10/2025).
“Melalui Surat Teguran Ketiga ini, nilai denda diperbarui menjadi Rp 78.125.000, hasil akumulasi denda dari Surat Teguran Kedua dan Ketiga sebagai bentuk eskalasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut dia.
Dia mengatakan bahwa eskalasi dan akumulasi denda administratif ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Hal yang menjadi permasalahan adalah konten pornografi pada X.
“Ini merupakan bagian dari penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi yang ditemukan dalam hasil pengawasan ruang digital oleh Komdigi pada 12 September 2025,” ujar dia.
Alex bilang, meskipun Platform X telah melaksanakan perintah pemutusan akses (take-down) terhadap konten tersebut dua hari setelah Surat Teguran Kedua diterbitkan pada 20 September 2025, kewajiban pembayaran denda administratif tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dia menegaskan bahwa Surat Teguran Ketiga ini dilayangkan usai Platform X tidak merespon teguran pertama dan kedua, baik melalui pembayaran denda maupun klarifikasi resmi.
“Hingga saat ini, Platform X belum memiliki kantor perwakilan maupun pejabat penghubung (narahubung) di Indonesia, padahal kedua hal tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap PSE Privat Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat,” jelasnya.
Dia menegaskan, setiap PSE UGC wajib menunjuk narahubung resmi yang berfungsi sebagai kontak utama untuk menindaklanjuti permintaan moderasi konten, termasuk proses
take-down
serta pelaporan konten negatif dan berbahaya secara berkala.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif, serta memastikan industri digital nasional tumbuh berdasarkan prinsip tanggung jawab dan kepatuhan hukum.
Seluruh denda administratif yang dikenakan kepada X akan diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
“Pengawasan ruang digital dan penegakan aturan berlaku secara menyeluruh. Kewajiban administratif seperti pembayaran denda dan penunjukan narahubung bukan formalitas, melainkan bagian penting dari tata kelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab,” tegas Alexander.

Alex memastikan, pihaknya akan terus memastikan bahwa seluruh platform digital, baik lokal maupun global, mematuhi regulasi nasional untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital.
“Kami akan terus memastikan bahwa semua platform digital tunduk pada regulasi Indonesia dan menjalankan tanggung jawab sosial dalam menjaga ekosistem digital yang aman dan beretika,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 22:34
2 Terdakwa Korupsi Tata Kelola BBM Pertamina Ajukan Eksepsi Nasional 13 Oktober 2025

2 Terdakwa Korupsi Tata Kelola BBM Pertamina Ajukan Eksepsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, kompak mengajukan eksepsi atau sanggahan terhadap dakwaan sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero.
Hal ini disampaikan Agus dan Yoki usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) selesai membacakan dakwaan untuk para terdakwa.
“Saya serahkan ke penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi, terima kasih yang mulia,” ujar Agus dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
Agus mengaku mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa.
Namun, ia membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang seperti yang dituduhkan padanya.
“Selama saya mengabdi di Pertamina, saya bekerja berdasarkan pedoman dan tugas fungsi pokok (tupoksi) yang berlaku. Saya tidak mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum selama melakukan pekerjaan saya,” tegas Agus.
Hal serupa juga disampaikan oleh Yoki Firnandi.
Namun, ia mengaku ada beberapa bagian dalam dakwaan jaksa yang tidak dipahaminya.
Bahkan, ada beberapa bagian yang menurutnya menjadi pengetahuan baru setelah mengikuti sidang perdana ini.
“Terdapat beberapa hal yang saya tidak paham, khususnya untuk hal-hal yang baru saya ketahui saat ini. Dan, khususnya, pada peran saya yang dinilai melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang,” ujar Yoki dalam sidang.
Sementara itu, tiga terdakwa lainnya tidak mengajukan eksepsi.
Mereka adalah Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; dan Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
Usai mendengar pernyataan Yoki dan Agus, Hakim Ketua Fajar Kusuma Aji menjadwalkan agar eksepsi dilaksanakan pada Senin (20/10/2025).

Kerry, Gading, dan Dimas juga akan kembali menjalani persidangan pada Senin depan.
Namun, karena mereka tidak mengajukan eksepsi, hakim memerintahkan agar jaksa penuntut umum (JPU) langsung memanggil beberapa saksi untuk memulai proses pembuktian.
Dalam dakwaan, kelima orang ini punya peran masing-masing.
Mereka tidak hanya terlibat dalam satu proyek, tetapi bisa bersinggungan pada beberapa pengadaan.
Misalnya, dalam pengadaan impor minyak mentah, Yoki, Agus, bersama beberapa terdakwa lain melakukan pengadaan impor berbasis spot.
Padahal, Pertamina sudah memiliki data kebutuhan minyak mentah setiap tahunnya.
Pengadaan impor ini menyebabkan harga yang digunakan menjadi lebih mahal.
Untuk membuat harga pengadaan menjadi lebih tinggi, Yoki, Agus, dan terdakwa lainnya menambahkan komponen Pertamina Market Differential (PMD) dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).
Penambahan ini dilakukan untuk mengakomodasi harga penawaran dari sejumlah mitra usaha yang memiliki nilai tinggi dan punya riwayat pertimbangan dalam proses lelang sebelumnya.
Akibat perbuatan para terdakwa, 10 perusahaan asing diperkaya hingga senilai 570,267,741.36 dollar Amerika Serikat.
Namun, baik Agus, Yoki, maupun terdakwa lain terlibat pada beberapa pengadaan lain di dalam rangkaian kasus korupsi ini.
Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 21:31
Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
“Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
“Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
“Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 20:47
Anggota Komisi Olahraga DPR Nilai Wajar Publik Minta Patrick Kluivert “Out” Nasional 13 Oktober 2025

Anggota Komisi Olahraga DPR Nilai Wajar Publik Minta Patrick Kluivert “Out”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai desakan publik agar Patrick Kluivert mundur dari kursi pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia wajar.
Menurut Lalu, desakan publik itu muncul setelah mereka kecewa dengan strategi yang digunakan Patrick saat Timnas kalah melawan Arab Saudi dan Irak.
“Saya kira, wajar masyarakat meminta dan mendesak pelatih untuk berhenti,” kata Lalu saat dihubungi, Senin (13/10/2025).
Menurut anggota Komisi X atau komisi bidang olahraga hingga pendidikan tersebut, kekalahan beruntun Indonesia dari Arab Saudi dan Irak yang berakhir dengan kegagalan skuad Garuda ke Piala Dunia harus menjadi pembelajaran berharga.
Meski demikian, pada akhirnya keputusan untuk mendepak atau mempertahankan Patrick ada di tangan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
“PSSI harus melakukan evaluasi menyeluruh termasuk tim kepelatihan,” tegas Lalu.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, kegagalan Timnas melenggang ke Piala Dunia harus menjadi bahan perbaikan sepak bola nasional ke depan.
Meski menelan kekalahan, pihaknya mengapresiasi tim pelatih dan para pemain yang telah berjuang.
“Tapi inilah sepak bola, semua kemungkinan bisa terjadi walaupun kita sudah merasa sangat siap,” tutur Lalu.
Lebih lanjut, Lalu meminta PSSI menyiapkan kembali skuad Garuda untuk berlaga agar lolos ke Piala Dunia pada 2030.
Pihaknya menyilakan PSSI berbenah dan menyiapkan bibit pemain muda yang terbaik untuk mengisi jajaran Timnas senior.
“Sesuai dengan
road map
yang sudah dibuat oleh PSSI bahwa Timnas masuk Piala Dunia 2030,” kata dia.
Sebelumnya, harapan Timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026 kandas setelah ditekuk Irak pada laga kedua Grup B.
Dalam laga di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu (12/10/2025) dini hari, pertandingan berakhir dengan skor 1-0.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 20:23
Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat Nasional 13 Oktober 2025

Desa Xujiachong, Bukti Keberhasilan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Berdayakan Masyarakat
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa pembangunan kemajuan tidak harus meniadakan masyarakat, melainkan justru memberdayakan masyarakat.
Desa Xujiachong merupakan bukti nyata keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Desa Xujiachong menjadi bukti bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Prinsipnya, pembangunan tidak boleh meniadakan masyarakat, tetapi harus memberdayakan mereka,” ujar Iftitah saat berkunjung ke Desa Xujiachong, Tiongkok, Senin (13/10/2025), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com
Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan komitmen yang akan terus didorong di kawasan transmigrasi Indonesia.
Untuk diketahui, Desa Xujiachong terbentuk seiring dengan adanya pembangunan infrastruktur besar berupa pembangkit listrik (
power plant
).
Meskipun tidak ada penolakan dari masyarakat, awalnya warga sempat diliputi rasa khawatir mengenai masa depan mereka. Hal ini merupakan salah satu tantangan umum bagi para transmigran.
“Oleh karena itu, kami belajar dari sini bagaimana ketika terjadi pembangunan, lalu harus dilakukan relokasi sekitar 1,3 juta penduduk, dan (relokasi) ini berlangsung dengan sangat baik,” kata Iftitah.
“Kami sudah berkunjung ke beberapa daerah, desa-desa transmigrasi. Saya bicara juga dengan kepala desa, kemudian mereka mengatakan sangat mendukung program pemerintah ini karena pembangunan ini akan bermanfaat untuk seluruh rakyat Tiongkok,” lanjutnya.
Iftitah menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok secara konsisten memberikan pendampingan dan berbagai bentuk insentif, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan warga.
Pendampingan berkelanjutan ini dinilai menjadi fondasi penting bagi masyarakat Xujiachong untuk beradaptasi dan berkembang.
Terbukti, setelah 15 tahun, pendampingan Pemerintah Tiongkok membuahkan hasil nyata. Pendapatan masyarakat desa kini meningkat hingga delapan kali lipat dibandingkan masa awal mereka menetap.
Kini, Desa Xujiachong mencapai kondisi tanpa kemiskinan dan tanpa pengangguran, seluruh warganya memiliki pekerjaan dan berperan aktif dalam roda ekonomi desa.
Aktivitas ekonomi di Xujiachong tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tetapi juga telah merambah bidang industrialisasi rumah tangga.
Produk-produk kerajinan lokal bahkan mulai menembus pasar internasional, termasuk diekspor ke Amerika Serikat melalui platform global seperti Amazon.
“Keberhasilan ini lahir dari kombinasi antara determinasi luar biasa masyarakat dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah,” kata Iftitah.
Melihat capaian tersebut, lanjut dia, ke depan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berencana mengembangkan konsep
village sister
antara Desa Xujiachong dan beberapa desa transmigrasi lainnya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Menutup keterangannya, Iftitah menegaskan bahwa model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti di Xujiachong akan dipertimbangkan untuk diterapkan di kawasan-kawasan transmigrasi Indonesia, termasuk di Papua dan Rempang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 19:45
Serikat Buruh Khawatirkan Potensi Korupsi di Program Magang Nasional Nasional 13 Oktober 2025

Serikat Buruh Khawatirkan Potensi Korupsi di Program Magang Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) menyoroti potensi penyimpangan dalam Program Magang Nasional yang akan diluncurkan pemerintah.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya khawatir program ini bisa menjadi ladang korupsi baru bagi lembaga pelatihan kerja (LPK) atau lembaga penyalur peserta magang.
“Itulah yang sekarang belum kita bongkar nih sumber korupsi. Siapa penyalur pemagangan? LPK-LPK, lembaga pelatihan atau pendidikan ketenagakerjaan?” ujar Said dalam konferensi pers KSP-PB yang disiarkan secara daring, Senin (13/10/2025).
Said kemudian menyinggung sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), di antaranya terkait izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Di Kemenaker ini kan sudah ada korupsi di TKA, izin TKA. Udah korupsi kemarin izin sertifikat K3. Ini belum dibongkar, nih. Periksa itu izin tentang membolehkannya pemagangan dan outsourcing. Itu lebih besar, dugaan sementara ini sumber korupsinya,” tutur Said.
Dia menambahkan, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program magang bisa semakin besar karena jumlah lembaga pelatihan yang terlibat mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
“Karena jumlahnya puluhan ribu LPK-LPK tadi. Ini belum kebongkar aja, nih, ya,” ucap Said.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti pelaksanaan program magang nasional untuk sarjana yang tak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kata Said, program pemagangan hanya diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan memerlukan praktik kerja lapangan (PKL), bukan bagi lulusan baru.
“Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja, maupun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024, menyebut pemagangan itu untuk orang sekolah. Mau lulus kuliah, mau lulus SMK, mereka praktik kerja lapangan,” tutur Said.
Namun, Said berpandangan bahwa pelaksanaan aturan tersebut justru telah diselewengkan oleh pemerintah, terutama oleh Kemenaker.
“Cuma di dalam praktiknya, diselewengkan oleh pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Said.
Said juga menyoroti kapasitas pimpinan Kemenaker dalam memahami persoalan ketenagakerjaan.
“Makanya Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tidak mengerti tentang tenaga kerjaan. Tapi saya menduga mereka tahu ada sumber korupsi,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan program Magang Nasional tahap pertama akan dimulai pada 20 Oktober mendatang dengan menyasar 20.000 peserta yang baru lulus sarjana atau diploma (
fresh graduate
).
Teddy mengungkapkan, pada tahap awal, program ini akan menyasar 20.000 peserta.
Dirinya mengecek kesiapan pelaksanaan Program Magang Nasional dan rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) seperti dilihat dalam unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Sabtu (11/10/2025).
“Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau-beliau sudah kerja sama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja,” kata Teddy, lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet, Sabtu.
Teddy mengatakan program magang nasional tahap pertama ini akan menyasar 20.000 peserta.
Namun, jumlah peserta
fresh graduate
akan ditambah secara berkala hingga mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia.
“Jadi, bulan Oktober sebagai awal gelombang pertama 20.000, tentunya segera kita buka lagi bisa 20.000, 30.000, sampai ratusan ribu,” ujar dia.
Selain mendapat pengalaman kerja, Teddy menyebut para lulusan baru juga akan mendapat uang saku yang disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah.
Seskab memastikan program ini akan dikawal dan dicek agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 18:06
Negara Rugi Rp 2,9 T karena Permintaan Riza Chalid Sewa Terminal BBM Nasional 13 Oktober 2025

Negara Rugi Rp 2,9 T karena Permintaan Riza Chalid Sewa Terminal BBM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Permintaan dari pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid membuat PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian senilai Rp 2,9 triliun hanya untuk penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan untuk anak Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.
“Pembayaran sewa terminal BBM tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara selama periode tahun 2014-2024 sebesar Rp 2.905.420.003.854,00 yang merupakan pengeluaran PT Pertamina dan/atau PT Pertamina Patra Niaga yang seharusnya tidak dikeluarkan,” ujar salah satu jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jaksa menyebutkan, PT Pertamina memenuhi permintaan Riza Chalid untuk menyewa terminal BBM yang akan dibeli oleh PT Tangki Merak dari PT Oiltanking Merak (nama lama PT Orbit Terminal Merak).
Pembelian ini diduga terjadi pada periode April 2012-November 2014.
Padahal, saat itu, Pertamina belum membutuhkan terminal BBM.
“Pihak PT Pertamina (Persero) periode April 2012-November 2014 telah memenuhi permintaan pihak Mohamad Riza Chalid agar PT Pertamina (Persero) menyewa Terminal BBM yang akan dibeli oleh PT Tangki Merak dari PT Oiltanking Merak, meskipun PT Pertamina (Persero) tidak membutuhkan terminal BBM tersebut,” lanjut jaksa.
Pembelian terminal BBM ini tidak melalui tangan Riza Chalid maupun Kerry.
Mereka menunjuk Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo, untuk melakukan penawaran kerja sama dengan Hanung Budya Yuktyanta yang saat itu menjabat Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina.
Penyampaian kerja sama ini dilakukan meski saat itu terminal BBM Merak belum menjadi milik Riza maupun Kerry.
Proses kerja sama ini berhasil diteken karena Riza menjadi
personal guarantee
dalam pengajuan kredit kepada Bank BRI untuk melakukan akuisisi dan menjadikan PT Oiltanking Merak sebagai jaminan kredit.
Riza dan anaknya juga mendesak pihak Pertamina untuk mempercepat proses kerja sama penyewaan terminal BBM.
Hal ini ditindaklanjuti Hanung dan Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015 untuk melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan PT Oiltanking Merak.
Padahal, perusahaan afiliasi Riza Chalid ini tidak memenuhi kriteria pengadaan.
Selain itu, Kerry dan Gading meminta Alfian untuk menghilangkan klausul kepemilikan aset terminal BBM ini dalam nota kerja sama.
Akhirnya, dalam perjanjian yang ditandatangani, aset terminal BBM Merak ini tidak bisa menjadi milik PT Pertamina, tapi milik PT OTM.
Dalam perkara ini, baik Riza Chalid, Hanung, hingga Alfian Nasution belum masuk ke persidangan.
Untuk hari ini, ada lima orang yang duduk di kursi terdakwa, yaitu Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
Sementara, empat tersangka lainnya sudah lebih dahulu mengikuti sidang pembacaan dakwaan pada Kamis (9/10/2025) lalu.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Dalam kasus ini, para terdakwa dinilai telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka.
Namun, berkas 9 tersangka lainnya belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus.
Saat ini, pihak pengadilan akan mempelajari berkas yang baru dilimpahkan.
Setelah berkas selesai diperiksa, pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan mengadili kasus ini, sekaligus menentukan jadwal sidang.
Sembilan tersangka lain yang berkasnya masih belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus termasuk Riza Chalid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 17:09
Proyek Pedestrian Ciater Raya Capai 45 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini Nasional 13 Oktober 2025

Proyek Pedestrian Ciater Raya Capai 45 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com —
Pembangunan jalur pedestrian di Jalan Ciater Raya, Kota Tangerang Selatan, kini memasuki tahap puncak pengerjaan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menargetkan proyek sepanjang 2,1 kilometer ini rampung pada Desember 2025.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Tangsel, Robby Cahyadi, mengatakan progres proyek telah mencapai sekitar 45 persen pada Oktober ini.
“Hampir setengah. Emang sekarang ini sedang puncak-puncaknya pengerjaan supaya selesai di awal Desember 2025,” ujar Robby dalam keterangannya yang dikutip
Kompas.com,
Senin (13/10/2025).
Robby menjelaskan, proyek pedestrian Ciater Raya memiliki masa kontrak 135 hari kalender, terhitung sejak awal Agustus hingga Desember 2025.
Saat ini, aktivitas konstruksi tengah digencarkan dengan melibatkan alat berat dan penumpukan material di beberapa titik sepanjang jalan.
“Jadi mohon maaf kepada para pejalan kaki terganggu memang karena ada tumpukan material,” kata Robby.
Proyek dengan anggaran sekitar Rp 7,1 miliar ini bertujuan memperbaiki kondisi trotoar yang sebelumnya rusak dan membahayakan keselamatan pejalan kaki.
Robby menambahkan, trotoar baru nantinya akan dilengkapi dengan lampu tenaga surya (
solar cell
),
guiding block
untuk disabilitas, serta rak sepeda di sejumlah titik.
Selain di Ciater Raya, pembangunan pedestrian juga dilakukan di enam ruas jalan lain yang tergolong jalur arteri dan kolektor sekunder.
“Jadi Ciater ini kan memang salah satu ruas yang cukup sibuk dan ruang dalam, jadi dia masuk ke dalam fungsinya arteri sekunder sehingga memang secara keselamatan juga ke jalan kaki harus disediakan ruang khusus,” jelas Robby.
Robby berharap kehadiran trotoar yang lebih tertata dapat mendorong masyarakat untuk lebih sering berjalan kaki sekaligus menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah.
“Ini pedestrian disediakan untuk para pejalan kaki agar nyaman dan juga aman,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/10/2025 16:36