Category: Kompas.com Nasional

Bagaimana Bisa 68 Anak Indonesia Terpapar White Supremacy Neo-Nazi? Nasional 31 Desember 2025

Bagaimana Bisa 68 Anak Indonesia Terpapar White Supremacy Neo-Nazi?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi mengungkap ada puluhan anak Indonesia terpapar ideologi neo-Nazi dan supremasi ras kulit putih atau
white supremacy
. Bagaimana bisa?
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim)
Polri
Komjen Syahardiantono mengatakan ada 68 anak yang terpapar ideologi tersebut.
Mereka terpapar ideologi
ekstrem kanan
tersebut melalui grup daring (online) bernama True Crime Community (TCC).
“Penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem melalui grup TCC, seperti
neo-Nazi
dan
White Supremacy
,” kata Syahar dalam Rilis Akhir Tahun 2025 Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).
Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, mengatakan anak-anak Indonesia itu bisa terpapar ideologi fasis tersebut karena anak-anak ini juga mengakses gim daring berbasis kekerasan.
“Terpapar dari berbagai platform yang beraliran TCC, gim daring berbasis kekerasan (gore),” ucap Mayndra kepada
Kompas.com
.
AKBP Mayndra menjelaskan, ideologi neo-Nazi dan white supremacy itu hanya menjadi alasan saja bagi anak-anak itu untuk melakukan kekerasan.
“Berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh tim, mereka mengaku bahwa paham-paham tersebut hanya sebagai legitimasi tindakan yang mereka lakukan dalam melampiaskan dendam atau ketidaksukaan, ataupun melampiaskan kekerasan,” ujar Mayndra.
Anak-anak ini juga memiliki senjata yang dibeli secara daring. Ternyata, itu hanya senjata mainan.
“Senjata mainan dan pisau kebanyakan dari pembelian daring,” imbuh Mayndra.
Berdasarkan catatan
Kompas.com
, grup daring TCC juga disebut polisi dalam peristiwa ledakan SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu.
Pelaku yang juga siswa sekolah tersebut disebut polisi mengakses grup TCC sebelum melakukan perbuatannya.
Temuan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pelaku terpapar memetic violence atau kekerasan berbasis peniruan alias kekerasan mimesis.
“Jadi dia lebih kepada meniru ide atau perilaku. Ya, contohnya, kalau di SMA 72 diketahui Densus juga mengakses grupnya yang namanya TCC, True Crime Community,” kata Kepala BNPT Eddy Hartono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, 18 November 2025 lalu.
Polisi menilai peristiwa ledakan itu lebih dipengaruhi faktor psikologis dan sosial ketimbang ideologi ekstrem.
“Pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, 18 November 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 05:55
Kapuspen TNI Resmi Berganti, Kini Dijabat Brigjen Aulia Dwi Nasrullah Nasional 30 Desember 2025

Kapuspen TNI Resmi Berganti, Kini Dijabat Brigjen Aulia Dwi Nasrullah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Posisi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI resmi berganti setelah Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memimpin serah terima jabatan (sertijab) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).
Bukan hanya itu, Tandyo juga memimpin sertijab untuk kedudukan Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Dan PMPP)
TNI
dan Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar (Kapusjaspermildas) TNI.
Dalam serah terima tersebut, jabatan Dan PMPP TNI diserahkan dari Mayjen TNI Taufik Budi Santoso kepada Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan.
Sementara, Jabatan Kapuspen TNI diserahterimakan dari Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah kepada Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.
Adapun jabatan Kapusjaspermildas TNI beralih dari Brigjen TNI Arie Tri Hedianto kepada Kolonel Wing Sukarno.
Serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI dalam pembinaan personel dan kesinambungan kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan.
Pergantian pejabat diharapkan memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.
Dalam sambutannya, Tandyo mengapresiasi atas kontribusi dan prestasi prajurit TNI yang terlibat dalam ajang
SEA Games
.
Menurutnya, keterlibatan tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian prajurit TNI dalam mengharumkan nama bangsa di tingkat nasional maupun internasional.
“Banyak prajurit TNI yang kemarin terlibat dalam SEA Games, dan hal tersebut patut kita apresiasi,” ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/12/2025).
Jenderal TNI Tandyo menegaskan, capaian dan dedikasi prajurit TNI di berbagai bidang diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi generasi muda untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
“Tentunya ini akan memotivasi adik-adik kita, anak-anak kita untuk membela bangsa dan negaranya melalui Tentara Nasional Indonesia,” tegas dia.
Menutup sambutannya, Jenderal bintang empat itu mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama atas pengabdian yang telah diberikan.
Dia juga memberikan pesan kepada pejabat baru agar dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja organisasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 22:17
Densus Temukan 16 Kasus Penggalangan Dana Terorisme Dalam 3 Tahun, Nilainya Rp 5 Miliar Nasional 30 Desember 2025

Densus Temukan 16 Kasus Penggalangan Dana Terorisme Dalam 3 Tahun, Nilainya Rp 5 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 16 kasus penggalangan dana aktivitas terorisme ditemukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama tiga tahun terakhir.
Dalam periode waktu tersebut, Kepala
BNPT
, Komjen Pol (Purn.) Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa totalnya mencapai lebih dari Rp 5 miliar.
“Kemudian,
pendanaan terorisme
juga sama. Ditemukan 16 kasus pendanaan terorisme melalui berbagai metode dengan akumulasi dana sebesar Rp 5.093.810.613,” ungkap Eddy di Hotel Pullman Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
Selain itu, terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah oleh aparat penegak hukum.
Sebab, mereka bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengedepankan pendekatan
pre-emptive justice
.
“Artinya apa? Perbuatan persiapan (terorisme) itu sudah masuk dalam norma hukum pidana. Ini juga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan berlaku juga masuk juga itu perbuatan persiapan,” ujar dia.
Sementara itu, para penegak hukum selama tiga tahun terakhir telah menangkap 230 orang terkait kegiatan terorisme di Indonesia.
“Kemudian, 362 orang itu disidangkan selama tiga tahun terakhir. Mayoritas merupakan afiliasi atau simpatisan ISIS dan semuanya laki-laki,” jelas dia.
Adapun dalam periode tersebut terungkap keterlibatan 11 pelaku perempuan yang melakukan propaganda, penggalangan dana, serta berkoordinasi dalam komunitas komunikasi kelompok teroris.
Selain itu, aparat juga menemukan 137 pelaku aktif yang menyalahgunakan
ruang digital
untuk aktivitas terorisme.
Sebanyak 32 pelaku terpapar paham radikal secara daring dan kemudian bergabung dengan jaringan terorisme.
Sementara itu, 17 pelaku lainnya melakukan aktivitas terorisme di ruang digital tanpa keterlibatan langsung dengan jaringan, yang dikenal sebagai fenomena
self-radicalization
.
“Nah, ini menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan ruang digital ini semakin berkembang oleh jaringan terorisme maupun simpatisan terorisme,” ungkap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 21:54
Menag: Pendidikan Berbasis Pancasila Jadi Landasan Setiap Disiplin Ilmu Nasional 30 Desember 2025

Menag: Pendidikan Berbasis Pancasila Jadi Landasan Setiap Disiplin Ilmu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pendidikan berbasis Pancasila menjadi landasan disiplin ilmu demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, Indonesia perlu melahirkan kembali
semangat Baitul Hikmah
, di mana pendidikan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan menjadi landasannya.
“Kita ingin Indonesia melahirkan kembali semangat Baitul Hikmah, di mana
pendidikan berbasis Pancasila
, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan bagi setiap disiplin ilmu,” kata Nasaruddin dalam sambutan dalam agenda Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
Menag, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini, mengatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pendidikan sekuler yang kering dan kurikulum yang kaku.
“Kita berada pada posisi geopolitik dan ekonomi yang stabil, dan momentum inilah yang harus kita manfaatkan untuk menanam bibit ideologi pendidikan yang lebih baik demi menyongsong Indonesia Emas,” ujarnya.
Menag menekankan bahwa penerapan
Kurikulum Cinta
membutuhkan proses yang berkelanjutan atau
ongoing process
.
“Kita tidak bisa menyelesaikannya dalam sekejap, melainkan harus terus disempurnakan tahun demi tahun,” ucapnya.
Kurikulum Cinta merujuk pada sejarah keemasan Islam, seperti pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Ma’mun yang mendirikan Baitul Hikmah.
“Di sana tidak ada dualitas antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu pengetahuan berakar pada nilai-nilai ketuhanan,” ucapnya.
Nasaruddin menilai jika Kurikulum Cinta diterapkan, maka akhlak akan muncul secara otomatis tanpa perlu dipaksakan.
“Rasa hormat murid kepada guru atau anak kepada orang tua akan lahir dari cinta yang mereka terima,” jelas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 21:44
Momen Gibran Berbaur dan Menyapa Warga yang Liburan Akhir Tahun di IKN Nasional 30 Desember 2025

Momen Gibran Berbaur dan Menyapa Warga yang Liburan Akhir Tahun di IKN
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyempatkan diri menyapa masyarakat yang memadati Plaza Seremoni, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (30/12/2025), setibanya di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kehadirannya disambut antusias oleh masyarakat dari berbagai daerah yang memanfaatkan libur akhir tahun untuk melihat secara langsung kawasan Istana Garuda yang berseberangan dengan Plaza Seremoni.
“Masyarakat datang dari berbagai wilayah, dari tua hingga muda, semua usia. Mereka memanfaatkan akses jalan tol yang dibuka langsung dari Balikpapan ke IKN dan sebaliknya,” ujar Gibran, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Selasa (30/12/2025).
Ia mengungkapkan, antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke IKN sangat tinggi.
Pada Hari Natal, tercatat sekitar 37.000 orang mengunjungi kawasan IKN dengan jumlah kendaraan mencapai kurang lebih 10.000 unit.
Gibran memperkirakan angka kunjungan tersebut akan terus meningkat hingga awal tahun baru.
Ia pun menuturkan, masyarakat yang berkunjung dapat menikmati berbagai fasilitas penunjang yang telah tersedia, mulai dari layanan bus listrik gratis, toko serba ada, rumah makan, hotel, hingga toko elektronik.
Bahkan, di beberapa titik sekitar Plaza Seremoni telah tersedia air siap minum yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat.
Adapun kehadiran Wapres di tengah masyarakat meninggalkan kesan bagi warga.
Siswi kelas VII MTs Negeri Samarinda, Sharipa Prayaza Pira, salah satunya, mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan Wapres.
“Senang sekali, dari dulu memang pengen banget ketemu,” ujarnya, usai bersalaman dengan Gibran.
Antusiasme serupa juga disampaikan Nusri Nurhayana (58), warga Depok yang sengaja datang untuk melihat langsung kawasan IKN.
“Alhamdulillah, keinginan saya terkabul bisa bertemu Pak Wapres. Ini pengalaman yang luar biasa,” tuturnya.
Sementara itu, Tiwi (35), warga Sangatta, Kalimantan Timur, berharap kehadiran IKN membawa pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan penghubung antarwilayah di Kalimantan.
“Semoga ke depan Kalimantan semakin diperhatikan dan pembangunannya makin merata,” harap Tiwi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 19:59
Pimpinan DPR Desak Pemerintah Segera Putuskan Nasib Gelondongan Kayu di Wilayah Bencana Sumatera Nasional 30 Desember 2025

Pimpinan DPR Desak Pemerintah Segera Putuskan Nasib Gelondongan Kayu di Wilayah Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah segera memutuskan nasib tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir di tiga provinsi Sumatera, dan memastikan kejelasan status lahan untuk hunian tetap korban bencana agar proses pemulihan tidak terhambat.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan, persoalan
tumpukan kayu gelondongan
menjadi keluhan sejumlah kepala daerah karena belum adanya kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Yang pertama ini keluhan soal kayu-kayu ini, kayu-kayu gelondongan. Kayu-kayu gelondongan ini sudah menumpuk, tapi para kepala daerah kebingungan juga,” ujar Saan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Dia menuturkan, para kepala daerah tidak berani mengambil langkah lebih jauh terkait kayu-kayu tersebut, termasuk memanfaatkan untuk masyarakat, karena khawatir menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Alhasil, ketidakjelasan penanganan kayu gelondongan tersebut pun menghambat proses pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tidak punya keberanian ini mau diapakan, takut ada persoalan di kemudian hari, dan periksa apa semua, kan,” kata Saan.
“Dan ini juga penting juga untuk segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan, ini kan mengganggu juga, kan gitu loh. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan, termasuk tadi soal pendangkalan,” sambungnya.
Oleh karena itu, Saan meminta Kementerian Dalam Negeri segera mengoordinasikan dan memberikan keputusan terkait penanganan kayu gelondongan tersebut.
“Ini penting nanti Pak Mendagri kemungkinan, ya, untuk bisa mengkoordinasikan dan memberikan apa keputusan secepatnya terkait dengan soal kayu-kayu gelondongan tersebut,” kata Saan.
Selain persoalan kayu, Saan juga menyoroti kendala pembangunan
hunian tetap
bagi
korban bencana
, khususnya terkait ketersediaan lahan.
Sebab, pembangunan hunian tetap membutuhkan lahan baru karena warga harus direlokasi dari kawasan terdampak bencana.
“Jadi ketika mau membangun hunian tetap, mereka terkendala dengan lahan karena mereka kan harus dipindahkan,” kata Saan.
Saan menyebutkan, lahan yang dibutuhkan umumnya masih berstatus kawasan hutan atau hak guna usaha (HGU) sehingga belum bisa digunakan untuk pembangunan.
Akibatnya, pembangunan hunian tetap bagi korban yang kehilangan rumahnya tidak dapat langsung dilakukan karena status tanah belum jelas secara hukum.
“Dan lahan ini, ini umumnya masih dimiliki oleh, ya hutan, ya, hutan, terus juga ada hutan, HGU, dan sebagainya,” jelas Saan.
“Kementerian PU tidak bisa membangun juga atau yang lain tidak bisa membangun juga kalau status tanahnya itu belum
clear
,” kata Saan.
Menurut Saan, kejelasan
status lahan
menjadi syarat utama agar pembangunan hunian tetap tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Untuk itu, politikus Nasdem tersebut meminta Kementerian ATR/BPN dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut.
“Hunian tetap ini bisa dilakukan kalau status tanahnya itu sudah benar-benar
clear
, kan gitu. Supaya
clear
dan
clean
, supaya tidak ada persoalan di kemudian hari juga,” ucap Saan.
“Dan ini juga Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan, semua ini perlu juga untuk bisa bersama-sama apa menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 19:23
Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun Nasional 30 Desember 2025

Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan masyarakat tetap dapat menikmati layanan komunikasi yang andal selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) melalui pengoperasian Posko Nataru di berbagai daerah di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, Posko
Nataru
Komdigi memberikan manfaat langsung bagi publik, terutama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa liburan.
“Kami juga mengapresiasi karena meskipun ini waktu libur, teman-teman terus bekerja untuk mendukung dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar dapat berlibur dengan tetap terhubung dan terkoneksi, sehingga dapat melakukan perjalanan dan liburan bersama keluarga dengan tenang dan nyaman,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat meninjau
Posko Nataru Komdigi
di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa perhatian pimpinan pusat terhadap kinerja Balai Monitoring (
Balmon
) di daerah merupakan bentuk apresiasi nyata agar pengawasan
layanan komunikasi
benar-benar dirasakan masyarakat.
“Apresiasi paling utama menurut kami adalah perhatian. Jadi, kami ingin memberi perhatian juga kepada teman-teman untuk memastikan kinerja teman-teman ini termonitor di pusat,” kata Meutya.
Sebagai informasi, Posko Nataru Komdigi telah beroperasi sejak 19 Desember 2025 dan akan berlangsung hingga 4 Januari 2026.
Posko tersebut didirikan untuk memastikan ketersediaan, kualitas, dan keandalan layanan komunikasi publik di simpul-simpul strategis, seperti bandara, pelabuhan, stasiun, kawasan wisata, dan pusat keramaian.
Selain fokus di simpul strategis, Meutya juga memberikan perhatian khusus untuk wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kehadiran Posko Nataru Komdigi dinilai membantu masyarakat setempat dalam menjaga akses komunikasi.
“Kami juga berterima kasih atas giatnya (Balmon) yang tidak hanya melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama, yaitu pengawal frekuensi, tetapi juga melakukan giat-giat tambahan sebagai dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ucap Meutya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menekankan bahwa Posko Nataru berperan langsung menjaga kualitas layanan komunikasi agar publik dapat mengakses informasi dan berkomunikasi selama libur panjang.
“Tujuan pelaksanaan posko adalah memastikan ketersediaan dan kualitas dan keandalan layanan publikasi nasional selama periode puncak mobilitas masyarakat pada Nataru 2025 ini,” jelasnya.
Wayan menjelaskan, pemantauan dilakukan melalui 35 posko unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk posko utama di Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Stasiun Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), kawasan wisata Bali, hingga wilayah Indonesia Timur.
“Pemantauan kami dilaksanakan oleh 35 posko UPT melalui Balmon yang diprioritaskan di simpul-simpul strategis nasional,” ujar Wayan.
Dari sisi kualitas, hasil pemantauan secara umum menunjukkan bahwa layanan
konektivitas
nasional berada dalam kondisi stabil dan mampu mengakomodasi peningkatan trafik selama libur Nataru.
Selain memastikan konektivitas, Komdigi juga melaksanakan pemantauan berbasis data untuk mendeteksi potensi gangguan agar dapat segera ditindaklanjuti demi kenyamanan masyarakat.
“Berdasarkan data tersebut, ditemukan potensi lokasi yang memiliki kondisi layanan internet kurang memadai. Hal ini telah ditindaklanjuti melalui pengiriman 893 tiket kepada operator seluler untuk melakukan pengecekan dan perbaikan jika diperlukan,” jelas Wayan.
Dari sisi pengamanan spektrum frekuensi radio, layanan prioritas yang mendukung kepentingan publik juga terpantau aman selama masa Nataru.
“Seluruh pita prioritas yang digunakan untuk layanan strategis terpantau aman dan bebas gangguan,” tegas Wayan.
Melalui pengoperasian Posko Nataru, Komdigi memastikan masyarakat dapat menikmati libur akhir tahun dengan layanan komunikasi yang stabil, aman, dan mendukung keselamatan serta kenyamanan publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 17:36
Kilang Pertamina Internasional dan Polytama Perkuat Sinergi Hulu-Hilir Petrokimia Berbasis Ekonomi Hijau Nasional 30 Desember 2025

Kilang Pertamina Internasional dan Polytama Perkuat Sinergi Hulu-Hilir Petrokimia Berbasis Ekonomi Hijau
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) semakin memantapkan dukungannya terhadap program hilirisasi industri petrokimia guna menopang industri nasional.
Salah satu wujud penguatan hilirisasi tersebut ditandai dengan pembaruan komitmen kerja sama melalui Kontrak Jual Beli Produk Propylene antara KPI dan PT
Polytama
Propindo (Polytama) untuk periode lima tahun, terhitung mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2030.
Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dukungan KPI terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi, akselerasi hilirisasi industri, dan mendorong keberlanjutan
ekonomi hijau
.
Direktur Optimasi Feedstock & Produk KPI Erwin Suryadi mengatakan, kerja sama KPI dan Polytama merupakan sinergi strategis hulu–hilir dalam pengolahan produk petrokimia, terutama
propylene
yang diolah menjadi
polypropylene
(PP).
Produk tersebut menjadi salah satu andalan KPI dan berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 17,5 triliun per tahun.
Erwin menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita kelima, yakni membangun ekonomi yang berdikari melalui penguatan sektor industri, pertanian, dan kelautan.
“Kolaborasi ini juga ditujukan untuk menekan ketergantungan impor
polypropylene
yang saat ini masih berada di kisaran 1–1,5 juta ton per tahun, serta meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan konsolidasi di tingkat grup,” ujar Erwin dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, KPI akan menjamin stabilitas pasokan bahan baku untuk memastikan suplai yang efisien bagi Polytama.
“Melalui jaminan stabilitas suplai bahan baku dari sisi hulu yang didukung infrastruktur pipa eksisting yang telah beroperasi, KPI memberikan kepastian pasokan yang efisien bagi Polytama sebagai pihak hilir, sehingga kemitraan ini memberi manfaat optimal dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak,” jelas Erwin.
Erwin menilai, pembaruan kerja sama KPI dan Polytama menjadi tonggak penting bagi hilirisasi petrokimia di Indonesia. Selain selaras dengan Asta Cita pemerintah, kolaborasi ini turut berkontribusi dalam membangun industri petrokimia yang tangguh sebagai pilar ekonomi nasional.
Kerja sama tersebut juga menjawab persoalan klasik sektor minyak dan gas bumi (migas) terkait kepastian pasar bagi produk yang dihasilkan di sisi hulu. Dalam konteks ini, keberadaan Polytama sebagai mitra hilir dinilai sangat strategis.
Dengan kapasitas yang terus berkembang serta dukungan berbagai pabrikan, Polytama mampu menyerap produk kilang seperti
propylene
dan mengolahnya menjadi
polypropylene
bernilai tambah tinggi.
“Adanya kerja sama ini memudahkan pengembangan, termasuk diversifikasi dan penguatan produk kilang agar dapat dimaksimalkan dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat,” ujar Erwin.
Sementara itu, Vice President (VP) Commercial & Sales KPI Aji Danardono menambahkan bahwa sinergi KPI dan Polytama meliputi kerja sama suplai produk hulu petrokimia berupa
propylene
yang selanjutnya diolah menjadi produk hilir
polypropylene
.
Selain aspek bisnis, kedua perusahaan juga memiliki komitmen nyata terhadap konsep energi hijau. Hal ini tecermin dari capaian KPI dan Polytama yang sama-sama meraih penghargaan Proper Emas serta menghasilkan produk ramah lingkungan.
KPI, antara lain, memproduksi Green Diesel (HVO), Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan minyak jelantah, serta Green Coke
Pertamina
sebagai solusi energi padat rendah emisi.
Di sisi lain, Polytama menghasilkan produk hijau melalui penerapan Green Catalyst
nonphthalate
, seperti
thin wall injection molding
(TWIM) bersertifikasi UL Green Label serta produk
spunbond
bersertifikasi Environmental Product Declaration (EPD).
“Kedua perusahaan telah diakui memiliki perspektif lingkungan dalam menjalankan bisnis. Rekam jejak ini menunjukkan sinergi hulu–hilir terintegrasi untuk mendukung keberlanjutan energi hijau di Indonesia,” tegas Aji.
Terkait pembaruan kerja sama ini, Direktur Komersial dan Support Polytama, Dwinanto Kurniawan mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya transformasi Indonesia dari negara eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah.
Dalam konteks tersebut, Polytama berkomitmen membangun fondasi industri petrokimia yang tangguh sebagai pilar ekonomi nasional. Melalui jaminan pasokan berkelanjutan dari KPI, Polytama dapat memastikan stabilitas bahan baku bagi ribuan industri manufaktur.
Hal itu mendorong perputaran ekonomi serta memungkinkan Polytama terus berinovasi, termasuk mengembangkan produk ramah lingkungan yang aman bagi konsumen dan mendukung target keberlanjutan nasional.
“Sejalan dengan pertumbuhan industri kelas menengah, seperti kemasan higienis, alat kesehatan, dan komponen otomotif, keandalan pasokan dalam negeri akan mampu menghemat devisa sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan melalui pendekatan ekonomi hijau,” ujar Dwinanto.
Menanggapi pembaruan kerja sama tersebut, Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar hubungan bisnis, melainkan pilar strategis dalam membangun industri petrokimia nasional yang mandiri dan berdaya saing.
Sinergi ini memperkuat keamanan dan efisiensi rantai pasok melalui pasokan
propylene
dari Kilang Balongan yang didukung kedekatan geografis, serta potensi pengembangan dari kilang lain seperti Cilacap dan Balikpapan.
Menurut Taufik, industri petrokimia telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Kerja sama KPI dan Polytama memberikan efek berganda (
multiplier effect
), mulai dari penguatan industri manufaktur, penghematan devisa melalui substitusi impor, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Jawa Barat.
Tak hanya itu, kolaborasi ini juga menegaskan komitmen KPI terhadap prinsip
environmental, social, and governance
(ESG).
“Inovasi produk Polytama melalui merek Masplene, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta capaian Proper Emas yang konsisten menunjukkan bahwa industri petrokimia Indonesia mampu tumbuh secara kompetitif sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan,” kata Taufik.
KPI juga terus mendorong inovasi berkelanjutan melalui pengembangan produk bernilai tambah tinggi, peningkatan efisiensi energi, serta dukungan terhadap transisi industri hijau nasional.
Kolaborasi KPI dan Polytama diharapkan menjadi platform strategis untuk mempercepat transformasi sektor energi dan petrokimia Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
“Ke depan, kami memandang kolaborasi ini sebagai platform inovasi berkelanjutan, termasuk pengembangan produk bernilai tambah tinggi, efisiensi energi, dan dukungan transisi industri hijau nasional,” jelas Taufik.
Penandatanganan pembaruan perjanjian dilaksanakan di Jakarta, Senin (29/12/2025), dan dihadiri jajaran direksi KPI, Polytama, TubanPetro, serta para konsumen Polytama.
Sebagai informasi, KPI merupakan anak usaha Pertamina yang menjalankan bisnis pengolahan minyak dan petrokimia dengan berlandaskan prinsip ESG.
KPI juga terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen menerapkan Sepuluh Prinsip Universal UNGC dalam strategi operasionalnya.
KPI terus menjalankan bisnis secara profesional untuk mewujudkan visinya sebagai perusahaan kilang minyak dan petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 17:08
KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid Nasional 30 Desember 2025

KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam proses penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.
Perpanjangan masa penahanan juga berlaku untuk dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli
Gubernur Riau
Dani M. Nursalam.
“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan kedua untuk Tersangka AW (Gubernur Riau
Abdul Wahid
) dkk, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, pemotongan anggaran, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau,” kata Juru Bicara Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Sebelumnya,
KPK
menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (5/11/2025).
Adapun Abdul Wahid terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025).
KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni AW (Abdul Wahid), MAS (Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan), dan DAN (Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau),” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Johanis mengatakan, total uang hasil pemerasan dengan modus jatah preman yang disetor untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari Kepala UPT Dinas PUPR PKPP sebesar Rp4,05 miliar.
Dia mengatakan, setoran itu dilakukan setelah ada kesepakatan untuk memberikan
fee
sebesar 5 persen atau Rp7 miliar untuk Gubernur Riau Abdul Wahid.
“Sehingga, total penyerahan pada Juni – November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” ujarnya.
Johanis mengatakan, ketiga tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak 4-23 November 2025.
“Terhadap saudara AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara terhadap DAN dan MAS ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK,” ucap dia.
Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo
. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 16:20
Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang Nasional 30 Desember 2025

Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berutang.
Purbaya mulanya mengatakan, peran Kementerian Keuangan dalam
penanganan pascabencana
berada di bagian belakang, yakni menunggu pengajuan tagihan.
“Kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuma ya bayar kalau ada tagihan,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Selama ini, dia memahami bahwa pendanaan penanganan bencana dilakukan melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, Purbaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan
jembatan darurat
.
“Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” kata Purbaya, disambut tawa Maruli.
Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan bernada canda kepada Maruli terkait jaminan atas utang
pembangunan jembatan darurat
tersebut.
“Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?” ujar Purbaya.
Menanggapi hal itu, Maruli menjawab singkat dengan nada bercanda.
“Ya tentara, Pak,” kata Maruli, yang kembali disambut tawa peserta rapat.
Sebelumnya diberitakan, Maruli mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
Maruli menjelaskan, pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai.

“Kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” kata Maruli.
Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
Hingga kini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
Maruli juga mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
Meskipun begitu, Maruli menegaskan bahwa Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
“Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/12/2025 15:33