Category: Kompas.com Nasional

Mutasi TNI, Kolonel Rico Sirait Jadi Karo Infohan Setjen Kemenhan Gantikan Brigjen Frega Nasional 14 Oktober 2025

Mutasi TNI, Kolonel Rico Sirait Jadi Karo Infohan Setjen Kemenhan Gantikan Brigjen Frega
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait menjadi Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, menggantikan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Nomor Kep/1334/IX/2025 yang diteken pada 30 September 2025, sebagaimana dibagikan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
Rico sebelumnya merupakan Perwira Menengah (Pamen) Denmabesad.
Frega dimutasi menjadi Direktur Kebijakan Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan.
Rico, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0507/Bekasi.
Ia adalah alumni SMA Taruna Nusantara.
Selain Karo Infohan Setjen Kemenhan, Panglima juga merombak sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI, antara lain Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) hingga Pangdam XIV/Hasanuddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 15:23
Menteri Haji Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Penyelenggaraan Haji Nasional 14 Oktober 2025

Menteri Haji Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Penyelenggaraan Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan beserta jajaran di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait pendampingan hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk, termasuk upaya memastikan pengelolaan haji berlangsung bersih, transparan, dan akuntabel.
Gus Irfan mengatakan, kunjungannya merupakan bagian dari pelaksanaan amanah Presiden Prabowo Subianto supaya pengelolaan haji dilakukan secara transparan sejak tahap awal.
“Kami beraudiensi dengan Pak Jaksa Agung terkait amanah Presiden bahwa pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah ini harus bersih dan transparan. Karena itu sejak awal kami sudah meminta pendampingan dari Kejaksaan Agung,” kata Gus Irfan.
Gus Irfan menyebut, Kementerian Haji dan Umrah juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola lembaga yang baru terbentuk tersebut.
Selain soal pengawasan, pertemuan juga membahas proses peralihan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah.
Gus Irfan berharap Kejaksaan untuk mengawal agar aset yang dialihkan benar-benar bersih dari persoalan hukum.
“Kami ingin memastikan aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gus Irfan juga meminta masukan Kejaksaan terkait proses seleksi sekitar 300 hingga 400 calon pegawai baru yang akan bergabung di Kementerian Haji dan Umrah.
“Untuk di-
tracking
dan di-
tracing
oleh Kejaksaan Agung, untuk memastikan mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji,” ujar Gus Irfan.
Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Haji dan Umrah tersebut.
“Intinya, Kejaksaan akan mendukung penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menilai, kolaborasi dengan aparat penegak hukum sejak awal penting dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola haji.
“Ini dalam rangka kebersihan, bukan bersih-bersih kotor-kotoran, tapi untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang korup. Karena kita tahu sebelumnya di Kementerian Agama masih terjadi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan,” ucapnya.
Ia berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji.
“Saya berharap, pindah ini bukan hanya pindah kementeriannya, tapi jangan sampai penyakitnya juga ikut pindah. Dengan kementerian baru, pola kerja baru, dan orang-orang yang kredibel, kita bisa wujudkan penyelenggaraan haji yang bersih,” kata Burhanuddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 14:03
Kriteria Ponpes yang Akan Dibantu Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur Nasional 14 Oktober 2025

Kriteria Ponpes yang Akan Dibantu Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah mulai menetapkan kriteria pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur dalam program perbaikan dan penguatan sarana pendidikan keagamaan.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, bantuan akan difokuskan terlebih dahulu kepada pesantren-pesantren dengan jumlah santri yang besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang ketiga, yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).
Cak Imin menjelaskan, program ini merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri di seluruh Indonesia.
Ia menambahkan, meski ada kriteria teknis yang diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar bantuan diberikan secara lebih luas.
“Ini kehadiran pemerintah, dan Presiden maunya tidak hanya sekadar syarat itu, semuanya dibantu. Kalau itu syarat yang dimunculkan oleh Menteri PU, maklum ada kalkulasi anggaran dan seterusnya,” ujarnya.
Namun demikian, Cak Imin memastikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada pesantren yang terabaikan, terutama yang memiliki kondisi bangunan rawan dan tidak layak huni.
“Presiden maunya semua dibantu. Itu akan kita usahakan terus, kita upayakan terus, karena pemerintah juga tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman,” katanya.
Menurutnya, bantuan infrastruktur ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang layak, aman, dan bermutu.
“Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan, yang melahirkan generasi yang tangguh,” tutur Cak Imin.
Program bantuan infrastruktur pesantren ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kondisi sarana pendidikan di berbagai daerah yang dinilai belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Ditambah lagi, adanya tragedi ambruknya bangunan baru di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo.
“Setelah kami melaporkan, presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” ucapnya.
“Pertama, perhatian Presiden adalah pada pendidikan anak-anak kita, terutama para santri. Kedua, pemerintah harus selalu memberikan jalan keluar cepat bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, Presiden memiliki hubungan historis yang sangat kuat dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan,” tegas Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 12:59
Mutasi TNI, Sesmilpres Dijabat Brigjen Wahyu Yudhayana Nasional 14 Oktober 2025

Mutasi TNI, Sesmilpres Dijabat Brigjen Wahyu Yudhayana
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap ratusan perwira tinggi (Pati) TNI.
Salah satu jabatan yang dimutasi adalah Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Dikutip dari Keputusan Panglima Nomor Kep/1334/IX/2025 yang diteken pada 30 September 2025 jabatan itu kini diemban oleh Brigjen TNI Wahyu Yudhayana,
Wahyu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), membenarkan hal tersebut.
“Mohon doanya selalu ya,” ucap Wahyu Yudhayana kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
Sepeninggal Wahyu, jabatan Kadispenad akan diisi oleh Kolonel Inf Donny Pramono, yang sebelumnya adalah Perwira Bantu (Paban) VI/Inteltek Sintelad.
Adapun jabatan Sesmilpres terakhir diisi oleh Mayjen Kosasih hingga Juli 2025.
Selain Sesmilpres, Panglima TNI juga melakukan mutasi terhadap jabatan strategis lainnya di lingkungan TNI, antara lain Pangdam XIV/Hasanuddin sampai Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 12:06
Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid Nasional 14 Oktober 2025

Terbongkar, Negara Rugi Rp 285,1 T akibat Korupsi BBM yang Seret Riza Chalid
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sidang dakwaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) mengungkap kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditaksir mencapai Rp 285,1 triliun.
Perbuatan korupsi itu diduga dilakukan oleh anak saudagar minyak Riza Chalid sekaligus
beneficial owner
PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama empat terdakwa lainnya
“Itu rangkaian perbuatan daripada terdakwa yang menjadi rangkaian penuh dan akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 285 triliun, total seperti itu,” ujar Jaksa Triyana Setia Putra seusai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
Angka tersebut memang tidak disebutkan secara spesifik dalam dakwaan Kerry dan kawan-kawan.
Jaksa memastikan bahwa perbuatan lima orang ini masih berkesinambungan dengan perbuatan terdakwa atau tersangka lainnya.
Perbuatan melawan hukum ini ditemukan dari hulu ke hilir tata kelola minyak mentah.
“Semua klaster di dakwaan Pertamina itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tata kelola mulai dari hulu, dari impor-ekspor minyak mentah, sampai nanti ke ada penjualan solar maupun subsidi BBM,” kata Tri.
Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, kerugian keuangan negara terjadi karena ada tiga perbuatan melawan hukum.
Pertama, dalam pengadaan ekspor minyak mentah, negara dalam hal ini PT Pertamina dan anak perusahaannya, mengalami kerugian hingga 1.819.086.068,47 dollar AS.
Sementara, pada pengadaan impor minyak mentah, negara mengalami kerugian hingga 570.267.741,36 dollar AS.
Dalam pengadaan impor ini, sebanyak 19 perusahaan, termasuk pihak asing, diduga telah menerima keuntungan secara melawan hukum.
Lalu, pada pengadaan penyewaan kapal, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.073.619.047,00 dan 11.094.802,31 dollar AS.
Pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza, diduga menerima keuntungan dalam pengadaan sewa kapal ini.
Selain itu, pada pengadaan sewa terminal BBM, negara dinilai mengalami kerugian sebesar Rp 2.905.420.003.854,00.
Biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan ini diduga telah masuk ke kantong Riza Chalid dan kroninya.
Selain itu, negara juga mengalami kerugian untuk kompensasi bahan bakar minyak (BBM) RON 90 alias Pertalite sebanyak Rp 13.118.191.145.790,40.
Sementara, dari penjualan solar murah, negara mengalami kerugian senilai Rp 9.415.196.905.676,86.
Jika dijumlahkan, total kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp 25.439.881.674.368,30 dan 2.732.816.820,63 dollar AS.
Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, para terdakwa maupun tersangka diduga juga telah menyebabkan kerugian perekonomian negara hingga Rp 171.997.835.294.293,00.
Angka ini berasal dari harga pengadaan BBM yang lebih mahal dari yang seharusnya sehingga berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan.
Selain itu, terdapat juga keuntungan ilegal senilai 2.617.683.340,41 dollar AS.
Keuntungan ilegal ini dihitung dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri.
Jika angka kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dijumlahkan dan dihitung dengan kurs Rp 16.000, total kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai Rp 285,1 triliun.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa ada 19 perusahaan yang diuntungkan dalam proses pengadaan impor dan ekspor minyak mentah.
Di antaranya, terdapat 10 perusahaan asing yang mendapatkan perhatian khusus karena diusulkan langsung oleh terdakwa sebelum pengadaan dilakukan.
Usulan ini diberikan oleh terdakwa Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, bersama dengan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin dan VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020, Dwi Sudarsono.
“Terdakwa Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, dan Dwi Sudarsono mengusulkan 10 mitra usaha sebagai pemenang pengadaan impor minyak mentah/kondensat meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan,” ujar jaksa.
Perusahaan asing ini juga mendapatkan bocoran harga perkiraan sendiri (HPS) yang merupakan persyaratan utama lelang dan semstinya bersifat rahasia.
“(Para terdakwa juga) melakukan perubahan persyaratan utama berupa volume pengadaan dan waktu pengiriman. (Serta), mengundang perusahaan yang sedang dikenai sanksi untuk mengikuti pelelangan,” imbuh jaksa.
Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dalam proses pengadaan impor itu adalah Vitol Asia Pte Ltd, Socar Trading Singapore Ptd, Glencore Singapore Pte Ltd, ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd, BP Singapore Pte Ltd, Trafigura Asia Trading Pte Ltd, Petron Singapore Trading Pte, BB Energy (Asia) Pte Ltd, dan Trafigura Pte Ltd.
Jaksa menyebut 10 perusahaan asing di atas memperoleh kekayaan 570.267.741,35 dollar AS dari praktik curang tersebut.
Sementara itu, ada 9 perusahaan dalam negeri, baik anak perusahaan Pertamina dan swasta, yang memperoleh keuntungan lewat pengadaan ekspor minyak mentah.
Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina EP Cepu (PEPC), Exxon Mobil Cepu Ltd (EMCL), Medco E&P Natuna Ltd, Petronas Carigali Ketapang II Ltd, PT Pema Global Energi.
Sejauh ini, sudah sembilan terdakwa dihadirkan dalam persidangan untuk mendengarkan dakwaan yang dituduhkan kepada mereka.
Pada sidan kemarin, ada 5 terdakwa yang menghadapi dakwaan, yakni
beneficial owner
PT Navigator Khatulistiwa Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.
Kemudian, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.
Sementara itu, empat tersangka lainnya sudah lebih dahulu mengikuti sidang pembacaan dakwaan pada Kamis (9/10/2025).
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, serta VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Sembilan tersangka lain yang berkasnya masih belum dilimpahkan ke Kejari Jakpus adalah Alfian Nasution, selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina tahun 2011-2015 dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021-2023; Hanung Budya Yuktyanta, selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014.
Kemudian, Toto Nugroho, selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017-2018; Dwi Sudarsono, selaku VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020; Arief Sukmara, selaku Direktur Gas Petrochemical dan New Business Pertamina International Shipping; Hasto Wibowo, selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2018-2020.
Lalu, Martin Haendra, selaku Business Development Manager PT Trafigura tahun 2019-2021; Indra Putra, selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi; dan Mohammad Riza Chalid, selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 09:59
Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi Nasional 14 Oktober 2025

Pemerintah Diminta Kawal Perjanjian Damai, Pastikan Hak Palestina Terpenuhi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah terus aktif berdiplomasi dan mengawal perjanjian damai di Timur Tengah guna memastikan hak-hak Palestina terpenuhi.
Pernyataan ini disampaikan Dave saat dimintai tanggapan terkait kekhawatiran hak-hak Palestina tidak terpenuhi, mengingat selama dua tahun terakhir Israel kerap melanggar perjanjian gencatan senjata.
“Tanpa pengawalan yang konsisten dan transparan, upaya perdamaian berisiko tercederai oleh provokasi maupun agenda politik sepihak yang dapat memicu eskalasi ulang,” kata Dave saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dave, pengawasan masyarakat internasional dan komitmen bersama semua pihak sangat penting untuk menjaga proses gencatan senjata tetap terjaga dengan baik.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk terus memastikan perdamaian antara Palestina dan Israel berkelanjutan, inklusif, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah harus berperan aktif melalui jalur diplomasi maupun forum multilateral.
Dave juga mengingatkan pentingnya tindakan nyata di lapangan meski ada pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait berakhirnya perang di Gaza dan harapan stabilitas kawasan.
“Harapan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, penghentian total aksi militer, pembebasan sandera, serta dimulainya proses rekonstruksi dan pemulihan kemanusiaan secara menyeluruh,” ujar Dave.
Politikus Partai Golkar ini memastikan, Komisi I DPR RI sebagai mitra dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan siap memberikan dukungan politik dan diplomatik kepada pemerintah.
Komisi I DPR mendukung kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza di Mesir sebagai wujud komitmen Indonesia dalam diplomasi kawasan dan panggung dunia.
“Kehadiran Presiden membawa harapan besar, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai figur strategis yang memiliki kredibilitas dan kapasitas komunikasi lintas negara,” tutur Dave.
Sebelumnya, para pemimpin negara di dunia berkumpul di Mesir untuk menandatangani perjanjian damai di Gaza.
Pertemuan itu dipimpin Presiden AS Donald Trump dan sejumlah negara yang menjadi mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Turkiye.
Sementara perjanjian disepakati, Israel dan Hamas sama-sama melepaskan sandera.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 08:22
Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Kerja Nasional 14 Oktober 2025

Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Kerja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, siswa Sekolah Rakyat bisa mendapatkan beasiswa kuliah dan jaminan kerja setelah mereka lulus dari Sekolah Rakyat.
“Sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus,” kata Saifullah dalam siaran pers, Selasa (14/10/2025).
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa beasiswa akan diberikan lewat kerja sama dengan berbagai kampus.
Salah satu kampus yang telah memberikan beasiswa adalah Universitas Ary Ginanjar (UAG).
“Sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan,” kata Gus Ipul.
“Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah mereka lulus. Ini masih kira-kira 6–7 tahun yang akan datang, tapi mereka sudah dapat posisi,” imbuh dia.
Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti.
Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.
“Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” kata Gus Ipul.
Seperti diketahui, sejauh ini sudah ada 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu untuk menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera agar mandiri dan sejahtera.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 07:39
Menteri P2MI Buka Peluang Kirim Pekerja Migran Indonesia ke Yordania Nasional 14 Oktober 2025

Menteri P2MI Buka Peluang Kirim Pekerja Migran Indonesia ke Yordania
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) akan membuka peluang penempatan pekerja Indonesia di Yordania, terutama untuk pekerja terampil menengah dan tinggi.
Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri P2MI Mukhtarudin bersama Duta Besar Yordania untuk Indonesia, Sudqi Al Omoush, di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (13/10/2025).
“Pertemuan membahas peluang kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia ke Yordania, khususnya bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan menengah dan tinggi (
middle-high skill
),” kata Mukhtarudin dalam siaran pers, Senin.
Mukhtarudin menegaskan bahwa Kementerian P2MI terus berupaya menata penempatan pekerja migran Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global dan memiliki kompetensi yang unggul.
“Hal-hal teknis akan dibahas lebih lanjut. Potensi kerja sama ini sangat baik, terutama untuk tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi, selama ada jaminan perlindungan hukum yang kuat,” ujar dia.
Mukhtarudin juga mengatakan bahwa Pemerintah Yordania telah memperkuat sistem perlindungan bagi tenaga kerja asing, termasuk melalui pembaruan undang-undang ketenagakerjaan.
“Yordania telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja,” kata Mukhtarudin.
“Jaminan sosial dan aspek perlindungan hukumnya sudah baik, tinggal bagaimana kita merespons peluang ini secara cepat dan terukur,” imbuh dia.
Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjutimelalui pembahasan teknis untuk memastikan kesesuaian prosedur dan kebutuhan dari pihak Yordania.
“Kita akan tindak lanjuti dalam diskusi berikutnya, memastikan seluruh proses dan persyaratan penempatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Yordania,” kata Mukhtarudin.
Sementara itu, Dubes Sudqi Al Omoush menyampaikan komitmen Pemerintah Yordania dalam membuka kesempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia serta memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di negaranya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 06:38
Prabowo Saksikan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Penghentian Perang Gaza Nasional 14 Oktober 2025

Prabowo Saksikan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Penghentian Perang Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina, saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025).
Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan tersebut, yang menandai langkah maju dan penting menuju stabilitas serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, setibanya di International Congress Centre.
Keduanya lalu berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Kepala Negara menuju ruang tunggu utama.
Di ruangan tersebut, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh.
Setelahnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara peserta KTT menuju area sesi foto bersama.
Sebelum foto bersama, setiap pemimpin berfoto berdua dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, selaku Co-Chair dari KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh.
Pada momen itu, Prabowo bersalaman dan berbincang hangat dengan Presiden Trump saat sesi foto.
Usai foto dengan Trump, seluruh pemimpin negara peserta KTT melakukan foto bersama.
Prabowo diapit oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wakil Presiden Uni Emirat Arab (PEA) Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan.
Usai sesi foto, Prabowo bersama para kepala negara lainnya bergerak menuju ruang utama acara penandatanganan dokumen perdamaian.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden El-Sisi, Presiden Republik Turkiye Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.
Sedangkan, para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo, menyaksikan secara langsung prosesi penandatanganan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 05:11
Donald Trump Sapa Prabowo sebagai Pria Tangguh di KTT Perdamaian Gaza Nasional 14 Oktober 2025

Donald Trump Sapa Prabowo sebagai Pria Tangguh di KTT Perdamaian Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyapa Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pria tangguh dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian soal Gaza di Sharm El-Sheikh di Kairo, Mesir, Senin (13/10/2025).
Momen itu terjadi saat Trump menyalami satu per satu pimpinan negara yang hadir dalam KTT yang menyepakati perdamaian Gaza tersebut.
Berdasarkan tayangan YouTube Kompas TV, ketika tiba giliran Prabowo, Trump tampak membentangkan tangannya seolah ingin memeluk.
Di situlah Trump menyapa Prabowo sebagai sosok pria tangguh. ”
I see tough man right here
(saya melihat pria tangguh di sini),” ujar Trump.
Prabowo, yang tampak mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam, terlihat maju dan langsung menyalami Trump.
Keduanya terlihat berbincang-bincang sebentar, sebelum akhirnya berfoto bersama.
Saat foto bersama, senyum lebar tampak menghiasi wajah Trump.
Tidak hanya itu, Trump juga mengacungkan jempolnya saat berfoto bersama Prabowo.
Melihat pose Trump, Prabowo pun ikut mengacungkan jempolnya dalam sesi foto bersama ini.
Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan dokumen kesepakatan perdamaian di Gaza dalam momen KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani terlihat menandatangani dokumen.
Di belakang mereka, tampak sejumlah pimpinan negara lain duduk menyaksikan, salah satunya adalah Prabowo.
Prabowo terlihat duduk di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Trump mengatakan, pemimpin negara yang duduk di belakangnya adalah orang-orang yang sangat membantu dalam proses perdamaian di Gaza.
Dia menyebut mereka semua sebagai pemimpin besar, berkuasa, dan kaya.
“Saya hanya ingin memberitahu, orang-orang di belakang saya dan beberapa orang di ruangan ini sangat membantu. Tapi orang-orang di belakang saya adalah para pemimpin terbesar, paling berkuasa, paling kaya, terus terang saja,” ujar Trump.
“Kadang-kadang tidak dianggap sopan untuk mengatakannya, tapi saya akan tetap mengatakan: mereka adalah yang terkaya di dunia, yang pernah ada di dunia,” sambungnya.
Menurut Trump, semua pemimpin negara yang hadir dalam KTT Perdamaian Gaza ini sangat peduli kepada negaranya masing-masing.
Maka dari itu, kesepakatan perdamaian Gaza juga bisa tercapai karena mereka bersatu dalam menata kembali Gaza. “Situasinya sudah sampai pada titik yang benar-benar gila. Dan ketika mereka akhirnya berkumpul dan kami mulai berbicara, menurut saya semuanya berjalan dengan lancar. Berjalan sangat lancar. Itu sangat membantu. Bahkan begitu lancarnya sampai tidak ada yang percaya, bahwa kita duduk di sini dan semuanya sudah disahkan dan diselesaikan. Dan semua orang senang dengan ini. Semua orang senang,” imbuh Trump.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/10/2025 00:57