Category: Kompas.com Nasional

Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menyoroti kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun mereka telah mendapat berbagai dukungan pemerintah maupun suntikan modal negara.
“Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perbaikan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” kata Hakim dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR bersama Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senin, (22/9/2025).
Hakim mengingatkan bahwa keberlangsungan maskapai Garuda saat ini tidak terlepas dari peran Panja Penyelamatan Garuda yang dibentuk Komisi VI pada 2022.
Panja tersebut memberikan dukungan penuh terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi (kesepakatan debitur-kreditur mengakhiri kepailitan) yang menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.
“Kalau 2022 lalu tidak ada Panja Penyelamatan Garuda, tidak mungkin ada Garuda saat ini. Namun, setelah mendapat suntikan PMN Rp 7,5 triliun, IPO yang menyerap dana Rp 4,75 triliun, hingga dukungan dari Danantara Rp 6,65 triliun, perbaikan yang ditunjukkan belum signifikan,” ujar Hakim.
Hakim mengatakan, ekuitas Garuda terus tergerus, aset menurun, dan meskipun EBITDA (
earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
/alat ukur laba) pada 2024 serta kuartal I 2025 tercatat positif, kinerja perusahaan masih berujung pada kerugian.
“EBITDA margin di 2024 sebesar 28,5 persen, di kuartal I 2025 turun jadi 27 persen.
Nett loss
marginnya justru lebih besar, sehingga kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
Lalu, Hakim juga menyoroti cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021.
Selain itu, sejak Initial Public Offering atau IPO pada 2011, hingga kini Garuda belum pernah membagikan dividen.
Dia menilai bahwa perbaikan tidak bisa semata-mata bergantung pada tambahan modal pemerintah, melainkan harus dimulai dari internal perusahaan.

Hakim pun menyentil budaya kerja di Garuda yang membuat maskapai pelat merah itu akan selalu kesulitan untuk sehat kembali.
Lebih jauh, Hakim mempertanyakan masih adanya kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang pilot dan awak kabin.
Hakim menegaskan, diperlukan reformasi menyeluruh agar beban perusahaan lebih efisien.
Selain itu, ia juga menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air, serta meminta penjelasan detail terkait mekanisme dana Rp 6,65 triliun dari Danantara.
“Saya ingin tahu, Rp 6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah utang, rights issue, atau bagaimana?” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 07:52
Pidato Lengkap Prabowo di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel Nasional 23 September 2025

Pidato Lengkap Prabowo di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato sambutan dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Ini pidato lengkap Prabowo.
Forum ini disiarkan langsung oleh kanal YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).
Sidang dipimpin (co-chairs) oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
Forum ini dibuka oleh pimpinan sidang yakni Emmanuel Macron, Pangeran Faisal, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock, dan juga sambutan secara virtual dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Presiden Prabowo berbicara usai Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Brazil Luis Ignacio Lula Da Silva, Presiden Portugal Marcel Rebelo de Sousa.
Prabowo berbicara soal dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.
Prabowo juga menyerukan pengakhiran kekerasan di Palestina. Dia mengecam kekerasan terhadap warga sipil.
Prabowo berpidato dalam bahasa Inggris dan berikut adalah terjemahan Bahasa Indonesia-nya.
Yang terhormat Presiden Prancis Emmanuel Macron, Yang Mulia Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, selaku pimpinan bersama (co-chairs) pertemuan terhormat ini.
Pimpinan sidang, perwakilan sidang PBB yang terhormat,
Saya ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan tertinggi kami kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan dan keyakinan mereka dalam musyawarah penting ini.
Dengan sepenuh hati, kami mengenang tragedi tak terperi yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, kelaparan membayangi. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita.
Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.
Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kita berkumpul untuk mengemban tanggung jawab sejarah kita.
Tanggung jawab ini tidak hanya berbicara tentang nasib Palestina, tetapi juga tentang masa depan Israel, dan juga tentang kredibilitas PBB.
Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa.
Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina.
Hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian.

Kita harus menjamin kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel. Dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel.
Deklarasi New York telah menyediakan jalan damai dan adil menuju perdamaian.

Kenegaraan harus berarti perdamaian. Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian abadi. Harus ada perdamaian sejati bagi semua pihak.
YouTube United Nations Presiden Prabowo Subianto di KTT PBB soal Solusi Dua Negara Palestina-Israel (YouTube United Nations)
Yang Mulia,
Negara-negara terkemuka di dunia yang mengambil langkah-langkah prinsip ini,

Prancis, Kanada, Inggris, Portugal, dan banyak negara terkemuka di dunia telah mengambil langkah di sisi sejarah yang benar.
Pengakuan negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar.
Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan: Sejarah tidak berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza.
Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita.

Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan, kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia.
Kita siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini.
Kita siap menyediakan pasukan penjaga perdamaian. (audio tak terdengar)
Damai, damai sekarang! Damai, segera! Kita butuh perdamaian.
Terima kasih banyak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 06:47
Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo Nasional 22 September 2025

Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta para kadernya peka dengan kondisi masyarakat.
Bahlil memberikan arahan ini saat mengisi acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Golkar yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Senin (22/9/2025) malam.
“Saya juga meminta agar kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Harus kita berada di tengah-tengah masyarakat dan kita hidupnya juga harus bisa melakukan penyesuaian,” kata Bahlil usai acara.
Dalam acara bimtek ini, Bahlil juga mengajak para kadernya, khususnya jajaran DPRD dari Golkar, untuk menyerap aspirasi rakyat.
“Harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada aspirasi yang tidak mau disampaikan,” ungkapnya.
Kemudian, Menteri ESDM ini mengajak agar para anggota DPRD dari Golkar menyusun APBD secara efisien dan sampai ke masyarakat.
“Kami juga meminta kepada teman-teman bahwa dalam proses penyusunan APBD, anggaran harus betul-betul sebanyak-banyaknya bisa langsung tersentuh langsung kepada rakyat,” kata dia.
Di samping itu, Bahlil juga mengajak para kadernya turut menyukseskan program Presiden Prabowo.
Mulai dari program makanan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, hilirisasi, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan semua program pemerintah lainnya.
“Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi dan hampir 3.000 DPR kabupaten/kota itu harus betul-betul berada pada garda terdepan untuk menyukseskan mengawal program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 23:39
Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan Nasional 22 September 2025

Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu (Posyandu) tak lagi hanya mengurus soal kesehatan, tetapi juga masuk dalam bagian enam standar pelayanan minimal (SPM), salah satunya adalah ketentraman dan ketertiban umum.
Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu, di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (22/9/2025).
Tito mengatakan bahwa Posyandu telah bertransformasi dengan melaksanakan enam standar pelayanan minimal (SPM). Sebelumnya, Posyandu lebih banyak dikenal dalam konteks pelayanan kesehatan.
“Jadi pelayanan publik yang dibuat secara terpadu dalam satu pos. Kira-kira gitu. Nah, apa saja? Tidak hanya di bidang kesehatan, tapi enam standar pelayanan minimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” kata Tito.
Enam SPM tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.
Dalam konteks ini, pendayagunaan Posyandu diarahkan pada enam bidang SPM sesuai kewenangan desa/kelurahan, dengan penekanan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
“Posyandu sebagai mitra pemerintah. Posyandu itu adalah mitra pemerintah. Tapi diakui keberadaannya dalam undang-undang,” tegas Mendagri.
Sebagai mitra pemerintah, Posyandu dapat menyempurnakan tugas-tugas yang dilaksanakan pemerintah.
Hal ini termasuk kontribusi terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), pemanfaatan literasi digital, penguatan sektor pangan, serta bidang lainnya yang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat.
Mendagri mencontohkan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan Posyandu ialah memperkuat sektor pangan melalui gerakan menanam.
Jika dilakukan secara kolektif oleh kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu, serta pemerintah desa, gerakan ini diyakini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan.
“Kalau itu dilakukan oleh semua desa melalui gerakan PKK, Posyandu, bergerak menanamnya seperti cabai masing-masing untuk konsumsi desanya sendiri, konsumsi rumah tangga yang sendiri, enggak ada inflasi setiap minggu itu enggak ada. Karena sudah cukup untuk masing-masing,” tutur Tito.
Dia juga menjelaskan bahwa keberadaan Posyandu memiliki dasar hukum yang kuat.
Hal ini antara lain diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Posyandu merupakan salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa (LKD).
Selain itu, Posyandu juga menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 22:23
PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung "Pak Ogah" Juga Bikin Macet Nasional 22 September 2025

PKB Dukung Strobo Dibatasi, Singgung “Pak Ogah” Juga Bikin Macet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pembatasan strobo perlu dilakukan demi ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
“Kami setuju untuk membatasi strobo, membatasi penggunaannya yang mungkin bisa mencelakakan yang lain. Jadi bagus segera jalankan saja,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Tak cuma pembatasan strobo, kegiatan lalu lintas yang bertujuan demi ketertiban perlu terus ditingkatkan.
Jazilul bahkan menyorot keberadaan “Pak Ogah” di pinggir jalan yang kerap bikin macet.
“Termasuk juga saya pikir Pak Ogah, yang di pinggir jalan yang sering kali membuat macet juga,” ucapnya.
Sebab, menurut Jazilul, orang yang menggunakan strobo itu karena ingin menghindari kemacetan.
“Kenapa orang menggunakan strobo itu kan karena salah satunya untuk menghindari kemacetan itu. Kalau nggak macet di Jakarta enggak ada orang pakai strobo,” kata Jazilul.
Jazilul pun meminta agar pengaturan lalu lintas diaktifkan agar kemacetan berkurang.
“Jadi kenapa timbul kemacetan? Nah salah satunya pengatur lalu lintas diaktifkan, di polisi maupun masyarakat yang lainnya sehingga lancar,” ucapnya.
Diketahui, belakangan jagat media sosial diramaikan dengan protes warga terhadap penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol.
Aksesori kendaraan itu dinilai tidak sesuai aturan dan mengganggu kenyamanan berkendara.
Bentuk protes bermunculan dalam berbagai cara, mulai dari poster digital hingga stiker sindiran yang ditempel di kendaraan pribadi.
Salah satu stiker yang viral berbunyi, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”
Ungkapan “Tot Tot Wuk Wuk” merujuk pada tiruan bunyi sirene dan strobo yang kerap meraung di jalan raya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 21:13
Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG Nasional 22 September 2025

Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, langkah itu harus diambil oleh Prabowo menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
“Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” ujar Ubaid Matraji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).
Ubaid menuturkan, data pemantauan JPPI menunjukkan jumlah korban keracunan akibat MBG terus meningkat tajam. Secara keseluruhan, laporan keracunan telah muncul di 18 provinsi.
Per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus, lalu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
“Kalau hanya di satu daerah, mungkin teknis. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, ini masalah sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG,” kata Ubaid.
Dalam rapat tersebut, Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dengan melakukan moratorium program.
Dia menekankan, kasus keracunan yang terus terjadi telah mengikis kepercayaan publik terhadap MBG.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
Dia menambahkan, perbaikan program jangka panjang harus dilakukan dengan desain yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pembatasan penggunaan pangan ultra-proses, serta penyediaan kanal pelaporan yang jelas bagi masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan keracunan massal akibat menu MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat, jumlah korban mencapai 251 pelajar.
Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
Kejadian serupa juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (17/9/2025) dan mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 20:33
Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang Nasional 22 September 2025

Akhir 2025, Pemerintah Akan Buka Program Magang Fresh Graduate untuk 20.000 Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah akan meluncurkan program magang
fresh graduate
untuk 20.000 orang yang akan dimulai sebagai proyek percontohan (pilot project) pada akhir tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan, program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja.
“Ini 20.000 orang magang dan persiapan kerja di akhir tahun 2025 ini akan dijadikan model percontohan,” kata Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Cak Imin berharap program ini dapat diperluas jika mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya.
“Harapannya 2026 semoga ada anggaran yang lebih besar lagi untuk memperbanyak lagi proses peningkatan kapasitas dan proses pemagangan,” tuturnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program magang fresh graduate tersebut.
“Anggarannya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah siap untuk buka blokirnya,” ujar Yassierli.
Yassierli menuturkan, mekanisme program ini akan diawali dengan pendaftaran calon peserta magang dan perusahaan yang menjadi tempat permagangan.
Pendaftaran akan dilakukan lewat platform khusus yang akan disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan instansi/perusahaan terkait.
“Daftarnya nanti kita sedang siapkan platformnya. Jadi, daftarnya ke platform itu, kita harus siapkan dalam minggu ini,” ungkap Menaker.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 19:36
Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York Nasional 22 September 2025

Prabowo Akan Kumpulkan Pengelola Dapur MBG Sepulang dari New York
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana bertemu dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepulangnya dari lawatan luar negeri.
Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian Kepala Negara sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergulir.
“Ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York (kunjungan luar negeri), Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan menuturkan, Presiden Prabowo ingin berbicara dan memberikan arahan kepada seluruh mitra agar mengimplementasikan program MBG dengan baik, memanfaatkan dana yang ada, dan meminimalkan kejadian tak diinginkan termasuk keracunan.
“Tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Dadan.
Dadan lantas mencontohkan perhatian Prabowo terhadap menu telur dalam MBG.
Kepala Negara ingin telur dalam menu tidak boleh kurang dari satu butir per orang.
Artinya, kata Dadan, SPPG hanya menyediakan dua menu telur, seperti telur mata sapi dan telur bulat.
“Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak. Jadi beliau sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar, karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa cuma lima telur, untuk sepuluh orang bisa lima telur. Kalau diceplok dengan dibulat itu sudah pasti kelihatan telurnya,” jelas Dadan.
Terkait rencana pertemuan itu, Dadan mengaku sudah mendapatkan informasi. “Itu perhatian-perhatian sampai seperti itu yang diberikan Pak Presiden. Dan tadi kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York, beliau ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” tandas Dadan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah berada di AS untuk menghadiri dan berpidato di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
Selepas dari New York, Presiden akan melakukan lawatan ke Kanada dan Belanda.
Selama berada di Ottawa, Kanada, ia akan menyaksikan penandatanganan CEPA antara Indonesia dan Kanada.
“Kemudian dari Ottawa, beliau akan ke Belanda, rencananya akan diterima oleh Raja dan Perdana Menteri Belanda, dan setelah itu akan kembali ke Tanah Air,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu.
Seturut rencana, Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat-Sabtu, 26-27 September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 18:41
Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
middle income trap
(jebakan pendapatan menengah).
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun.
“Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
northern hemisphere
(belahan bumi utara), maupun di selatan,
southern hemisphere
, belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers.
Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan.
Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur.
Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
“
Nah
, jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
“Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
chip
, dan lain-lain.
Nah
, saya mengatakan
yes or not. Agree and disagree
,” tegas Tito.
Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi.
Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.
Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor.
Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
“Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito.
Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya.
Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
memorandum of understanding
(MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 17:40
Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025

Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra yang dilaporkan hilang oleh warganya sendiri.
Benni mengatakan, saat ini Kemendagri akan menunggu kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut.
“Apakah nanti akan dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana tindak lanjutnya, kita tunggu langkah-langkah yang diambil oleh Inspektur Jenderal,” ucap Benni saat ditemui di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).
Benni mengatakan, informasi yang didapat oleh Kemendagri, sejauh ini Bupati Buton masih berada di tempat untuk berkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Buton.
“Salah satunya di Jakarta, jadi beliau masih ada,” ucapnya.
Namun demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Buton yang berkaitan dengan laporan orang hilang tersebut.
Terpisah, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, menyatakan kesiapannya untuk menghadap Kemendagri menyusul laporan dirinya hilang yang dilayangkan oleh warganya sendiri.
Saat ditemui di Buton, Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025), Alvin mengaku akan bertanggung jawab dan menjelaskan seluruh kegiatannya selama berada di Jakarta.
“Saya siap (bila dipanggil Kemendagri) saya sangat siap, tak apa-apa memang seperti itu harus ada pertanggungjawaban,” kata Alvin.
Ia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat undangan untuk diperiksa dari Kemendagri.
Alvin menegaskan, semua kegiatannya selama di Jakarta ia posting di media sosialnya sehingga sangat mudah untuk dipantau.
“Sebenarnya sangat mudah memonitor gerakan saya, kan sosmed saya aktif (selama) di Jakarta, apa yang kita lakukan nanti kita akan tunjukannya nanti di teman-teman di Kemendagri, “ucap Alvin.
Sebelumnya diberitakan, puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton, Kamis (18/9/2025).
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut disebabkan karena beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.
Selain membuat laporan orang hilang, warga dan pelajar juga membuat pamflet orang hilang dengan gambar bupati dan ditempelkan di tempat umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 16:44