Category: Kompas.com Nasional

Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump Nasional 23 September 2025

Ini 12 Kepala Negara yang Berpidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Setelah Trump
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menjadi kepala negara urutan ketiga yang akan menyampaikan pidato dalam sesi pagi Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
Prabowo akan berpidato setelah Presiden AS Donald Trump yang ditempatkan pada urutan kedua Sidang Umum PBB.
Dikutip dari laman resmi PBB, Sidang Umum ke-80 PBB akan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Setelah itu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock akan menyampaikan pidato pembukaannya.
Setelah keduanya, kepala negara dari 12 negara akan menyampaikan pidatonya pada sesi pagi Sidang Umum PBB. Berikut daftarnya yang dikutip dari laman resmi PBB:
Sebelum Sidang Umum PBB, Prabowo menyampaikan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Dukungan tersebut disampaikan saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.
“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Selasa (23/9/2025).
Prabowo menyatakan, sikap tersebut konsisten dengan perjalanan Indonesia yang terus menawarkan solusi dua negara atau two state solution untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
“Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” ujar Prabowo.
“Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” sambungnya.
Prabowo berbicara usai Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 18:28
Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Tegaskan Pejabat Bisa Diproses Hukum Nasional 23 September 2025

Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Tegaskan Pejabat Bisa Diproses Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta agar revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negra (BUMN) mengatur bahwa pejabat BUMN dapat diproses secara ukum.
Hal ini disampaikan Mufti ketika menyinggung banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan BUMN dalam rapat pembahasan RUU BUMN bersama pemerintah.
“Di RUU ini kami minta dipastikan pasal itu dimasukkan kembali agar RUU BUMN yang melakukan bancakan-bancakan terhadap uang negara ini dapat diproses secara hukum, bisa dilakukan penegakan oleh BPK dan KPK ke depan,” ujar Mufti dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan, masyarakat resah dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan para pejabat BUMN.
“Yang menjadi keresahan di masyarakat yang pertama adalah soal, kita lihat hari ini banyak terjadi korupsi secara massif di BUMN, misalnya saja Pertamina, Timah, dan banyak lagi,” kata Mufti.
Menurut dia, pengaturan itu harus ditegaskan dalam revisi UU BUMN karena UU BUMN sempat menimbulkan perdebatan soal BUMN yang tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, UU BUMN yang disahkan pada awal 2025 itu menyebut pejabat BUMN bukan menjadi bagian penyelenggara negara.
“Di RUU kemarin sempat menjadi perdebatan di masyarakat soal bagaimana BUMN bukan menjadi bagian penyelenggara negara sehingga mereka tidak bisa dilakukan audit oleh BPK dan KPK,” ucap Mufti.
Oleh karena, Mufti berharap revisi UU BUMN yang sedang dibahas saat mengatur agar pejabat yang terdeteksi melakukan tindak pidana korupsi dapat diproses KPK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 17:26
Revisi UU BUMN Bakal Dikebut, Target Selesai dalam Sepekan Nasional 23 September 2025

Revisi UU BUMN Bakal Dikebut, Target Selesai dalam Sepekan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, pembahasan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dikebut agar dapat selesai dalam satu pekan sebelum DPR memasuki masa reses.
“Ya kami berharap lebih cepat kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kami selesaikan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Prasetyo menuturkan, revisi UU BUMN akan mengatur nomenklatur kementerian yang berubah menjadi badan karena operasional yang sebelumnya dilakukan BUMN kini dikerjakan oleh BPI Danantara.
“Fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan,” ucap dia.
Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, pemerintah dan DPR akan mencari formulasi yang terbaik dari sisi manajerial untuk mengoptimalkan sekaligus mengefisiensi BUMN.
Terkait nasib para ASN yang saat ini sudah berdinas di Kementerian BUMN juga akan dipikirkan dalam waktu ke depan.
“Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi, yang disebutnya sekarang yang sudah berdinas di kementerian BUMN, itu bagian dari yang kita pikirkan nanti,” ujar Prasetyo.
Diketahui, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat RUU BUMN masuk Prolegnas Prioritas 2025 pada sidang evaluasi pekan lalu.
Keputusan politik hukum itu diketok di tengah isu Kementerian BUMN berpotensi dihapus karena pemerintah telah membentuk Danantara.
Sebelum dibahas di Baleg DPR, Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga mempertanyakan apakah Kementerian BUMN masih diperlukan dalam bentuknya saat ini karena pemerintah memiliki Danantara.
“Apakah masih diperlukan kementerian BUMN seperti yang saat ini? Atau ada rencana-rencana yang lain? Kita lihat perkembangannya,” kata Sarmuji, saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 16:29
Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
hybrid
dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
year-on-year
/yoy) pada Agustus 2025.
Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
“Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
“Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
“Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
“Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 15:29
Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini Nasional 23 September 2025

Ketua Banggar Tak Setuju MBG Disetop Imbas Marak Kasus Keracunan: Lebih Baik Deteksi Dini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah tidak setuju program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan atau dibekukan sementara usai maraknya kasus gangguan pencernaan yang menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai tempat.
Ia menilai, masalah keracunan itu sebenarnya bisa dideteksi lebih dini dan dievaluasi, alih-alih menyetop program yang belum genap setahun itu.
Dia tidak memungkiri, banyaknya kasus keracunan perlu menjadi perhatian bersama.
“Kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala Staf Kepresiden yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti, tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuh Said.
Ia menyebut, evaluasi ditekankan pada sejumlah aspek. Termasuk, potensi keracunan lantaran rantai pasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum hingga sampai ke sekolah yang terlalu panjang.
Solusinya kata Said, bisa saja dengan membagi jangkauan SPPG ke berbagai sekolah.
“Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena 1 SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? 1 SPPG cukup 1.500. Sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih
fresh from the oven
,” ucap Said.
Evaluasi lainnya mencakup jeda waktu masak dengan penyajian makanan.
Jeda waktunya bisa diperpendek, dari sebelumnya memasak jam 02.00 dini hari untuk disajikan pukul 12.00 WIB.
“Jadi perlu pola baru. Atau skema-nya diubah, setiap sekolah ada satu SPPG, sehingga itu akan lebih menarik, dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” jelas Said.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.
“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.
“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.
Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.
Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 14:45
Prabowo Pidato soal Palestina di PBB, Puan: Kami Bangga, Presiden Mewakili Rakyat Indonesia Nasional 23 September 2025

Prabowo Pidato soal Palestina di PBB, Puan: Kami Bangga, Presiden Mewakili Rakyat Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menanggapi seruan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan kemerdekaan Palestina yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).
Puan menuturkan, suatu kehormatan besar bagi bangsa Indonesia yang diberikan urutan ketiga dalam pidato di KTT PBB.
“Tentunya kami DPR merasa bangga bahwa Presiden Prabowo mewakili rakyat Indonesia,” ujar Puan di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Puan melanjutkan, kehadiran Indonesia di PBB merupakan wujud diplomasi bebas aktif untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia.
Menurut dia, pidato Prabowo menunjukkan posisi Indonesia yang akan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan dukungan kemanusiaan di Gaza.
“Tetap akan terus mendukung kemerdekaan Palestina dan menyatakan bahwa situasi dunia global yang seperti ini, beliau menyatakan posisi kita akan terus mendukung kemanusiaan di Gaza,” ucap Puan.
“Jadi sebagai rakyat Indonesia, ini suatu momentum bagi kita untuk bisa menyuarakan suara Indonesia di forum internasional,” imbuh dia.
Sebelumnya, Prabowo menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam forum KTT PBB di New York.
Forum itu dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud.
Forum ini dibuka oleh pimpinan sidang, yakni Emmanuel Macron, Pangeran Faisal, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock, dan juga sambutan secara virtual dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Dalam pidatonya, Prabowo mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Palestina.
“Dengan sepenuh hati, kami mengenang tragedi tak terperi yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, kelaparan membayangi,” kata Prabowo.
“Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa,” ujar dia.
Prabowo pun memuji langkah sejumlah negara yang sudah mengakui kemerdekaan negara Palestina dalam rangka mencapai solusi dua negara atau
two-state solution
.
Ia menyerukan agar negara-negara lain juga mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan perang yang ada.
“Pengakuan negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan: Sejarah tidak berhenti. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza,” kata Prabowo.
“Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan, kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 13:29
Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil Nasional 23 September 2025

Pimpinan Komisi IX Minta Tim Investigasi BGN Libatkan Masyarakat Sipil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi keracunan yang dinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut dugaan kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
Namun, Charles berharap agar tim investigasi tersebut juga melibatkan masyarakat sipil agar bisa lebih objektif.
“Kami berharap agar tim investigasi ini juga melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta empiris,” kata Charles saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi anggota tim investigasi BGN yang bakal diisi oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, dan sebagainya.
“Tapi secara umum ya, kembali lagi, kami mendukung ada tim investigasi,” jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memastikan bahwa tim investigasi yang bertugas untuk mengecek masalah dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) akan dibentuk pekan ini.
Setelah dibentuk, kata Nanik, tim investigasi yang berisikan anggota ahli kimia dan farmasi akan langsung turun ke lapangan.
“Insya Allah tim investigasi dalam minggu ini kami akan buat dan segera akan turun (lapangan),” kata Nanik saat ditemui di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Menurut Nanik, hasil penelitian resmi terkait kasus keracunan MBG dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membutuhkan waktu lama.
Tim investigasi ini diharapkan dapat mempercepat temuan dugaan keracunan sembari menunggu hasil resmi dari BPOM.
“Tim ini terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan juga dari teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi untuk mempercepat temuan sambil menunggu BPOM, supaya masyarakat segera mendapatkan jawabannya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 12:00
Wamen Stella Sebut Siswa Miskin Tetap Bisa Bersekolah di Sekolah Garuda, Asal Berprestasi Nasional 23 September 2025

Wamen Stella Sebut Siswa Miskin Tetap Bisa Bersekolah di Sekolah Garuda, Asal Berprestasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie memastikan, Sekolah Garuda bakal tetap menampung siswa dari kalangan miskin, asalkan anak itu berprestasi.
Stella menyebutkan, Sekolah Garuda dirancang pemerintah untuk melengkapi Sekolah Rakyat yang dibangun untuk memenuhi kebetuhan pendidikan masyarakat miskin.
“Sekolah Garuda melengkapi Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi mereka yang berasal dari desil miskin ataupun miskin ekstrem. Sekolah Garuda berkomitmen memberikan akses kepada mereka yang paling berprestasi dari kalangan manapun, termasuk dari keluarga miskin,” ujar Stella di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Stella menyampaikan, Sekolah Garuda ditujukan untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global dan masuk ke perguruan tinggi ternama.
Menurut dia, Sekolah Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas modern, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan SDM berkualitas, serta memutus rantai kemiskinan.
Wamen Stella menekankan, Sekolah Garuda juga menerima siswa berprestasi dari keluarga menengah, bahkan keluarga mampu.
Sebab, Sekolah Garuda menerapkan dua skema pembiayaan, yakni 80 persen siswanya akan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah, sedangkan 20 persen sisanya berbayar.
“Agar mereka yang berprestasi, tetapi dari keluarga yang mampu berbayar tetap bisa bersekolah di Sekolah Garuda. Tapi tentu saja karena mereka mampu berbayar, tidak perlu negara membayar mereka,” kata Stella.
Ia menuturkan, siswa dari Sekolah Rakyat bisa melanjutkan sekolahnya di Sekolah Garuda, selama berprestasi dan memenuhi kriteria.

“Kita berharap ini ada kelengkapan dan kesinambungan. Mereka yang berasal dari Sekolah Rakyat tetapi berprestasi sangat mungkin untuk melanjutkan ke SMA di Sekolah Garuda,” kata dia.
Sekolah Garuda sendiri terdiri dari Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda transformasi.
Untuk tahun ini, Kemendikti Saintek telah menyiapkan empat Sekolah Garuda baru yang ditargetkan rampung dan resmi beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Keempatnya berlokasi di Provinsi NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Sedangkan Sekolah Garuda transformasi, sejauh ini sudah ada 12 sekolah.
“Siswa kelas 12 di sekolah-sekolah itu tahun ini sudah beberapa terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Sementara siswa kelas 11 dan kelas 12 akan mengikuti pengayaan,” ujar Stella menjelaskan.
Terkait apa yang membedakan Sekolah Garuda dengan SMA pada umumnya, Stella menjelaskan, perbedaannya bukan pada kurikulum, melainkan pembelajarannya secara keseluruhan.
“Ada tiga pilar tujuan dari Sekolah Garuda, yakni pemerataan akses, inkubator pemimpin bangsa, dan prestasi akademik serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi satu yang sangat menonjol dari Sekolah Garuda ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam Sekolah Garuda,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 11:12
Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak Nasional 23 September 2025

Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melaporkan temuannya bahwa kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terjadi di Jakarta.
Menurut politikus PDI-P itu, ada 79 anak yang menjadi korban keracunan MBG di Jakarta Utara, namun kasusnya tidak pernah terpublikasikan secara luas kepada publik.
“Karena contoh di Jakarta saja minggu yang lalu, ada kejadian di Jakarta Utara di Kelurahan Lagoa yang tidak muncul di media. Ada 79 anak yang juga menjadi korban keracunan makanan,” ujar Charles dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama ahli dan koalisi masyarakat sipil terkait evaluasi dan rekomendasi program MBG, Senin (22/9/2025).
Hal tersebut disampaikan Charles saat menanggapi temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait ribuan siswa yang keracunan MBG.
Menurut dia, data keracunan yang selama ini tercatat kemungkinan besar hanya sebagian dari kasus yang benar-benar terjadi di lapangan.
Sebab, banyak peristiwa tidak terungkap ke publik.
“Tadi kalau dikatakan angka keracunan 6.452 ya versi JPPI dan sepertinya ini
underreported
. Saya kok cukup yakin ini sudah pasti
underreported
. Contohnya di Jakarta saja, misalnya nih apabila angka ini didapatkan melalui
media monitoring
, sudah pasti ini
underreported
,” kata Charles.
Dia menegaskan, pola yang sama kemungkinan terjadi di daerah lain.
Artinya, jumlah korban keracunan bisa jauh lebih besar dibandingkan laporan yang ada.
“Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga serupa, mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak terungkap ke media. Sehingga kalau dikatakan
underreported
, ya sudah pasti
underreported
,” katanya.
Charles pun khawatir kasus keracunan yang terus terjadi di berbagai daerah membuat para orangtua takut mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG.
“Saya jujur khawatir, saya sangat khawatir sudah atau akan muncul ketakutan di antara orangtua murid untuk mengizinkan anak-anaknya mengonsumsi MBG di sekolahnya,” kata Charles.
Oleh karena itu, dia meminta para ahli dan perwakilan masyarakat sipil memberikan rekomendasi konkret agar program tidak terus menimbulkan korban.
Sebab, Charles meyakini bahwa masalah utama bukan sekadar pada penyedia pangan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan ada persoalan sistem dalam pelaksanaan program.
“Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem,” ujar dia.
“Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program MBG.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menegaskan, langkah itu perlu segera diambil menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
“Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” kata Ubaid.
Berdasarkan data JPPI, per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus keracunan akibat MBG.
Angka itu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 09:51
Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN
Penulis
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong lahirnya pemimpin berkarakter dan visioner di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Dorongan tersebut, ia sampaikan saat memberikan
keynote speech
pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Aula Gunung Gede, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (22/9/2025).
Bima menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh karakter, kompetensi, dan visi. Untuk itu, ia mengajak para calon pemimpin agar berani menetapkan tujuan besar dan tidak setengah-setengah.
“Punya cita-cita, punya visi, enggak boleh nanggung. Targetnya ya
shoot for the moon
. A
nd if we miss, you’ll be falling among the stars
,” ujar Bima dalam siaran persnya, Senin (22/9/2025).
Bima mengingatkan, dalam perjalanan birokrasi, setiap pemimpin akan dihadapkan pada pilihan, menjadi aktor transformatif yang membawa perubahan atau sekadar transaksional yang mendasarkan kebijakan pada kepentingan sepihak.
“Hidup itu adalah pilihan. Pada dasarnya ketika kita menjadi bagian dari birokrasi, tanpa sadar sebetulnya kita di simpang jalan. Di simpang jalan untuk memilih banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak-Ibu,” tutur Bima.
Lebih jauh, Bima menjelaskan empat matriks model kepemimpinan, yaitu Fighting, Looser, Skilled, dan Unskilled.
Ia menekankan bahwa ada pemimpin yang memiliki kemampuan (Skilled), tetapi tidak memiliki jiwa petarung (Fighting), dan sebaliknya ada pemimpin yang berjiwa petarung meski keterampilannya belum mumpuni.
“Karena kalau sudah punya
passion
bertarung, maka kompetensi akan mengiring [dan akan] terus di-
upgrade
[kemampuannya] itu. Dia akan taklukan apa pun juga,” tekan Bima.
Selain itu, kata dia, pengambilan keputusan pada momentum juga menjadi faktor penting bagi seorang pemimpin. Untuk menggambarkannya, Bima mengaitkan teori momentum dalam fisika dengan kepemimpinan.
Ia menjelaskan bahwa momentum tidak tercipta tanpa adanya massa yang merefleksikan kualitas diri, serta kecepatan yang menggambarkan gerak dan keterampilan.
Dengan demikian, kualitas kepemimpinan dan kegesitan dalam mengeksekusi kebijakan harus berjalan selaras untuk menjemput momentum.
“Bagi politisi, bagi pemimpin, momentum adalah sahabat terbaru. Momentum enggak hanya ditunggu, tapi momentum diciptakan,” tegasnya.
Bima juga mengimbau peserta PKA dan PKP untuk berhati-hati dalam menjalankan birokrasi. Menurut pengalamannya, banyak jebakan yang dapat menghambat realisasi kebijakan, seperti jebakan seremonial dan jebakan politik.
“(Jebakan tersebut membuat) habis waktu kita. Tanpa kita sadar. Ini yang saya ingatkan sekarang kepada (ASN) yang baru dilantik,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Bima berpesan agar setiap ASN menjalankan tugas sebaik-baiknya, karena setiap pengabdian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan.
“Ya tunggu aja. Insyaallah segera indah pada waktunya. Kalau tidak di dunia, bisa di akhirat nanti,” tandas Bima.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Kepala PPSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief, dan para peserta PKA dan PKP dari berbagai daerah yang mengikuti secara
hybrid
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 09:00