Category: Kompas.com Nasional

  • Soal Dugaan Adanya Pendana Demo Agustus, Polisi: Masih Proses Pembuktian
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Soal Dugaan Adanya Pendana Demo Agustus, Polisi: Masih Proses Pembuktian Nasional 24 September 2025

    Soal Dugaan Adanya Pendana Demo Agustus, Polisi: Masih Proses Pembuktian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polri masih proses pembuktian soal adanya dugaan pendana di balik aksi demo di beberapa wilayah pada akhir Agustus 2025 lalu.
    “Ada beberapa daerah yang memang didapati adanya pendana atau aliran dana yang saat ini masih proses pembuktian,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    “Artinya proses pembuktian bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian,” imbuhnya.
    Ia melanjutkan, Bareskrim bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri asal usul aliran dana.
    “Pembuktian ini adalah melalui proses yang
    sientific
    , nanti kami terus berkoordinasi dengan PPATK terkait aliran-aliran dana. Saat ini sedang berproses,” ujarnya.
    Sebelumnya, Polri menetapkan sebanyak 959 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025, yang terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak.
    Hingga kini terdapat 246 laporan polisi yang ditangani jajaran Bareskrim dan 15 Polda. Kasus-kasus itu ditangani baik di tingkat Mabes Polri maupun wilayah.
    Adapun modus operasi para pelaku pun beragam, mulai dari menghasut dan mengajak orang lain untuk berbuat kerusuhan melalui poster; siaran langsung di media sosial dan grup WhatsApp.
    Kemudian, mengasut melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang dan juga pencurian; penjarahan kantor DPRD, kejaksaan, gubernur, markas korps (mako), polres hingga pospol; membawa, menyimpan, dan menggunakan bom molotov untuk melakukan aksi kerusuhan.
    Para tersangka kerusuhan dijerat dengan berbagai pasal sesuai perbuatannya. Ada yang dijerat dengan Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan bersama-sama, hingga Pasal 187 KUHP mengenai pembakaran.
    Selain itu, sejumlah tersangka juga dikenakan Pasal 212, 213, dan 214 KUHP karena melawan petugas berwenang dengan kekerasan, serta Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan. Untuk tindak pencurian, penyidik menjerat dengan Pasal 362, 363, dan 366 KUHP yang mengatur pencurian maupun pencurian dengan kekerasan.
    Tindakan perusakan barang diatur dalam Pasal 406 KUHP, sementara kepemilikan senjata tajam, bom molotov, dan petasan yang digunakan dalam aksi anarkis diproses dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
    Selain KUHP dan UU Darurat, Polri juga menerapkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 29 ayat (2) UU ITE digunakan untuk menjerat ujaran kebencian berbasis SARA, sedangkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan manipulasi data elektronik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik Nasional 24 September 2025

    Hasto soal Budi Gunawan dan Hendi Diganti Prabowo: PDIP Percaya Telah Dikomunikasikan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan,
    reshuffle
    Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menpolkam) Kabinet Merah Putih telah dikomunikasikan secara baik.
    Begitu pula dengan
    reshuffle
    Hendrar Prihadi (Hendi) dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
    “Ya, tentu saja PDI-P percaya bahwa di dalam proses tersebut komunikasi politik dijalankan dengan baik, semuanya untuk berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan efektif,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (24/9/2025).
    Hasto pun menegaskan, komunikasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga berjalan dengan baik.
    “Komunikasi politik terus-menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Hasto.
    Terlepas dari hal itu, Hasto menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden selaku kepala pemerintahan.
    “Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Jokowi terkait dengan
    reshuffle
    , juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Budi Gunawan, yang dianggap representasi PDI-P di pemerintahan, diganti oleh Prabowo dalam
    reshuffle
    atau perombakan kabinet jilid 2 pada 8 September 2025.
    Posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Budi Gunawan itu diisi oleh Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago.
    Sementara itu, Hendrar Prihadi yang berstatus kader PDI-P juga dicopot Prabowo dari Kepala LKPP.
    Hendrar Prihadi pun digantikan oleh Sarah Sadiqa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Siap Kerja Sama dengan Kemenkeu, Kejar Tunggakan Pajak Mencapai Rp 60 T
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    KPK Siap Kerja Sama dengan Kemenkeu, Kejar Tunggakan Pajak Mencapai Rp 60 T Nasional 24 September 2025

    KPK Siap Kerja Sama dengan Kemenkeu, Kejar Tunggakan Pajak Mencapai Rp 60 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengejar tunggakan 200 wajib pajak besar yang mencapai Rp 50-60 triliun.
    Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditanya soal rencana Kemenkeu menggandeng KPK untuk mengejar tunggakan pajak yang telah
    inkracht
    atau berkekuatan hukum tetap tersebut.
    “KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapa pun dalam konteks pemberantasan korupsi,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/9/2025), dikutip dari Antaranews.
    “Dalam hal dengan Kementerian Keuangan, yakni terkait dengan bagaimana kami mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak,” katanya lagi.
    Budi menjelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi pada sektor anggaran tidak hanya berpotensi terjadi di pos penganggaran maupun pembiayaan, tetapi juga dapat terjadi di pos penerimaan.
    “Kita ketahui pos-pos penerimaan anggaran negara itu kan ada dari pajak, biaya cukai, juga dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Artinya, memang perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan supaya penerimaan-penerimaan negara ini bisa kita sama-sama jaga sehingga bisa optimal memberikan penerimaan bagi negara,” ujarnya.
    Sementara itu, terkait optimalisasi penerimaan pajak, Budi mengatakan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi telah secara intens melakukan pendampingan dan pengawasan, terutama kepada pemerintah daerah.
    Sebelumnya, pada 22 September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp 60 triliun.
    Menkeu Purbaya menyebut bahwa dirinya segera mengeksekusi rencana tersebut dalam waktu dekat.
    Kemudian, dia mengatakan bakal bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak. Instansi-instansi itu di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, KPK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker Nasional 24 September 2025

    6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 12 orang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Tani Nasional, yang jatuh pada setiap 24 September.
    Enam tuntutan petani tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan perwakilan kementerian terkait di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Usai audiensi, Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan tuntutan petani yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Berikut enam tuntutan SPI pada Hari Tani Nasional:
    “Kita juga berharap agar Presiden bisa menemui kita paling lambat minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh Presiden,” ujar Henry.
    KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Gedung DPR/MPR RI memprotes tindakan sewenang-wenang para penguasa di daerah.
    Dalam forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin memperjuangkan agar minimal 5 persen APBN dialokasikan untuk infrastruktur di sektor pertanian.
    Ia menyebut usulan itu sebagai permohonan maaf PKB yang belum bisa mewujudkan kesejahteraan petani selama 27 tahun kiprah partainya di negeri ini.
    “Kita ingin minimal APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apa pun yang menyangkut pertanian,” kata Cak Imin dalam agenda Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
    Ia menyadari kesadaran untuk memperjuangkan petani seringkali terlupakan oleh para kader PKB. Padahal, mayoritas kader PKB adalah anak-anak petani.
    Dalam acara tersebut, Cak Imin juga menyampaikan bahwa Prabowo merupakan Presiden yang berpihak kepada petani.
    Menurutnya, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan petani, yaitu redistribusi lahan, pemenuhan sarana produksi pertanian, serta akses permodalan.
    Ia juga menyoroti keterbatasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang dinilai masih memberatkan, terutama karena bunga pinjaman yang tinggi.
    “Saya menyadari KUR untuk petani belum ada, kalau 6 persen bagi petani mungkin berat,” ujar Cak Imin.
    “Karena itu, saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, moga-moga bisa terwujud,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Minta BGN Berbenah Usai Banyak Kasus Keracunan Massal MBG 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Cak Imin Minta BGN Berbenah Usai Banyak Kasus Keracunan Massal MBG Nasional 24 September 2025

    Cak Imin Minta BGN Berbenah Usai Banyak Kasus Keracunan Massal MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh imbas temuan para siswa keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
    Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, segala jenis kejadian harus dijadikan sebagai bahan evaluasi, bukan hanya soal temuan kasus keracunan saja.
    “Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” kata Cak Imin di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
    Ketua umum PKB ini meminta BGN yang bertugas sebagai penyelenggara untuk segera menyelesaikan masalah dengan langkah yang konkret.
    “Tentu saya minta kepada BGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu,” ujar dia.
    Cak Imin melanjutkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah turun tangan untuk mengevaluasi agar kejadian keracunan makanan ini tidak terulang.
    “Pasti, kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan,” tutur dia.
    Cak Imin juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG sebagaimana usulan sejumlah pihak.
    “Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” kata dia.
    Berdasarkan data BGN sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG.
    Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
    BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
    “Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Dadan menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto menyebut, Presiden Prabowo Subianto mungkin belum memikirkan langkah politik lima tahun ke depan.
    Pernyataan itu Titiek sampaikan saat dimintai tanggapan terkait Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.
    “Bapak juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Titiek berujar, tugas sebagai presiden RI periode 2024-2029 yang diemban Prabowo bahkan saat ini belum selesai dan belum berjalan satu tahun.
    Menurutnya, lebih tepat memikirkan bagaimana menyelesaikan masa tugas selama lima tahun tersebut, alih-alih membicarakan kontestasi pemilihan presiden 2029 atau dua periode.
    “Itu nanti saja selesai dulu, ini baru setahun. Selesaikan 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini,” ujar Titiek.
    Kabar Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.
    Pernyataan itu Frans sampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
    Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
    “Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.
    Belakangan, Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode.
    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara Nasional 24 September 2025

    Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbicara soal kemungkinan Indonesia mengakui Israel masih sejalan dengan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina.
    Hikmahanto beralasan, dalam pidato tersebut, Prabowo jelas-jelas menyebut syarat mutlak pengakuan Indonesia terhadap Israel, yakni kemerdekaan Palestina itu sendiri.
    “Presiden juga mengecam Israel meski tidak menyebut nama. Namun, Presiden menyampaikan bahwa Israel akan diakui apabila Palestina diakui terlebih dahulu. Ini masih in line dengan
    Two States Solution
    ,” kata Hikmahanto saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (24/9/2025).
    Hikmahanto juga memberikan pandangan terkait pidato Prabowo yang disampaikan memiliki pesan mendalam, khususnya terkait pandangan yang berseberangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
    Prabowo dengan tegas menyebut PBB adalah lembaga yang diperlukan untuk perdamaian dunia, sedangkan
    “Bila di-kontra dengan pidato Trump, ini seperti pro dan kontra. Karena Trump menyebutkan PBB tidak berguna, namun sebaliknya,” tutur dia.
    Tidak hanya itu, pandangan yang berlawanan antara Prabowo dan Trump juga terlihat dalam isu krisis iklim.
    “Trump mengatakan
    climate change
    dan isu lingkungan hoaks, sementara Presiden mengatakan
    real
    ,” kata Hikmahanto.
    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025) malam.
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh
    two state solution
    dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
    Prabowo menegaskan, Palestina harus segera merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara.
    “Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Minta BGN Berbenah Usai Banyak Kasus Keracunan Massal MBG 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno Nasional 24 September 2025

    Cak Imin Sebut Pidato Prabowo di PBB Terbaik Setelah Bung Karno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa pidato Prabowo pada Selasa (23/9/2025) malam kemarin merupakan pidato terbaik dari presiden Republik Indonesia (RI) setelah pidato Presiden pertama RI Sukarno.
    “Ya, saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik. Setelah Bung Karno, hanya Pak Prabowo. Jujur saja. Isinya
    clear
    , jelas. Pesannya sangat efektif. Bisa dilaksanakan. Komitmennya tinggi,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Ia menilai, cara Prabowo menyampaikan gagasan di forum internasional itu menunjukkan kapasitas diplomasi yang kuat dan sejalan dengan semangat para pendiri bangsa.
    “Diplomasi, pilihan katanya, isu dan temanya, komitmen kepeduliannya, Pak Prabowo, Bung Karno. Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Pak Prabowo di forum PBB yang tertinggi,” ujar dia.
    Cak Imin juga menyoroti pesan penting Prabowo yang menyinggung perjuangan Palestina.
    Ia menyebutkan, Prabowo menekankan pentingnya rekonsiliasi dan dialog, terinspirasi dari tokoh anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela.
    “Bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela. Makanya saya yang bersaing di Pilpres saja diajaknya bergabung di Pemerintahan,” kata Cak Imin.
    “Ternyata beliau memang membawa ke dunia, dia memberi contoh pentingnya negosiasi, rekonsiliasi, dialog, untuk mengatasi Palestina. Ini sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina. Itu solusi,” ujar dia.
    Diketahui, Prabowo berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk
    standing ovation
    di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pidato Prabowo Soal Akui Israel jika Palestina Merdeka Disebut Sejalan dengan Solusi Dua Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB… Nasional 24 September 2025

    Ketika Prabowo Perdana Berpidato di Sidang Umum PBB…
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tak hanya berbicara dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo juga mendapat kesempatan berpidato di Sidang Majelis ke-80 PBB pada Selasa (23/9/2025).
    Ini adalah kali pertama Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) berbicara di forum internasional tersebut.
    Sebanyak 16 Kepala Negara mendapat kesempatan berpidato dalam sesi general debate sesi pertama yang digelar pada Selasa pagi waktu Amerika.
    Tema dari sesi
    general debate
    itu adalah “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.
    Prabowo mendapat kesempatan ketiga berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Sementara itu, Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock.
    Mengenakan jas berwarna biru dilengkapi dengan peci, Prabowo tanpa ragu mulai menyapa semua yang kepala negara dan delegasi yang hadir.
    Terlihat juga pin Merah Putih tersemat pada bagian kerah jas Prabowo. Pin itu menandakan bahwa dia adalah Presiden RI.
    Kemudian, tampak mendampingi prabowo anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo.
    Didit menyaksikan langsung Prabowo berpidato bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani di kursi delegasi Indonesia.
    Dia juga terlihat beberapa kali memberikan dukungan kepada Prabowo dengan bertepuk tangan hingga memberikan stading ovation.
    Sementara itu, Prabowo juga tampak bersemangat menyampaikan pandangannya untuk pertama kali di Sidang Majelis Umum PBB.
    Tercatat Prabowo delapan kali menghentakkan meja. Di antaranya saat menceritakan penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Lalu, saat akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan.
    Kemudian, Prabowo juga menghentakkan meja saat menegaskan bahwa Indonesia siap membantu PBB dalam upaya perdamaian.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo dalam pidato yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia.
    “Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” katanya lagi.
    Total, ada delapan kali Prabowo menghentakkan meja termasuk saat mendesak agar Palestina menjadi negara merdeka.
    Semangat yang dibagikan Prabowo di atas podium, membuat delapan kali tepuk tangan bergemuruh di Markas Besar PBB tersebut.
    Di antaranya, saat Prabowo menyebut bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik.
    Kemudian, saat Prabowo menyatakan dukungan penuh untuk Palestina termasuk menegaskan soal solusi dua negara.
    “Untuk menutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” ujarnya.
    Terakhir, tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan
    standing ovation
    .
    Berikut Pidato Lengkap Prabowo dalam bahasa Inggris:

    His Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Her ‎Excellency, Madame Annalena Baerbock, President of the United Nations General Assembly. ‎His Excellency, Mr. Morses Abelian, Under-Secretary-General for General Assembly and Management. Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Distinguished ‎Delegates, Ladies and Gentlemen.
    It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost, as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
    ‎The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia’s own struggle and journey to freedom, it also gave birth to the Universal Declaration of Human Rights adopted by United Nations in 1948, all men are created equal.
    Was the great that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity, and yet, in our own era of scientific and technological triumphs, an era capable of ending hunger, poverty and environmental ruin. We also continue to face today, grave, dangerous challenges and uncertainties, human folly fueled by fear, racism, hatred, oppression and apartheid threatens our common future.
    ‎My country knows this, for centuries Indonesians lived under colonial domination, oppression and slavery. We were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease and poverty, the United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance.
    Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council and The Assembly gave Indonesia independence international legitimacy open doors and supported our early development through the efforts of the United Nations children fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity.
    ‎Madam President Excellencies,
    Our world today is driven by conflict, injustice and deepening uncertainty. Everyday we witness suffering, genocide and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up, as the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams.
    The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism and to every effort that strengthens this great institution.
    ‎Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the Sustainable Development Goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget.
    ‎And today we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
    Excellencies, to get it is warned the strong do what they can. The weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine, we must stand for all the strong and the weak. Might cannot be right, right must be right.
    ‎Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations we will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground.
    ‎If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready.
    We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations.
    ‎‎Madam President Excellencies,
    ‎I propose to this assembly a message of hope and optimism grounded in action and execution. Today we heard the speech of Madam President, the President of United Nations, General Assembly. Yes, it is true what she said, without the International Civil Aviation Organization. Will we be here today? Will we sit in this great hall without the United Nations? We cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations and Indonesia will continue to support the United Nations, even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations.
    The world’s population is growing. Our planet is under strain. Food energy and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can.
    ‎This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history, we are now self sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing Rice for Palestine.
    ‎We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate, smart agriculture, to ensure food security for our children and for the children of the world.
    ‎We are confident in a few years time, Indonesia will be the greenery of the world as the world’s largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels.
    ‎The sea level on the north coast of our capital city is increasing by five centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant sea wall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years. But we have no choice. We have to start now. Therefore we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps.
    ‎We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060 and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier.
    ‎We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality Green Jobs for the Future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel based development towards renewable based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear, to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hut for solutions to food, energy and water security.
    Madam President Excellencies,
    ‎We live in a time when hatred and violence can seem to be the loudest voices, but beneath this loud noise lies a quieter truth that every person longs to be safe, to be respected, to be loved and to leave a better world to their children. Our children are watching. They are learning leadership, not from textbook, but from our choices.
    ‎Today, still a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help. Are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women. Millions are facing danger at this very moment as we sit here. They are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation.
    ‎Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge?
    ‎Madam President, we must act now. Many speakers have saiimagin. We must stand for multilateral order, where peace, prosperity and progress are not the privilege of a few, but the right of all. With a strong united nations, we can build a world where the weak do not suffer what they must, but live the justice that they deserve.
    ‎Let us continue humanity’s great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations, civilizations of the west of the east, of the north, of the South, Leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history.
    We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion.
    ‎‎Madam President, distinguished delegates, We are greatly heartened by the events of the last few days where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion and to avoid the use of violence. The use of violence will be get violence. No one country can bully the whole community of the human family.
    ‎We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice, has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression, will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice.
    ‎To close, I would like to retreat again Indonesia’s complete support for the two state solution in Palestine.
    ‎We must have an independent Palestine, but we must also, we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this, two state solution, two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony.
    Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity’s journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete.
    ‎Thank you”
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSP Ungkap 8.549 Dapur MBG Belum Punya SLHS, Hanya 34 yang Punya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    KSP Ungkap 8.549 Dapur MBG Belum Punya SLHS, Hanya 34 yang Punya Nasional 24 September 2025

    KSP Ungkap 8.549 Dapur MBG Belum Punya SLHS, Hanya 34 yang Punya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyoroti soal Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.
    Dikutip dari rilis resmi KSP, dari 8.583 SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG), hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025.
    “Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Qodari, Senin (22/9/2025), dikutip dari siaran pers.
    Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan.
    Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan.
    Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
    “Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.
    Qodari pun menegaskan, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.
    Berdasarkan hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait, sebetulnya sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    Namun, aspek pengawasan dan kepatuhan masih menjadi tantangan terbesarnya.
    “Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.
    Dalam kesempatan ini, ia menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai wilayah.
    “Bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga (Kemenkes, BGN, dan BPOM). Bahkan oleh BGN sendiri, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron sama-sama di sekitar angka 5.000. Perbedaan angka antar lembaga jangan dibaca sebagai kontradiksi. Justru ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah tersebut nyata dan butuh penanganan segera,” ujar dia.
    Qodari menyebutkan, keracunan umumnya dipicu oleh rendahnya higienitas makanan, suhu yang tidak sesuai standar, kesalahan dalam pengolahan, kontaminasi silang dari petugas, hingga dipicu oleh alergi pada penerima manfaat.
    Ia mengeklaim, pemerintah sudah merespons kasus-kasus ini dengan cepat.
    “Pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Bahkan Pak Mensesneg pada Jumat lalu sudah menyampaikan permintaan maaf dan komitmen evaluasi,” kata Qodari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.