Category: Kompas.com Nasional

Kapolri Ungkap Moril Polisi Jatuh Saat Penjarahan dan Kerusuhan Pecah dalam Demo Agustus 2025 Nasional 25 September 2025

Kapolri Ungkap Moril Polisi Jatuh Saat Penjarahan dan Kerusuhan Pecah dalam Demo Agustus 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan bahwa moril polisi sempat jatuh ketika terjadi kerusuhan dan penjarahan di mana-mana pasca-demo Agustus 2025 lalu.
Sebab, ada anggapan bahwa polisi tidak bisa berbuat apa-apa kala itu, sehingga penjarahan dan pembakaran gedung DPRD terjadi begitu saja.
“Ya mungkin Mba Rosi boleh berasumsi. Tapi di sisi saya, saya melihat bahwa peristiwa yang ada harus segera kita tindak lanjuti,” ujar Sigit dalam
program Rosi
di Kompas TV, Kamis (25/9/2025) malam.
“Dan langkah yang paling utama adalah, mohon maaf, peristiwa yang ada itu sempat menjatuhkan moril anggota saya,” sambungnya.
Sigit menjelaskan, saat itu tugas utamanya adalah bagaimana dirinya membangkitkan moril anggotanya kembali.
Ketika polisi bangkit, kata dia, maka mereka bisa kembali melaksanakan tugasnya.
“Sehingga tugas saya saat itu adalah bagaimana mengembalikan moril anggota supaya bangkit kembali, dan segera bisa melaksanakan tugasnya. Dan saat itu, itu yang kita lakukan,” tegas Sigit.
Walhasil, Sigit menyampaikan, polisi bisa membuat situasi di masyarakat kembali normal.
Meski begitu, Sigit menekankan polisi tetap waspada, supaya kerusuhan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.
“Sehingga kemudian moril anggota kembali bangkit, kita bisa segera pulihkan. Dan mungkin sekarang kita lihat bahwa kondisi sudah normal, namun kita tetap waspada, jangan sampai hal ini berulang kembali,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:38
Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan Nasional 25 September 2025

Soal Tragedi Penjarahan dan Kerusuhan Agustus, Kapolri: Polisi Sempat Hanya Bisa Bertahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa polisi sempat dalam kondisi hanya bisa bertahan ketika tragedi kerusuhan dan penjarahan terjadi pada akhir Agustus dan awal September 2025 lalu.
Apalagi, peristiwa kerusuhan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di satu titik saja.
“Ya yang jelas memang peristiwa itu terjadi di mana-mana, hampir serentak dan itu membuat Polri saat itu sempat dalam kondisi hanya bertahan,” ujar Sigit dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis (25/9/2025).
Sigit menjelaskan, akibat kejadian tersebut, dia pun menggelar rapat di lingkungan Polri.
Dia memutuskan bahwa polisi harus segera bertindak, mengingat masyarakat sudah banyak mengeluhkan dan mengkhawatirkan situasi keamanan dan ketertiban.
“Sehingga kemudian saat itu polisi mengambil langkah, polisi bertindak tegas, polisi harus mengambil alih situasi yang ada, dan segera mengembalikan situasi sehingga kembali normal,” jelasnya.
Sigit mengeklaim bahwa polisi hanya butuh waktu dua hari untuk membuat situasi kembali normal.
“Yang pasti, kata dia, situasi serupa seperti tragedi kerusuhan 1998 ini tidak boleh terjadi kembali. Saat itu dalam waktu 2 hari, situasi yang ada bisa kembali normal. Dan tentunya ini menjadi evaluasi kita bahwa ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi,” imbuh Sigit.
Sebagai informasi, setelah demo pada Agustus 2025 lalu, kerusuhan di sejumlah daerah pecah.
Di antaranya terjadi penjarahan, pembakaran fasilitas umum, bahkan gedung DPRD.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:30
Kapolri: Seberapa Hebat Pun Komite Dibentuk, Kalau Enggak Mau Mereform Kita Sendiri, Percuma! Nasional 25 September 2025

Kapolri: Seberapa Hebat Pun Komite Dibentuk, Kalau Enggak Mau Mereform Kita Sendiri, Percuma!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Polri harus dilakukan dari dalam, bukan semata-mata diserahkan kepada komite bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Listyo saat menanggapi skeptisisme publik mengenai pembentukan tim akselerasi transformasi Polri oleh institusi Korps Bhayangkara tersebut.
“Jadi saya kira kalau kita enggak mereform diri kita sendiri, tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita enggak mau mereform kita sendiri ya percuma,” kata Listyo dalam program
Rosi Kompas TV
, Kamis (25/9/2025).
Kapolri menjelaskan, tim akselerasi dibentuk untuk menumbuhkan komitmen dan semangat yang sama di internal Polri agar siap melakukan transformasi dan perbaikan.
“Jadi justru dengan kita bentuk tim yang kemudian mempunyai semangat yang sama untuk melakukan reform, melakukan transformasi perbaikan, tentunya ini menjadi penting,” kata Listyo.
“Karena semangatnya ini kemudian menjadi sama dengan apa yang menjadi harapan dan kebijakan dari Presiden pada saat membentuk komite. Dan juga, saya pikir ini yang menjadi harapan publik,” ucapnya.
Listyo menekankan, niat baik dan keseriusan dari dalam tubuh Polri sangat menentukan keberhasilan agenda reformasi Polri.
“Sekali lagi, reform harus dilakukan dari dalam oleh kita. Niat baik kita harus memiliki semangat untuk perbaikan terhadap institusi,” kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut.
“Begitu kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki niat yang sama, tentunya semua yang menjadi keputusan kebijakan strategis yang ada di komisi reformasinya Bapak Presiden itu bisa berjalan,” ucapnya.
Namun, Kapolri mengingatkan bahwa sebaliknya, jika Polri tidak memiliki komitmen untuk berubah, maka upaya reformasi akan sia-sia.
“Tapi sebaliknya, kalau dari kita enggak ada niat tersebut ataupun kami tidak dalam posisi yang siap untuk direform, ya semuanya percuma,” kata Listyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 22:07
KPK Ingatkan Lisa Mariana yang Koar-koar Kasus Bank BJB di Medsos: Harusnya Saat Diperiksa Nasional 25 September 2025

KPK Ingatkan Lisa Mariana yang Koar-koar Kasus Bank BJB di Medsos: Harusnya Saat Diperiksa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Lisa Mariana tidak hanya menyampaikan informasi terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di media sosial, tetapi juga memberikan informasi tersebut saat diperiksa KPK.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menanggapi unggahan Lisa di media sosial.
Lisa meminta KPK memeriksa wanita lain yang diduga mendapat aliran dana dari kasus Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil.
“Harusnya ya. Harusnya LM (Lisa Mariana) itu menyampaikan itu pada saat diperiksa di sini (KPK). Tidak (di media sosial),” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Asep mengatakan, penyidik sudah memberikan kesempatan agar Lisa menyampaikan informasi terkait kasus Bank BJB.
Dia menjelaskan, keterangan-keterangan yang pernah disampaikan Lisa pasti didalami penyidik.
“Ya kalau ini kan tiba-tiba di luar seperti itu. Yang bersangkutan kan sudah dikasih kesempatan dijelaskan gitu. Dijelaskan. Seperti itu. Sampaikan harusnya gitu,” ujarnya.
“Ya berarti sedang didalami gitu. Sama penyidik kalau sudah dikasih (informasi wanita lain yang menerima uang),” sambungnya.
Sebelumnya, Lisa Mariana mengakui bahwa dirinya menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
Uang tersebut diduga berasal dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Pengakuan itu disampaikan Lisa usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025) lalu.
“Ya kan buat anak saya,” kata Lisa kepada wartawan.
Meski demikian, ia menolak menyebut jumlahnya.
“Saya enggak bisa sebut nominalnya ya,” tandasnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.
Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.
Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp 222 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 21:04
Revisi UU BUMN Hapus Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen di Struktur BUMN Nasional 25 September 2025

Revisi UU BUMN Hapus Rangkap Jabatan Menteri dan Wamen di Struktur BUMN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkap tidak akan ada lagi rangkap jabatan dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini akan diatur dalam revisi Undang-Undang BUMN yang tengah dibahas di DPR RI.
“Rangkap jabatan sudah dibahas tadi bahwa di Undang-Undang ini sepakat tadi bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap jabatan menteri dan wamen,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Selain soal rangkap jabatan, revisi UU BUMN juga akan mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengaudit BUMN.
Hal ini menjadi salah satu poin dalam revisi sekaligus menepis isu yang menyebut BPK tidak bisa melakukan audit di BUMN.
“Nah sesuai aspirasi yang kita tangkap dari masyarakat untuk itu kita buka, jadi BPK bisa mengaudit sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Selain itu, dalam revisi akan menghapus pasal yang menyebut bahwa pejabat BUMN, bukan penyelenggara negara.
“Jadi tidak ada lagi pasal yang menyebutkan bahwa pejabat BUMN bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Itu sudah kita hapuskan,” kata Andre.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU BUMN ini juga menjelaskan status Kementerian BUMN akan diubah menjadi lembaga.
Menurut Andre, lembaga ini nantinya akan ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto melalui peraturan presiden (perpres).
“Apa namanya mungkin, apakah Badan Penyelenggaran BUMN itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, DPR dan pemerintah telah sepakat memasukkan RUU BUMN ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, pembahasan revisi UU BUMN ditargetkan rampung sebelum DPR memasuki masa reses.
“Ya, kami berharap lebih cepat. Kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kami selesaikan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Prasetyo menjelaskan, salah satu pokok perubahan dalam revisi UU BUMN adalah penyesuaian nomenklatur kementerian yang saat ini sebagian fungsi operasionalnya telah dialihkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan,” ucap Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 19:49
Gaspol Hari Ini: Reformasi Polri, Dimulai dari Ganti Kapolri? Nasional 25 September 2025

Gaspol Hari Ini: Reformasi Polri, Dimulai dari Ganti Kapolri?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Eks Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri Irjen (Purn) Yehu Wangsajaya blak-blakan soal berbagai persoalan di tubuh Polri.
Ia mengungkapkan, sebenarnya peta jalan reformasi Polri sudah dibuat sejak tahun 2004, namun tidak dijalankan dengan optimal.
“Kenapa di Polri sudah ada roadmap-nya, peta jalannya, kenapa enggak diikutin gitu? Jadi banyak hal akhirnya jadi sepertinya awut-awutan, sepertinya kacau,” ujar Yehu dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Kamis (25/9/2025).

Ia memberi banyak contoh persoalan di instansi Polri, tapi, salah satunya adalah tentang struktur Polri yang lebih besar di jajaran atas.
Padahal, mestinya struktur itu kecil di atas dan besar di bawah.
Persoalan itu akibat munculnya banyak jabatan yang diisi oleh para pejabat tinggi (pati) Polri dengan pangkat bintang tiga.
“Sekarang kan ada jabatan, (pejabatnya) dinaikkan bintang tiga semua,” ucap dia.
Di sisi lain, ia merasa bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah cukup memimpin kepolisian.
Ia mengatakan, reformasi bisa ditempuh salah satunya dengan mengganti pucuk pimpinan kepolisian.
Yehu menuturkan, lebih baik kandidat calon Kapolri baru dipilih dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dan merupakan penyandang lulusan terbaik atau Adhy Makayasa.
Ia melihat, karena Listyo merupakan lulusan Akpol tahun 1991, maka penerusnya lebih baik dicari dari lulusan 1992 dan 1993.
“Jangan ke bawah lagi, terlalu (muda), belum matang,” imbuh dia.
Simak obrolan selengkapnya dalam program Gaspol, yang tayang perdana malam ini, pukul 20:00 WIB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 18:55
Soal Menu Hiu Goreng di MBG, BGN Sebut Akan Dihentikan jika Sebabkan Keracunan Nasional 25 September 2025

Soal Menu Hiu Goreng di MBG, BGN Sebut Akan Dihentikan jika Sebabkan Keracunan
Tim Redaksi
CIBUBUR, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi adanya menu daging ikan hiu goreng pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Diketahui, menu dari daging ikan hiu itu diduga menyebabkan 25 orang mengalami mual, muntah, serta sakit perut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, memastikan bahwa menu apa pun yang menyebabkan keracunan maka akan dihentikan.
“Saya tegaskan kalau ada makanan yang diidentifikasi sebagai hal yang membuat keracunan, kita enggak akan pakai di wilayah itu, sekalipun banyak,” kata Nanik, di Cibubur, Kamis (25/9/2025).
Kemudian, dia menjelaskan bahwa penggunaan ikan hiu sebagai lauk dalam program MBG merupakan bagian dari penerapan menu berbasis kearifan lokal.
Selain itu, menurut dia, menu dari ikan hiu tersebut baru dua kali diberikan.
“Jadi sebetulnya begini, menu apa pun itu kan karena judulnya kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi kearifan lokal, ya kita gunakan,” ujar Nanik.
Dia pun mengatakan di lokasi tersebut pangananan dari ikan hiu adalah hal yang sangat biasa. Bahkan, harga ikan hiu juga tidak semahal di Jakarta.
“Kalau hiu misalnya, ternyata di situ biasa memang hiu dihidangkan. Kalau di sini kan hiu mahal banget, tapi karena di sana banyak hiu, jadi ya diberikan,” kata Nanik.
Namun, dia menegaskan bahwa BGN tidak akan lagi menggunakan menu yang terbukti memicu keracunan.
Dalam kesempatan itu, Nanik juga menjelaskan bahwa temuan investigasi menunjukkan kasus di Kalimantan Barat tersebut tidak semata-mata disebabkan keracunan, melainkan juga ada faktor alergi makanan.
“Ini ada keracunan dan ada alergi, ini tumpang tindih. Tidak semua hal itu berdugaan keracunan, tapi ada hal yang karena alergi. Misalnya anak-anak alergi udang, bahkan ada yang alergi mayonaise,” ujarnya.
Menurut Nanik, sebelum program berjalan sebenarnya sudah ada pendataan terkait alergi siswa di sekolah-sekolah. Namun, dia tidak menampik adanya kemungkinan kelalaian di lapangan.
“Sebelum waktu kita mau mendaftar murid-murid di sekolah-sekolah itu sebetulnya sudah ditanyakan kepada guru-gurunya, anak-anak ini siapa yang punya alergi. Nah, ada sebetulnya catatannya, tapi ternyata mungkin ada yang sekolah-sekolah kelewat,” katanya.
“Jadi, ini ada dua ternyata,
case
dari investigasi yang kita temukan tidak melulu karena keracunan, tapi ada juga disebabkan karena alergi makanan,” ujar Nanik melanjutkan.
Sebelumnya, kasus keracunan makanan dari program MBG terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menyebabkan 25 orang jadi korban.
Dengan rincian, 24 orang siswa dan seorang guru. Mereka mengalami gejala mual, muntah, serta sakit perut setelah menyantap menu MBG ikan hiu goreng di SDN 12 Benua Kayong.
Kasus di Ketapang tersebut menambah panjang daftar kasus keracunan MBG.
Berdasarkan data BGN, ada 4.711 kasus yang terbagi dalam ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 17:57
Pelepasan Bidang Tanah Transmigrasi dari Kawasan Hutan Tunggu Payung Hukum Buatan Presiden Nasional 25 September 2025

Pelepasan Bidang Tanah Transmigrasi dari Kawasan Hutan Tunggu Payung Hukum Buatan Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman Suryanegara menyebut, pihaknya masih menunggu payung hukum dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan status 17.650 bidang tanah transmigrasi yang berada di kawasan hutan.
Persoalan status bidang tanah transmigrasi itu menjadi pembahasan dalam Rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, pada Selasa (16/9/2025).
Iftitah mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Tinggal nanti kami menunggu rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk diberikan satu payung hukum yang lebih tegas dan lebih tinggi begitu,” kata Iftitah, saat ditemui di Tanjung Banon, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/9/2025).
Menurut Iftitah, persoalan tumpang tindih itu bakal diselesaikan dengan melepaskan bidang tanah tersebut dari status kawasan hutan.
Dalam rapat Komisi V, mekanisme pelepasan kawasan hutan ini menjadi salah satu solusi yang diusulkan pemerintah dan anggota dewan.
Meski demikian, kata Iftitah, pelaksanaan pelepasan kawasan hutan tetap melalui penilaian.
“Kalau misalkan lebih dulu kawasan transmigrasi, ya seharusnya sudah harus dilepaskan,” tutur Iftitah.
Politikus Partai Demokrat itu mencontohkan, di Luwu, Sulawesi Selatan, terdapat kawasan transmigrasi yang mulai dihuni pada 1999.
Namun, 20 tahun kemudian atau pada 2019, wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan hutan.
Padahal, masyarakat sudah menempati daerah itu terlebih dahulu secara resmi yang dibuktikan dengan keberadaan sertifikat hak milik (SHM).
“Padahal SHM-nya sudah ada sejak 1999,” kata Iftitah.
“(Terhadap kasus) seperti itu, tentu saja kami menginginkan agar Kementerian Kehutanan melepaskan kawasan hutannya,” ucap Iftitah.
Diketahui, persoalan tumpang tindih status wilayah desa dan bidang tanah transmigrasi dengan kawasan hutan masih menjadi sorotan.
Sebab, persoalan itu bisa berbuntut panjang.
Petani desa yang menggarap lahan, misalnya, bisa dipidana karena dianggap menggarap lahan pertanian di kawasan hutan.
Padahal, salah satu persoalannya adalah terdapat tumpang tindih status kawasan dan data yang tidak sinkron antar kementerian hingga pemerintah daerah.
Pimpinan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat menyebutkan, terdapat 2.966 desa yang berada di dalam kawasan hutan, 15.481 desa di tepi atau kawasan hutan, dan 17.650 bidang tanah transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 17:08
Tumbuhkan Perekonomian Daerah, Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Baik Pengelolaan BUMD dari Jepang Nasional 25 September 2025

Tumbuhkan Perekonomian Daerah, Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Baik Pengelolaan BUMD dari Jepang
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) mempelajari praktik baik pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dari Jepang.
Langkah itu dinilai krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
Hal itu dia sampaikan saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia dengan tema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi kehadiran para perwakilan Jepang, mulai dari kepala daerah hingga pimpinan lembaga, yang turut berbagi pengalaman dalam mengelola usaha daerah.
Ia mengatakan, hubungan Indonesia dengan Jepang sudah terjalin cukup lama dan berjalan harmonis.
Berbagai kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan pun telah terbangun antara kedua negara.
“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan di dunia, termasuk negara yang dihormati karena kemajuannya,” kata Tito dalam siaran persnya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Tito, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, wilayah luas, dan jumlah penduduk besar sehingga membutuhkan tata kelola pembangunan serta keuangan daerah yang efektif. Salah satu instrumen pentingnya adalah optimalisasi BUMD.
Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD, mayoritas bergerak di sektor air minum, perbankan, hingga pertambangan.
Namun, kata Tito, tidak semua mampu memberikan kontribusi optimal. Masih ada BUMD yang merugi akibat lemahnya manajemen, bahkan dipengaruhi unsur politik.
“Ini yang kami awasi, yang menjadi pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah milik pemda,” jelas Tito.
Dia berharap, seminar internasional itu menjadi momentum untuk belajar dari Jepang dalam membangun BUMD yang sehat dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Tito mencontohkan keberhasilan Kota Kitakyushu dalam mengelola usaha air minum serta Kota Shiranuka yang mampu memanfaatkan potensi daerah menjadi sumber pendapatan.
Tito berharap, forum itu menjadi ajang pertukaran pengalaman antardaerah di Indonesia dan Jepang.
“Melalui seminar ini, kami berharap nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh di sini yang hadir,” harapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki.
Hadir pula Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kantor Indonesia Takeda Sachiko, Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; Wali Kota Batam Amsakar Achmad; perwakilan pemda dari Indonesia; serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 15:43
Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja? Nasional 25 September 2025

Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
Saat ini, sudah terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Ka’bah itu.
Siapa saja mereka?
Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
Saat ini, Mardiono merupakan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP sejak September 2022.
Usman menyebut, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
“Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
Dok. Istimewa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat memimpin rapat koordinasi nasional (rakornas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan anggota Fraksi PPP se-Indonesia dari Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Nama kedua yang digadang sebagai caketum PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto.
Agus Suparmanto, kata Usman, didukung oleh mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.
“Pak Agus Suparmanto juga kandidat yang dianggap berpotensi jadi pesaing. Beliau didukung oleh Gus Rommy. Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
Nama terakhir cukup mengejutkan, karena tidak pernah dibicarakan masuk bursa caketum PPP, yakni Husnan Bey Fananie.
Husnan Bey Fananie merupakan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
“Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,” ujar Usman.
Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur meminta agar Muktamar X PPP dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang Ka’bah itu.
Harapannya, Muktamar X PP yang rencananya digelar pada September mendatang dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perpecahan di dalamnya.
“Mari kita laksanakan sebaik-baiknya, kita sambut Muktamar dengan gembira, optimis, dan penuh kekeluargaan/persaudaraan untuk menghindari perpecahan. Dan saya mewakili Majelis, menyerahkan kepada DPP yang akan melaksanakan apa yang digariskan AD/ART agar pelaksanaan Muktamar bisa berjalan sebaik-baiknya,” ujar Zarkasih lewat keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
Ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP memiliki kedaulatan dalam pengambilan keputusan dalam Muktamar.
Sehingga Zarkasih mengingatkan, tidak perlu terjadi keributan soal ketua umum PPP yang justru dapat menimbulkan perpecahan di internal.
“Siapakah yang akan terpilih (sebagai ketum) di Muktamar nanti, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang punya hak untuk memilih yaitu DPW dan DPC,” ujar Zarkasih.
“Karena kalau ramai (di publik) selalu yang negatif itu tidak baik dan saya tidak sependapat. Mari bersama-sama segala sesuatunya kita bicarakan di forum dengan sebaik-baiknya,” sambung Menteri Koperasi era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
Zarkasih sebagai senior PPP mengaku sudah mengikuti seluruh forum Muktamar partai berlambang Ka’bah itu.
Dari pengalamannya itu, ia melihat bahwa ketua umum yang akan terpilih adalah sosok yang yang memiliki jiwa dan semangat PPP.
Di samping itu, ia mengingatkan agar seluruh kader PPP menjaga kehormatan partai. Ia tak ingin ada pihak yang mencederai partai atau membuat kegaduhan yang berpotensi memecah-belah kader jelang Muktamar X PPP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 14:51