Category: Kompas.com Nasional

Kluivert "Out", Reaksi Istana, dan PSSI yang Diminta "Move On" Nasional 17 Oktober 2025

Kluivert “Out”, Reaksi Istana, dan PSSI yang Diminta “Move On”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya terpental dari tim kepelatihan Timnas Indonesia setelah gagal membawa Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Kluivert melalui mekanisme
mutual termination
.
Dalam pernyataan resmi pada Kamis (15/10/2025), PSSI menjelaskan bahwa pemutusan kontrak dilakukan lebih cepat dari durasi kerja sama yang seharusnya berlangsung dua tahun.
“Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja sama berdurasi dua tahun,” tulis pernyataan resmi PSSI.
PSSI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan.
PSSI menyampaikan apresiasi kepada Kluivert dan staf pelatih atas dedikasi selama bertugas bersama Skuad Garuda.
“Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama ini,” tulis PSSI.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick Kluivert dan timnya atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan. Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat, dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya,” lanjut pernyataan tersebut.
Adapun Kluivert langsung pulang ke Belanda ketika Timnas kalah melawan Arab Saudi dan Irak pada ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut baik keputusan PSSI yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihannya.
“Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu Hadrian saat dihubungi, Kamis.
Menurut Lalu, keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat sekaligus menjawab keresahan publik atas performa tim nasional dalam beberapa laga terakhir.
Dia menegaskan, Komisi X akan terus mengawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional yang disusun PSSI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Terkait langkah ke depan, Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI untuk menentukan pelatih baru yang dianggap paling tepat memimpin Skuad Garuda.
“Semua keputusan ada di tangan PSSI. Silakan cari yang terbaik. Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” tutur Lalu.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memerintahkan PSSI untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru.
Prasetyo menyebut, mereka semua tidak boleh patah arang imbas gagal melaju ke Piala Dunia 2026. “Tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert. Dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya,” ujar Prasetyo dalam keterangan videonya, Kamis.
“Bagaimanapun kita tidak boleh patah arang,” imbuh dia.
Prasetyo mengatakan, rakyat Indonesia harus terus yakin terhadap Timnas Indonesia.
Dia memastikan pemerintah akan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas Timnas Indonesia.
“Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud,” imbuh Prasetyo.
Patrick Kluivert hanya memimpin Indonesia di delapan pertandingan sejak mulai menjabat pada Januari 2025 lalu menggenatikan Shin Tae Yong.
Dari delapan pertandingan, ia hanya mampu mempersembahkan tiga kemenangan.
Dua kemenangan diraih saat Indonesia menaklukkan Bahrain dan China dengan skor masing-masing 1-0 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sementara satu kemenangan lainnya diperoleh dari laga persahabatan melawan China Taipei pada September 2025 yang berkesudahan dengan skor 6-0 untuk Indonesia.
Selain itu, Kluivert juga sempat membawa Timnas Indonesia menahan imbang Lebanon 0-0 pada laga persahabatan, September lalu.
Selama masa kepemimpinan Kluivert, Timnas Indonesia justru lebih sering menelan kekalahan, dua di antaranya adalah kekalahan telak 1-5 dari Australia dan 0-6 dari Jepang dalam laga tandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Anak asuh Kluivert juga menelan dua kekalahan pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak.
Kekalahan dari dua tim Timur Tengah itu membuat langkah skuad Garuda terhenti untuk meraih mimpi lolos ke Piala Dunia pertama kalinya sejak Indonesia merdeka dan berujung pada dihentikannya kerja sama antara PSSI dan Kluivert.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 06:08
Saat TNI Lumpuhkan Pusat Komando OPM Soanggama, 14 Anggota KKB Tewas Nasional 17 Oktober 2025

Saat TNI Lumpuhkan Pusat Komando OPM Soanggama, 14 Anggota KKB Tewas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
TNI melalui Komando Operasi (Koops) Habema Kogabwilhan III berhasil melumpuhkan kekuatan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (15/10/2025).
Dalam operasi itu, sebanyak 14 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tergabung dalam Kodap VIII/Soanggama tewas dalam kontak senjata dengan prajurit TNI.
Aksi tersebut sekaligus menandai berakhirnya dominasi kelompok OPM di wilayah Soanggama yang selama ini menjadi salah satu pusat pergerakan mereka.
Menurut keterangan resmi Satuan Tugas Media Koops Habema, operasi pembebasan Kampung Soanggama digelar secara terpadu dan terukur oleh pasukan TNI untuk memulihkan keamanan dan melindungi masyarakat dari tekanan KKB.
Pada Selasa (14/10/2025) malam, prajurit TNI melakukan pergerakan taktis menuju wilayah Soanggama.
Informasi menyebutkan bahwa sekitar 30 anggota OPM Kodap VIII/Soanggama telah lama menguasai kampung tersebut dan menekan warga.
“Pada tanggal 15 Oktober 2025, sekitar pukul 05.30 WIT, kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok OPM. Menghadapi situasi tersebut, prajurit TNI dengan terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Pada pukul 12.00 WIT situasi berhasil dikuasai dan kelompok OPM berhasil dipukul mundur,” ungkap Dansatgas Media Koops Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
TNI juga melaporkan bahwa 14 orang anggota OPM tewas dalam baku tembak tersebut.
Beberapa di antaranya adalah figur kunci dalam struktur Kodap VIII/Soanggama, misalnya Kepala Staf Operasi Kodap VIII/Soanggama Agus Kogoya, Ipe Kogoya selaku adik kandung Agus, dan Zakaria Kogoya yang merupakan pelaku penembakan anggota TNI di Mamba Bawah dan Gamagai.
Kelompok OPM ini tercatat telah melakukan 12 aksi kekerasan bersenjata sepanjang Januari-Oktober 2025, baik terhadap aparat TNI maupun warga sipuk.
Selain menewaskan sejumlah anggota OPM, TNI juga menguasai markas besar Kodap VIII/Soanggama yang selama ini menjadi pusat perencanaan serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil.
Dari hasil penyisiran, TNI menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu pucuk senjata api rakitan dan empat senapan angin, munisi berbagai kaliber, satu alat bidik Simons, satu teropong Newcon, dokumen organisasi OPM, atribut bintang kejora, peralatan komunikasi, serta berbagai perlengkapan lapangan milik kelompok separatis.
Untuk memastikan keamanan jangka panjang, wilayah tersebut kini ditetapkan sebagai Pos Taktis TNI Soanggama.
Pasca penindakan, situasi di Kampung Soanggama dilaporkan aman dan kondusif.
Iwan mengatakan bahwa warga kampung juga tidak ada yang mengungsi.
“Masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tokoh adat dan kepala desa setempat bahkan menghibahkan sebagian lahan dan fasilitas kampung untuk dijadikan Pos Taktis TNI Soanggama,” kata dia.
Kepala Desa Soanggama menyampaikan bahwa seluruh korban tewas merupakan anggota kelompok bersenjata.
Ia juga mengonfirmasi bahwa warga memberikan informasi tambahan tentang lokasi senjata lain yang disembunyikan kelompok tersebut.
Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa tindakan yang diambil prajurit TNI merupakan langkah tegas, terukur, dan sah secara hukum.
“TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Lucky.
Ia menambahkan, pasukan saat ini masih melanjutkan pengejaran terhadap sisa kelompok yang melarikan diri ke hutan serta melakukan pembinaan teritorial terbatas bersama tokoh agama dan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 05:44
Kapolri Sebut Kompolnas Awards Bukti Polri Institusi Terbuka dan Tidak Anti Kritik Nasional 17 Oktober 2025

Kapolri Sebut Kompolnas Awards Bukti Polri Institusi Terbuka dan Tidak Anti Kritik
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak antikritik.
Menurut Listyo Sigit, hal itu dibuktikan dengan adanya acara penghargaan yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertajuk “Kompolnas Awards 2025”.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata bahwa Polri adalah institusi yang terbuka dan tidak anti kritik, serta menjadikan setiap masukan sebagai sarana evaluasi,” kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam acara Kompolnas Awards 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Listyo Sigit lantas menjelaskan, acara penghargaan tersebut menjadi pendorong bagi personel Polri untuk terus berbenah, memperkuat profesionalisme, dan membangun kepercayaan publik.
Oleh karenanya, Kapolri menyebut bahwa acara penghargaan tersebut membuktikan institusi Polri anti kritik.
“Tentunya acara ini kita harapkan menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Listyo Sigit.
Dalam kesempatan itu, Kapolri pun memberikan ucapan selamat kepada para pemenang.
Sementara itu, kepada nominator yang belum menang, jenderal polisi bintang empat itu meminta agar segera melakukan evaluasi.
“Bagi yang belum terpilih, segera lakukan evaluasi serta tunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih nyata dan bermanfaat,” katanya.
Lebih lanjut, Listyo Sigit memastikan bahwa Polri dan Kompolnas akan terus meningkatkan sinergisitas ke depannya.
“Kemitraan antara Polri dan Kompolnas dapat terus ditingkatkan sehingga dapat mendukung terwujudnya Polri yang humanis, menjunjung tinggi HAM, semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, Kompolnas selaku pengawas eksternal independen Polri menggelar acara penghargaan Kompolnas Awards 2025 yang diberikan kepada satuan wilayah dan satuan kerja Mabes Polri yang melaksanakan pelayanan publik
Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pemantik untuk meningkatkan satuan kerja dan satuan wilayah Polri agar menjadi personel Polri yang melayani dan Presisi.
Kategori Polda terbaik
Kategori Polres terbaik
Kategori Polsek Gakkum terbaik
Kategori Polsek Harkamtibmas terbaik
Kategori Satker Mabes Polri Kelompok Operasional terbaik
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/10/2025 05:28
Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paling banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggenjot kebijakan program tiga juta rumah yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun sistem perizinan yang akan memudahkan masyarakat, khususnya MBR.
Dari sistem tersebut, bisa terlihat daerah yang banyak mengeluarkan izin terkait PBG untuk MBR.
“Nah, kami bisa monitor
real-time
. Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat
award
(salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya,” kata Tito, dalam keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat keputusan bersama untuk pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dia menyebut, kebijakan tiga menteri ini akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah.
Sebab, kebijakan tersebut jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.
“Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu,” kata dia.
Dia berharap, para kepala daerah bisa mendukung keputusan tersebut dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program tiga juta rumah.
“Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujar Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 21:43
Apa Itu Sekolah Garuda? Nasional 16 Oktober 2025

Apa Itu Sekolah Garuda?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan.
Lantas, apa itu Sekolah Garuda?
Sekolah Garuda atau pertama kali dikenalkan dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan sekolah yang dirancang untuk fokus pada pengembangan sains, teknologi, dan inovasi.
Kurikulum Sekolah Garuda akan berbasis kompetensi untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.
“Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
Rencana awal, pemerintah akan membangun sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru. Kemudian akan ada 80 sekolah yang sudah ada dan akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
“Akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ujar Prabowo.
Sebelum pidato kenegaraannya itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
Dalam rapat tersebut, turut dibahas tentang Sekolah Garuda yang menjadi program yang dirancang menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri supaya mampu melanjutkan studi di kampus unggulan dunia.
Sekolah Garuda yang disebut program strategis nasional merupakan sekolah tingkat menengah atas dengan sistem asrama dan kurikulum standar internasional.
Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di bidang industri, pertahanan, energi, dan teknologi.
KOMPAS.com/MELVINA TIONARDUS Suasana pengenalan Sekolah Garuda Transformasi SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
Program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.
Sekolah Garuda Transformasi akan mentransformasikan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara Sekolah Garuda Baru adalah sekolah yang dibangun dari nol di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul.
Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar.
Dalam peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025–2029, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
“Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang bertujuan menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti ratas tersebut.
Ia menjelaskan, sistem seleksi masuk Sekolah Garuda dirancang kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik, serta uji kompetensi yang ketat.
Seluruh siswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa penuh, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
“Sekolah Garuda mengadopsi model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, dan seluruh siswa akan menerima beasiswa penuh,” ujar Teddy.
Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto ratas mengenai Sekolah Garuda di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025).
Akhirnya, Sekolah Garuda resmi diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (8/10/2025).
Acara pengenalan Sekolah Garuda ini dilaksanakan serentak di 16 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu titik adalah Sekolah Garuda Transformasi M.H. Thamrin yang dulunya bernama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan program yang lahir dari visi Prabowo.
Sekolah Garuda, kata Brian, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing global.
Dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi yang siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Garuda ini memang kita siapkan untuk melahirkan para petarung, Garuda-Garuda muda, yang lawannya bukan lagi sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Singapura, China, Jepang, Amerika bisa bikin apa, kita juga harus bisa. Itulah yang nanti dilahirkan oleh Sekolah Garuda, petarung-petarung dengan level yang siap bersaing, meyakinkan diri bahwa kita mampu berkompetisi dengan siswa-siswa dari negara lain, dan kita pasti bisa,” ujar Brian.
Pengenalan Sekolah Garuda itu sendiri dilaksanakan di 16 titik di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan empat titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.
KOMPAS.com/Febryan Kevin Para siswa SMAN Unggulan M.H.Thamrin yang berbaris usai peluncuran sekolah Garuda, Rabu (8/10/2025). Pemerintah perkenalkan 16 lokasi Sekolah Garuda, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk cetak generasi unggul siap saing secara global.
Berikut rincian 12 titik Sekolah Garuda Transformasi:
Sedangkan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru terletak di Belitung Timur dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dan Bulungan (Kalimantan Utara).
Targetnya, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
“Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal,” ujar Brian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati melihat bahwa Sekolah Garuda merupakan program yang harus didukung untuk memproyeksikan Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang mutlak dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.
“Maka ucapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan lahirnya program Sekolah Garuda harus kita maknai positif,” ujar Kurniasih kepada Kompas.com.
Sekolah Garuda yang pembiayaannya ditanggung pemerintah akan membuka kesempatan luas bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tak terkecuali bagi para siswa dari latar ekonomi yang kurang.
Jika dijalankan dengan baik, Kurniasih memandang bahwa Sekolah Garuda juga dapat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antarwilayah.
Mengingat Sekolah Garuda Baru menyasar wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Secara kurikulum, jika menggunakan pendekatan International Baccalaureate (IB) dan fokus pada science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM, maka lulusannya diharapkan nanti akan bisa kompatibel dengan dunia global untuk bersaing di universitas terkemuka di dunia,” ujar Kurniasih.
KOMPAS.com/Febryan Kevin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
Ia juga mengapresiasi konsep Sekolah Garuda Transformasi yang mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada.
“Konsep Sekolah Garuda Transformasi juga bisa menjadi salah satu efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sekolah unggulan yang sudah ada,” ujar Kurniasih.
Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap Sekolah Garuda yang implementasinya harus tepat sasaran.
Tegasnya, harus ada parameter yang jelas terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Tujuannya untuk mencegah praktik titip-menitip siswa.
Selanjutnya, kapasitas guru dan pengajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar kurikulum yang menjadi tujuan utama Sekolah Garuda.
Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan sekolah reguler yang ada di seluruh Indonesia.
Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru menimbulkan kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
“Agar tidak terjadi kesenjangan antara Sekolah Garuda dan sekolah reguler, maka sekolah reguler juga wajib diperhatikan, supaya tidak muncul situasi di mana hanya sekolah Garuda yang disupport, sementara sekolah lain makin jatuh,” ujar Kurniasih.
Ia mengatakan, modal utama Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan kapital baru dengan SDM yang berdaya saing global.
Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses semua kalangan. Tegasnya, tidak boleh ada anak anak Indonesia yang tidak bersekolah.
“Sinergi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan semua program pendidikan untuk anak-anak kita jika kita serius, maka akan menjadi modal besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Kurniasih.
“Sekolah Garuda hadir sebagai terobosan harapan. Ia menjadi simbol bahwa negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Terobosan ini bukan hanya soal infrastruktur pendidikan, melainkan perubahan paradigma: dari pemerataan fisik menuju pemerataan kesempatan,” sambungnya berharap.
Dokumen Kementerian Agama Logo Sekolah Garuda buatan Diyan Rizqianto alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Dihubungi terpisah, Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan melihat bahwa Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sektor pendidikan.
Hal tersebut tercermin dari kehadiran Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Adapun terkait Sekolah Garuda, ia menilai bahwa konsep transformasi merupakan sesuatu yang realistis ketimbang membangun sekolah baru.
Tinggal bagaimana sekolah-sekolah baru tersebut meningkatkan kurikulumnya, sesuai standar yang lebih tinggi.
“Perkuat kultur pembelajaran saja, tidak perlu membangun kultur (pembelajaran) baru,” ujar Darmaningtyas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 21:27
MK Putuskan Tidak Terima Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Parlemen Nasional 16 Oktober 2025

MK Putuskan Tidak Terima Gugatan Partai Buruh soal Ambang Batas Parlemen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard, atau putusan NO.
“Mengadili: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, dalam sidang perkara nomor 131/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan, permohonan terkait kerugian hak konstitusional Pemohon atas ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) pada dasarnya telah pernah diuji dan dimaknai secara bersyarat dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.
Salah satu amar putusan tersebut menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029 dengan melibatkan seluruh kalangan.
“Namun, hingga permohonan a quo diputus, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas ketentuan mengenai ambang batas parlemen,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra.
Saldi menambahkan, dalam permohonan ini, anggapan kerugian konstitusional yang disampaikan Partai Buruh tidak didasarkan pada norma undang-undang yang telah berlaku sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.
“Oleh karena itu, permohonan a quo belum saatnya untuk diajukan ke MK,” ucap Saldi.
Dalam gugatan ini, Partai Buruh menilai, pembatasan representasi berdasarkan ambang batas semata adalah langkah yang tidak proporsional.
Representasi sebagian kelompok masyarakat hilang hanya karena faktor statistik, bukan karena tidak adanya dukungan riil dari pemilih.
Pemohon juga menyoroti inkonsistensi antara penerapan sistem pemilu proporsional dengan keberadaan ambang batas parlemen.
Sistem proporsional sejatinya bertujuan meminimalkan suara terbuang dan memastikan perbandingan proporsional antara persentase perolehan suara dan kursi.
Sebaliknya, sistem mayoritarian membuang suara yang kalah.
Karena itu, Pemohon berpendapat, ambang batas dalam sistem proporsional merupakan kontradiksi yang menimbulkan ketidakadilan dalam proses dan hasil pemilu, serta mengurangi kesetaraan warga negara di hadapan hukum.
Dalam petitum, Pemohon meminta MK menghapus aturan ambang batas parlemen secara nasional.
Namun, apabila menurut MK aturan ambang batas parlemen tetap diperlukan, Pemohon mengajukan petitum alternatif berupa pemberlakuan ambang batas parlemen yang berbasis dapil, dan bukan berbasis pada suara sah nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 21:07
KPK Periksa Pramugari, Gali Keterangan Korupsi Dana Operasional Papua Nasional 16 Oktober 2025

KPK Periksa Pramugari, Gali Keterangan Korupsi Dana Operasional Papua
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pramugari untuk mendalami informasi penggunaan uang yang diduga terkait korupsi dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Materi tersebut didalami KPK saat memeriksa dua saksi terkait perkara tersebut, yaitu Freelance Flight Attendant atau Pramugari RDG Airlines, Selvi Purnama Sari, dan Marwan Suminta selaku Wiraswasta, penjaga kos Wisma Feris Bogor, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
“Penyidik mendalami terkait dengan penggunaan-penggunaan uang yang berasal dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana operasional di Papua, termasuk penggunaan-penggunaan uang tersebut untuk pembelian aset di sejumlah tempat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Budi mengatakan, saksi atas nama Tamara Anggraeny selaku cabin manager RDG Airlines mangkir dari panggilan hari ini, sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang.
“Sedangkan untuk saksi atas nama TA, cabin manager RDG Airlines tidak hadir. Nanti kami akan cek apakah ada surat permohonan penjadwalan ulangnya atau tidak. Tentu nanti jika masih dibutuhkan keterangannya, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK memanggil Freelance Flight Attendant atau Pramugari RDG Airlines Selvi Purnama Sari sebagai saksi terkait kasus suap dana penunjang operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada Kamis (16/10/2025).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.
Selain itu, KPK turut memanggil dua saksi lainnya, yaitu Tamara Anggraeny Cabin Manager RDG Airlines dan Marwan Suminta selaku Wiraswasta, Penjaga Kos Wisma Feris Bogor.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran uang kasus korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.
KPK menduga aliran uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk pembelian
private jet
atau jet pribadi.
“Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian
private jet
(jet pribadi) yang saat ini keberadaannya di luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
KPK juga mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.
“Kerugian keuangan negara dalam perkara ini cukup besar, Rp 1,2 triliun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Budi mengatakan, tersangka dalam perkara ini adalah Dius Enumbi (DE) selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua dan Lukas Enembe (almarhum) selaku Gubernur Papua.
Dia mengatakan, KPK mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas Enembe dalam rangka
asset recovery
atau pemulihan kerugian keuangan negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 19:37
Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia Nasional 16 Oktober 2025

Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) angkat bicara usai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.
Kini, Patrick Kluivert resmi tak lagi menangani tim nasional (Timnas) usai gagal mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Prasetyo pun meminta PSSI yang dipimpin Erick Thohir untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru.
Menurutnya, kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko tidak boleh membuat patah semangat Timnas.
“Tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert. Dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya,” ujar Prasetyo, dalam keterangan videonya, Kamis (16/10/2025).
Di samping itu, ia meminta masyarakat Indonesia tetap yakin kepada Timnas. Pemerintah sendiri disebutnya akan terus memperbaiki sepak bola nasional.
Pada saatnya, pemerintah dapat mewujudkan mimpi 287 juta rakyat Indonesia yang ingin melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.
“Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyerahkan keputusan soal pelatih baru Timnas Indonesia kepada PSSI.
Hal itu disampaikannya usai PSSI memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, setelah gagal mengantarkan negara ini lolos Piala Dunia 2026.
“Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” ujar Lalu saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
Ia sendiri setuju dengan langkah PSSI yang memecat Patrick Kluivert dari posisi pelatih Timnas Indonesia.
Setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, publik terus menyuarakan agar eks pemain Barcelona itu hengkang.
“Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu.
Kini, PSSI serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perlu menyiapkan langkah persiapan untuk masa depan Timnas Indonesia.
“Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Diketahui, PSSI resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang sebelumnya memimpin tim kepelatihan Timnas Indonesia.
Keputusan ini diambil melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua pihak.
PSSI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan.
Dengan demikian, Patrick Kluivert dan timnya tidak lagi menangani Timnas Indonesia senior, U-23, maupun U-20.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 19:02
Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik Nasional 16 Oktober 2025

Elite PSI Sindir Partai yang Ditinggal Kadernya, Singgung Kalkulasi Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menyinggung soal partai politik yang ditinggal banyak kadernya.
Ali mengatakan, seorang kader tentu memiliki kalkulasi politik sebelum memutuskan untuk meninggalkan partainya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa seharusnya partai politik yang ditinggalkan kadernya melakukan introspeksi.
“Harusnya partai-partai politik yang ditinggalkan kadernya itu menyegerakan introspeksi diri. ‘Apa yang salah di partai saya? Kenapa kemudian banyak yang hijrah?’,” ujar Ali saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
Mantan wakil ketua umum Partai Nasdem itu pun menyinggung banyaknya kader partai politik yang kini bergabung dengan PSI.
Dengan nada bercanda ia mengatakan, hijrahnya nama-nama tersebut mungkin disebabkan oleh penampilan menarik dari Ali.
“Mungkin kalian lihat Ahmad Ali yang ganteng kali,” ujar Ali.
Kendati demikian, Ali kembali menjelaskan bahwa pindahnya seseorang ke partai politik lain pasti sudah melalui pertimbangan matang.
Termasuk kenyamanan dan rasa hormat yang dinilainya menjadi sejumlah faktor seseorang hijrah ke partai politik lain.
“Semua orang ini kan punya kalkulasi politik, hitungan-hitungan politik. Jadi bagi saya, untuk menentukan satu sikap itu adalah soal kenyamanan,” ujar Ali.
“Kedua, di partai itu harus ada rasa respek. Kemudian ketiga, partai itu sungguh-sungguh diurus. Nah insya Allah itu menjadi salah satu indikator yang sedang kita kerjakan hari ini,” sambung mantan anggota Komisi III itu.
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Para pengurus baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berfoto bersama usai diumumkan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Di samping itu, Ali mengungkap bahwa tujuh nama akan bergabung dengan PSI dalam waktu dekat. Ada politikus maupun aktivis yang disebut akan bergabung dengan partai pimpinan Kaesang Pangarep itu.
“Ada beberapa tokoh politik dan aktivis profesional yang memang telah mengkonfirmasi ke saya dalam beberapa hari ini mereka akan bergabung ke PSI. Jadi ada lima atau tujuh,” ujar Ali.
Bergabungnya nama-nama tersebut ke PSI disebut Ali akan menjadi kejutan. Namun, Ali masih enggan mengungkap lebih detail terkait tujuh sosok tersebut.
“Yang saya bisa pastikan adalah kader-kader bangsa,” singkat Ali.
Ia juga menjawab soal sosok J yang merupakan nama besar yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.
Namun, mantan wakil ketua umum Partai Nasdem itu masih enggan mengungkap sosok J yang akan diumumkan dalam forum besar.
“Memang ini kalau tentang Mr. J itu, saya pastikan ya, Mr. J itu adalah tokoh besar yang akan bergabung di PSI. Forumnya pun, ketika dia mau bergabung itu, forumnya besar,” ujar Ali.
Diketahui, Ahmad Ali diketahui merupakan salah satu politisi senior yang bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Selain Ahmad Ali, ada nama eks kader Partai Nasdem lain seperti Bestari Barus, Pinrang Andi Ichsan Aswad, dan Indira Mulasari.
Terdapat pula tiga eks legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Solo, yakni Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 18:00
Wujudkan Asa Ribuan Mahasiswa Kurang Mampu, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 71 Miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh Nasional 16 Oktober 2025

Wujudkan Asa Ribuan Mahasiswa Kurang Mampu, Pemkot Surabaya Kucurkan Rp 71 Miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Di balik senyum lembut seorang mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, tersimpan kisah perjuangan luar biasa. Safira Hasna, salah satu mahasiswi di kampus tersebut, telah menjadi yatim piatu sejak usia muda.
Safira menjadi piatu sejak duduk di bangku kelas 4 SD, kemudian sang ayah meninggal dunia saat ia naik ke kelas 3 SMP. Dunia seakan runtuh bagi Safira kecil karena benar-benar menjadi yatim piatu di usia yang belum menginjak remaja.
Namun, dengan semangat belajar dan tekad yang kuat, Safira membuktikan bahwa keterbatasan tidak bisa menghalangi mimpinya melanjutkan pendidikan. Kini, semangat juangnya membuahkan hasil karena ia tercatat sebagai salah satu penerima Beasiswa Pemuda Tangguh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Dengan beasiswa ini, alhamdulillah terbantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) semesteran, terbantu membeli alat-alat ataupun buku-buku yang diperlukan untuk kuliah,” ujar Safira dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/10/2025).
Bagi Safira, bantuan dana itu bukan sekadar nominal, melainkan sebuah kepercayaan dan kesempatan untuk melanjutkan mimpi. Ia berjanji akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus belajar, menggapai cita-cita, dan berkontribusi bagi Kota Surabaya.
Kisah Safira hanyalah satu dari ribuan cerita di balik penerima program beasiswa pendidikan tinggi di Surabaya. Sejak diluncurkan pada 2021, Pemkot Surabaya telah mengucurkan dana sebesar Rp 71 miliar untuk Beasiswa Pemuda Tangguh.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa hingga kini, sebanyak 5.908 mahasiswa telah merasakan manfaat program Beasiswa Pemuda Tangguh yang mencakup dukungan biaya hidup bulanan dan pembiayaan UKT. Ia menambahkan, anggaran untuk program ini akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.
“Alhamdulillah, insyaallah dengan anggaran 2026 nanti, setelah disahkan, maka (Beasiswa Pemuda Tangguh) akan kami tambah untuk 24.000 anak Surabaya,” kata Eri.
Lebih lanjut, Eri menegaskan, Surabaya harus menjadi tempat yang ramah bagi anak muda untuk tumbuh dan berkembang. Ia berpesan agar generasi muda terus belajar, berkarya, dan berprestasi, sebab Surabaya selalu hadir untuk menjaga semangat mereka.
Pada periode semester ganjil September 2025, sebanyak 2.766 mahasiswa dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Pemuda Tangguh. Verifikasi ketat dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang membutuhkan.
Eri mengatakan, Beasiswa Pemuda Tangguh terbuka untuk semua warga Surabaya. Namun, prioritas utama diberikan kepada keluarga miskin dan pramiskin. Ia secara khusus meminta keluarga yang sudah mampu dan memiliki pendapatan tinggi untuk tidak mengikuti program beasiswa ini.
“Mari kita bantu saudara kita (yang lebih membutuhkan),” ujarnya.
Proses verifikasi faktual harus dilakukan menyusul banyaknya pendaftar yang mencantumkan pekerjaan orangtua sebagai wiraswasta. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengutamakan mereka yang orang tuanya berpenghasilan rendah.
Dari proses tersebut, ditemukan pula sejumlah kasus khusus yang menarik perhatian Pemkot Surabaya, seperti mahasiswa tunarungu di Universitas Terbuka (UT) serta pendaftar yang baru kehilangan orangtua.
Untuk mahasiswa yang tinggal sendiri, Pemkot Surabaya memfasilitasi tempat tinggal di Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS).
Terkait besaran bantuan, Eri menjelaskan bahwa dana disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan penerima, dengan pemberian bantuan yang maksimal tetapi terbatas. Bagi mahasiswa dengan orangtua berpenghasilan tinggi, mereka tetap berpeluang mendapat subsidi parsial jika kuota tersisa.
Ia mencontohkan, subsidi parsial diberikan jika kuota tersisa, seperti UKT Rp 10 juta yang hanya dikover sebagian.
“Contohnya, jika UKT Rp 10 juta, yang kami berikan hanya Rp 2 juta. Tidak semua kami kover Rp 10 juta,” tambahnya.
Program tersebut menyasar mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Tujuannya adalah agar semakin banyak warga Surabaya yang bisa menempuh kuliah dan mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik.
Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Eringgo Perkasa menyampaikan, beasiswa kini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
Regulasi itu memastikan kualitas dan kontribusi lulusan penerima beasiswa, serta menetapkan durasi maksimal 8 semester untuk S1 atau D4 dan 6 semester untuk D3.
“Beasiswa akan dicabut secara tegas jika penerima melanggar klausul, seperti menikah atau menerima beasiswa dari instansi lain,” ucap Eringgo.
Selain pembiayaan kuliah, program beasiswa memberikan dukungan menyeluruh dengan syarat penerima harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Eringgo menegaskan bahwa jika IPK tidak tercapai, Pemkot Surabaya akan melibatkan kampus untuk evaluasi.
Hingga saat ini, program Beasiswa Pemuda Tangguh telah bekerja sama dengan 15 perguruan tinggi. Adapun sembilan di antaranya berada Surabaya dan enam di luar kota. Pendaftaran beasiswa sendiri bisa dilakukan melalui laman
besmart.surabaya.go.id
.
Perluasan program beasiswa ke kampus luar kota merupakan intervensi Wali Kota untuk membantu mahasiswa yang terdampak musibah.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Surabaya yang gagal kuliah karena alasan biaya,” tutur Eringgo.
Sepanjang 2025, total 5.908 mahasiswa menjadi penerima, menjadikan Surabaya satu-satunya daerah yang menyalurkan beasiswa dua kali dalam setahun. Angka ini membuktikan komitmen Pemkot Surabaya dalam memberikan akses pendidikan tinggi bagi warganya.
“Hanya Surabaya yang bisa melakukan itu dan membiayai mereka hingga lulus,” ujar Eringgo.
Sejalan dengan target Wali Kota, Pemkot Surabaya akan memperluas cakupan program pada 2026. Perluasan kuota menjadi 24.000 mahasiswa ini akan melibatkan lebih banyak PTS, memastikan semakin banyak warga Surabaya memperoleh kesempatan pendidikan tinggi. (ADV)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/10/2025 17:10