Category: Kompas.com Nasional

Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo Nasional 27 September 2025

Komite Reformasi Polri: Bakal Bekerja 6 Bulan, Pelantikan Tunggu Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak akan menjadi lembaga permanen pemerintahan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyadi mengatakan, komite itu bersifat
ad hoc
.
Adapun lembaga
ad hoc
merupakan lembaga yang dibentuk tanpa perencanaan karena alasan mendesak.
“Reformasi Polri itu
ad hoc
,” ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Menurut Bambang, Komite Reformasi Polri hanya akan bekerja selama sekitar enam bulan.
Kemudian, dia menyebut, Komite Reformasi Polri akan diisi sekitar tujuh hingga sembilan orang, termasuk eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Namun, Bambang mengaku, belum mengingat siapa saja sosok yang bakal bergabung dalam komite tersebut selain Mahfud.
“Saya nanti cek lagi, saya takutnya salah kalo saya ngomong. Saya belum cek lagi daftarnya seperti apa ya,” kata Bambang.
Meski nama-nama komisioner sudah dikantongi, mereka belum akan dilantik hingga Presden Prabowo pulang dari perjalanan dinas luar negeri.
“Nunggu presiden datang saja,” ujar Bambang.
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, Komite Reformasi Polri akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025.
Menurut Yusril, sebagaimana dikatakan Bambang, komite itu akan disahkan setelah Prabowo pulang dari luar negeri.
“Kita tunggu beliau kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober (2025) sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” kata Yusril di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat.
Komite itu akan diisi sejumlah orang termasuk dirinya sendiri, Mahfud, dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie.
Meski Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, menurut Bambang, komite bentukan Presiden yang akan menjadi tim utama dalam reformasi institusi kepolisian.
“Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden,” ujar Bambang.
Namun, menurut Bambang, Komite Reformasi Kepolisian dan Tim Transformasi Reformasi Polri akan saling bekerja sama.
Tim bentukan Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan lima perwira menengah akan membantu komite bentukan Presiden Prabowo.
“Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga kemudian nanti, di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ,” kata Bambang.
Yusril juga menyebut bahwa tim bentukan Presiden dan Kapolri tidak akan saling bertabrakan.
Dia menjelaskan, Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri akan mendukung komite yang dibentuk Presiden.
“Jadi jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja itu saling bantu-membantu begitu,” ujar Yusril.
Tim itu akan menggelar kajian guna mengevaluasi Undang-Undang Kepolisian.
“Jadi saya kira, setelah lebih 20 tahun, memang ada baiknya kita review undang-undang yang kita buat tahun 2002 itu menyesuaikan dengan perkembangan sekarang,” kata Yusril.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Tim Transformasi Reformasi Polri bukan dibentuk untuk menandingi Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo.
Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam wawancara khusus pada program Rosi di Kompas TV yang tayang pada Kamis, 25 September 2025.
“Justru ini bentuk respons cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi bentukan Presiden,” kata Listyo Sigit.
“Sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat,” ujarnya lagi.
Kapolri juga menyatakan Tim Transformasi Reformasi Polri akan melibatkan pihak eksternal dalam mengevaluasi kepolisian.
“Jadi sebenarnya kita tetap melibatkan teman-teman dari eksternal, dari pakar untuk memberikan masukan kepada kami,” ujar Listyo Sigit.
Dia menegaskan, tim transformasi itu dibentuk juga sebagai upaya memperbaiki internal kepolisian.
Pihaknya harus menyiapkan anggota-anggota dengan semangat yang sama untuk membuat Korps Bhayangkara lebih baik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 09:22
BGN soal Cuma 34 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higienis: Data dari Mana? Nasional 27 September 2025

BGN soal Cuma 34 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higienis: Data dari Mana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang merespons soal data yang menyebut hanya 34 dari 8.583 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyoroti soal 8.583 SPPG yang disebutnya hanya 34 yang memiliki SLHS.
Nanik mengaku bahwa dirinya bingung dengan data itu. Dia pun mempertanyakan asal data yang disebutkan Qodari tersebut.
“Kan katanya, siapa, Pak Qodari apa siapa itu nyebut. Saya juga enggak tahu data dari mana. Tapi, dalam arti saya enggak tahu Pak Qodari ini datanya dari mana,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Nanik menjelaskan, sejak awal, BGN sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) untuk dapur umu atau SPPG.
Menurut dia, isi dari juknis BGN ini sama saja seperti SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dia pun memastikan hampir seluruh dapur MBG sudah memenuhi juknis yang BGN berikan untuk bisa beroperasi.
“Jadi kontennya SLHS itu kan yang diperiksa juga IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), kemudian sampahnya berapa meter, bagaimana udaranya, ruangannya. Kemudian, dimasukkan dalam juknis yang harus dipenuhi oleh mitra. Jadi sebetulnya, kalau sekarang ini tinggal kayak Dinkes ngelihat saja, nyamain, tinggal mengeluarkan suratnya saja,” katanya.
Kemudian, terkait SLHS daripada dapur MBG, Nanik mengatakan bahwa masing-masing SPPG tinggal meminta ke Dinkes saja.
Sebab, menurut dia, SPPG sudah memiliki semuanya untuk menyediakan MBG, hanya minus surat formalitas yang diminta oleh Qodari saja.
Nanik pun kembali menekankan bahwa dia belum tahu berapa dapur MBG yang sudah memegang SLHS.
“Ya tanya Pak Qodari, kita belum menyelidiki, saya juga enggak tahu,” ujar Nanik.
Sebelumnya, Kepala KSP Muhammad Qodari menyoroti soal SLHS yang harus dimiliki oleh SPPG sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.
Dikutip dari rilis resmi KSP, dari 8.583 SPPG atau dapur MBG, hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Qodari, Senin (22/9/2025), dikutip dari siaran pers.
Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan.
Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) keamanan pangan.
Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.
Qodari pun menegaskan, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.
Berdasarkan hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait, sebetulnya sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh BGN dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, aspek pengawasan dan kepatuhan masih menjadi tantangan terbesarnya.
“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR (pekerjaan rumah)-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.
Dalam kesempatan itu, Qodari menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai wilayah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 08:23
PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP? Nasional 27 September 2025

PPP Gelar Muktamar X Hari Ini, Siapa yang Bakal Jadi Ketum PPP?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar X yang akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
Agenda utama dalam Muktamar X ini adalah pemilihan Ketua Umum (Ketum) PPP dan struktur partai periode 2025-2030.
Selain pembentukan struktur partai baru, Muktamar X juga membahas rencana kinerja PPP selanjutnya dan laporan kinerja selama lima tahun ke belakang.
Namun, tiga agenda ini akan bersifat internal. PPP baru mengundang tokoh-tokoh eksternal, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat penutupan Muktamar X.
“Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono di acara doa bersama menuju Muktamar X di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Beberapa hari menjelang Muktamar X, terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Kabah itu.
Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
Menurut Usman, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
“Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
Nama kedua yang digadang sebagai calon ketua umum (caketum) PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto yang didukung mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy
“Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
Nama ketiga yang masuk bursa caketum PPP adalah Husnan Bey Fananie yang juga mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
“Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,”ujar Usman.
Dalam acara doa bersama menuju Muktamar X, Mardiono mengaku bahwa dirinya tidak berambisi untuk menjabat pimpinan partai lagi.
Namun, Mardiono menyebut, siap kembali memimpin jika diamanahkan para kader.
“Saya tidak begitu ambisi untuk harus menjadi ketua umum karena sesungguhnya ketua umum ini adalah bukan jabatan, tetapi adalah mengemban tugas untuk menjalankan amanah, amanah yaitu untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan,” ujar Mardiono.
Meski tidak berambisi menjadi ketua umum lagi, Mardiono mengaku sudah mendapatkan amanah dari mayoritas DPW.
“Memang, sudah banyak ya, lebih dari 68-70 persen ya itu memang sudah mendeklarasikan keinginan agar nanti Pak Mardiono melanjutkan kepemimpinannya untuk periode tahun 2025-2030. Itu keinginan para kader,” katanya.
Di sisi lain, Mardiono menyebut PPP adalah partai kader sehingga pihak eksternal boleh bergabung dengan syarat mengikuti mekanisme yang ada.
Mardiono menganalogikan, PPP sebagai sebuah rumah yang punya aturan dan tidak semua orang bisa memasuki rumah itu.
Jika ada orang lain atau tetangga yang mau masuk, tentu aturan atau perlakuan yang diberikan akan berbeda jika dibandingkan dengan penghuni rumah.
“Saya enggak merasa melawan, saya juga enggak merasa tersaingi, tapi semua saya harus mengantarkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” ujar Mardiono.
Di kesempatan terpisah, sejumlah kader PPP juga membuat acara deklarasi untuk memenangkan Agus Suparmanto menjadi Ketum PPP periode 2025-2030.
Deklarasi ini dipimpin Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy selaku Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus) di salah satu hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Jumat, 26 September 2025, malam.
Rommy mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.
Dia juga mengeklaim bahwa sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
“Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” katanya.
Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
Sebab, dia mengatakan, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
Dia menyebut, suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
Oleh karenanya, dia menegaskan bahwa perlu ada pemimpin baru di PPP.
“Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
Selepas deklarasi, Agus Suparmanto berharap Muktamar X PPP bisa berjalan sesuai target.
“Seperti yang di mayoritas provinsi ini, dukungan-dukungan penuh, saya berkeyakinan besok Muktamar berjalan dengan baik sesuai target,” kata Agus.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati Raharjo menyebut, sosok yang cocok memimpin PPP harus sosok yang memiliki banyak dana dan dekat dengan ulama.
“Sosok ideal yang dibutuhkan oleh PPP adalah figur yang mempunyai kapasitas sumber daya besar,” kata Jati saat dihubungi
Kompas.com
, Jumat.
Dia menerangkan, sosok itu harus banyak dana karena kebutuhan finansial untuk menggerakkan partai.
Apalagi, menurut Jati, saat ini tidak ada satu pun kader PPP yang berada di DPR RI lantaran tidak lolos ambang batas parlemen.
“Tentu berdampak pada akses ke sumber negara untuk operasionalisasi partai dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hingga DPC (Dewan Pimpinan Cabang),” ujar Jati.
Sementara itu, kedekatan dengan ulama juga diperlukan mengingat PPP sebagai partai berhaluan Islam.
PPP membutuhkan ketua umum yang kuat di internal maupun eksternal dan memiliki jejaring yang bagus.
“Juga yang punya jaringan luas dengan para tokoh masyarakat, misalnya alim ulama, untuk bisa menjembatani komunikasi dengan pemilih basis PPP maupun pemilih potensial,” kata Jati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 07:39
Purbaya Bakal "Pelototi" BGN yang Minta Tambahan Rp 28 Triliun: Betul Enggak Bisa Diserap? Nasional 27 September 2025

Purbaya Bakal “Pelototi” BGN yang Minta Tambahan Rp 28 Triliun: Betul Enggak Bisa Diserap?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, bakal melototi penyerapan anggaran yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Diketahui, BGN sempat meminta tambahan anggaran Rp 28 Triliun pada tahun 2025. Padahal, anggaran Rp 71 triliun yang sudah dimiliki belum terserap seluruhnya.
“Tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti, akhir Oktober, saya akan ke sini lagi. Betul enggak dia bisa nyerap? Kalau betul, ya kita kasih tambah. Kalau enggak ya kita potong. Oke,
clear
ya?” kata Purbaya di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Lebih lanjut, Purbaya mengaku, awalnya dirinya berpikir bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan BGN rendah.
Namun kenyataannya, menurut Purbaya, justru sebaliknya. Dia melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan BGN memiliki dampak multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta anggaran tambahan kepada dari dana standby yang sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto.
Dadan lantas memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun yang sudah dimiliki BGN saat ini bakal terserap semuanya.
“Kita tadi berbincang-bincang bahwa kemudian Rp 71 triliun itu insya allah akan terserap, dan bahkan mungkin kita akan minta tambahan ke Pak Menkeu, untuk dana standby yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden,” ujar Dadan usai bertemu Purbaya di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat.
Dadan menjelaskan, setelah melakukan perhitungan, anggaran tambahan sebesar Rp 50 triliun tidak akan bisa diserap oleh BGN.
Oleh karenanya, menurut dia, angka yang paling memungkinkan untuk diserap BGN adalah Rp 28 triliun saja.
“Jadi (anggaran awal) Rp 71 triliun, plus (anggaran tambahan) Rp 28 triliun di tahun ini. Itu yang saya sampaikan ke Pak Menkeu,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 07:12
BGN Mengaku Salah Usai Terjadi Ribuan Insiden Keamanan Pangan MBG Nasional 27 September 2025

BGN Mengaku Salah Usai Terjadi Ribuan Insiden Keamanan Pangan MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang secara terbuka mengakui kesalahan lembaganya atas terjadinya sejumlah insiden keamanan pangan salah satunya keracunan, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Dia menegaskan bahwa BGN bertanggung jawab penuh dan berkomitmen memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami mengaku salah atas apa yang terjadi, insiden keamanan pangan ini,” ujar Nanik di kantornya di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Nanik menyebut, sebagian besar kasus yang muncul belakangan disebabkan oleh pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), baik oleh mitra penyelenggara maupun tim di lapangan.

Selain itu, dia menilai, pengawasan internal BGN masih belum berjalan optimal.
“Sering saya sampaikan di berbagai media bahwa kejadian-kejadian belakangan ini 80 persen karena SOP kita yang tidak dijalankan dengan baik, baik oleh mitra maupun tim,” katanya
“Tapi, kesalahan terbesar ada pada kami karena pengawasan dari kami masih kurang optimal,” ujar Nanik lagi.
Nanik menegaskan, meski di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah ada kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan, tanggung jawab utama tetap berada di pundak BGN.
“Kami tidak bisa melempar kesalahan pada mereka. Kami bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi,” katanya.
Namun, menurut dia, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan beracun, melainkan juga ada yang dipicu oleh alergi makanan dan faktor lain.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa BGN tetap akan menanggung seluruh biaya penanganan korban.
“Kami bertanggung jawab penuh, termasuk untuk anak-anak yang terdampak dan bahkan orang tua yang ikut makan dan mengalami masalah kesehatan. Semua biayanya kami tanggung,” ujar Nanik.
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa BGN ke depannya tidak akan menoleransi pelanggaran SOP dalam bentuk apa pun.
“Kami akan berusaha keras memperbaiki total. Tidak ada lagi toleransi untuk siapa pun yang melanggar SOP,” tegasnya.
Dengan suara bergetar, Nanik lantas menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat, terutama para orang tua dan anak-anak penerima manfaat MBG.
“Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN dan seluruh SPPG di Indonesia. Saya seorang ibu. Melihat video anak-anak sampai digotong ke puskesmas, hati saya sangat sedih. Kalau anak saya sendiri demam saja saya sudah stres, apalagi melihat anak-anak seperti itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, niat awal program MBG adalah mendukung visi Presiden untuk pemenuhan gizi anak Indonesia, agar tumbuh menjadi generasi emas. Namun, Nanik mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan belum sempurna.
“Saya dulu aktif di yayasan sosial, setiap hari saya bersama anak-anak kurang mampu. Tujuan kami hanya satu, agar anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Tapi ternyata, kami harus belajar banyak dari kejadian ini,” kata Nanik.
“Ini bukan soal angka. Satu nyawa saja, satu anak saja sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Ini kesalahan kami sebagai pelaksana, dan kami akan memperbaikinya secara total,” ujarnya lagi.
Berdasarkan data BGN, ada 4.711 kasus yang terbagi dalam ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
Terbaru, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kasus keracunan menu MBG sangat tinggi di daerahnya.
Hingga Jumat, 26 September 2025, ada sekitar 900 siswa Paud hingga SMA/SMK yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 05:57
Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum Nasional 26 September 2025

Tiga Agenda Muktamar X PPP, Laporan Kinerja hingga Pemilihan Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, ada tiga agenda yang akan dilaksanakan pada Muktamar X PPP.
Agenda ini diketahui akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 27-29 September 2025.
“Sesungguhnya (agenda) hanya (ada) tiga saja. Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama lima tahun semasa periode,” ujar Mardiono saat ditemui di acara doa bersama menuju Muktamar X di Hotel Grand Boutique Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Lalu, agenda kedua adalah pembahasan rencana-rencana kerja PPP untuk lima tahun ke depan. Kemudian, agenda ketiga adalah pembentukan struktur partai untuk kepemimpinan baru.
Pada agenda ini, kader akan memilih pemimpin baru mereka, mulai dari jabatan ketua umum, wakil ketua umum, dan seterusnya.
“(Agenda) terakhir adalah membentuk struktur organisasi baru. Jadi, nanti di dalam struktur itu akan ada (pemimpin) baru dari mulai ketua umum, wakil ketua umum, bendahara umum, dan seterusnya,” kata Mardiono lagi.
Ia mengatakan, untuk tiga agenda ini bersifat internal.
PPP baru mengundang tokoh-tokoh publik, baik itu pejabat hingga mitra partai politik lainnya di saat penutupan Muktamar X.
Agenda penutupan ini sekaligus menjadi pembuka acara bimbingan teknis (Bimtek) bagi para kader partai dari seluruh Indonesia.
“Baru (saat penutupan) nanti memang kami mengundang ya tokoh masyarakat, kemudian juga senior-senior. Kemudian, juga ada lagi mungkin pejabat negara dan mitra-mitra kerja partai politik lain,” kata Mardiono lagi.
PPP juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri penutupan Muktamar X pada 29 September 2025 nanti.
Menjelang agenda Muktamar X, hari ini, sejumlah kader PPP yang telah berkumpul di Jakarta melakukan doa bersama.
Para kader berharap, Muktamar X PPP akan dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT.
Dalam agenda doa bersama ini, para kader yang merupakan pendukung Mardiono berharap agar pilihan mereka dapat kembali memimpin PPP untuk periode 2025-2030.
Saat ini, nama calon ketua umum PPP mengerucut ke tiga nama, yaitu Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 23:04
Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP Nasional 26 September 2025

Eks Mendag Agus Suparmanto Dideklarasikan Kader Jadi Caketum PPP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dideklarasikan sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi calon ketua umum (caketum) periode 2025-2030 dalam Muktamar X PPP.
Ketua Tim Pendukung Agus Suparmanto (Pegasus), Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy, mengatakan deklarasi Agus sebagai caketum PPP ini dihadiri 27 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia.
“Saya juga perlu sampaikan, dewan pimpinan cabang yang hadir di tempat ini tanpa kecuali dari setiap provinsi yang ada dari Aceh sampai Papua,” kata Rommy dalam acara deklarasi di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) malam.
“Jadi kita perlu mempertanyakan kembali jangan-jangan muktamarnya sudah dimulai malam ini,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Rommy mengklaim sudah meminta restu para kiai dan ulama untuk memenangkan Agus Suparmanto.
“Kita mohon bimbingan para ulama kiai tentang keputusan Agus Suparmanto dihasilkan di Ponpes Khas Kempek Cirebon karena itu bulatkan tekad kita kita ucapkan bismillah niat kita,” tegasnya.
Menurut Rommy, PPP perlu pemimpin baru untuk membawa partai lolos ke Parlemen pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
Sebab, menurutnya, kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 akibat ada masalah dalam kepemimpinan PPP yang saat ini.
Suara PPP di tingkat nasional hanya sekitar 5,8 juta. Sementara suara di kabupaten/kota bisa mencapai 8,3 juta suara.
“Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” ungkapnya.
Oleh karenanya, perlu ada pemimpin baru di PPP.
“Ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri, ketika kita tidak mampu untuk lolos dari
parliamentary threshold
, mungkin kita harus membutuhkan tenaga-tenaga baru, kita membutuhkan figur-figur baru, pemimpin-pemimpin baru,” tuturnya.
Sebagai informasi, PPP akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
Jelang Muktamar X, muncul tiga nama kuat yang digadang-gadang bakal menjadi ketum.
Pertama, pelaksana tugas (plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Kedua, mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 22:37
Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN Nasional 26 September 2025

Perpres 79/2025 Resmi Terbit, Tegaskan Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan IKN
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diterbitkan pemerintah pada Senin (30/7/2025) di Jakarta.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi sinyal kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).
Regulasi ini menargetkan penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, didukung dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
Berdasarkan Perpres tersebut, sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap akan mulai bertugas di IKN. Pada 2029, jumlah ASN yang ditempatkan di IKN ditargetkan mencapai 9.500 pegawai.
Untuk mendukung proses pemindahan, hingga September 2025, telah tersedia 44
tower
hunian siap huni. Sementara 3
tower
berada dalam tahap penyelesaian dan 4
tower
baru lainnya masih dalam pembangunan.
Untuk diketahui, tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan sejumlah infrastruktur utama, antara lain Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, serta bandara VVIP, yang ditopang oleh investasi swasta.
Pembangunan tahap pertama juga telah menerapkan standar bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC), ditunjang dengan
command center
berbasis CCTV,
drone
, dan
internet of things
(IoT) untuk memantau progres pembangunan secara
real-time
.
Beberapa proyek
multiyears
dari tahap pertama tetap berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan tol Balikpapan–IKN, yang ditargetkan selesai akhir 2025.
Sementara itu, tahap kedua (2025–2028) fokus pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas, ruang terbuka hijau, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.
Percepatan pembangunan kawasan IKN tidak hanya didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga investasi swasta yang memainkan peran besar.
Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp 65,3 triliun dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama.
Dengan demikian, penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 20:49
BGN: Dapur MBG untuk Bangkitkan Ekonomi Lokal, Bukan Perkaya Konglomerat Pabrik Roti Nasional 26 September 2025

BGN: Dapur MBG untuk Bangkitkan Ekonomi Lokal, Bukan Perkaya Konglomerat Pabrik Roti
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memperkaya perekonomian lokal, bukan konglomerat pemilik pabrik roti.
Maka dari itu, Nanik memerintahkan agar semua dapur MBG menghentikan pemakaian produk pabrikan sebagai bahan makanan.
“Kami juga menghentikan semua produk-produk pabrikan. Karena selama ini, meskipun saya ini orang baru satu minggu, dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti. Waktu Lebaran misalnya, banyak sekali disuguhkan produk-produk pabrikan,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
“Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal. Bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” sambungnya.
Nanik pun menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi lagi dapur MBG yang menggunakan produk pabrikan sebagai bahan makanan. Dia mengeklaim, dapur MBG akan selalu menggunakan produk lokal.
“Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu, murid-murid yang kami berikan makan, jadi roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya, dan rotinya akan dimakan anak-anaknya. Kami tidak akan mentolerir,” tegas Nanik.
Nanik menyampaikan, bahan pabrikan yang ditoleransi hanyalah susu. Sebab, bisa saja di dapur MBG itu tidak ada peternakan susu.
“Kecuali ada susu, yang di mana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 20:25
295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan Nasional 26 September 2025

295 Anak Jadi Tersangka Unjuk Rasa Agustus, KPAI: Investigasinya Harus Transparan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan bahwa investigasi polisi dalam penetapan 295 tersangka berusia anak dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 harus transparan dan melibatkan berbagai pihak.
Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pihak kepolisian harus objektif dalam menangani persoalan yang menyangkut anak.
“Jadi harus objektif dan tentu dalam proses investigasinya harus transparan dengan melibatkan berbagai pihak pastinya,” ucap Aris saat ditemui di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Aris melanjutkan, kepolisian harus membuktikan secara transparan bagaimana proses investigasi yang dilakukan sebelum menetapkan ratusan anak tersebut menjadi tersangka.
“Investigasinya harus terang melibatkan berbagai pihak untuk membuktikan bahwa betul-betul pelajar ini terlibat kerusuhan,” ucapnya.
Pasalnya, kata Aris, KPAI menerima banyak aduan bahwa anak-anak yang ditetapkan itu hanya ikut-ikutan dan terpengaruh media sosial.
“Mereka hanya kebetulan tertangkap di dalam video kamera, yang kemudian diduga terlibat pada anarkisme,” imbuhnya.
Sebab itu, Aris memperingatkan agar pihak kepolisian tidak salah tangkap dan menetapkan anak tersebut sebagai tersangka meski tidak ikut terlibat demonstrasi.
“Jangan sampai salah tangkap begitu atau salah menetapkan yang mungkin dia hanya ikut-ikut, tetapi tidak terbukti secara objektif melakukan, misalkan tindakan anarkis membakar atau merusak dan seterusnya,” tuturnya.
Untuk diketahui, polisi telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan 25-31 Agustus 2025.
Data tersebut diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahar Diantono dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Penetapan tersangka ini dilakukan atas dasar 246 laporan polisi yang tersebar di 15 Polda.
Dari total tersangka tersebut, ada 295 anak yang ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Ada 68 anak yang diproses melalui mekanisme diversi, 56 anak yang sudah tahap II (berkas dilimpahkan ke kejaksaan), 6 anak dengan berkas lengkap (P21), serta 160 anak yang masih dalam tahap pemberkasan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 19:41