Category: Kompas.com Nasional

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini telah genap berusia satu tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
    Meski kini menjabat Wakil Presiden, Gibran masih tetap mempertahankan gaya blusukan seperti pada saat dirinya menjadi Wali Kota Solo.
    Jabatan tertinggi kedua di Indonesia tidak menyurutkan langkah Gibran untuk berjalan kaki menyusuri gang-gang dan pelosok daerah.
    Blusukan masih sering dilakukan Gibran untuk mengecek program Presiden RI Prabowo Subianto agar terlaksana dengan baik di lapangan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Sekolah Rakyat.
    Kunjungan terkait program pemerintah dilakukan Gibran di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, dalam beberapa blusukan, Gibran kerap didampingi beberapa pejabat, seperti Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
    Dari catatan Kompas.com, mereka pernah melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama sebanyak dua kali, yakni ke Sleman, Yogyakarta dan Batam, Kepulauan Riau.
    Selain blusukan, Gibran pernah meluncurkan terobosan berupa program Lapor Mas Wapres. Program ini merupakan sarana pengaduan publik yang bisa diakses secara langsung dari Istana Wapres maupun lewat aplikasi WhatsApp.
    Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB di Istana Wapres. Sementara, aduan online bisa disampaikan warga melalui WhatsApp 08111 704 2207.
    Tidak hanya itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 15 September 2025.
    Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Gibran bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape di Melanesian Haus, Kantor PM, Port Moresby.
    Pertemuan tersebut sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Papua Nugini serta memperkuat kerja sama strategis di kawasan Pasifik.
    Lewat pertemuan ini, sejumlah kesepakatan pun dicapai di antaranya peningkatan kerja sama pertahanan, pengembangan ekonomi perbatasan melalui implementasi SOP MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches.
    Kemudian, kesepakatan kelanjutan program hibah pembangunan oleh Indonesia, serta penguatan kerja sama regional yang inklusif dalam kerangka Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum.
    Namun, di balik sederet aktivitas tersebut, sejumlah kalangan masih mempertanyakan efektivitas peran Gibran sebagai wapres.
    Pengamat politik, Adi Prayitno menilai peran Gibran sebagai wapres belum signifikan karena cenderung seremonial dan belum menyentuh dalam aspek kebijakan strategis.
    “Peran wapres belum kelihatan signifikan. Hanya terlihat di sejumlah acara seremonial dan beberapa kunjungan. Publik belum melihat peran wapres dalam pengambilan kebijakan strategis,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (17/10/2025).
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini bahkan merasa publik masih bingung dengan peran dan pekerjaan wapres saat ini. Adi lantas membandingkan dengan wapres sebelumnya, yakni Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    “Berbeda dengan JK yang misalnya fokus urusan ekonomi. Kiai Ma’ruf Amin yang berkecimpung di ekonomi syariah. Pernah suatu waktu wapres Gibran bicara anak muda dan hilirisasi. Tapi konkretnya seperti apa belum terlihat,” papar Adi.
    Di sisi lain, Adi menilai program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Gibran sangat bagus. Hanya saja, implementasinya masih tidak terlihat dalam satu tahun ini.
    “Implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan,” tutur Adi.
    Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro juga menilai peran Gibran sebatas simbolis saja. Gibran juga dinilai hanya menjadi pelengkap kerja Presiden Prabowo.
    “Saya lihat memang peran Wapres di masa Mas Gibran masih sebatas prosedur ataupun simbolis ya. Belum tampak fungsi-fungsi substantifnya, fungsi-fungsi real dan konkretnya karena memang kita tahu posisi Wapres ini sebagai pelengkap dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Presiden,” ucap Agung.
    Namun, menurutnya, banyak publik berekspektasi Gibran akan mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, sebagai Wapres, seharusnya Gibran lebih maksimal dalam bekerja dan lebih banyak hadir ke masyarakat.
    “Dan melepas bayang-bayang sang ayah untuk bisa berdiri sendiri atas nama pribadi itu tidak mudah. Jadi koreksinya ya kalau saya ke depan Mas Gibran lebih mengoptimalkan kinerjanya, lebih tampil, serba hadir,” kata Agung.
    Blusukan yang dilakukan Gibran selama setahun terakhir dinilai masih identik dengan Jokowi, sehingga tidak ada gebrakan baru dari pria berusia 38 tahun ini.
    Padahal sebagai wapres di usia yang masih muda, Gibran diharapkan memiliki kebaruan dan inovasi.
    Agung menilai Gibran perlu membuat gebrakan yang menjawab tantangan generasi muda, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Ya karena memang kita tahu blusukan itu sudah
    trademark-
    nya Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang sama, istilahnya tidak ada yang baru, yang beda sebagaimana napas beliau mewakili generasi Z dan milenial yang identik dengan kebaruan, inovasi gitu,” ucap Agung.
    “Jadi selain blusukan, apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Wapres? Itu kan yang ditunggu dan dinantikan oleh publik hari ini, dan saya kira itu yang harus dijawab oleh Mas Gibran,” lanjut dia.
    Gibran dinilai perlu membuat gebrakan yang menyentuh hal konkret di masyarakat, khususnya anak muda.
    Terlebih, kegiatan blusukan yang rutin dilakukan juga tidak selalu dapat menjangkau anak muda atau masyarakat dari kelas menengah ke atas.
    “Blusukan itu kan mungkin menyapa masyarakat kelas menengah ke bawah ya, tapi masyarakat kelas menengah atas yang itu menjadi pusat populasi gen Z milenial, ini harus ditreatment juga oleh Mas Gibran, nggak bisa dengan blusukan,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok Nasional 19 Oktober 2025

    Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10/2025) esok hari, tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna besok, Presiden akan memaparkan sejumlah pencapaian yang berhasil diraih, serta program prioritas yang sudah terealisasi.
    “Nanti besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Seskab Teddy usai meninjau program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Minggu.
    Teddy menjelaskan bahwa banyak sekali program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah kemudian dirasakan oleh masyarakat dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Prabowo-Gibran.
    Di sisi lain, Teddy meyakini program dan kebijakan tersebut harus mengarah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden.
    “Ke depannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” kata Teddy.
    Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.
    Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.
    Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan jatuh pada 20 Oktober mendatang.
    Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lisa Mariana Ditetapkan Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Lisa Mariana Ditetapkan Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Nasional 19 Oktober 2025

    Lisa Mariana Ditetapkan Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
    “Sudah ditetapkan tersangka Minggu lalu,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso, Minggu (19/10/2025).
    Bareskrim pun menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lisa sebagai tersangka pada Senin (20/10/2025).
    “Besok LM diperiksa sebagai tersangka,” kata Rizki.
    Sebagai informasi, mediasi antara Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana berakhir tanpa kata sepakat.
    Mediasi yang digelar pada Selasa (23/9/2025) itu sejatinya menjadi ruang untuk mencari jalan damai dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana.
    Namun, pertemuan keduanya menemui jalan buntu.
    “Yang jelas untuk mediasi
    deadlock
    ,” kata kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, seusai menghadiri mediasi di Bareskrim Polri, Selasa sore.
    John menegaskan, pihaknya tidak lagi membicarakan opsi damai.
    Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada penyidik.
    “Jadi karena
    deadlock
    , tidak ada perdamaian, maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Bareskrim. Kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini,” ujarnya.
    Di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-butar, menegaskan sejak awal kliennya memang menolak opsi damai.
    Ia mengatakan, Ridwan Kamil lebih memilih menempuh jalur hukum hingga tuntas.
    “Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Bareskrim. Beliau menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih melanjutkan proses ini sampai tuntas demi kepastian hukum,” ucap Muslim.
    Menurutnya, keputusan itu diambil agar muncul efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik.
    Muslim pun menyinggung hasil tes DNA yang dianggap telah membuktikan klaim Lisa Mariana tidak benar.
    “Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini tidak terbukti. Tes DNA sudah jelas menyatakan bahwa CA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu bukti yang sempurna,” kata dia.
    Muslim menambahkan, tuduhan Lisa Mariana tidak hanya merugikan nama baik kliennya, tetapi juga berimbas pada kehidupan pribadi.
    “Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas,” ujarnya.
    Ia menekankan bahwa kasus ini tidak akan berhenti di meja mediasi.
    Kubu eks Gubernur Jawa Barat itu menginginkan ada efek jera dari peristiwa tersebut.
    “Ini baru awal. Tentunya perkara ini harus lanjut sampai tuntas,” kata Muslim.
    Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana bermula ketika Lisa mengaku bahwa anaknya merupakan hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.
    Ia kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Bandung terkait status anak sekaligus menuntut ganti rugi belasan miliar rupiah.
    Ridwan Kamil membantah keras klaim tersebut.
    Ia bahkan melaporkan balik Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik dengan tuntutan Rp 105 miliar.
    Melalui akun Instagram, ia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.
    “Ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” tulisnya.
    Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri pada 11 April 2025.
    Laporan diterima dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.
    Dalam proses penyelidikan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri melakukan uji DNA kepada Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak yang disebut CA.
    Hasilnya, CA dinyatakan bukan anak biologis Ridwan Kamil.
    Kini, setelah mediasi gagal, penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendikti Kaget Dengar Kasus Timothy Mahasiswa Unud, Langsung Telepon Rektor Minta Penjelasan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Mendikti Kaget Dengar Kasus Timothy Mahasiswa Unud, Langsung Telepon Rektor Minta Penjelasan Nasional 19 Oktober 2025

    Mendikti Kaget Dengar Kasus Timothy Mahasiswa Unud, Langsung Telepon Rektor Minta Penjelasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto kaget dan prihatin atas insiden mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Bali, bernama Timothy Anugerah Putra yang di-bully.
    Brian pun langsung menelepon Rektor Unud untuk meminta penjelasan mengenai kasusnya.
    “Kami tentu sangat kaget dan sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugerah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Kami langsung sudah menghubungi dari rektor ya, Pak Rektor sudah kami hubungi. Kami meminta penjelasan,” ujar Brian di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025) malam.
    Brian mengatakan, pihaknya sangat berduka dan menaruh simpati terhadap Timothy maupun keluarganya.
    Dia pun meminta pihak kampus untuk terus-menerus berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan pihak keluarga Timothy.
    “Apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat kondisi lebih baik dari keluarga korban,” jelasnya.
    Selain itu, Brian menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang aman, termasuk dari tindakan kekerasan maupun perundungan.
    “Kita sudah ada Peraturan Permendikbud ya, di tahun 2024, saya lupa nomor 53 kalau tidak salah, itu yang mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus,” ucap Brian.
    Lebih jauh, Brian mengeklaim Rektor Unud sudah membentuk tim untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi terhadap Timothy.
    Lalu, Unud juga melakukan pendampingan, baik untuk keluarga Timothy maupun pihak-pihak lain yang terhubung dengan kasus ini.
    Kemudian juga memastikan bahwa kondisi kampus itu betul-betul kondusif, sehingga kejadian serupa tidak terulang.
    “Ini juga tentu refleksi bagi kami di lingkungan pendidikan tinggi, baik itu kementerian, pimpinan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan seluruh civitas akademika, mari kita kembali mencermati, melihat dengan hati-hati kondisi mahasiswa yang perlu kita cermati dengan baik,” papar Brian.
    “Karena sering beberapa kasus itu kondisinya tertutup begitu ya, padahal sesungguhnya itu yang perlu kita cermati sehingga kami terus akan memantau. Tadi saya juga hari ini juga berkomunikasi dengan Bapak Rektor, ingin mendapatkan update apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.
    Diketahui, enam mahasiswa Universitas Udayana pelaku perundungan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pengurus di organisasi.
    Pemberhentian ini buntut dari percakapan tidak empati yang mereka lakukan pasca-kematian mahasiswa FISIP Unud, Timothy Anugerah Saputra, pada Rabu (15/10/2025).
    Melalui akun resmi Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) FISIP Unud 2025, pada hari ini, Jumat (17/10/2025), diumumkan pemberhentian empat pengurus Himapol.
    Surat pemberhentian tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Himapol FISIP Unud 2025, Pande Made Estu Prajanaya, tertanggal 16 Oktober 2025.
    Berdasarkan surat pemberhentian yang dikeluarkan Himapol FISIP Unud, berikut nama-nama pengurus Himapol yang dipecat akibat melakukan bullying:
    1. Vito Simanungkalit, Wakil Kepala Departemen Eksternal Himapol FISIP Unud Kabinet Cakra;
    2. Muhammad Riyadh Alvitto Satriyaji Pratama, Kepala Departemen Kajian, Aksi, Strategis, dan Pendidikan;
    3. Maria Victoria Viyata Mayos, Kepala Departemen Eksternal;
    4. Anak Agung Ngurah Nanda Budiadnyana, Wakil Ketua Departemen Minat dan Bakat.
    Himapol FISIP Unud juga menyampaikan pernyataan sikap dan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan atas munculnya kegaduhan sejak tanggal 15 Oktober 2025.
    Mahasiswa lainnya yang melakukan perundungan adalah Leonardo Jonathan Handika Putra, Wakil Ketua BEM Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) Universitas Udayana.
    Dia juga telah diberhentikan sebagai pengurus, dan surat pemberhentian ditandatangani oleh Ketua BEM FKP Unud, Ravarizi Rakhman.
    Selain itu, Putu Ryan Abel Perdana Tirta, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP Unud, juga diberhentikan.
    Surat telah ditandatangani oleh Ketua DPM Unud, I Putu Ariyasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Tak Tahu Siapa Menteri Nakal yang Diancam Reshuffle: Sesama Bus Kota Jangan Mendahului
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Bahlil Tak Tahu Siapa Menteri Nakal yang Diancam Reshuffle: Sesama Bus Kota Jangan Mendahului Nasional 19 Oktober 2025

    Bahlil Tak Tahu Siapa Menteri Nakal yang Diancam Reshuffle: Sesama Bus Kota Jangan Mendahului
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu siapa sosok menteri yang ditegur Presiden Prabowo Subianto, bahkan sampai diancam reshuffle.
    Menurutnya, sebagai sesama “bus kota”, para menteri tidak boleh menebak-nebak soal itu.
    Apalagi, hanya Prabowo yang tahu soal reshuffle.
    “Saya belum tahu itu. Itu yang tahu itu hanya Bapak Presiden. Ya, kita sesama bus kota jangan saling mendahului, ya,” ujar Bahlil di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).
    Saat ditanya apakah dirinya sering ditegur Prabowo, Bahlil mengakuinya.
    Namun, teguran yang dimaksud adalah tegur sapa, tegur sayang, hingga tegur perintah.
    “Tegur apa? Ya saya setiap dipanggil pasti ditegur. Ditegur sapa, ditegur sayang, ditegur perintah, ya kan tegur kan semuanya kan? Dan Bapak Presiden kan orangnya sangat terbuka, jadi pasti mungkin kamu juga kalau tiap hari ikut rapat pasti ditegur,” jelasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menterinya dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar.
    Ia bahkan tidak segan-segan mengganti atau me-reshuffle jika peringatan tidak diindahkan.
    Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
    “Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya kalau ada satu dua nakal, saya peringati ya kan?” kata Prabowo dari tayangan YouTube UKRI, Sabtu.
    Ia menyebut, pergantian menteri akan dilakukan jika sudah tiga kali mendapatkan peringatan.
    Ia tidak akan mengasihani menteri itu dan memilih mengasihani masyarakat Indonesia yang dirugikan karena kinerja jajarannya.
    “Satu kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, dua kali peringatan. Tiga kali, apa boleh buat, reshuffle. Harus diganti karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia,” jelas Prabowo disambut tepuk tangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Satu Tahun Prabowo-Gibran 78,1 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Satu Tahun Prabowo-Gibran 78,1 Persen Nasional 19 Oktober 2025

    Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Satu Tahun Prabowo-Gibran 78,1 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Lembaga survei Poltracking merilis tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun pertama menjabat.
    Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, menyebut tingkat kepuasan responden terhadap Prabowo-Gibran mencapai 78,1 persen, sedangkan mereka yang tidak puas mencapai 19,3 persen responden.
    “Ini adalah gabungan tingkat kepuasan kinerja pemerintah Prabowo-Gibran. Jadi secara pemerintahan gabungan, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi 78,1 persen mengatakan puas, 19,3 persen yang tidak puas,” ujar Hanta, Minggu (19/10/2025). 
    Hanta lantas menjelaskan sejumlah alasan mengapa responden yang menjawab puas.
    Di antaranya adalah kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan pemerintah tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis, pencegahan/pemberantasan korupsi, kinerja yang terbukti, jaminan layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau, ekonomi yang stabil, hingga akses pendidikan merata.
    Lalu, Hanta juga membeberkan sejumlah alasan responden yang menjawab tidak puas.
    “Ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, kurangnya lapangan kerja, kinerja yang belum terbukti,” imbuhnya.
    Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025.
    Survei ini melibatkan sebanyak 1.220 responden, di mana mereka diwawancara secara tatap muka.
    Adapun metode sampel menggunakan metode
    multistage random sampling.
    Margin of error
    survei tersebut adalah ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Kepala BIN, Bahlil, hingga Sjafrie Sjamsoeddin ke Kertanegara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Prabowo Panggil Kepala BIN, Bahlil, hingga Sjafrie Sjamsoeddin ke Kertanegara Nasional 19 Oktober 2025

    Prabowo Panggil Kepala BIN, Bahlil, hingga Sjafrie Sjamsoeddin ke Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, sejumlah menteri telah berdatangan ke rumah Prabowo, meski sedang hari libur.
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tampak menjadi menteri yang datang lebih awal.
    Bahlil, yang mengenakan kemeja putih, hanya melambaikan tangan ke awak media sebelum masuk ke rumah Prabowo.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto datang setelah Bahlil.
    Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Mohammad Herindra, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto datang menyusul.
    Terakhir, terlihat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merapat ke rumah Prabowo.
    Sebelumnya, Prabowo kembali menggelar rapat di hari libur.
    Prabowo memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (19/10/2025) sore ini.
    “Direncanakan ada (rapat),” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Minggu.
    Pras menjelaskan, rencananya, rapat akan membahas soal pengembangan sumber daya manusia berbasis
    science, technology, engineering, mathematics
    (STEM).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Golkar: Banyak Program Baik Masih “On Progress”
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Golkar: Banyak Program Baik Masih “On Progress” Nasional 19 Oktober 2025

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Golkar: Banyak Program Baik Masih “On Progress”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Golkar menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun pertama telah menunjukkan hasil yang baik.
    Namun, mereka tak memungkiri bahwa sebagian program masih dalam proses pengerjaan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya bisa dirasakan publik.
    “Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menampakkan hasil yang baik. Sebagian
    on progress
    karena tidak semua program bisa dinilai dalam jangka waktu pendek,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (19/10/2025).
    Sarmuji berpandangan bahwa capaian pemerintahan dalam setahun pertama perlu dilihat secara proporsional. Sebab, tidak semua program bisa langsung dinilai dalam waktu singkat.
    Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu mengibaratkan kebijakan dan program pemerintahan seperti menanam pohon, yang hasilnya bergantung pada jenis tanaman yang ditanam.
    “Ibarat menanam pohon, tergantung jenis tanamannya. Bayam dan kangkung bisa dipanen sebulan, durian mesti menunggu tiga sampai empat tahun,” jelas Sarmuji.
    Sarmuji pun mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional.
    “MBG sebenarnya program yang sangat baik. Jika berhasil, akan bisa menjadi pengungkit baru perekonomian. Tata kelolanya saja yang harus diperbaiki,” kata Sarmuji.
    Oleh karena itu, lanjut Sarmuji, pemerintah hanya perlu mengevaluasi teknis terhadap pelaksanaan MBG agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
    Salah satu hal yang bisa dikaji di antaranya adalah terkait jangkauan penerima manfaat dalam satu dapur produksi MBG.
    “Perlu dipikirkan jumlah siswa yang dijangkau dalam satu dapur, apakah perlu dilakukan pengurangan. Atau jika diperlukan, bisa melibatkan komite sekolah yang isinya adalah orang tua siswa,” ujar dia.
    Sarmuji menambahkan, hal-hal semacam itu penting dipikirkan agar program unggulan pemerintah tidak hanya berjalan baik di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
    Untuk diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
    Sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintahan saat ini, walaupun masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan "Mark Up" Whoosh: Agak Aneh Ini Nasional 19 Oktober 2025

    Mahfud Diminta KPK Lapor Dugaan “Mark Up” Whoosh: Agak Aneh Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Cawapres 2024 Mahfud MD mengatakan dirinya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan ‘mark up’ pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Mahfud merasa permintaan KPK itu aneh.

    Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,
    ” ujar Mahfud melalui cuitan di akun X-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Mahfud memaparkan, di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan.
    Selain itu, bisa juga aparat itu memanggil sumber info untuk dimintai keterangan.

    Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,
    ” tuturnya.
    Maka dari itu, kata Mahfud, terkait dengan permintaan agar dirinya membuat laporan, ini merupakan kekeliruan dari KPK.
    Mahfud menegaskan, yang awal berbicara soal kemelut Whoosh sumber awalnya bukan dirinya, melainkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Antony Budhiawan di dalam sebuah dialog televisi.
    Sementara, ia hanya membahasnya di dalam siniar (podcast) miliknya.

    Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG
    ,” sambungnya.
    Untuk itu, Mahfud mengatakan, jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya.
    Mahfud mempersilakan KPK untuk memanggil saja dirinya, dan dia akan langsung menunjukkan isi siaran tersebut. Baru setelah itu, KPK bisa memanggil pihak-pihak yang membahas mengenai kemelut Whoosh.

    Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,
    ” papar Mahfud.
    Kompas.com telah menghubungi Jubir KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memintai konfirmasi atas klaim Mahfud.
    Namun, keduanya belum membalas.
    Diketahui, seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.
    Selama pembangunan, KCJB yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.
    Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.
    Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.
    Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
    Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
    Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut.
    “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).
    Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.
    “Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Oktober 2025

    Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia Nasional 19 Oktober 2025

    Profil Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko, Danpaspampres dari TNI AU Pertama yang Meninggal Dunia
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko meninggal dunia pada Sabtu (18/10/2025) malam.
    Wahyu yang merupakan Danpaspampres era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ini tutup usia pada pukul 21.35 WIB.
    Kabar meninggalnya Wahyu dibenarkan Danpaspampres Mayor Jenderal (Mayjen) Edwin Adrian Sumantha.
    “Siap benar mas, mohon doanya almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Aamiin YRA,” kata Edwin kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
    Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia (TMB) TNI AU Jatisari, Minggu siang setelah shalat Dzuhur.
    Ketika Wahyu Hidayat diangkat menjadi Danpaspampres pada Juni 2022, saat itu dirinya menjadi pencetak rekor. Sebab, baru kali ini, Danpaspampres dipimpin oleh perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU).
    “Karena baru pertama kali ini Danpaspampres dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Udara,” tulis rilis dari laman Kopasgat TNI AU.
    Sebelum menjabat sebagai Danpaspampres, Wahyu pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) TNI AU.
    Wahyu merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1993 dari Korps Kopasgat.
    Selama meniti kariernya di pasukan elite TNI AU, Wahyu telah menduduki jabatan strategis, di antaranya menjadi Komandan Batalyon Komando 462/Paskhas pada 2006.
    Wahyu pernah menjabat sebagai Komandan Skadron Udara Karbol I Wingkar AAU pada 2008, lalu Danden 3 Grup A Paspampres dua tahun kemudian.
    Ia juga pernah menjabat sebagai Wadan Grup A Paspampres dan Komandan Grup C Paspampres sebelum menjadi Asops Korpaskhas (2014–2015).
    Kemudian, Komandan Pusdiklat Paskhas (2015–2016), Patun Kelompok Susstaf Korsis Seskoau (2016–2018), Asren Korpaskhas (2018–2021), sebelum berganti menjadi Kopasgat, dan Wakil Komandan Paspampres (2021–2022).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.