Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo

    Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo

    Ini Tugas Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini tugas tim tersebut.
    Tugas dari Tim Koordinasi MBG termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
    Keppres yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 oleh Prabowo ini mengatur pembentukan tim untuk memastikan program andalan Presiden tersebut berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
    “Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program makan bergizi gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” mengutip bunyi Pasal 3 Keppres tersebut, diakses
    Kompas.com
    pada Kamis (30/10/2025).
    Untuk memperkuat pelaksanaan tugasnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur pembentukan sekretariat Tim Koordinasi yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam kegiatan tim.
    Adapun fungsi Tim Koordinasi MBG sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi penyusunan kebijakan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.
    Lalu, melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat dan daerah.
    Selain itu, fungsi Tim Koordinasi MBG juga mencakup monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta merekomendasikan kebijakan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan program.
    Adapun Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Sementara itu, untuk Wakil Ketua I dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dan Wakil Ketua II dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
    Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian akan dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
    Sementara untuk Wakil Ketua Pelaksana Harian dijabat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.
    Adapun Anggota Pelaksana Harian akan ditetapkan langsung oleh Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan menggelar rapat khusus mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
    “Itu nanti dibahas khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.
    Airlangga pun menegaskan, rapat khusus soal utang Whoosh ini dilakukan bersama Prabowo.
    “Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden),” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC atau Whoosh.
    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
    Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
    Namun, Purbaya menolak wacana itu.
    Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
    Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
    Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
    “Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPR Puan Sebut Kehadiran Prabowo Jadi Simbol Narkoba Musuh Negara

    Ketua DPR Puan Sebut Kehadiran Prabowo Jadi Simbol Narkoba Musuh Negara

    Ketua DPR Puan Sebut Kehadiran Prabowo Jadi Simbol Narkoba Musuh Negara
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menjadi simbol narkoba adalah musuh bangsa.
    Puan menegaskan bahwa narkoba bukan sekadar masalah hukum, tetapi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda dan keberlanjutan cita-cita Indonesia Emas 2045.
    “Jika generasi muda kita terjerat narkoba, maka masa depan Indonesia akan terampas,” kata Puan di Jakarta, Rabu (29/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Oleh karena itu, Puan memastikan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba.
    Namun, menurut Puan, perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum. Sebab, juga memerlukan gerakan nasional yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, hingga dunia digital.
    “Kita harus membentengi anak-anak muda dengan pendidikan karakter, ketahanan moral, dan lingkungan sosial yang sehat. Jangan sampai bonus demografi yang kita miliki justru berubah menjadi bencana demografi karena narkoba,” ujarnya.
    Puan menyebut, narkoba sudah sangat jelas merusak kehidupan termasuk generasi muda Indonesia, karena bisa menurunkan kinerja, kesehatan, dan kemampuan sosial, serta merusak ekonomi dan moral.
    “Penggunaan narkoba, khususnya oleh generasi muda, menjadi ancaman serius bagi perkembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang sehat dan produktif,” katanya.
    Padahal, Puan menekankan pentingnya membangun SDM yang unggul dan sehat untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
    “Narkoba bisa menghancurkan satu generasi, dan jika satu generasi hilang, maka hilang pula masa depan bangsa. Mari kita pastikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, tetapi warisan nyata bagi generasi bebas narkoba,” ujar Puan.
    Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton dengan nilai mencapai Rp 29,37 triliun di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta pada 29 Oktober 2025.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga secara simbolis memusnahkan dua paket bungkusan narkoba ke dalam mesin pemusnah.
    Kegiatan itu turut disaksikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mendampingi Presiden selama peninjauan.
    Dalam pesannya, Prabowo mengajak semua pihak termasuk masyarakat lapor ke aparat penegak hukum jika mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di Indonesia.
    Sebab, menurut Kepala Negara, pemberantasan narkoba memerlukan kerja sama semua pihak.
    “Begitu ada indikasi, ada yang mau jual, ada yang tahu, lapor segera ini semua. Orang tua jangan biarkan anaknya nanti rusak, hancur anaknya tidak ada masa depan. Begitu ada indikasi, lapor,” kata Prabowo usai acara pemusnahan.
    Kemudian, Prabowo berjanji bakal menambah pusat rehabilitasi narkoba di berbagai wilayah Indonesia.
    “Nanti kita akan, saya kira perlu tambahan pusat-pusat rehabilitasi, ada beberapa kabupaten yang belum punya kita harus segera nanti lengkapi,” ujarnya.
    Namun, Prabowo juga mengatakan pengadaan fasilitas rehabilitasi narkoba memerlukan kerja sama dan dukungan semua pihak.
    “Tapi ini kerja seluruh bangsa. Jangan hanya mengandalkan satu lembaga, dua lembaga, tidak bisa. Kita semuanya harus bekerja sama karena ini sangat berbahaya,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Beri Bantuan Rp 200 Juta untuk Asrama Putri Ponpes di Situbondo

    Kemenag Beri Bantuan Rp 200 Juta untuk Asrama Putri Ponpes di Situbondo

    Kemenag Beri Bantuan Rp 200 Juta untuk Asrama Putri Ponpes di Situbondo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).
    “Insya Allah Kemenag akan beri bantuan Rp 200 juta dan itu akan diantar langsung oleh Direktur Pesantren pada Kamis besok,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, dalam keterangan pers, Rabu (29/10/2025).
    Ambruknya Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani karena faktor alam itu menewaskan satu orang santri.
    “Kami sampaikan duka cita atas peristiwa ini,” ucap Suyitno.
    Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Kankemenag Situbondo, atap asrama putri Pesantren Syekh Abdul Qodir Jailani ambruk pada hari ini, pukul Kamis 00.30 WIB.
    Saat itu, kondisi cuaca sedang hujan deras disertai angin kencang. Luas ruangan asrama putri itu sekitar 48 m².
    “Saat kejadian, dalam ruang asrama yang ambruk itu ada 19 santri putri. Mereka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh KH. Muhammad Hasan Nailul Ilmi beserta pengurus pondok pesantren,” paparnya.
    Setelah dilakukan pemeriksaan, ada 11 santri putri yang luka.
    Sebanyak enam santri mendapat penanganan di Puskesmas Besuki.
    Sementara empat orang diperiksa di RSUD Besuki (dua orang rawat jalan dan dua orang opname). Ada satu orang yang dirawat di RSIA Jatimed.
    Suyitno mengatakan, satu santri putri yang meninggal dunia atas nama Putri Helmikia Okta Viantika.
    Putri meninggal sekitar pukul 05.37 WIB di RSIA Jatimed dan dikebumikan pada pukul 08.00 WIB.
    “Kita doakan semoga santri yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt. Santri yang luka semoga lekas sehat dan pulih,” kata dia.
    Sebagai informasi, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan, ambruknya Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jailani, Situbondo, terjadi murni karena faktor alam.
    “Ambruk karena angin dan hujan, jadi dua lantai di bawahnya lorong. Lantai yang atapnya ambruk di bawahnya lorong,” ungkap dia dalam percakapan dengan Kompas.com, Rabu sore (29/10/2025).
    Selanjutnya, karena insiden ini terjadi akibat faktor alam, maka Pemkab akan menghitung biaya perbaikan pesantren tersebut dengan menggunakan dana belanja tak terduga (BTT).
    “Harus dihitung (besarannya). Ini sedang proses. Di kisaran Rp 25-30 juta, tapi masih dihitung ya,” kata Bupati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU

    Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU

    Marcella Santoso dan Suaminya Kompak Minta Dibebaskan dari Kasus Suap Hakim dan TPPU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan pengacara sekaligus terdakwa Ariyanto dan Marcella Santoso memohon dibebaskan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyuapan hakim pemberi vonis lepas kepada korporasi crude palm oil (CPO).
    Permohonan ini disampaikan oleh pengacara Marcella dan Ariyanto saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).
    “Mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar, memerintahkan JPU untuk melepaskan terdakwa Ariyanto (dan Marcella) dari tahanan,” ujar pengacara kedua terdakwa, Sugiono dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
    Kedua terdakwa ini memohon agar majelis hakim dapat menghentikan perkara Marcella Santoso dan Ariyanto, sekaligus memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengembalikan aset dan harta mereka yang kini disita.
    Dalam eksepsinya, terdakwa menyoroti beberapa aspek yang membuat mereka yakin kalau dakwaan JPU tidak layak untuk diperiksa dalam proses pembuktian. Salah satu yang ditegaskan adalah surat dakwaan tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas.
    Pengacara terdakwa mencontohkan, ada satu uraian dakwaan yang tidak sinkron dengan berita acara pemeriksaan (BAP) saat para terdakwa ini masih diperiksa di tahap penyidikan sebagai tersangka.
    Marcella mengklaim, dirinya tidak pernah ditanya soal uang Rp 28 miliar yang dalam dakwaan disebut JPU sebagai salah satu unsur TPPU. Sementara, dakwaan menyebutkan uang Rp 28 miliar ini merupakan bagian dari TPPU dengan total Rp 52,53 miliar.
    “Dari berita acara pemeriksaan (BAP) Marcella Santoso, yang pada waktu itu berstatus tersangka, penyidikan Kejaksaan Agung tidak pernah menanyakan materi pemeriksaan terkait ada tidak adanya uang Rp 28 miliar apakah berada dalam penguasaan Marcella Santoso dan Ariyanto atau tidak,” lanjut kubu terdakwa.
    Perbedaan keterangan antara proses penyidikan dan uraian dakwaan dinilai menjadi satu ketidakjelasan.
    “Uraian surat dakwaan
    a quo
    tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan dengan tahap penyidikan,” lanjut pengacara terdakwa.
    Pihak Marcella pun mengutip buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jilid II” karya M. Yahya Harahap.
    Dalam buku itu disebutkan, rumusan dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan menyebabkan dakwaan itu palsu dan tidak benar sehingga tidak bisa digunakan JPU untuk menuntut terdakwa.
    Lebih lanjut, tidak sinkronnya hasil penyidikan dengan uraian dakwaan membuat rumusan dakwaan menjadi tidak jelas dan kabur. Sehingga, fakta dan peristiwa yang ditemukan dalam penyidikan tidak bisa dijelaskan secara tegas dalam dakwaan.
    “Berdasarkan uraian di atas, surat dakwaan
    a quo
    tidak konsisten dan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan sehingga majelis hakim yang terhormat berkenan menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima,” lanjut pengacara terdakwa.
    Jaksa mendakwa, Marcella Santoso bersama-sama dengan Ariyanto, dan Social Security License Wilmar Group Muhammad Syafei telah melakukan TPPU senilai Rp 52,53 miliar.
    Uang TPPU ini diduga berasal dua sumber, yaitu dari proses suap kepada majelis hakim yang memberikan vonis lepas kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO). Serta, dari fee lawyer penanganan perkara CPO.
    “Terdakwa Marcella Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Ariyanto, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) berupa uang dalam bentuk USD (senilai) Rp 28 miliar yang dikuasai oleh Marcella Santoso, Ariyanto, M Syafei,” ujar Jaksa Andi Setyawan saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Selain menyamarkan uang yang terkait dari proses suap, Marcella dkk diduga juga menyamarkan uang senilai Rp 24,5 miliar yang merupakan legal fee atau pendapatan sebagai penasehat hukum terdakwa korporasi.
    “Dan, legal fee sebesar Rp 24.537.610.150,9 yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara memberi, menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi supaya perkara korupsi korporasi minyak goreng tersebut diputus dengan putusan onslag dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,” lanjut jaksa.
    Para terdakwa diduga menyamarkan uang hasil TPPU ini dengan menyamarkan kepemilikan aset menggunakan nama perusahaan.
    “(Para terdakwa) menggunakan nama perusahaan dalam kepemilikan aset dan mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang yang diperoleh secara sah,” lanjut jaksa.
    Atas perbuatannya, para terdakwa diancam dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selain didakwa melakukan TPPU, ketiga terdakwa bersama dengan Junaedi Saibih juga diduga telah didakwa telah memberikan uang suap senilai Rp 40 miliar kepada majelis hakim yang memberikan vonis lepas atau ontslag dalam kasus pemberian fasilitas ekspor kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    Uang suap ini kemudian dibagikan ke lima orang dari kluster pengadilan, sudah lebih dahulu dituntut dalam berkas perkara lain.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Atas suap yang diterima, Djuyamto, Ali, dan Agam memutus vonis lepas untuk tiga korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
    Sementara, Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan terlibat dalam proses nego dengan Ariyanto yang merupakan perwakilan dari perusahaan.
    Arif dan Wahyu juga berkomunikasi dan mempengaruhi majelis hakim untuk memutus perkara sesuai permintaan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Muhammad Syafei.
    Pemberian uang suap Rp 40 miliar ini dilakukan beberapa kali. Ariyanto disebutkan berulang kali menemui Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanta untuk membahas soal pengurusan kasus.
    Sementara, Marcella, Junaedi, dan Syafei mengatur dari sisi korporasi. Mulai dari menyusun rencana untuk mencapai vonis lepas hingga menyiapkan uang suap untuk para hakim.
    Dalam kasus suap, Marcella Santoso dkk didakwa telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 13 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

    BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

    BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya melihat
    role model
    di India untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).
    Dadan menyebut, Indonesia meminta bantuan ke India untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.
    “Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat
    role model
    di India,” kata Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    “Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” sambung dia.
    Maka dari itu, kata Dadan, BGN perlu mengambil pelajaran dari India untuk pengawasan dan pengembangan MBG.
    “Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain,” imbuh Dadan.
    Sebelumnya, Indonesia menawarkan pertukaran pengalaman terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan India dalam KTT ASEAN-India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025).
    Awalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyinggung soal capaian Indonesia meluncurkan program MBG yang penerima manfaatnya sudah mencapai 37 juta.
    “Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan program makanan bergizi gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Kemlu RI, Senin (27/10/2025).
    Sugiono melihat adanya potensi kedua negara saling bertukar pengalaman guna membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.
    Terlebih, India juga memiliki program serupa MBG yang dinamai Pradan Mantri Poshan India.
    “Kami melihat potensi yang kuat untuk berbagi pengalaman dengan program Pradan Mantri Poshan India guna membangun generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif di seluruh kawasan kita,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klinik Haji Indonesia Tetap Bisa Beroperasi, DPR: Tak Usah Khawatir

    Klinik Haji Indonesia Tetap Bisa Beroperasi, DPR: Tak Usah Khawatir

    Klinik Haji Indonesia Tetap Bisa Beroperasi, DPR: Tak Usah Khawatir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta masyarakat tidak khawatir dengan operasional klinik haji untuk jemaah dari Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
    Penjelasan itu Marwan sampaikan saat dikonfirmasi terkait klinik haji Indonesia yang tidak lagi bisa beroperasi seperti sebelumnya.
    Marwan mengatakan, klinik hingga Rumah Sakit Indonesia di Arab Saudi tetap beroperasi namun dengan syarat tambahan.
    “Pusat-pusat klinik kita tetap beroperasi, tetapi cara beroperasinya bekerja sama dengan pihak Saudi,” kata Marwan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, RS dan klinik Indonesia di Mekah dan Madinah tidak boleh beroperasi jika tidak melibatkan otoritas Arab Saudi.
    Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera berkoordinasi dengan Arab Saudi.
    “Jadi tidak usah khawatir, tetap saja dilayani karena pemerintah kita, dan sepertinya sudah ada kesepakatan, mereka nanti akan menempatkan dokter atau supervisi untuk kesehatan yang kita lakukan,” jelas Marwan.
    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, rumah sakit atau klinik di luar fasilitas kesehatan yang berizin Saudi tidak boleh beroperasi.
    Oleh karena itu, pihaknya menyusun rencana kerja sama operasi (KSO) dengan beberapa rumah sakit di Arab Saudi.
    Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekah dan Madinah misalnya, akan bekerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi yang telah mengantongi legalitas.
    “Pun demikian, nanti rumah sakit-rumah sakit ini bersepakat untuk membangun klinik-klinik satelit di sektor-sektor di banyak hotel-hotel kita,” tutur Dahnil.
    “Bahkan mereka juga punya komitmen akan mendorong, misalnya seperti mobile emergency unit,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenhaj Ungkap Biaya Haji Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, tetapi Justru Turun Rp 2 Juta

    Wamenhaj Ungkap Biaya Haji Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, tetapi Justru Turun Rp 2 Juta

    Wamenhaj Ungkap Biaya Haji Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, tetapi Justru Turun Rp 2 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, biaya haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi seharusnya naik Rp 2,7 juta, namun justru turun Rp 2 juta.
    Pernyataan itu disampaikan Dahnil setelah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Komisi VIII DPR RI sepakat bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87,4 juta.
    “Kenapa? Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis, harusnya biaya tahun ini itu naik sekitar Rp 2.700.000,” kata Dahnil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Sejumlah faktor yang menjadi penyebab biaya haji seharusnya naik di antaranya inflasi dan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang mencapai Rp 16.500 per dollar AS.
    Sementara, pada musim haji sebelumnya, nilai tukar dollar sebesar Rp 16.000 per 1 dollar AS.
    “Jadi kalau menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik Rp 2.700.000,” ujar Dahnil.
    Namun, selama rapat pembahasan penyelenggaraan ibadah haji beberapa hari terakhir, pemerintah dan Komisi VIII mencoba mencari pos pembayaran yang tidak efisien.
    Dengan merampingkan pos pembayaran yang tidak perlu, BPIH tahun 2026 justru bisa ditekan Rp 2 juta.
    “Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah,” ujar Dahnil.
    Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp 87.409.366.
    Dari jumlah tersebut, calon jemaah haji wajib membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.194.366.
    Sementara, sebanyak Rp 33.215.000 lainnya dibayarkan dari nilai manfaat tabungan para jemaah haji.
    “Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp 54 (juta), sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah sebesar Rp 33.215.000,” kata Marwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Purnawirawan Jenderal AD Australia, Menhan Mengenang Masa-masa Taruna

    Bertemu Purnawirawan Jenderal AD Australia, Menhan Mengenang Masa-masa Taruna

    Bertemu Purnawirawan Jenderal AD Australia, Menhan Mengenang Masa-masa Taruna
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Jenderal (Purn) David John Hurley, mantan Gubernur Jenderal Australia, di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Jenderal David Hurley tiba di Kemhan sekitar pukul 13.45 WIB dan disambut oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo mewakili Menhan.
    Keduanya kemudian melanjutkan pertemuan lebih kurang 1-2 jam bersama dengan Menhan Sjafrie di ruang kerjanya.
    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban karena kedua tokoh merupakan sahabat lama sejak masa taruna militer.
    “Tadi Jenderal David Hurley, mantan Panglima Angkatan Persenjataan Australia dan mantan Gubernur Jenderal Australia, berkunjung ke Kemhan. Beliau disambut Sekjen dan diterima langsung oleh Bapak Menhan yang memang sahabat lama,” kata Frega di kantornya, Rabu (29/10/2025).
    Menurutnya, hubungan pertemanan antara Sjafrie Sjamsoeddin dan David Hurley sudah terjalin sejak mereka mengikuti program pertukaran taruna di Royal Military College Duntroon, Australia, pada tahun 1974.
    “Keduanya mengenang masa-masa saat masih taruna di Duntroon dan bagaimana hubungan itu masih terjaga sampai sekarang,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas hubungan bilateral pertahanan antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam bidang kerja sama pelatihan militer dan kesehatan militer.
    “Ada beberapa pembahasan juga terkait bagaimana hubungan bilateral yang ada saat ini antara Indonesia dengan Australia dan keduanya berharap ada peningkatan hubungan militer dengan militer yang sejauh ini sudah terjalin dengan baik akan terus ditingkatkan,” jelas Frega.
    Selain itu, Jenderal Hurley juga menyinggung peran Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia–Australia (IKAHAN) yang dibentuk pada tahun 2012, di mana Sjafrie dan Hurley termasuk pendirinya.
    “Ini skema unik yang mungkin hanya dimiliki Indonesia dan Australia, di mana secara periodik ada pertemuan Senior Advisory Group yang diikuti para purnawirawan dan perwira tinggi kedua negara,” ujarnya.
    Dalam kesempatan itu, Jenderal Hurley juga berbicara terkait dengan pertemuan periodik antar pimpinan angkatan bersenjata, melalui Senior Advisory Group sebagai bentuk kesinambungan hubungan antar kedua negara.
    Dalam kesempatan itu, Menhan juga menyampaikan perkembangan terkini sektor pertahanan Indonesia, termasuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan penguatan Dewan Pertahanan Nasional, yang mendapat apresiasi dari Jenderal Hurley.
    “Keduanya juga menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi terhadap perdamaian dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah,” tambah Frega.
    Frega menegaskan, pertemuan itu tidak membahas soal belanja militer atau kerja sama persenjataan, melainkan lebih kepada hubungan personal dan diplomasi pertahanan berbasis persahabatan lama.
    “Jadi ini bukan pembicaraan formal soal kerja sama militer, tapi lebih kepada mempererat kembali hubungan yang sudah terjalin sejak 1974,” katanya.
    Hubungan panjang antara kedua tokoh ini, lanjut Frega, menjadi salah satu alasan dibentuknya Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia–Australia yang hingga kini terus memperkuat people-to-people contact antara personel militer kedua negara.
    “Sehingga nantinya juga bisa membantu ketika hubungan secara formal yang dibahas ataupun perlu ditingkatkan dalam hubungan antar negara, antar Kementerian Pertahanan, ataupun antar militer,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Kalau Kita Rusuh, Banyak Negara Lain Senang

    Prabowo: Kalau Kita Rusuh, Banyak Negara Lain Senang

    Prabowo: Kalau Kita Rusuh, Banyak Negara Lain Senang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, persaingan antara negara saat ini sangat keras sehingga banyak negara akan senang jika Indonesia rusuh.
    “Dan saudara-saudara, persaingan antara negara sangat keras. Kalau kita rusuh, banyak negara lain yang senang,” kata Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Prabowo, kunci dari kemakmuran bangsa adalah persatuan.
    Ia menyebutkan, hal ini juga menjadi salah satu poin yang diajarkan oleh Bapak Proklamator, Soekarno atau Bung Karno.
    “Itu yang diajarkan Bung Karno dan itu terus saya yakini. Rumus kebangkitan Indonesia adalah persatuan, makanya dalam Pancasila disebut persatuan Indonesia,” ucap Prabowo.
    Ketua umum Partai Gerindra ini melanjutkan, masyarakat Indonesia membutuhkan pekerjaan yang memadai dan terhormat.
    Prabowo pun mendorong kemajuan sektor pariwisata lantaran dapat menghasilkan pekerjaan yang paling banyak.
    Akan tetapi, ia menambahkan, jika bangsa ini ribut, akan berdampak pada jumlah wisatawan dari luar negeri.
    “Pariwisata menghasilkan pekerjaan yang paling banyak, tapi kalau ribut terus, mana ada wisatawan yang mau ke Indonesia? Hotel-hotel kita akan kosong,” kata Prabowo lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.