Category: Kompas.com Nasional

SBY Kenang Tangani Tsunami Aceh, Pontang-panting Hari Demi Hari untuk Selamatkan Rakyat

SBY Kenang Tangani Tsunami Aceh, Pontang-panting Hari Demi Hari untuk Selamatkan Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
SBY
mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang atau malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
“Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
the biggest disaster in our history,
kita pontang-panting
day by day, night after night to save our people
,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI
Djoko Suyanto
di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI
Prabowo Subianto
dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
“Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
Terlepas dari penanganan bencana, SBY juga mengenang memori indahnya ketika ia berjuang kembali dalam pemilihan Presiden tahun 2009.
Ia memuji sikap Djoko Suyanto yang tidak ikut campur dengan politik praktis karena saat itu masih menduduki jbatan di TNI.
“Mengapa indah? Karena ternyata kami berdua memiliki idealisme, nilai-nilai atau values, dan etika dalam dunia politik. Etika dalam berpolitik,” ucap SBY.
“Mas Djoko nampaknya tidak memilih untuk masuk ke arena politik kekuasaan atau politik praktis. Tentu sikap itu sangat saya hormati sebagai kawan,” imbuh dia.
SBY mengatakan, ketika seorang prajurit masuk ke dalam pemerintahan, maka perjuangan yang dilakukan tetap harus lurus dan benar.
“Ketika saya ajak untuk berjuang dalam dunia politik, tentu dalam perjuangan politik yang lurus, yang benar, dan yang halal, Alhamdulillah waktu itu Mas Djoko bersedia,” ucap SBY.
“Saya bersyukur karena saya memerlukan tokoh seperti ini. Yang satu hati, satu visi, dan yang juga menghormati tatanan demokrasi dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konstitusi,” kata dia melanjutkan.
Djoko Suyanto merupakan mantan panglima TNI yang menjabat pada tahun 2006 hingga 2007, ketika SBY menjabat sebagai presiden untuk periode pertama.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 12:58
Jasa Raharja dan Korlantas Polri Lakukan Survei Kesiapan Operasi Lilin 2025 di Wilayah Jawa

Jasa Raharja dan Korlantas Polri Lakukan Survei Kesiapan Operasi Lilin 2025 di Wilayah Jawa
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Jasa Raharja bersama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di kawasan Puncak, Bogor, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas)
Polri
Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi (Pol) Agus Suryonugroho, dan dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut)
Jasa Raharja
Dewi Aryani Suzana, Kepala Divisi Pelayanan dan TJSL Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat (Jabar) Hendriawanto.
Survei tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (
Nataru
) 2025/2026.
Selain survei jalur, tim juga menerima paparan dari Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor, Kasatlantas Polres Bogor, dan Kasatlantas Polres Cianjur mengenai strategi yang telah dipersiapkan untuk menghadapi peningkatan volume kendaraan di wilayah masing-masing.
Upaya pengamanan Nataru 2025/2026 sejalan dengan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago pada Kamis (4/12/2025), yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, fokus utama pengamanan adalah menurunkan angka kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, serta jumlah korban jika terjadi kecelakaan.
Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan apresiasinya atas dukungan seluruh pihak dalam memastikan keselamatan berkendara masyarakat.
“Saya mewakili Insan Jasa Raharja, khususnya Bogor dan Cianjur, menyampaikan terima kasih atas dukungannya,” ujar Dewi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Sebagai wujud nyata komitmen mendukung kelancaran pengamanan (PAM) Nataru, Dewi menyampaikan bahwa Jasa Raharja telah menyiagakan seluruh petugas di 29 kanwil dan 67 kantor cabang untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Ia menambahkan, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri dan pemangku kepentingan

terkait sudah menyiapkan 76 titik pos pelayanan terpadu di sepanjang Jawa, Bali, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Dewi menekankan, pos pelayanan terpadu itu akan siaga melayani sepenuh hati dan memastikan kehadiran negara dalam setiap aspek pelayanan keselamatan publik.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan kesiapan Polri untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat saat menjalani libur Nataru, termasuk di kawasan
Puncak
dan sekitarnya.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus dipastikan.
P
ertama
, negara hadir memastikan seluruh rangkaian pengamanan Nataru berjalan aman serta menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
Kedua
, negara menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
Ketiga
, kondisi emergensi seperti cuaca ekstrem yang bisa menyebabkan tanah longsor dan sebagainya.
“Semua skenario sudah disusun dan kita harus siap berkolaborasi,” tegas Agus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa
Operasi Lilin 2025
mencakup empat kluster utama yang harus dikelola secara komprehensif.
Pertama,
jalan tol dan arteri, termasuk jalur alternatif, dengan skenario rekayasa lalu lintas yang siap diterapkan.
Kedua
, tempat wisata beserta jalur aksesnya.
Ketiga,
tempat ibadah, yang harus dijaga agar tidak ada peristiwa menonjol selama perayaan Nataru.
Keempat
, pelabuhan penyeberangan sebagai salah satu simpul mobilitas masyarakat.
Keterlibatan Jasa Raharja pada survei kesiapan Operasi Lilin 2025 di Puncak menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya penurunan risiko kecelakaan dan perlindungan masyarakat selama perjalanan libur Nataru, serta memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 11:56
Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif

Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif
Penulis
KOMPAS.com
– Kementerian Hukum (Kemenkum) meresmikan pembentukan 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025).
Dengan capaian tersebut,
Bali
menjadi salah satu dari 29 provinsi yang telah memenuhi 100 persen layanan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini menandai upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan yang selaras dengan kearifan lokal.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Bali memiliki fondasi sosial yang kuat dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia mengaku selalu merasakan energi kedamaian ketika berada di Pulau Dewata.
“Kearifan lokal Bali yang dilandasi nilai-nilai Tri Hita Karana senantiasa memberikan aura positif,” ujar Supratman dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Supratman, penyelesaian kasus di masyarakat harus mengedepankan penyelesaian berbasis kedamaian dan nilai kebersamaan.
Segala permasalahan, termasuk sengketa waris, konflik antarwarga, atau masalah keluarga, tidak perlu buru-buru lapor polisi atau masuk pengadilan.
“Selesaikanlah di Posbankum Desa/Kelurahan, duduk bersama dengan semangat
Menyama Braya
(persaudaraan) dan
Paras Paros Sarpanaya
(kebersamaan). Inilah esensi dari keadilan substantif dan restoratif yang sesungguhnya,” tambah Menkum.
Gubernur Bali
Wayan Koster
menyebut Posbankum sebagai terobosan pelayanan di bidang hukum yang perlu diapresiasi.
Menurutnya, Posbankum merupakan langkah bijaksana yang perlu didukung dan dimanfaatkan dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat.
“Komitmen bersama sangat penting untuk memastikan Posbankum berjalan secara baik dan berkelanjutan. Selain itu, Posbankum juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali serta membantu mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis, berkeadilan, sejahtera, dan bahagia Niskala-Sekala,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
Provinsi Bali Eem Nurmanah mengungkapkan bahwa Provinsi Bali telah membentuk 717 Posbankum di 9 kabupaten/kota. Rinciannya, 636 Posbankum di desa dan 81 di kelurahan.
“Selanjutnya, kami juga akan menyelenggarakan pelatihan kepada 8.680 paralegal yang ada di Bali secara bertahap. Angkatan pertama, dengan jumlah peserta 550 paralegal, akan melaksanakan kegiatan mulai 19-23 Desember 2025 dengan metode daring,” jelas Eem Nurmanah.
Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau 85,50 persen dari total 83.946 desa/kelurahan. Di Bali sendiri, terdapat 11 Organisasi Pemberi
Bantuan Hukum
(PBH) terakreditasi yang memperkuat layanan.
Dalam rangkaian peresmian tersebut, turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan para dekan fakultas hukum dari berbagai universitas di Bali sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan Posbankum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 09:46
Ketika Seskab Teddy Tertinggal Rombongan Prabowo…

Ketika Seskab Teddy Tertinggal Rombongan Prabowo…
Tim Redaksi
ACEH TAMIANG, KOMPAS.com –
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pengungsian Karang Baru, Aceh Tamiang, menyisakan cerita unik.
Dalam kunjungan itu, Sekretaris Kabinet (Seskab)
Teddy Indra Wijaya
sempat tertinggal rombongan Presiden Prabowo yang sudah melaju lebih dahulu ke Takengon, Aceh Tengah, sebagai tempat kunjungan kedua pada Jumat (12/12/2025).
Teddy saat itu menghampiri masyarakat, baik ibu-ibu maupun anak-anak, yang memanggil namanya.
“Pak Teddy, Pak Teddy,” kata mereka, bersahut-sahutan.
Panggilan itu sontak membuat Teddy merapat untuk menyapa dan bersalaman dengan warga.
Masyarakat juga minta Teddy untuk berfoto bersama guna mengabadikan momen.
Tanpa disadari, mobil yang seharusnya ia tumpangi sudah berjalan cukup jauh.
Eks ajudan Prabowo ini lalu menumpang mobil wartawan, yang berada dalam iring-iringan Presiden Prabowo di bagian belakang demi bergerak ke Takengon.
Saat masuk ke mobil itu, Teddy tetap membuka pintu untuk menyapa warga dengan melambaikan tangan sepanjang jalan ketika ada yang memanggilnya.
Ia duduk di kursi paling depan, dekat pintu agar lebih mudah menyapa.
“Ayo, Pak. Semangat Pak, ya,” ucap Teddy menyemangati.
Teddy mengakui, dirinya ketinggalan rombongan karena memilih menghampiri warga yang teriak memanggil untuk bersalaman.
“Iya, manggil. Enggak enak kalau disamperin, harus disamperin,” seloroh Teddy.
“Mereka disapa saja sudah cukup senang,” jelas dia.
Dalam kunjungan di
Aceh Tamiang
, Presiden Prabowo berjanji mengawal proses pemulihan di Aceh Tamiang hingga anak-anak di Serambi Mekkah dapat segera kembali bersekolah.
“Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras menangani bencana di Sumatera serta mengawal pemulihan pascabencana.
Ia pun meminta maaf jika ada berbagai hal yang belum tertangani secara sempurna.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 08:51
Permintaan Maaf dan Janji Prabowo Saat Temui Pengungsi di Aceh…

Permintaan Maaf dan Janji Prabowo Saat Temui Pengungsi di Aceh…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maafnya kepada para pengungsi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor ketika menemui pengungsi di Aceh, Jumat (12/12/2025).
Prabowo meminta maaf apabila kebutuhan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor belum terpenuhi, termasuk aliran listrik yang belum sepenuhnya menyala di kabupaten tersebut.
“Pemerintah akan turun akan membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya, listrik,” kata Prabowo kepada korban pengungsian di Aceh Tamiang, Jumat.
Memastikan aliran listrik diusahakan menyala, Prabowo kemudian bertanya kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi terkait kesiapannya.
Armia pun menjawab bahwa listrik di Kabupaten Aceh Tamiang sudah menyala secara bertahap.
“Sudah mulai, Pak,” jawab Armia Fahmi.
“Sudah mulai, oke,” balas Prabowo.
Prabowo mengakui, kondisi di lapangan terkadang menyulitkan proses penanganan.
Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus berusaha.
“Kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama, saya kira itu saja, ya. Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” ujar Prabowo.
Ketika mengunjungi posko pengungsian di Takengon, Aceh Tengah, Prabowo menjanjikan
hunian sementara
(huntara) maupun hunian tetap (huntap) kepada korban banjir dan tanah longsor di Sumatera.
“Ada nanti hunian sementara. Kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan,” kata Prabowo.
Prabowo meminta masyarakat turut bersabar karena pembangunan hunian butuh waktu.
Saat ini, pembangunan huntara dan huntap tengah disiapkan bersama dengan anggarannya.
“Kita rencanakan, kita alokasikan anggaran. Tapi butuh waktu. Jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat,” ucap Prabowo.
“Kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran semua. Pasti kita akan bantu. Tenang saja,” imbuh dia.
Kepala Negara juga menyatakan pemerintah menyiapkan rencana memperbaiki seluruh jembatan yang rusak akibat banjir serta jalan-jalan yang tertimpa longsor.
“Kami sudah siapkan rencana semua jembatan akan kita perbaiki, jalan-jalan longsor akan kita tembus, listrik akan kita hidupkan semuanya, dan kalau masih ada kekurangan kita akan kejar atasi bersama, ya,” tutur dia.
Namun, Prabowo menekankan bahwa implementasi rencana ini tidak secepat kilat sehingga ia meminta semua pihak bersabar.
Prabowo juga mengaku sudah menyiapkan rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut,” kata Prabowo.
Masih dalam kunjungannya di Aceh, Prabowo meminta agar alam harus dijaga bersama-sama dan mengingatkan semua pihak agar tidak menebang pohon sembarangan.
“Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” kata Prabowo.
Pesan itu pun disampaikannya tidak terkecuali untuk pemerintah daerah (pemda). Ia meminta pemda lebih mengawasi hal tersebut.
“Saya minta pemerintah daerah lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya, saya kira itu pesan,” ucap dia.
Prabowo meminta para korban untuk tabah dan tetap semangat.
Ia memastikan pemerintah akan berusaha memenuhi kebutuhan.
Ia ingin anak-anak di daerah terdampak bencana bisa kembali bersekolah.
“Anak-anak yang tabah, yang semangat, kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 08:15
Penggugat UU Polri: Maunya Rakyat Sederhana, Polisi Kerja Sesuai Undang-Undang Dasar…

Penggugat UU Polri: Maunya Rakyat Sederhana, Polisi Kerja Sesuai Undang-Undang Dasar…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Advokat Syamsul Jahidin yang pernah menggugat UU Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, keinginan masyarakat terhadap Polri sebenarnya sederhana.
Hal ini disampaikan Syamsul menanggapi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang baru meneken Peraturan
Polri
Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Rakyat itu sebenarnya sederhana, Anda (Polri) bertugas sesuai undang-undang dasar,” ujar Syamsul saat dihubungi, Jumat (12/12/2025).
Merujuk pada Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Polri merupakan alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Dalam UUD 45, tidak disebutkan Polri punya tugas dan kewenangan untuk membuat aturan seperti
Perpol 10/2025
yang isinya menandingi putusan MK.
Syamsul mengatakan, masyarakat berharap Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UUD 1945 agar tidak ada lagi elemen sipil yang dikriminalisasi.
“Tidak ada wartawan yang dikriminalisasi. Tidak ada aktivis yang dikriminalisasi. Tidak ada orang yang dimarginalkan,” katanya.
“Tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Tidak ada jenderal-jenderal lagi yang diadili karena membacking-membackingi. Itu sebenarnya yang kami inginkan,” lanjut Syamsul.
Menurut Syamsul, jika seseorang sudah memutuskan untuk menjadi polisi, ia seharusnya menjalankan tugas selayaknya seorang polisi, bukannya melaksanakan tugas lain, misalnya, dengan masuk ke ranah sipil.
“Awal mulanya terciptanya parcok (partai cokelat) ini kan gara-gara ini, gara-gara mereka (polisi) menempati jabatan sipil,” imbuhnya.
Syamsul menegaskan, polisi bukan seorang aparatur sipil negara (ASN) sehingga UU ASN tidak berlaku untuk mereka.
Jabatan di kementerian dan lembaga seharusnya diisi oleh ASN sesuai dengan keahliannya.
Diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mengatur bahwa polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.
“Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut.
Kemudian, Pasal 2 mengatur bahwa anggota Polri dapat melaksanakan tugas di dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di dalam negeri dapat dilaksanakan pada kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
Daftar kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota Polri itu diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 22:35
Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan

Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Advokat Syamsul Jahidin mempertanyakan kewenangan Polri untuk membuat aturan penempatan polisi di kementerian dan lembaga eksternal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi keterlibatan mereka di ranah sipil.
Syamsul menegaskan, putusan MK mengubah tatanan di level undang-undang, secara spesifik, Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Sementara itu, peraturan Polri yang baru diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini secara hierarkis memiliki tata aturan yang lebih rendah dari undang-undang.
“Peraturan polisi itu bukan undang-undang. Itu hanya bagi Polri. (Peraturan) Polri turunan daripada undang-undang. Berarti apa? Dia (Polri) sudah bukan alat negara lagi kalau dia mengeluarkan Perpol seperti itu,” ujar Syamsul saat dihubungi, Jumat (12/12/2025).
Syamsul menilai, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 ini merupakan bentuk pembangkangan Polri terhadap MK.
“Itu pembangkangan, pengkhianatan terhadap konstitusi atau pengkhianatan terhadap undang-undang. Murni itu makar,” tegas Syamsul.
Syamsul mengatakan, melalui putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025, Polri sudah tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil atau mengisi kursi di kementerian/lembaga.
Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dinilai janggal karena bertentangan dengan putusan MK.
“Undang-undangnya (setelah diputus MK) ngelarang (penempatan polisi di kementerian). Perpol-nya mengizinkan. Apakah itu enggak… Ah… Gua bingung,” kata Syamsul.
Ia pun menyinggung tugas dan fungsi pokok Polri yang termaktub dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”
Syamsul menegaskan, dalam UUD 45, Polri tidak berwenang untuk membuat aturan setara undang-undang.
“Pertanyaannya, apakah itu tidak melanggar hukum kalau enggak ada di undang-undang?” tanyanya.
Syamsul juga menyinggung asas lex superior derogat legi inferiori yang artinya, peraturan yang lebih tinggi (lex superior) mengesampingkan (derogat) peraturan yang lebih rendah (lex inferior).
“Jadi, pertanyaannya Perpol itu lebih tinggi dari undang-undang?” tanyanya lagi.
Diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.
“Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut.
Kemudian, Pasal 2 mengatur bahwa anggota Polri dapat melaksanakan tugas di dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di dalam negeri dapat dilaksanakan pada kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
Daftar kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota Polri itu diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Kehutanan.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:42
Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat

Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan Bandara Taif, Arab Saudi, dapat digunakan sebagai bandara alternatif bagi jemaah calon haji Indonesia dan bakal berdampak pada pemotongan masa tinggal jemaah di Tanah Suci.
“Hitungan kami itu bisa proyeksikan (masa tinggal) 30-35 hari. Ada
multiplayer effect
dan itu bandaranya sejuk,” ujar Muhadjir saat menghadiri Milad Ke-8 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Jumat.
Pada penyelenggaraan sebelumnya, masa tinggal jemaah Indonesia di Tanah Suci bervariasi. Tetapi untuk haji reguler, biasanya sekitar 40-42 hari, mencakup keberangkatan hingga kepulangan.
Muhadjir mengatakan
Bandara Taif
bisa menjadi
entry point
bagi jemaah Indonesia. Ketika dirinya berkunjung ke Taif dan berkoordinasi, pihak bandara memberikan lampu hijau namun disertai catatan.
Menurut kepala bandara, kata Muhadjir, Taif terbuka bagi Indonesia namun hanya bisa memberikan jaminan 10 slot penerbangan per hari.
“Saya sudah berkunjung ke sana dan ada jaminan. Kepala Bandara Taif sudah terbuka untuk Indonesia, tetapi kalau 100 persen tidak bisa, namun akan memberikan 10 slot per hari,” kata Muhadjir.
Secara jarak, dari Bandara Taif ke Makkah hanya berjarak 70 kilometer. Apabila ditempuh dengan kendaraan hanya memerlukan waktu 47 menit.
“Tempatnya sangat tidak
crowded
. Ada tempat miqat juga. Selama ini kita di atas pesawat dimintai niat umrah untuk ancang-ancang. Kalau menggunakan Taif itu miqat yang bagus dan cocok untuk Indonesia,” kata dia.
Saat ini, Bandara Taif telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik, termasuk dari Iran, Mesir, dan Qatar. Namun, membutuhkan sejumlah penyesuaian, terutama terkait kapasitas terminal internasional yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 500 penumpang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 20:47
Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang

Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang
Mengabdi lebih dari empat dekade pengalaman di bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana, antara lain sebagai Penasihat Militer Indonesia pada Perwakilan Tetap RI di PBB New York hingga 2007, Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado hingga 2010, Deputi I Menko Kesra yang membidangi lingkungan hidup dan kerawanan sosial hingga 2015, serta menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 2019, dan aktif dalam berbagai forum kebencanaan tingkat ASEAN dan global.
ADA
rencana besar sedang berjalan di Washington. Namanya Genesis Mission, yakni strategi ambisius Amerika Serikat untuk menguasai kecerdasan buatan (AI), komputer supercanggih, dan data-data nasional sebagai senjata ekonomi dan militer di abad ke-21.
Inisiatif ini bukan sekadar program teknologi biasa melainkan tentang siapa yang akan menguasai dunia di era digital.
Bayangkan,
AI
bukan lagi fitur di ponsel Anda. Pikirkan AI sebagai mesin penggerak utama dalam industri manufaktur, sistem pertahanan negara, dan cara kita hidup sehari-hari. Itu yang AS targetkan.
Mereka mau menguasai
chip
semikonduktor, energi baru, bioteknologi, komputer kuantum, dan industri manufaktur canggih. Mereka mau menarik para ilmuwan dan engineer terbaik dari seluruh dunia ke ekosistem riset mereka. Juga mau menulis aturan main global tentang bagaimana AI boleh digunakan, diatur, dan dievaluasi dari segi etika.
Pertanyaannya untuk Indonesia sederhana, tetapi menggugah: Kita mau jadi pemain utama, atau sekadar pasar pembeli?
Jika Indonesia hanya menjadi penonton, maka kesenjangan teknologi dengan negara maju bisa melebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan dalam puluhan tahun, tapi mungkin hanya beberapa tahun saja.
Pertama
, menjadi pasar konsumen teknologi AI impor. Perusahaan teknologi global datang membawa solusi AI siap pakai, mulai platform kesehatan, sistem pabrik pintar, sistem perbankan, hingga sistem logistik berbasis AI.
Indonesia membeli dan menggunakan produk-produk itu, tapi tidak menguasai cara kerjanya. Kita tidak mengontrol data pelanggan kita sendiri dan nilai uang terbesar didapat oleh pihak asing, bukan oleh perusahaan dan negara kita.
Kedua
, menjadi sumber data dan bahan baku digital. Data tentang konsumen Indonesia, data transaksi, data pendidikan, dan data kesehatan mengalir ke server perusahaan asing. Mereka menggunakan data itu untuk membuat produk dan layanan yang lebih baik, lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga premium. Ini seperti “koloni digital generasi baru”.
Indonesia sebagai negara kaya dengan sumber daya besar, tapi bergantung sepenuhnya pada teknologi asing.
Akan tetapi, cerita ini tidak harus berakhir buruk. Indonesia sebenarnya punya tiga leverage strategis sangat besar yang sering diabaikan.
Pertama
, data dan pasar raksasa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, ekonomi yang terus berkembang, dan ekosistem digital yang dinamis, Indonesia adalah “laboratorium hidup” untuk mengembangkan teknologi AI yang unik.
Pertanian tropis, logistik kepulauan, sistem keuangan syariah butuh solusi AI khusus yang tidak bisa dibuat hanya dengan meniru negara lain.
Kedua
, generasi muda yang cerdas. Banyak anak muda Indonesia sudah bekerja sebagai
research scientist, engineer
, dan
founder startup
teknologi di berbagai belahan dunia.
Tantangannya, mencegah mereka hanya menjadi ekspor talenta. Bagaimana membuat mereka ingin pulang atau berkontribusi di Indonesia? Kalau mereka tersedot ke Amerika Serikat, Singapura, atau Eropa saja, Indonesia bakal kehilangan talenta terbaik.
Ketiga
, posisi geostrategis dan ekonomi. Indonesia berada di jalur perdagangan global, jalur energi, dan jalur data internasional. Kabel laut yang menghubungkan dunia, pusat data, jaringan satelit ini penting di era AI. Indonesia punya kartu tawar penting jika tahu cara memanfaatkannya.
Dengan aset-aset ini, Indonesia sebenarnya bisa menjadi mitra strategis yang dihormati di dunia AI global, bukan sekadar pembeli atau pemasok bahan mentah.
Dampak Genesis Mission akan terasa paling keras di dunia industri dan pabrik.

Pabrik di Eropa dan Asia Timur sudah menggunakan AI untuk desain produk, memprediksi kapan mesin akan rusak, menghemat energi, dan mengoptimalkan pengiriman barang.
Mereka bisa memproduksi dengan biaya lebih rendah, kualitas lebih bagus, dan inovasi lebih cepat.
Kalau industri Indonesia tidak ikut menggunakan AI, maka akan terjadi tiga hal buruk: (1) biaya produksi lebih tinggi, (2) inovasi tertinggal jauh, (3) akhirnya hanya menjadi kontraktor murah yang mengerjakan pekerjaan bermargin tipis sehingga tidak mampu menjadi pemimpin industri.
Akan tetapi ada cara lain. Indonesia bisa memilih tiga sampai lima sektor prioritas untuk jadi ”
pilot project
” adopsi AI:
Untuk berhasil, Indonesia butuh “Peta Jalan AI Industri Indonesia” yang jelas, bagaimana AI akan meningkatkan produktivitas, hemat energi, dan kurangi emisi karbon.
Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Butuh kemitraan besar mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, universitas, dan bahkan militer. Perusahaan strategis di aviasi, logistik, dan energi harus jadi pusat eksperimen dan akselerasi, bukan sekadar menjalankan operasi rutin.
Ada kekhawatiran nyata tentang risiko hilangnya pekerjaan. Pekerjaan yang paling terancam saat ini adalah yang ebrkaitan dengan administrasi, input data,
customer service
, dan operasional rutin. AI bisa mengerjakan ini lebih cepat dan lebih murah.
Pekerja dengan skill rendah yang tidak belajar AI bisa menjadi pengangguran dalam jangka panjang.
Di sisi lain, para ahli Indonesia di bidang AI bisa ditarik keluar negeri dengan gaji fantastis dan fasilitas riset bagus.
Pekerja yang belajar memanfaatkan AI bisa produktif berkali-kali lipat. Seseorang yang dulunya cuma bisa proses beberapa laporan sehari, dengan bantuan AI bisa meng-handle lebih dari 20 laporan.
Solusinya, Indonesia harus punya program pelatihan nasional yang serius, bukan sekadar simbolis. Ada tiga tingkat:
Program Kartu Prakerja bisa dikembangkan fokus pada skill AI. Sekolah kejuruan dan politeknik perlu dibenahi agar langsung selaras dengan kebutuhan industri.
Sekolah-sekolah di negara maju sudah pakai AI tutor pribadi, pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan siswa, dan simulasi lab virtual. Siswa di Eropa bisa belajar fisika lewat simulasi, dapat soal yang disesuaikan dengan kemampuan, dan dapat umpan balik instan dari AI.
Bila Indonesia tetap memakai metode mengajar puluhan tahun lalu, kesenjangan akan semakin dalam. Lebih serius lagi, kalau semua platform AI pendidikan dari luar negeri, maka nilai Pancasila, sejarah, budaya, agama lokal bisa terpinggirkan. Data puluhan juta siswa Indonesia ada di server asing.
Solusinya, Indonesia harus membuat Platform Pendidikan AI Nasional sendiri, dengan konten lokal (Bahasa Indonesia, Pancasila, sejarah, agama, sains sesuai kebutuhan lokal / local wisdom).
Dengan begitu, guru tidak digantikan, malah di-upgrade jadi “pengajar berbasis AI” yang fokus pada nilai, makna, dan pengembangan karakter, sementara tugas mengajar rutin dibantu AI.
Di dunia bisnis, AI sudah jadi mesin di balik rekomendasi produk e-commerce, penilaian risiko fintech, optimasi rute logistik.
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak pakai AI akan kalah dalam jangka panjang karena kurang terlihat dan kurang ekspos, iklan kurang efisien, serta pelayanan pelanggan kurang cepat.
Jangan lupa, ada peluang besar juga dari
chatbot customer
service, otomasi pembukuan, tool design dan promosi yang
AI-powered
,
startup
lokal di agritech, healthtech dan, fintech syariah.
Pemerintah harus buat regulasi yang melindungi data konsumen tapi tidak menghambat inovasi. Perlu tempat uji coba regulasi untuk
startup AI
, dan dorong pembangunan data center lokal dengan keamanan tinggi.
Genesis Mission bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keamanan militer. AI akan mengubah cara perang, drone swarm, sistem pertahanan udara otomatis, cyber attack yang dijalankan AI, termasuk intelijen berbasis big data.
Negara yang infrastruktur listrik, komunikasi, transportasinya tidak terlindungi bisa dilumpuhkan tanpa perang fisik.
Indonesia harus membangun kemampuan pertahanan AI sendiri, mulai cyber defense, pengawasan maritim dengan AI, hingga analisis ancaman.
Hal ini memerlukan kolaborasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga pihak universitas dan industry untukmengadaptasi Genesis Mission yang fokus untuk Indonesia.
Untuk jangka panjang, Indonesia butuh visi besar: “Indonesia AI Mission” dengan lima pilar: (1) Kedaulatan data nasional, (2) Penguasaan teknologi kritikal di beberapa titik kunci, (3) Jutaan pekerja yang melek AI, (4) AI untuk kesejahteraan rakyat (pangan, kesehatan, dan pendidikan), (5) Sishankam yang canggih berbasis AI.
Perusahaan besar, terutama BUMN di aviasi, logistik, dan energi, harus punya rencana AI 5–10 tahun, pahami risiko AI, mulai dari
cyber
, data, dan model, hingga tata kelola yang jelas.
Genesis Mission menunjukkan
kecerdasan buatan
dan data bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk tetap relevan di dunia global dan telah menjadi dasar kekuatan Nasional.
Indonesia memiliki peluang emas. Kita punya pasar besar, talenta yang terus berkembang, letak geografis strategis. Jika kita cerdas, fokus, dan berani bertindak, kita bisa jadi pemain penting di dunia AI, bukan sekadar pembeli atau konsumen.
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah Indonesia? Namun, “Apakah kita ingin menentukan sendiri bentuk perubahan itu? atau kita sekedar sebagai
follower
dari Keputusan dari negara lain?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 20:20
Presiden Prabowo Sempatkan Shalat Jumat Bareng Pengungsi di Masjid Takengon Aceh

Presiden Prabowo Sempatkan Shalat Jumat Bareng Pengungsi di Masjid Takengon Aceh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Besar Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (12/12/2025). Kehadiran Presiden disambut oleh para jemaah serta jajaran pemerintah daerah setempat.
Shalat Jumat dipimpin oleh Imam Tengku Mino, sementara khotbah disampaikan oleh Tengku Muslim, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Syariat Islam.
Dalam khotbah bertema “Bersahabat dengan Musibah”, Tengku Muslim mengajak jemaah untuk memaknai setiap ujian sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT yang menuntut kesabaran, ketabahan, serta solidaritas sosial dalam membantu sesama yang terdampak.
Pelaksanaan Shalat Jumat ini dilakukan
Presiden Prabowo
setelah sebelumnya meninjau penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada pagi hari, termasuk memantau distribusi bantuan darurat.
Usai Shalat Jumat, Presiden Prabowo melanjutkan agenda meninjau posko pengungsi, kegiatan trauma healing, dapur umum, serta posko kesehatan yang disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah
Aceh Tengah
dan sekitarnya.
Dalam kunjungannya ke pengungsi Takengon, Prabowo tampak mendatangi posko pengungsian setempat.
Dia tampak mengenakan kemeja safari krem dan peci hitam.
Di sana, Prabowo tampak menyapa warga yang ada di posko pengungsian.
“Terima kasih, semoga Allah SWT selalu menjaga, melindungi,” kata Prabowo kepada pengungsi.
“Aamiin, ya Allah,” seru pengungsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 19:00