Category: Kompas.com Nasional

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, pemerintah mengakui masih ada sejumlah ketentuan yang menuai perdebatan publik.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut, dari sekian banyak isu yang mengemuka, terdapat tiga kelompok pasal yang paling sering disorot dan menyita perhatian masyarakat.
“Minimal ada tujuh isu, tetapi yang paling sering kami dengar dan sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinaan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran,” kata Supratman dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).
Menurut Supratman, tiga isu tersebut menjadi pembahasan paling intensif karena terus memunculkan pro dan kontra di ruang publik. Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap melanjutkan pemberlakuan KUHP sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional.
“Jadi tiga isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh Ketua Tim dari pemerintah,” kata Supratman.
Salah satu pasal yang paling banyak dipersoalkan adalah ketentuan perzinaan, khususnya Pasal 411 dan Pasal 412
KUHP baru
.
Supratman menegaskan, secara substansi ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam KUHP lama.
“Saya ingin sampaikan bahwa
pasal perzinaan
yang ada dalam KUHP yang baru sebetulnya tidak berbeda jauh dengan pasal perzinahan di KUHP yang lama,” ujar Supratman.
Ia menjelaskan, perbedaan utama terletak pada cakupan perlindungan. Dalam KUHP lama, perzinaan hanya diatur bagi pihak yang sudah terikat perkawinan.
“Di KUHP lama mengatur salah satunya sudah berkeluarga, tapi di dalam KUHP baru, ada terkait anak, yang harus dilindungi,” tutur dia.
Meski cakupannya diperluas, Supratman menegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap merupakan delik aduan.
“Tetapi, kedua-duanya (KUHP baru dan KUHP lama) tetap adalah delik aduan. Jadi, yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orangtua dari si anak,” ujar dia.
Ia mengungkapkan, pembahasan pasal perzinaan di DPR berlangsung alot dan penuh dinamika, termasuk perdebatan soal moralitas di antara partai-partai politik.
“Perdebatan sangat dinamis, perdebatan soal moralitas di antara partai partai baik yang berideologi, partai yang nasionalis maupun agama, akhirnya lahir kompromi seperti ini,” ucap dia.
Namun, Supratman menegaskan bahwa hasil akhirnya tetap mempertahankan ruh pengaturan lama.
“Tapi, intinya tidak mengubah dari KUHP yang lama kita tadi, jadi itu pasal 284 yang di KUHP yang lama,” imbuh dia.
Pasal lain yang kerap dipersoalkan adalah ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Anggota Tim Penyusun KUHP Kementerian Hukum, Albert Aries, menegaskan bahwa Pasal 218 KUHP baru justru menutup celah kriminalisasi oleh pihak-pihak di luar Presiden dan Wakil Presiden.
“Menurut saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat aduan. Jadi ditutup kemungkinannya karena delik aduannya adalah delik aduan absolut,” kata Albert Aries.
“Artinya untuk pasal 218, hanya presiden atau kepresiden sendiri yang bisa membuat pengaduan, pengaduan bisa dibuat secara tertulis,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan ketentuan Pasal 256 KUHP yang mengatur
demonstrasi
dan pawai. Menurut Eddy, pasal ini kerap disalahpahami karena tidak dibaca secara utuh.
“Jadi, setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin,” kata Eddy.
Ia menjelaskan, keberadaan pasal tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman empiris, salah satunya peristiwa tragis di Sumatera Barat.
“Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia meninggal dunia di dalam (ambulans) karena teradang oleh demonstran,” ucap dia.
“Demonstrasi, kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai, pasti akan membuat kemacetan lalu lintas,” tutur dia.
Ia menegaskan bahwa aparat tidak bertugas melarang demonstrasi, melainkan mengatur dampak lalu lintas yang ditimbulkan.
“Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi. Tetapi, pihak yang berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas, supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya,” ucap dia.
Eddy menilai, kesalahpahaman muncul karena pasal tersebut sering dikutip secara parsial.
“Cuma yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau tahu dia baca utuh, tidak paham, terus komentar. Itu yang bahayanya di situ,” kata dia.

Ia kembali menegaskan bahwa Pasal 256 sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat.
“Tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu,” ucap dia.
Bahkan, Eddy menegaskan bahwa kewajiban pemberitahuan justru melindungi peserta aksi dari jerat pidana.
“Jadi, cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi, memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya, dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam Pasal 256 KUHP,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/01/2026 07:53
Presiden: Ada yang Teriak Prabowo Mau Hidupkan Militerisme, Apa Benar?

Presiden: Ada yang Teriak Prabowo Mau Hidupkan Militerisme, Apa Benar?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto mendengar ada yang mengkritik dirinya hendak menghidupkan militerisme, kemudian dia meminta pakar untuk mengkaji kepemimpinannya.
“
Kritik
, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi
militerisme
’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu
otoriter
,” kata Prabowo dalam puncak peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).
Dia berusaha mencerna dan menyikapi kritik tersebut seobjektif mungkin.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahan yang dia pimpin terbuka terhadap kritik konstruktif dari masyarakat.
Dia menyebut kritik menjadi pengingat dan bentuk perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara.
“Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan,” ujar Prabowo.
Hanya saja, Prabowo menilai, wajar bila seseorang merasa tidak nyaman saat menerima kritik atau koreksi.
Prabowo mengingatkan bahwa kritik jangan sampai kebablasan menjadi fitnah.
Sebab, kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, perpecahan, dan kebencian hanya akan merusak persatuan bangsa.
Prabowo turut mengakui adanya kritik yang bernada sinis dan bertujuan menjatuhkan pemerintah.
Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya memilih menjawab hal tersebut dengan kerja dan bukti nyata.
“Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/01/2026 05:58
Bakal Layani 55 Juta Orang, BGN Janji Perbaiki Kualitas SPPG MBG pada 2026 Nasional 1 Januari 2026

Bakal Layani 55 Juta Orang, BGN Janji Perbaiki Kualitas SPPG MBG pada 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, peningkatan kualitas SPPG menjadi fokus utama setelah fondasi layanan MBG dibangun secara masif sepanjang 2025.
“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada tahun 2026, MBG tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi,” ujar Dadan, Kamis (1/1/2026).
Dadan menjelaskan, sepanjang 2025 BGN berfokus pada pembangunan sistem dan kesiapan operasional MBG.
Saat program dimulai pada 6 Januari 2025, MBG dijalankan melalui 190 SPPG dan menjangkau sekitar 570.000 penerima manfaat.
Fase awal tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola layanan gizi berjalan terukur dan akuntabel sebelum dilakukan perluasan skala secara nasional.
Seiring berjalannya waktu, jumlah SPPG terus bertambah signifikan.
Hingga akhir 2025, MBG telah didukung oleh 19.188 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” kata Dadan.
Dadan menegaskan bahwa capaian itu akan menjadi pijakan awal bagi pelaksanaan MBG pada 2026.
Sebab, pada tahun ini, sebanyak 19.188 SPPG akan beroperasi serentak untuk melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat.
Untuk itu, penguatan kualitas SPPG dan edukasi gizi akan menjadi strategi utama pemerintah dalam membangun pola konsumsi sehat sejak dini.
“Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun pola konsumsi sehat sejak dini, seiring target peningkatan jumlah penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada 2026,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 14:18
Minta Maaf, Prabowo Akui Dengar Keluhan Korban Banjir Pertanyakan Kehadiran Presiden Nasional 1 Januari 2026

Minta Maaf, Prabowo Akui Dengar Keluhan Korban Banjir Pertanyakan Kehadiran Presiden
Tim Redaksi
ACEH TAMIANG, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto mendapat laporan banyak daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya kenapa tak kunjung didatangi Presiden.
Prabowo
pun meminta maaf karena belum bisa datang ke semua titik terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di
Aceh Tamiang
, Aceh, Kamis (1/1/2026).
“Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, ‘kok Presiden belum sampai?’. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, dirinya disarankan hadir ke daerah-daerah yang ada kegiatan pentingnya terlebih dahulu.
Namun, dia menyadari betul bahwa semua daerah mengalami kesulitan yang sama besarnya.
Prabowo pun memastikan akan mendatangi daerah-daerah yang dampak bencananya besar.
“Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insyaallah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” ucapnya.
Sementara itu, Prabowo turut mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 kepada para menteri yang hadir dalam ratas.
Dia menyebut, para pejabat harus ingat bahwa mereka berkewajiban hadir bagi rakyat, meski dalam suasana tahun baru.
“Kedua, tentunya selamat tahun baru ya. Tahun baru kita di daerah bencana, saya kira inilah memang kewajiban kita. Saya terima kasihh semua unsur. Saya lihat turun ke lapangan. Saya juga terima kasih, sebagian besar, hampir semua pejabat-pejabat dari semua K/L berinisiatif, semuanya turun. Dan kita berbagi daerah, titik, untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah,” jelas Prabowo.
“Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekadar untuk melihat. Tapi kita datang, melihat untuk mengetahui masalah,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 13:48
Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD Nasional 1 Januari 2026

Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi II DPR RI menyatakan siap membahas berbagai usulan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkembang belakangan ini, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Kami secara kelembagaan
Komisi II
DPR RI sebagai komisi yang selama ini diberikan urusan konstitusional di bidang kepemiluan tentu siap untuk kemudian melakukan pembahasan terhadap berbagai usul mekanisme pemilihan
kepala daerah
yang sekarang berkembang,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Kamis (1/1/2026).
Rifqinizamy menjelaskan, pembahasan tersebut masih berkaitan dengan agenda revisi undang-undang kepemiluan yang telah diamanahkan kepada Komisi II DPR RI pada 2026.
“Prolegnas 2026 mengamanahkan kepada Komisi II DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan RUU revisi terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu
,” jelas Rifqinizamy.
Politikus Nasdem itu menjelaskan, jika dicermati secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur dua jenis pemilu, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
Sementara itu, pemilihan kepala daerah diatur dalam rezim peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
“Kalau kita baca hitam-putih,
black and white
, isinya hanya dua jenis pemilu, yaitu pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif,” kata Rifqinizamy.
“Adapun pemilihan kepala daerah diatur dalam rezim yang lain, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” sambungnya.
Dia berpandangan langkah tersebut dibutuhkan untuk melakukan penataan sistem pemilu dan pemilihan di Indonesia ke depan.
“Jika memungkinkan pembahasannya dilakukan dalam bentuk kodifikasi hukum kepemiluan atau kodifikasi hukum pemilihan kita ke depan, maka bisa jadi nanti dijadikan satu antara revisi Undang-Undang Pemilu dengan revisi undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota,” pungkas Rifqinizamy.
Diberitakan sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui
DPRD
kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut
pilkada
, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Partai Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD di semua tingkatan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sugiono menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengakui bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi hak pilih rakyat. Meski demikian, ia menilai usulan tersebut tetap layak untuk dipertimbangkan.
“Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, politik uang. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Eddy menambahkan, pengembalian sistem pilkada melalui DPRD berpeluang menekan berbagai ekses negatif tersebut.
“Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” kata Eddy.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 12:16
Sambut 2026, Menteri serta Wakil Menteri PAN dan RB Ajak ASN Terus Berikan Layanan Sepenuh Hati Nasional 1 Januari 2026

Sambut 2026, Menteri serta Wakil Menteri PAN dan RB Ajak ASN Terus Berikan Layanan Sepenuh Hati
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Menutup 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PAN dan RB Purwadi Arianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menyambut 2026, Menteri Rini mengajak
ASN
untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan kinerja yang berdampak, serta membangun birokrasi yang semakin adaptif dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
“Tahun baru selalu menjadi momen yang tepat untuk berhenti sejenak, merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, serta menata langkah ke depan dengan lebih jernih dan penuh harapan,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (1/1/2026).
Dia merinci, sepanjang 2025, berbagai agenda strategis
reformasi birokrasi
telah dijalankan, mulai dari penguatan sistem
merit
dan manajemen ASN, percepatan transformasi digital pemerintah, penguatan akuntabilitas, hingga peningkatan kualitas
pelayanan publik
yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Seluruh capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari peran aktif dan dedikasi ASN di berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar kebijakan, melainkan perubahan cara kerja dan pola pikir. ASN telah menunjukkan upaya nyata untuk bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil,” ucap Rini.
Ia pun mengajak seluruh ASN untuk menyambut 2026 dengan optimisme dan semangat baru seraya menjaga konsistensi kinerja, memperkuat sinergi, dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan publik yang berkualitas.
Sementara itu, Wakil Menteri PAN dan RB Purwadi Arianto menegaskan signifikansi internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Nilai tersebut, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.
Purwadi menilai, momentum akhir tahun menjadi waktu yang tepat bagi ASN untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dijalankan serta menyiapkan langkah perbaikan ke depan.
“Pada 2026, mari melangkah dengan semangat memberikan yang terbaik, saling menguatkan, dan bekerja secara konsisten untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta kemajuan bangsa. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan senantiasa mengiringi setiap langkah kita,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 10:54
Prabowo Bertolak ke Aceh Tamiang, Cek Pembangunan Hunian untuk Korban Banjir Nasional 1 Januari 2026

Prabowo Bertolak ke Aceh Tamiang, Cek Pembangunan Hunian untuk Korban Banjir
Tim Redaksi
TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan korban banjir dan longsor ke Aceh Tamiang, Aceh, pada Kamis (1/1/2026).
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, Prabowo tampak terbang dengan menggunakan Helikopter Caracal TNI AU dari Helipad PTPN Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Prabowo tampak menyalami sejumlah pejabat yang mengawal kepergiannya dari Tapanuli Selatan, seperti Dansat Brimob Polda Sumatera Utara Kombes Rantau Isnur Eka, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Ia tampak cukup lama berbincang dan menepuk pundak Kombes Rantau. Lalu, ketika menyalami Bobby, menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu langsung membungkukkan badan seraya memberi hormat.
Selanjutnya, Prabowo langsung masuk ke dalam helikopter. Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Berdasarkan informasi yang diterima, helikopter Prabowo akan terbang menuju ke Bandara Silangit, Tapanuli Utara terlebih dahulu.
Dari Silangit, Prabowo terbang dengan pesawat ke Suwondo. Setelahnya, Prabowo kembali menaiki helikopter menuju Aceh Tamiang.
Di Aceh Tamiang, Prabowo akan mengecek pembangunan hunian sementara (huntara) yang dilakukan oleh Danantara.
Sebelumnya, Prabowo merayakan Tahun Baru 2026 bersama pengungsi korban terdampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan.
Prabowo bahkan menginap di Tapanuli Selatan terlebih dahulu tadi malam.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 09:57
Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa Nasional 1 Januari 2026

Bencana Sumatera dan Ujian Akhir Tahun Bangsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tahun 2026 dibuka dengan pekerjaan besar pemerintah yang belum selesai soal pemulihan tiga provinsi di Sumatera, pasca dilanda banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 lalu.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menjadi
ujian
bagi ketangguhan negara dan bangsa di penghujung tahun.
Jalan dan jembatan memang mulai tersambung, listrik dan sekolah juga perlahan pulih. Roda ekonomi pun kembali berputar di sejumlah titik.
Namun, ribuan warga masih menunggu realisasi hunian tetap, pemulihan layanan dasar sepenuhnya, dan kepastian hidup yang lebih aman.
Pemerintah
menegaskan, libur dan pergantian tahun tidak menghentikan kerja kemanusiaan. Penanganan
bencana Sumatera
berjalan tanpa jeda.
Pemulihan akses transportasi, layanan dasar, hingga rekonstruksi jangka menengah disebut akan menjadi agenda utama pemerintah pada awal 2026 ini.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan, tidak ada kata libur dalam penanganan pemulihan bencana di tiga provinsi terdampak.
“Di hari ini, Bapak Presiden
Prabowo Subianto
juga kembali menegaskan bahwa negara hadir, negara tidak mengenal libur untuk bisa terus mendampingi saudara-saudara kita di kawasan terdampak bencana,” ujar Abdul dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/12/2025).
Abdul menjelaskan, hingga akhir Desember 2025 pemerintah telah menuntaskan target pemulihan jalan dan jembatan nasional yang sempat terputus akibat bencana.
“Artinya semua target yang dicanangkan oleh Kementerian PU khusus untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah terpenuhi di akhir Desember,” tuturnya.
DOKUMENTASI PTPP Proses pemulihan ruas Bireuen-Takengon, Aceh pasca bencana banjir dan longsor
Memasuki 2026, fokus pemulihan bergeser ke jalan dan jembatan yang dikelola pemerintah daerah, mulai dari penghubung lintas provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.
“Nantinya aksesibilitas baik itu penghubung lintas provinsi, penghubung kabupaten/kota dalam satu provinsi, hingga jalan-jalan kecamatan dan desa bisa kita perbaiki dengan target waktu yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PU,” kata Abdul.
Di tengah percepatan pemulihan fisik, pemerintah juga mengejar target pengurangan risiko bencana susulan. Normalisasi sungai dipercepat seiring masih adanya potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi.
“Seperti kita sampaikan bahwa meskipun operasi modifikasi cuaca terus dilakukan, tetapi masih ada potensi-potensi hujan sedang atau hujan intensitas tinggi yang biasa,” imbuh Abdul.
Pendangkalan saluran air yang memicu banjir menjadi perhatian di Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara.
Normalisasi badan sungai dan pembersihan sampah di kolong jembatan desa hingga kecamatan dilakukan untuk mencegah kerusakan lanjutan ketika debit air kembali meningkat.
Penanganan bencana Sumatera
juga ditandai dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke daerah terdampak.
Sejak 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto tercatat beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana di Sumatera sekaligus memimpin rapat terbatas di Jakarta untuk memantau perkembangan penanganan.
Pada pergantian tahun baru 2026, Prabowo menghabiskan malam di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, serta bermalam bersama pengungsi di posko Batu Hula.
Sebelumnya, Prabowo meninjau penanganan pascabencana di Sumatera Barat pada 17–18 Desember 2025, mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Agam, memantau perbaikan jalan di Lembah Anai, serta pembangunan jembatan di Padang Pariaman.
Di Aceh, Presiden mendatangi Aceh Tamiang, Bener Meriah, hingga Bireuen untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
Di Padang Pariaman, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah memperbaiki infrastruktur dan rumah warga terdampak.
“Jembatan sedang kita bentuk semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujar Prabowo.
Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi para pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
Sementara di Aceh Tenggara, Presiden memprioritaskan pemulihan sektor pendidikan.
“Kita akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (
Interactive Flat Panel). Layar suda
h?” ucap Prabowo.
Meski begitu, tahun baru harus dimulai pemerintah dengan kerja kemanusiaan yang tidak berhenti pada simbol kehadiran, tetapi berlanjut hingga pemulihan benar-benar tuntas.
Pemerintah mengakui pemulihan Sumatera menuntut dukungan anggaran besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pembangunan kembali desa-desa rusak di Aceh menggunakan APBN karena keterbatasan fiskal daerah.
“Karena kalau dibangunkan dari kabupaten sudah enggak kuat duluan, juga dari provinsi juga enggak kuat ini Pak, kalau untuk Aceh,” kata Tito, Selasa (30/12/2025).
Dukungan politik juga datang dari DPR. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan pentingnya kecepatan dalam penanganan bencana. Apalagi, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini terbilang cukup untuk penanganan pascabencana Sumatera.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
Terkini, pemerintah telah mengarah agenda pemulihan pada 2026 untuk layanan dasar yang menopang kehidupan warga.
Untuk persoalan rumah rusak maupun hancur akibat bencana, pemerintah sudah mulai bersiap membangun hunian sementara hingga tetap bagi para korban.
Pemerintah menargetkan masyarakat korban bencana
banjir Sumatera
untuk tinggal di hunian sementara selama tiga bulan. Setelah itu, masyarakat akan dipindahkan ke hunian tetap.
Adapun penerima hunian tetap adalah masyarakat yang mengalami kerusakan rumah berkategori berat, termasuk rumah yang hilang tersapu banjir.
Di sektor kelistrikan, Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan skala kerusakan di Aceh kali ini jauh lebih besar dibanding tsunami 2004.
Dari 23 kabupaten dan kota, 15 kabupaten/kota telah pulih 100 persen dari sudut pandang desa. Pemulihan penuh ditargetkan berlanjut sepanjang 2026.
“Ada 8 kabupaten yang masih belum mencapai 100 persen,” kata Darmawan.
Di sektor air bersih, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah menargetkan instalasi pengolahan air bersih kembali beroperasi dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
“Kami memang sedang bekerja keras agar
water treatment plant
ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya,” ujar Dody.
Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).
Dia menambahkan, beberapa instalasi berkapasitas sekitar 20 liter per detik ditargetkan terbangun di sejumlah titik terdampak.
Di bidang pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mencatat 4.149 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 3.508 sekolah atau 85 persen telah kembali beroperasi.
Sebanyak 54 sekolah yang rusak berat masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat.
“Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal,” ujar Mu’ti.
Pemerintah menargetkan anak-anak di wilayah terdampak tetap mendapat akses pendidikan pada tahun ajaran baru yang dimulai 5 Januari 2026.
BNPB pun mengupayakan sekolah dan madrasah yang terdampak lumpur dapat kembali difungsikan pada minggu pertama Januari.
Di sektor infrastruktur darurat, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan pengerahan 22 jembatan Bailey ke wilayah terdampak, ditambah 14 jembatan dari Kementerian PU serta 39 jembatan Armco di Aceh.
Dia memastikan pembangunan akan terus dilanjutkan di titik-titik jembatan yang belum tersambung.
“Saya meyakinkan ini akan terus kita kerjakan,” ujar Maruli.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 09:38
Prabowo Tanya Anak Korban Banjir Sumut: Sudah Dapat MBG? Maaf kalau Belum Nasional 1 Januari 2026

Prabowo Tanya Anak Korban Banjir Sumut: Sudah Dapat MBG? Maaf kalau Belum
Tim Redaksi
TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto sempat bertanya kepada anak-anak yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, apakah mereka sudah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau belum.
Momen itu terjadi ketika Prabowo merayakan malam Tahun Baru bersama pengungsi di Posko Desa Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025).
“Anak-anak sudah dapat makan semua? Makan Bergizi tiap hari sudah belum? Yang sudah angkat tangan,” tanya Prabowo.
Lalu, seseorang menyampaikan kepada Prabowo bahwa dapur untuk
MBG
di sana baru selesai dibangun.
Dia menegaskan anak-anak harus mendapat makan yang baik supaya bisa tumbuh sehat.
“Oh baru selesai dapurnya? Sudah selesai dapurnya? Oke. Berarti sebentar lagi ya. Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat,” tutur Prabowo.
Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa semua program pemerintah adalah demi memperbaiki kehidupan rakyat.
Ketika Prabowo mengatakan akan menambah lapangan kerja, para pengungsi sontak langsung bertepuk tangan.
“Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah, kita ingin semua anak-anak kita bisa dapat Makan Bergizi, saya minta maaf kalau belum semuanya. Saya minta maaf kita akan bekerja lebih cepat lagi,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 07:49
Gaya Prabowo Rayakan Tahun Baru 2026: Datangi Korban Banjir Sumut, Ajak Doa Bersama Nasional 1 Januari 2026

Gaya Prabowo Rayakan Tahun Baru 2026: Datangi Korban Banjir Sumut, Ajak Doa Bersama
Tim Redaksi
TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com
– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu (31/12/2025) malam sampai Kamis (1/1/2026) dini hari.
Di Posko Desa Batu Hula, Batang Boru, Tapanuli Selatan, kehadiran Prabowo mengubah suasana duka para pengungsi menjadi lebih ceria.
Tepuk tangan, senyum lebar, dan tawa anak-anak tampak menyambut Kepala Negara yang datang tanpa jarak, tanpa protokoler yang kaku, dan langsung berbaur dengan masyarakat.
Tanpa sekat dan tanpa formalitas, Prabowo langsung masuk ke area posko untuk bersalaman, menyapa satu per satu warga, serta duduk bersama mereka menantikan detik-detik pergantian tahun.
Momen sederhana tersebut menjadi penguat batin bagi warga yang masih menjalani masa pemulihan.
Tidak ada pesta kembang api atau perayaan meriah, tetapi Prabowo berupaya memberi rasa aman dan keyakinan bahwa negara hadir dan berdiri bersama rakyatnya.
Alih-alih merayakan dengan kembang api, Prabowo mengajak pengungsi menyanyikan lagu-lagu nasional seperti ‘Tanah Airku’ dan ‘Rayuan Pulau Kelapa’.
Selain itu, Prabowo juga mengajak para pengungsi berdoa bersama.
“Kita tentunya berdoa terus bahwa yang Maha Kuasa akan memberi yang terbaik untuk kita. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan. Tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita,” ujar Prabowo.
Seraya mengucapkan selamat Tahun Baru 2026, Prabowo berdoa agar Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi rakyat Indonesia.
“Selamat Tahun Baru, Tahun 2026, semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2026 05:42