Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Ada Keracunan di Lembang, BGN Nyatakan Air dari 6 Dapur MBG Penuhi Syarat

    Ada Keracunan di Lembang, BGN Nyatakan Air dari 6 Dapur MBG Penuhi Syarat

    Ada Keracunan di Lembang, BGN Nyatakan Air dari 6 Dapur MBG Penuhi Syarat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usai terjadi kasus keracunan di Lembang, Bandung Barat, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa enam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bandung Barat telah memenuhi syarat kualitas air berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Bandung Barat.
    Meski begitu, Ketua Tim Investigasi Independen
    Badan Gizi Nasional
    (BGN), Arie Karimah Muhammad, menuturkan bahwa memasak Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menggunakan air galon.
    “BGN tetap mewajibkan seluruh SPPG untuk memasak hidangan MBG dengan air dari kemasan galon yang telah tersertifikasi,” kata Arie dalam keterangan pers, dikutip Senin (10/11/2025).
    Enam SPPG di Bandung Barat tersebut adalah SPPG Cipongkor Cijambu, Cipongkor Neglasari, Cisarua Jambudipa, Cisarua Pasirlangu, Lembang Kayu Ambon, dan Lembang Cibodas 2.
    Hasil analisis fisik, kimia, dan mikrobiologi air yang digunakan di enam SPPG di Bandung Barat itu semuanya memenuhi syarat.
    “Jadi soal
    kualitas air
    bersih di enam SPPG itu sudah
    clear
    .
    Undebatable
    ,” kata Arie.
    Hasil penyelidikan sementara,
    keracunan MBG
    di Lembag itu dikarenakan zat nitrit dalam menu sayuran hingga nasi.
    Arie menuturkan bahwa kualitas air sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya kasus insiden
    keamanan pangan
    pasca-konsumsi hidangan program MBG.
    Hal itu pula yang dicurigai ketika terjadi insiden keamanan pangan beruntun di Kabupaten Bandung Barat.
    Di Bandung Barat, terjadi kasus keracunan MBG. Tujuh SPPG diselidiki.
    “Di Bandung Barat, ada tujuh
    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
    (SPPG) yang ditengarai menjadi sumber kasus insiden keamanan pangan, setelah para siswa mengkonsumsi hidangan MBG selama bulan September dan Oktober,” tutur dia.
    Puluhan hingga ratusan siswa terdampak dalam masing-masing kasus itu.
    Hidangan MBG berasal dari tiga SPPG, yakni SPPG Cipongkor Cijambu, SPPG Cipongkor Neglasari, dan SPPG Cihampelas.
    “Hasil investigasinya sudah dilaporkan pada tanggal 17 Oktober lalu, dengan penyebab tingginya cemaran
    nitrit
    pada melon dan lotek,” ucapnya.
    Kasus insiden keamanan pangan selanjutnya melibatkan dua SPPG di Cisarua, yakni SPPG Cisarua Jambudipa pada 14 Oktober 2025, dan SPPG Cisarua Pasirlangu pada 15 Oktober 2025.
    “Dalam dua kasus ini, insiden tidak bisa dianalisis lebih lanjut karena tim investigasi independen tidak memperoleh data hasil uji laboratorium terhadap makanan yang disajikan,” kata Arie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya

    Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya

    Museum Marsinah Akan Dibangun di Rumah Neneknya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan rencana pembangunan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur.
    Museum tersebut akan didirikan di rumah nenek almarhumah Marsinah, tidak jauh dari makam sang aktivis buruh.
    “Ini rumah (nenek Marsinah) kita renovasi. Ini kan rumah, jadi enggak bangun dari awal. Lalu kita jadikan museum. Jadi rumah neneknya Ibu Marsinah, nanti akan jadi museum Ibu Marsinah,” kata Andi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (10/11/2025).
    Menurut Andi, rencana pendirian museum ini telah muncul jauh sebelum pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah.
    Namun, penghargaan tersebut kini menjadi momentum untuk memperkuat warisan
    perjuangan buruh
    perempuan Indonesia.
    “Keinginan ini sebetulnya jauh sebelum ada gelar pahlawan ini. Nah, tapi untuk memperkuat bahwa ini kita harus meninggalkan jejak sejarah yang kuat kepada para masyarakat dan juga aktivis buruh,” jelasnya.
    Museum ini nantinya akan menampilkan beragam peninggalan Marsinah, seperti surat-surat perjuangan, dokumen pribadi, dan barang-barang miliknya semasa hidup.
    “Nanti akan ada barang-barang Ibu Marsinah, seperti surat soal perjuangan, lalu ada barang-barang pribadi beliau yang nanti akan ditaruh di museum,” ujarnya.
    Andi menambahkan, dirinya akan berkunjung ke
    Nganjuk
    pada 18 November mendatang guna meninjau proses renovasi itu.
    Dia berharap, proses renovasi itu kelar pada Januari 2026 sehingga museum dapat diresmikan.
    “Mudah-mudahan sih bulan Januari akhir sudah selesai,” katanya.
    Menurutnya, proses perizinan pembangunan museum tidak akan menjadi kendala, sebab Pemerintah Kabupaten Nganjuk turut memberikan dukungan dan fasilitasi.
    Pembangunan museum ini, lanjut dia, dilakukan atas kerja sama antara KSPSI dan keluarga Marsinah.
    Sebelumnya, dalam konferensi pers di Mabes Polri, keluarga Marsinah menyampaikan rasa bangga atas kepedulian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap nasib para buruh dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Kami, kakak Marsinah, merasa bangga Bapak Kapolri peduli ke buruh dan melindungi buruh seperti yang diperjuangkan adik kami, Ibu Marsinah,” tutur Marsini, kakak Marsinah, dalam konferensi pers, Senin.
    Keluarga juga mengundang Kapolri untuk berziarah ke makam Marsinah di Nganjuk bersama Andi Gani.
    Adapun Marsinah pada hari ini diberikan gelar pahlawan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

    Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

    Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat. 
    Tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kata dia, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
    “Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tetapi tidak bisa direalisasikan,” ujar Tito dalam siaran pers, Senin (10/11/2025). 
    Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan bupati untuk membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat. 
    Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya itu juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. 
    Tito berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
    “Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat,” sebutnya. 
    Oleh karenanya, kata Tito, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat. 
    Dia menegaskan, perguruan tinggi juga harus menjadi penyeimbang (
    counterbalance
    ) dalam kebijakan publik—bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
    Tito menilai, untuk membuat fungsi itu berjalan optimal, dibutuhkan kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa, hingga senat akademik.
    “Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” katanya.
    Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
    “Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Densus 88 Sebut Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kerap Kunjungi Situs “Dark Web”

    Densus 88 Sebut Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kerap Kunjungi Situs “Dark Web”

    Densus 88 Sebut Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kerap Kunjungi Situs “Dark Web”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan, terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta kerap mengunjungi situs gelap atau
    dark web
    .
    “Yang bersangkutan kerap mengunjungi komunitas daring (terutama di forum dan situs-situs gelap),” kata Mayndra kepada wartawan, Senin (10/11/2025).
    Mayndra menjelaskan, situs gelap yang dimaksud adalah situs yang menampilkan foto-foto atau video korban pembunuhan dan semacamnya.
    “Yang menampilkan video atau foto orang yang benar-benar meninggal dunia, biasanya akibat kecelakaan, perang, pembunuhan, atau kejadian brutal lainnya,” tutur dia.
    Dia tidak membeberkan lebih detail mengenai situs
    dark web
    yang diduga sering diakses terduga pelaku.
    Sebelumnya, Mayndra juga mengungkapkan bahwa terduga pelaku membawa tujuh peledak untuk digunakan dalam aksinya di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025).
    Menurut Mayndra, empat di antara bahan peledak itu meledak di dua lokasi, sedangkan tiga lainnya tidak meledak.
    “TKP 1 (Masjid) 2 bom meledak, TKP 2 Taman Baca dan Bank Sampah terdapat 2 bom meledak. 3 yang tidak meledak,” ungkap Myandra
    Diberitakan, ledakan terjadi pada Jumat (7/11/2025) sekitar pukul 12.15 WIB di lingkungan
    SMAN 72 Jakarta
    yang berada di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading.
    Berdasarkan keterangan saksi, letusan pertama terdengar saat khotbah Jumat sedang berlangsung, disusul ledakan kedua dari arah berbeda.
    Peristiwa tersebut menyebabkan puluhan korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan, serta menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar.
    Menurut hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa sekolah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun

    Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun

    Mensos: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp 57 Juta Per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan tiap keluarga pahlawan nasional akan mendapatkan dukungan uang Rp 57 juta per tahun.
    “Kita beri dukungan Rp 57 juta per tahun,” kata Gus Ipul di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Menurutnya, nominal uang itu tidak terlalu besar meski itu merupakan bentuk dukungan dari negara.
    “Kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak. Tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai, sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan,” kata dia.
    Berdasarkan catatan Kompas.com, ketentuan mengenai hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga
    Pahlawan Nasional
    .
    Selain tunjangan tahunan untuk ahli waris Pahlawan Nasional dalam bentuk uang tunai, negara juga memberikan fasilitas jaminan kesehatan bagi ahli waris Pahlawan Nasional melalui program BPJS Kesehatan.

    Tak hanya itu, Pahlawan Nasional juga memiliki hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai bentuk penghormatan tertinggi.
    Apabila makamnya berada di luar TMP, pemerintah dapat melakukan pemugaran terhadap makam tersebut untuk menjaga kehormatan dan kelayakannya.
    Sepuluh tokoh yang mendapat
    gelar Pahlawan Nasional
    , yakni:
    1. KH Abdurrahman Wahid (Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)

    2. Jenderal Besar TNI HM Soeharto (Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)

    3. Marsinah (Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)

    4. Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja (Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    6. ?Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    7. Sultan Muhammad Salahuddin (Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)

    8. Syaikhona Muhammad Kholil (Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)

    9. Tuan Rondahaim Saragih (Bidang Perjuangan Bersenjata)

    10. Zainal Abidin Syah (Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duduk Perkara Kasus Dana PEN Situbondo yang Seret 5 Pengusaha

    Duduk Perkara Kasus Dana PEN Situbondo yang Seret 5 Pengusaha

    Duduk Perkara Kasus Dana PEN Situbondo yang Seret 5 Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran 5 pengusaha yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alokasi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo periode 2021-2024 yang menyeret 5 pengusaha.
    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, lima pengusaha ini dimintai uang investasi atau ijon oleh eks Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo, Eko Prionggo Jati.
    “Di mana saudara KS meminta uang investasi atau ijon sebesar 10 persen kepada lima calon rekanannya, yakni ROS, AAR, TG, MAS, dan AFB,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).
    “Sementara, EJP meminta komitmen fee sebesar 7,5 persen atas pengkondisian yang dilakukan,” ujar dia.
    Kelima rekanan itu adalah para pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus ini, yakni Direktur CV Ronggo, Roespandi (ROS); Direktur CV Karunia, Adit Ardian Rendy Hidayat (AAR); pemilik dan pengendali CV Citra Bangun Persada, Tjahjono Gunawan (TG); Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari Tahun 2021-2022, Muhammad Amran Said Ali (MAS); dan Direktur PT Badja Karya Nusantara, As’al Fany Balda (AFB).
    Asep menjelaskan,  perkara ini bermula pada 2021 ketika Pemkab Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo pada tahun 2022.
    Akan tetapi, dana PEN tersebut batal digunakan karena Pemkab Situbondo memutuskan untuk menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
    Dalam proses pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemkab Situbondo, Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati diduga bersekongkol mengatur pemenangan paket pekerjaan.
    Setelah memenangkan perusahaan kelima pengusaha di atas, Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati menerima uang dari masing-masing tersangka dengan total mencapai Rp 4,21 miliar.
    “Rinciannya dari saudara ROS sebesar Rp 780,9 juta, dari saudara TG sebesar Rp 1,60 miliar, dari saudara AAR sebesar Rp 1,33 miliar, dan dari saudara MAS bersama-sama dengan saudara AFB sebesar Rp 500 juta,” ungkap dia.
    Atas perbuatannya, kelima tersangka selaku pihak pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

    Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN

    Profil Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
    Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
    Arif Satria
    menggantikan Laksana Tri Handoko di posisi Kepala BRIN. Prabowo juga melantik Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo mendiktekan yang diikuti Arif dan Amarulla di Istana Negara.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” sambungnya.
    Arif Satria merupakan akademisi Indonesia yang dikenal luas lewat kiprahnya di dunia pendidikan tinggi dan kebijakan publik.
    DIlansir dari laman resmi Institut Pertanian Bogor (
    IPB
    ), Arif lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 17 September 1971. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya sebelum melanjutkan studi ke Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Dari kampus tersebut, Arif meraih gelar sarjana Ilmu Ekonomi Pertanian pada 1995, lalu melanjutkan studi magister di bidang Sosiologi Pedesaan pada 1999.
    Minatnya pada kebijakan kelautan dan masyarakat pesisir membawanya menempuh pendidikan doktor di Kagoshima University, Jepang.
    Karier akademiknya dimulai sebagai dosen di IPB pada akhir 1990-an. Reputasinya sebagai peneliti muda menonjol membuat Arif dipercaya menjadi Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) pada 2010.
    Tujuh tahun kemudian, Arif terpilih sebagai
    Rektor IPB
    dan kembali mendapat mandat untuk periode kedua pada 2023–2028.
    Namanya juga kerap terlibat di lembaga riset, menjadi penasihat kementerian, hingga duduk sebagai anggota panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada satu periode.
    Keahliannya banyak berkaitan dengan ekonomi pertanian, sosiologi pedesaan, hingga kebijakan maritim. Ia juga dikenal melalui gagasannya tentang ekonomi biru dan kebijakan pengelolaan pesisir serta pulau-kecil.
    Kiprahnya di dunia riset membuat Arif Satria banyak mendapat pengakuan, salah satunya penghargaan internasional seperti Yamamoto Prize pada 2008.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto akan menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Pantauan dari halaman
    Kompleks Istana
    , sejumlah pejabat turut berdatangan ke Kompleks Istana sejak pukul 14.15 WIB dengan memakai dasi biru muda.
    Beberapa pejabat yang datang antara lain Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian dan Rektor IPB Arif Satria.
    Kemudian, Hakim Agung MA Dwiarso Budi Santiarto juga hadir di lokasi.
    Arif Satria mengaku datang untuk memenuhi undangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Dia membenarkan akan mendapat tugas baru, namun enggan membeberkan rinciannya.
    “Pak Seskab undang lebih kurang jam setengah 1 siang tadi untuk segera ke istana rapat, saya belum bisa menjelaskan, nanti setelah acara selesai kita ketemu lagi ya,” ujar dia.
    Sejumlah pejabat lain turut datang untuk menyaksikan proses pelantikan.
    Mereka adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Telusuri Prosedur Perizinan TKA

    Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Telusuri Prosedur Perizinan TKA

    Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Telusuri Prosedur Perizinan TKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali soal prosedur pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pemeriksaan terhadap eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Heri Sudarmanto, sebagai tersangka.
    “Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami prosedur pengesahan
    RPTKA
    di Kemenaker,” kata Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).
    Selain itu, penyidik juga menelusuri pengetahuan
    Heri Sudarmanto
    terkait
    pemerasan
    terhadap para pengaju RPTKA saat masih menjabat sebagai Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) periode 2010–2015, serta Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) pada periode 2015–2017.
    “Penyidik juga menggali pengetahuan saudara HS kepada para pengaju RPTKA di Kemenaker saat periode yang bersangkutan sebagai Direktur PPTKA dan Dirjen Binapenta & PKK,” ungkap dia.
    KPK sebelumnya telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap 8 orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Eks Sekjen Kemenaker di Kasus Pemerasan Izin TKA

    KPK Periksa Eks Sekjen Kemenaker di Kasus Pemerasan Izin TKA

    KPK Periksa Eks Sekjen Kemenaker di Kasus Pemerasan Izin TKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker) Heri Sudarmanto, sebagai tersangka atas kasus pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kemenaker, Senin (10/11/2025).
    Selain menjabat sebagai Sekjen
    Kemenaker
    periode 2017–2028,
    Heri Sudarmanto
    sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) periode 2010–2015, serta Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) pada periode 2015–2017.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung
    KPK
    Merah Putih atas nama HS, pensiunan PNS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan tersangka.
    KPK sebelumnya telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap 8 orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK); Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil
    pemerasan
    sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.