Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?

    Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?

    Prabowo Beri Tugas Mensesneg Sebelum Berangkat ke Australia, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tugas kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tepat sebelum berangkat ke Sydney, Australia.
    Tugas ini diberikan
    Prabowo
    secara langsung ke Prasetyo dalam rapat khusus yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    “Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengoordinasikan dan mengecek
    penyerapan anggaran
    ,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya lewat Instagram @sekretariat.kabinet.
    Selain itu, menurut Teddy, Prabowo juga menugaskan Prasetyo untuk mengecek penggunaan transfer daerah.
    “Serta penggunaan transfer daerah yang dikelola oleh setiap kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” lanjut Teddy.
    Dalam rapat itu, Teddy mengungkap Prabowo juga menegaskan bahwa setiap uang rakyat harus dialokasikan tepat sasaran.
    “Presiden menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat” beber Teddy lagi.
    Adapun rapat khusus ini diselenggarakan sebelum Presiden RI bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan.
    Selain Mensesneg dan Seskab, dalam rapat khusus tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono.
    Lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tunaikan Janji Prabowo, Pemerintah Bagikan 3 “Smartboard” ke Setiap Sekolah Tahun Depan

    Tunaikan Janji Prabowo, Pemerintah Bagikan 3 “Smartboard” ke Setiap Sekolah Tahun Depan

    Tunaikan Janji Prabowo, Pemerintah Bagikan 3 “Smartboard” ke Setiap Sekolah Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah bakal membagikan tiga
    interactive flat panel
    (IFP) atau
    smartboard
    ke setiap sekolah pada tahun depan.
    Mu’ti menuturkan, pemberian
    smartboard
    itu sesuai janji Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana itu dalam rapat kabinet.
    “Nah tahun depan yang dijanjikan Pak Presiden dalam rapat kabinet itu, akan dibagikan tiap sekolah 3 sehingga di tahun 2026 diharapkan ada 4 IFP di masing-masing sekolah,” ujar Mu’ti saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
    Kemudian, pemerintah akan membagikan lagi dua buah smartboard per sekolah pada tahun 2027.
    “Jadi keseluruhan pada akhir tahun 2027, kalau ini berjalan dengan lancar, semoga ini berjalan dengan lancar, tiap-tiap sekolah akan ada enam IFP,” tutur dia.
    Menurut rencana, setiap kelas di sekolah akan bisa memiliki IFP, sedangkan saat ini satu sekolah baru memiliki satu IFP.
    “Kami sudah melakukan monitoring kepada banyak sekolah yang menerima dan sudah digunakan sangat baik, dan sampai saat ini sudah lebih dari 50.000 yang digunakan dan lebih dari 150.000 yang terkirim,” ucap Mu’ti.
    Kemendikdasmen merencanakan peluncurn IFP oleh Prabowo akan digelar di Bekasi pada 17 November 2025.
    Mu’ti berharap tidak ada perubahan jadwal sehingga agenda peluncuran IFP ini berjalan sesuai rencana.
    “Mudah-mudahan tidak ada perubahan, kami sudah mintakan jadwal kepada Bapak Presiden untuk dapat launching penggunaan IFP ini. Semuanya sudah digunakan dan alhamdulillah monitoring kami sangat mendukung pembelajaran yang berkualitas,” kata dia.
    Diketahui, pemberian
    smartboard
    tersebut merupakan bagian dari program digitalisasi pembelajaran.
    Dasar hukum penguatan program ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga implementasi digitalisasi pembelajaran.
    Presiden Prabowo juga telah menegaskan komitmen tersebut dalam pidato Hari Guru Nasional 2024 serta Hari Pendidikan Nasional 2025 dengan menargetkan setiap sekolah memperoleh
    smartboard
    .
    Pada penggunaannya,
    smartboard
    berbeda dengan televisi pintar yang hanya menyajikan konten pembelajaran secara satu arah pada siswa dan guru.
    Smartboard
    dirancang agar guru dan siswa dapat berkolaborasi langsung melalui layar sentuh dan bisa menyajikan kontennya berupa teks, video, audio, gamifikasi, bahkan
    augmented reality
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan

    Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan

    Menag Klaim Angka Perceraian Turun karena Bimbingan Perkawinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengungkapkan, tingkat perceraian di Indonesia mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut.
    “Penurunan 2 tahun berturut-turut ini beriringan dengan peningkatan cakupan pelaksanaan
    bimbingan perkawinan
    yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (11/11/2025). 
    “Menandakan korelasi positif antara kewajiban mengikuti bimbingan dengan penurunan angka
    perceraian
    ,” sambungnya.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ) yang dipaparkan Menag, sepanjang 2023 tercatat ada 463.654 kasus perceraian.
    Angka ini disebut turun 10,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
    “Pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 394.608 kasus atau turun 14,9 persen dari 2023,” ucap Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan, hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan perkawinan juga mengungkap tingginya respons positif para calon pengantin.
    Para peserta, kata Nasaruddin, mengaku terbantu untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan rumah tangga.
    “Hasil evaluasi lapangan juga menunjukkan 86 persen peserta bimbingan perkawinan merasa program ini membantu mereka untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik keluarga sejak awal pernikahan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

    Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

    Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani, memprakirakan potensi cuaca ekstrem besar wilayah Indonesia sepekan ke depan, mulai Senin (10/11/2025) hingga Minggu (16/11/2025).
    “Berdasarkan analisis
    BMKG
    , potensi hujan sedang hingga lebat pada 10-12 November 2025 berpotensi terjadi di sebagian besar di DKI Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara,” jelas Andri dalam keterangan pers, dikutip Selasa (11/11/2025).
    Adapun potensi hujan lebat-sangat lebat dengan status SIAGA berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
    “Untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat,” jelas Andri.
    Pada 13-16 November 2025, potensi hujan dengan kategori lebat–sangat lebat dengan status SIAGA masih akan terjadi di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
    Potensi hujan sedang-lebat juga berpotensi turun di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Lampung.
    Kemudian di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.
    Potensi angin kencang masih akan terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.
    Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa peningkatan intensitas hujan sepekan ini dipicu oleh aktifnya berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal.
    “Gabungan dinamika atmosfer tersebut diprediksi meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” kata Guswanto.
    Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir, serta menjauhi pohon besar dan bangunan yang rapuh.
    “Peningkatan curah hujan diprakirakan berdampak bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia barat Sumatra–selatan Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Arafura,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meraih penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang Indonesia Kita Awards berkat keberhasilannya menjaga stabilitas nasional melalui sinergi pemerintahan pusat dan daerah.
    Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhamad Anwari kepada Tito di Yudistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Ajang tersebut digelar dalam rangka memberikan apresiasi kepada individu maupun lembaga yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa di berbagai bidang, mulai dari kebijakan publik, korporasi, hingga profesional lintas sektor.
    Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Ia menyadari bahwa tantangan dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah tidaklah mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.
    Selain menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki 38 provinsi yang perlu dikelola secara optimal.
    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tapi, ya ini salah satu tugas kami, Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembinaan dan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan (secara optimal),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).
    Ia menegaskan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya merupakan penentu keberhasilan Indonesia di masa depan.
    Oleh karena itu, Tito menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiatifnya dalam menggelar ajang
    Indonesia Kita Awards
    .
    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif.
    Tito menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa.
    Ia pun mendorong agar
    sinergi
    pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan untuk mewujudkan Indonesia Maju demi masyarakat yang lebih sejahtera.
    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” ucap Tito.
    Ia berharap, pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mengimbau agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (
    business as usual
    ). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.
    “Kuncinya itu optimistis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

    Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang

    Muzani Ungkap Taklimat Prabowo kepada Kader Gerindra di Hambalang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkap taklimat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Umum, Prabowo Subianto yang disampaikan kepada kadernya pada Sabtu (8/11/2025).
    Diketahui, Prabowo mengumpulkan kader Partai
    Gerindra
    dan menyampaikan taklimatnya di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (8/11/2025).
    “Pak Prabowo berharap kader Gerindra tetap kompak tetap bersatu tetap bahu membahu dalam perjuangan, karena kemenangan dalam Pilpres akan efektif jika supporting, dukungan dari semua kekuatan bisa menjadi sebuah energi dan energi itu bisa dirasakan kalau kita bersatu,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Di samping itu, Muzani menjawab bahwa dalam acara tersebut belumlah membahas strategi untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    “Belum (membahas strategi
    Pemilu 2029
    ), karena sistemnya kan belum dirumuskan di DPR. DPR baru akan merumuskan pada tahun-tahun ke depan,” ujar Muzani.
    Dalam penyampaian taklimat Ketua Umum Partai Gerindra pada Sabtu (8/11/2025), Prabowo menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.
    Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang tengah menjabat di lembaga eksekutif maupun kepala daerah agar tidak takut berbuat yang terbaik untuk Indonesia.
    “Kita pasti menghadap, kita ga usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggal, meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, lebih baik kita dikenang,” tutur Prabowo dalam siaran pers dari Partai Gerindra.
    Menurutnya, yang terpenting adalah bekerja sebaik mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga dikenang lewat keberhasilan program dan kebijakan yang benar-benar dirasakan rakyat
    “Dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak, ibu hamil seluruh Indonesia,” ujar Presiden Republik Indonesia itu.
    Seorang pemimpin negarawan sejati, kata Prabowo, juga harus lebih peka menghadapi keadaan yang terjadi kepada bangsanya.
    “Kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” tegas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mimpi Besar Layanan Imunoterapi di Indonesia, Jangkau Pelosok hingga Jadi Rujukan Internasional

    Mimpi Besar Layanan Imunoterapi di Indonesia, Jangkau Pelosok hingga Jadi Rujukan Internasional

    Mimpi Besar Layanan Imunoterapi di Indonesia, Jangkau Pelosok hingga Jadi Rujukan Internasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Sudirman, Jakarta Selatan, menjadi saksi peralihan wacana menjadi layanan nyata.
    Setelah lama dibicarakan, Imunoterapi Nusantara dan Digital Subtraction Angiography (DSA) kini resmi beroperasi, bukan hanya untuk prajurit TNI, tetapi juga masyarakat umum.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meresmikan layanan tersebut, ditemani Prof.
    Terawan
    Agus Putranto dan Menteri PPN Rachmat Pambudy pada Senin (10/11/2025).
    Pada hari yang sama, Sjafrie menjadi salah satu peserta pertama yang menjalani prosedur: darahnya diambil, diproses, dan akan kembali disuntikkan beberapa hari kemudian.
    Menhan Sjafrie
    menceritakan, darahnya telah diambil untuk menguji metode baru ini.
    “Saya kebetulan diminta mencoba, diambil darah sekitar 40 cc, kemudian diolah di laboratorium,” cerita Menhan.
    “Setelah lima sampai tujuh hari, darah itu akan disuntikkan kembali. Semoga ini memberi berkah kesehatan untuk melanjutkan tugas kita,” ujarnya.
    Menurutnya, layanan imunoterapi dan DSA tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan militer, namun juga masyarakat umum.
    “Kita harapkan dapat memberi dorongan kesehatan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut,” tambah Sjafrie.
    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Terawan Agus Putranto menjelaskan bahwa pelayanan imunoterapi dan DSA kini telah siap beroperasi secara penuh di RSPPN Sudirman.
    “Menhan sudah meresmikan pelayanan imunoterapi Nusantara dan juga DSA yang hari ini langsung dilakukan. Jadi ini semua sudah siap untuk melayani masyarakat,” kata Terawan.
    Ia menuturkan, proses pelayanan berjalan beriringan antara pemrosesan imunoterapi dan pelaksanaan DSA.
    “Baik proses DSA maupun imunoterapinya sudah berlangsung hari ini,” ungkap Terawan.
    Dia juga berharap RSPPN bisa menjadi rujukan pasien dari luar negeri untuk berobat.
    “Rumah sakit ini diharapkan menjadi rumah sakit rujukan internasional, dan memang sudah terbukti, karena pasien-pasien dari luar negeri pun mulai berdatangan ke RSPPN,” lanjutnya.
    Menurut Terawan, sejak pekan sebelumnya sudah ada pasien dari luar negeri yang datang untuk mendapatkan layanan tersebut, dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat.
    “Dimulai dari minggu lalu sudah mulai ada yang datang, minggu depan juga akan ada lagi pasien dari luar negeri,” kata dia.
    “Kami berharap ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya riset dan pengembangan (R&D) di bidang medis nasional,” tambahnya.
    Menhan Sjafrie melanjutkan, keberhasilan RSPPN Sudirman dalam layanan imunoterapi dan DSA akan menjadi model pengembangan untuk rumah sakit TNI di seluruh wilayah Indonesia.
    “Yang jelas, ilmunya ini dimiliki anak bangsa, oleh Pak Terawan. Karena ini rumah sakit pusat, tentu akan berkembang ke rumah sakit-rumah sakit TNI di daerah melalui kaderisasi yang dilakukan oleh dokter Terawan dan timnya,” ungkapnya.
    Imunoterapi merupakan metode pengobatan yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit, terutama kanker.
    Mekanismenya adalah dengan meningkatkan kemampuan sistem imun mengenali dan menghancurkan sel abnormal, baik melalui pemberian obat, vaksin, antibodi monoklonal, maupun sitokin.
    Tujuan utama terapi ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan mengembalikan kemampuan alami tubuh dalam melawan penyakit, termasuk kanker paru, serviks, ginjal, dan alergi kronis.
    Sementara itu, DSA merupakan prosedur pencitraan radiologi untuk menampilkan gambaran pembuluh darah secara detail menggunakan sinar-X dan zat kontras.
    Teknologi ini memungkinkan dokter mendeteksi kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, penyumbatan, atau malformasi dengan sangat akurat.
    Dalam konteks medis modern, DSA dan imunoterapi saling melengkapi DSA untuk diagnosis, imunoterapi untuk pengobatan.
    Kombinasi keduanya dapat digunakan, misalnya dalam penanganan penyakit saraf atau kanker otak, di mana DSA membantu memetakan aliran darah dan imunoterapi memperkuat respons tubuh terhadap sel yang rusak.
    Terawan menjelaskan, melalui imunoterapi, jika sistem imun terlalu tinggi, terapi ini dapat menurunkannya, dan sebaliknya, jika terlalu rendah, terapi akan meningkatkan kinerja sistem imun. Hal ini, penting untuk menangani inflamasi yang menjadi akar dari berbagai penyakit.
    “Imunoterapi itu adalah terapi imun kita. Kalau (imun) terlalu tinggi, akan diturunkan, dikontrol kalau terlalu rendah akan dinaikkan karena itu sangat mempengaruhi inflamasi kita, diabetes dan lain sebagainya,” kata Terawan mengutip Antaranews, November 2024 silam.
    Lebih lanjut, Terawan menyoroti potensi imunoterapi dalam mengurangi efek inflamasi dan memacu produksi interleukin yang bersifat anti-inflamasi.
    Dengan riset yang sudah berjalan, ia optimistis terapi ini dapat menjadi solusi medis yang andal di masa depan.
    Menurut Terawan, inovasi di bidang imunologi juga dapat menjawab tantangan pengobatan modern.
    Namun, terkadang riset medis terganjal adanya permasalahan pembiayaan. Hal ini yang ia harapkan dapat dibantu lewat berbagai skema pembiayaan riset, salah satunya lewat sektor perbankan.
    Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan penuh untuk pengembangan riset-riset kesehatan yang relevan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan pengobatan yang lebih baik.
    “Imunoterapi sudah saya bangun di tujuh tempat. Nanti beberapa negara juga ikut akan saya bangun tapi yang paling dekat adalah Dili, di Timur Leste supaya mereka ada kemajuan teknologi, Karena ini (imunoterapi) merupakan teknologi yang baru, dan kebetulan jurnalnya terbit terus. Kalau jurnalnya terbit terus, itu kan di-review seluruh dunia,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik

    Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik

    Komisi Reformasi Polri Mulai Bekerja, Maraton Gelar Rapat dan Serap Aspirasi Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja. Mereka menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (10/11/2025).
    Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, berlangsung selama dua jam dan dihadiri lengkap oleh seluruh 10 anggota.
    Jimly menyebutkan, tim ini akan bekerja intens selama tiga bulan untuk menyiapkan dua jenis rekomendasi, yakni rekomendasi internal untuk Polri dan rekomendasi strategis kepada Presiden.
    “Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” kata Jimly dalam konferensi pers usai rapat, Senin.
    Dalam pertemuan perdana itu, mereka membahas mekanisme kerja tim dan pola koordinasi dengan pihak Polri serta lembaga-lembaga terkait.
    Jimly menyampaikan bahwa seluruh anggota aktif memberikan pandangan, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir sebagai salah satu anggota tim.
    Tim juga sepakat menambah satu anggota perempuan agar komposisi lebih inklusif. Penambahan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
    “Nah itu idenya dari presiden sendiri. Wah, ini harus ada perempuan. Karena setelah dilantik, loh ternyata laki-laki semua. Jadi, bukan usulan kami, beliau sendiri. Nah, namanya sudah ada, tinggal, tinggal diteken,” ujar Jimly.
    Jimly menjelaskan, tim akan bekerja maraton dengan menggelar rapat pleno setiap minggu.
    Di sela-selanya, tim juga akan mengadakan forum dengar pendapat (
    public hearing
    ) untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan.
    “Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno, tapi di antara seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan
    public hearing
    , tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” kata Jimly.
    “Misalnya, kalangan akademisi di kampus, ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM,” lanjutnya.
    Public hearing
    pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (13/11/2025), dengan mengundang Gerakan Nurani Bangsa serta sejumlah tokoh masyarakat.
    “Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya, masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan. Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya,” jelasnya.
    Menurutnya, rekomendasi awal diharapkan mulai terbentuk dalam dua bulan pertama, sementara rekomendasi akhir akan disampaikan ke Presiden pada akhir masa kerja tiga bulan.
    Jimly menegaskan, reformasi Polri tidak akan dilakukan secara sepihak dari luar lembaga, melainkan dengan pendekatan sinergis bersama tim reformasi internal yang sebelumnya dibentuk oleh Kapolri.
    “Supaya dari internal juga punya informasi yang kadang-kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar, ya kan? Kadang-kadang orang dari luar melihatnya A, padahal sebetulnya B. Nah, makanya komisi ini akan bekerja sinergi, ya, dengan komisi, komite yang sudah ada di internal,” tegasnya.
    Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi dibentuknya Tim Reformasi Polri dan menyambut baik hasil rapat perdana tersebut.
    “Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Prof. Jimly dan seluruh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Bapak Presiden dan alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut. Dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Tim Reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespons cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan,” ujar Sigit.
    Ia menegaskan, Polri siap menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan, baik dari sisi kebijakan maupun perbaikan sistem di internal kepolisian.
    “Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi. Karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tragedi SMAN 72: Ilusi Gim, Kegagalan Sistem

    Tragedi SMAN 72: Ilusi Gim, Kegagalan Sistem

    Tragedi SMAN 72: Ilusi Gim, Kegagalan Sistem
    Peneliti & Assessor pada IISA Assessment Consultancy & Research Centre
    TRAGEDI
    ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025, yang melukai 96 anggota komunitas sekolah, adalah duka kolektif.
    Di tengah kabut trauma dan kebingungan, respons publik, terutama dari negara, menjadi penentu arah pemulihan dan pencegahan.
    Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto mengindikasikan rencana untuk membatasi game online, secara spesifik menyebut
    PUBG
    sebagai buntut peristiwa ini, kita tidak sedang melihat solusi, tapi gejala.
    Sebagai seorang praktisi psikologi yang telah 40 tahun meneliti interaksi antara kebijakan, pendidikan, dan perilaku sosial, respons ini secara psikologis dapat dipahami. Namun, secara empiris sangat bermasalah.
    Kita menyaksikan refleks kebijakan yang bertumpu pada serangkaian sesat pikir (
    logical fallacies
    ), mengorbankan analisis akar masalah demi solusi instan yang ilusif.
    Respons yang mengarahkan penyebab tragedi ke “gim” adalah reaksi yang secara emosional dapat dimengerti: kita ingin menemukan musuh yang jelas, cepat, dan dapat ditunjuk.
    Namun secara logis, menyamakan permainan digital dengan penyebab langsung tragedi ini adalah jalan pintas pemikiran yang berbahaya.
    Menyalahkan media hiburan atas tindakan terencana dan berdampak besar tidak menjawab pertanyaan yang paling penting: siapa yang gagal menangkap tanda-tanda bahaya, dan mengapa sistem yang ada tidak melindungi mereka yang rentan?
    Data awal dan pemeriksaan lapangan menunjukkan dua kegagalan yang bersifat institusional:
    perundungan
    berat yang berlangsung lama dan kemungkinan radikalisasi ideologis.
    Perundungan yang sistemik merongrong harga diri, harapan, dan jaringan sosial seorang anak sehingga rasa marah dapat berubah menjadi tindakan destruktif.
    Di saat sama, ideologi kekerasan dan manifestos kejahatan mendatang kini tersebar melalui ekosistem digital yang luas, memudarkan batas antara imaji dan pembenaran tindakan nyata. Menghadapi ini memerlukan diagnosis yang berbeda dari sekadar kata “sensor” atau “larangan”.
    Kebijakan publik sering tergoda untuk memilih solusi yang terlihat tegas di permukaan: melarang akses, memblokir aplikasi, atau menunjuk kambing hitam. Itu memberi kesan bahwa sesuatu sedang dilakukan.
    Namun, tindakan simbolik semacam ini tidak menyentuh akar: budaya sekolah yang membiarkan perundungan, lemahnya implementasi tim pencegahan kekerasan yang diatur kebijakan, dan ketiadaan program pendidikan yang menumbuhkan ketahanan kognitif terhadap propaganda kekerasan.
    Pertama, kita harus mengakui kegagalan implementasi regulasi yang sudah ada. Memiliki peraturan adalah langkah awal. Namun tanpa audit, pelatihan guru, dan alokasi sumber daya nyata, peraturan itu tetap menjadi kata-kata pada kertas.
    Sekolah perlu diberi dukungan untuk membangun budaya aman: pelatihan konselor dan guru, mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta pengawasan independen yang menilai iklim sekolah secara berkala.
    Kedua, intervensi anti-perundungan berbasis bukti harus diadopsi dan diadaptasi. Implementasi yang baik mencakup kurikulum, pengawasan perilaku, dan program restoratif yang memulihkan hubungan, bukan hanya menghukum.
    Ini memerlukan komitmen anggaran dan waktu. Hasilnya sering baru terlihat setelah beberapa tahun—namun manfaatnya nyata: penurunan insiden, iklim sekolah yang lebih sehat, dan anak-anak yang lebih mampu membangun hubungan aman.
    Ketiga, kita harus memperluas literasi digital menjadi literasi kritis. Bukan sekadar mengajari anak “bagaimana menggunakan gadget”, melainkan melatih keterampilan analitik untuk membaca, memverifikasi, dan memahami narasi yang mereka temui di online.
    Ini termasuk pengenalan terhadap mekanika radikalisasi: bagaimana pesan ekstrem memanfaatkan keresahan emosional, bagaimana ekosistem algoritmik memperkuat gema, dan bagaimana membangun kebiasaan bertanya — bukan memercayai — terhadap konten yang memancing kemarahan atau kebencian.
    Keempat, peran platform dan tanggung jawabnya tidak boleh diabaikan. Regulasi yang cerdas menggabungkan pencegahan dengan kerja sama platform: transparansi moderasi, akses pada moderator lokal yang memahami konteks budaya, dan mekanisme cepat untuk menangani konten yang mempromosikan kekerasan.
    Sekali lagi, ini bukan pengganti perbaikan di tingkat sekolah dan keluarga; ia melengkapi pendekatan yang lebih luas.
    Kita berutang pada korban dan keluarga mereka sebuah jawaban yang lebih matang daripada kemarahan instan.
    Kepanikan moral—kebutuhan cepat menunjuk “penjahat” budaya—memuaskan rasa takut sementara, tetapi meninggalkan kerusakan struktural tetap ada.
    Mengatasi akar perundungan dan kerentanan terhadap radikalisasi memerlukan kesabaran, komitmen anggaran, dan keberanian politik untuk menolak solusi yang tampak cepat, tapi dangkal.
    Di ruang-ruang konseling, guru, dan ruang rapat dinas pendidikan, kita harus berbicara dengan bahasa yang menghubungkan empati dan logika: empati untuk merawat luka, logika untuk membangun kebijakan yang tahan uji.
    Tragedi SMAN 72 menuntut kita bertanya bukan hanya “apa yang bisa segera diblokir?” tetapi “apa yang harus kita bangun agar tragedi ini tak terulang?”
    Jawabannya tak akan nyaman dan tak akan cepat, tetapi ia adalah pekerjaan kolektif yang layak diperjuangkan demi keselamatan anak-anak kita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar

    KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar

    KPK Prihatin Rumah Hakim PN Medan yang Tangani Kasus Korupsi Terbakar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan keprihatinan atas peristiwa terbakarnya rumah milik salah satu hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, pada Selasa (4/11/2025).
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi
    KPK
    Asep Guntur Rahayu menyebutkan, Khamozaro tengah menangani sebuah perkara kasus dugaan korupsi terkait operasi tangkap tangan KPK di Sumatera.
    “Kami juga turut prihatin dengan kejadian tersebut. Kami turut prihatin dengan kejadian terbakarnya rumah hakim yang menangani perkara tangkap tangan di Sumatera, perkara yang ditangani oleh KPK,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2025).
    Asep mengatakan, KPK telah memonitor karena kepolisian setempat tengah mengusut kasus tersebut.
    “Ya, kami mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan yang tentunya dilakukan oleh pihak kepolisian,” ujar dia.
    Ia berharap agar kronologi hingga penyebab insiden ini segera terungkap.
    “Kita juga sama-sama menunggu, kita memberikan kesempatan kepada kepolisian, tentunya, aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut,” jelas dia.
    Setelah peristiwa ini, Asep berkomunikasi dengan Direktur Penuntutan KPK.
    Pembicaraan keduanya mengerucut terhadap peningkatan kewaspadaan bagi para jaksa yang tengah menjalani tugas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sumatera Utara.
    Diberitakan sebelumnya, rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan
    Khamozaro Waruwu
    yang berada di Kompleks Taman Harapan Indah, Tanjungsari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara, terbakar pada Selasa (4/11/2025).
    Peristiwa itu terjadi ketika hakim yang menangani kasus korupsi tersebut tengah memimpin jalannya sidang di PN Medan.
    Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, lantaran rumah dalam kondisi sepi saat peristiwa terjadi.
    Meski polisi telah mendatangi kediaman Khamozaro untuk mengecek penyebab kebakaran dan menggali informasi pada Rabu (5/11/2025), hingga kini belum ada kepastian terkait penyebab terbakarnya rumah tersebut.
    Khamozaro hanya mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal (OTK) melalui sambungan telepon sebelum peristiwa itu terjadi.
    Oleh karenanya, polisi pun didesak untuk mengusut tuntas peristiwa ini.
    Khamozaro mengungkapkan dirinya tidak sedang berada di tempat saat peristiwa itu terjadi.
    Ketika sedang memimpin sidang di PN Medan, ia dihubungi tetangganya yang ingin memberi kabar bahwa rumahnya terbakar.
    “Mereka menelpon. Karena (sedang) sidang, makanya tidak saya angkat. Saya WA (WhatsApp), saya bilang kalau saya sedang ada sidang. Lalu dibalas, ‘rumah bapak kebakar’,” ujar Khamozaro saat diwawancarai di depan rumahnya pada Selasa malam.
    Setelah mendapat kabar tersebut, Khamozaro segera menutup sidang dan bergegas ke rumah untuk melihat kondisinya.
    Meski hanya kamarnya yang terbakar, ada banyak dokumen penting serta barang berharga yang ludes terbakar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.