Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • PSI Janji Tak Pungut Mahar dari Calon Kepala Daerah

    PSI Janji Tak Pungut Mahar dari Calon Kepala Daerah

    PSI Janji Tak Pungut Mahar dari Calon Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengeklaim, PSI tidak akan memungut mahar dari calon kepala daerah ketika pilkada sudah dimulai nanti.
    Ali mengatakan, PSI harus menjadi rumah untuk wadah perjuangan yang dipenuhi keadilan.
    “Insya Allah selamanya PSI ke depan tidak akan memungut mahar untuk calonkan calon kepala daerah. Karena PSI ini harus dijadikan sebagai rumah, wadah perjuangan, dunia penuh keadilan,” ujar Ali dalam Pra Rakerwil PSI Jawa Barat di Bandung, Jumat (14/11/2025).
    Ali menekankan, PSI ingin melahirkan pemimpin yang bisa berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat.
    Dia pun berharap suatu saat nanti, akan ada pemimpin negara yang lahir dari PSI.
    “PSI ini harus menjadi wadah padi kita, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang insya Allah bisa memberi kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia,” kata Ali.
    Ali pun menyebutkan bahwa nasib PSI ke depan ada di tangan para kader.
    Ia mewanti-wanti, PSI akan hancur di tahun 2029 jika diisi oleh pengurus yang congkak dan sombong.
    “Bagaimana masa depan PSI ada di kalian semuanya. Kalau kalian berlaku congkak, sombong, arogan, maka sial PSI ini memilih kalian sebagai pengurusnya. Karena saya pastikan di 2029 PSI akan hancur. Kalau kalian berlaku sombong, congkak, arogan, saya pastikan 2029 PSI hancur,” kataAli.
    “Tapi kalau kalian ingin menang, mulai hari ini mulai diubah perilaku itu,” imbuh dia.
    Oleh karena itu, Ali meminta para kader PSI untuk rajin bersosialisasi, berinteraksi, dan bermasyarakat.
    Lalu, kata dia, yang tidak kalah penting adalah hormat kepada orang yang lebih tua.
    “Saya minta sekali lagi, introspeksi diri, kenali dirimu, apa pandangan rakyat terhadap kita hari ini, apa pandangan masyarakat terhadap PSI hari ini. Kalau kalian sudah tahu, maka rubah. Jangan kalian mengikuti keinginan kalian, mau kalian. Tapi ikutilah masyarakat, masyarakat maunya apa sih terhadap PSI,” ujar Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makna The Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda dari Raja Yordania untuk Prabowo

    Makna The Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda dari Raja Yordania untuk Prabowo

    Makna The Bejeweled Grand Cordon of Al Nahda dari Raja Yordania untuk Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan “
    The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda
    ” (
    Order of the Renaissance
    ) dari Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
    Dalam Bahasa Indonesia, penghargan itu berarti “Pita Agung Berhiaskan Permata Al Nahda (Ordo Renaisans)”.
    Penghargaan tersebut berbentuk pita yang terurai panjang dengan warna yang sama dengan bendera Yordania, yakni hijau, putih, merah, dan hitam.
    Satu buah bintang besar berwarna putih dan kuning menghiasi bagian bawah pita.
    Adapun
    The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda
    (
    Order of the Renaissance
    ) merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan
    Yordania Hasyimiah
    yang diberikan kepada raja, pangeran, dan kepala negara, serta dapat pula dianugerahkan kepada perdana menteri.
    Penghargaan ini memiliki beberapa tingkatan, dengan Bejewelled Grand Cordon yang merupakan tingkatan tertinggi dan paling bergengsi dari kategori tanda jasa dan kehormatan tersebut.
    Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan
    Raja Abdullah II
    ibn Al Hussein atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam kerja sama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, pertahanan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara.
    Penghargaan
    The Bejewelled Grand Cordon of Al Nahda (Order of the Renaissance)
    bukanlah penghormatan sembarangan.
    Usai acara penganugerahan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan bagi Indonesia, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global.
    “Itu merupakan bentuk penghargaan. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ujar Menlu Sugiono di depan Istana Merdeka.

    Penganugerahan yang berlangsung di Istana Merdeka ini memperlihatkan hubungan Indonesia–Yordania yang selama ini dikenal hangat dan saling mendukung, termasuk kerja sama dalam isu Palestina, pendidikan, hingga misi-misi kemanusiaan global.
    Penghargaan ini juga menghormati posisi Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang aktif memperkuat dialog antarbangsa dan menjadikan Indonesia sebagai jembatan penting dalam stabilitas kawasan.
    Sejumlah tokoh terkemuka dunia, dari keluarga kerajaan hingga kepala negara, pernah menerimanya.
    Di antaranya adalah Prince Philip – Duke of Edinburgh, yang juga merupakan suami Ratu Elizabeth II, Raja Denmark Frederik X, Ratu Belanda Maxima, Angela Merkel – Kanselir Jerman (2005-2021), hingga Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló.
    Daftar penerima tersebut menegaskan posisi prestisius penghargaan ini dalam diplomasi internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ceritakan Persahabatan dengan Raja Yordania: Ada Ikatan Emosional

    Prabowo Ceritakan Persahabatan dengan Raja Yordania: Ada Ikatan Emosional

    Prabowo Ceritakan Persahabatan dengan Raja Yordania: Ada Ikatan Emosional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Yordania lebih dari sekadar hubungan diplomatik, ada ikatan emosional antara Prabowo dan negeri yang berbatasan dengan Palestina itu.
    “Hubungan kedua negara kita sudah terjalin erat sejak dimulainya
    hubungan diplomatik
    74 tahun yang lalu, tepatnya pada Oktober 1951. Secara pribadi, seperti yang Anda ketahui, saya memiliki ikatan emosional dengan
    Yordania
    ,” ucap Prabowo, Jumat (14/11/2025).
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan
    Raja Abdullah II
    bin Al Hussein di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Kepala Negara lantas mengenang kembali masa-masa saat diterima langsung oleh mendiang Raja Hussein, ayahanda Raja Abdullah II, lebih dari dua dekade yang lalu.
    Karena masa-masa itu, ia selalu mengenang tahun-tahun yang dilaluinya di Yordania dengan penuh kasih.
    “Yang Mulia Raja Hussein pernah menerima saya dengan baik. Saya selalu mengenang tahun-tahun saya di Yordania dengan penuh kasih,” ungkap Prabowo.
    Prabowo menegaskan bahwa hubungan personal itu kini menjadi landasan yang mempererat kerja sama Indonesia–Yordania di berbagai bidang, termasuk pendidikan, keamanan, dan pelatihan sumber daya manusia.
    Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Yordania karena bersedia menerima dan melatih banyak pemuda Indonesia hingga kini.
    Prabowo menegaskan, Indonesia menghormati Yordania dan berkomitmen memperkuat kerja sama strategis di masa depan.
    Ia menyebut hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih erat dan bermakna.
    “Indonesia menaruh rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadap Yordania selama bertahun-tahun. Kami ingin bekerja sama erat dengan Anda, dan kami juga ingin berterima kasih karena telah menerima banyak generasi muda kami untuk dilatih di Yordania, bahkan hingga saat ini,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat

    Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat

    Susun Desain Besar Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB Pastikan Berdampak bagi Masyarakat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memfinalisasi Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045 sebagai panduan solid dan penyelarasan dalam mewujudkan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas.
    Sejalan dengan itu,
    Kementerian PANRB
    tengah menyusun Desain Besar
    Reformasi Birokrasi
    Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (DBRBB PAN) 2025-2045 yang terus dibahas dan diselaraskan untuk mengoperasionalisasikan
    DBRBN
    2025-2045.
    Penyelarasan ini sekaligus dilakukan untuk memastikan Kementerian PANRB dan instansi paguyuban bidang PANRB memiliki arah jelas yang tidak hanya reaktif terhadap isu, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan.
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini saat menyampaikan sambutannya dalam Focus Group Discussion (
    FGD
    ) Tanggapan dan Masukan Pakar atas rancangan DBRBB PAN 2025-2045 di Jakarta, Kamis (13/11/2025). 
    Ia mengatakan bahwa rancangan ini disusun agar selaras dengan DBRBN 2025-2045 sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian PANRB dan instansi paguyuban bidang PANRB.
    Adapun isi rancangan tersebut mencakup pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM) aparatur, kelembagaan, akuntabilitas, dan
    transformasi digital
    .
    “Rancangan ini bukan hanya memastikan keselarasan antarbidang, namun mengikat kinerja dan arah kerja paguyuban PANRB agar reformasi birokrasi berjalan seirama dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Jumat (14/11/2025).
    FGD tersebut menjadi ruang belajar dan penyempurnaan pandangan dan masukan dari pakar serta instansi paguyuban PANRB yang meliputi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
    Ketiganya memiliki peran strategis dan pengalaman panjang dalam membangun birokrasi yang tangguh dan adaptif ke depan. 
    Ketua Tim Penyelarasan DBRBB PAN 2025-2045 Tasdik Kinanto melaporkan bahwa DBRBB PAN 2025-2045 akan membawa arah baru reformasi birokrasi.
    Arah baru yang dimaksud adalah transformasi digital pemerintah, peningkatan manajemen SDM aparatur, penciptaan kelembagaan dan proses bisnis yang lincah dan kolaboratif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif, serta pelayanan publik lebih berkualitas dan merata.
    “DBRBB PAN 2025-2045 ini memastikan keselarasan pada bidang transformasi pelayanan publik, manajemen ASN, akuntabilitas dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, serta transformasi digital pemerintah,” ujar Tasdik.
    Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Kementerian PPN/Bappenas Uke Mohammad Hussein yang hadir mewakili Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan turut menyampaikan pandangannya.
    Menurutnya, peningkatan total
    factor productivity
    (TFP) merupakan kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan reformasi birokrasi.
    Uke menekankan bahwa kualitas institusi, efisiensi tata kelola, inovasi, serta profesionalisme aparatur negara menjadi faktor penting dalam mendorong TFP dan menggerakkan transformasi pembangunan. 
    “Reformasi birokrasi telah ditempatkan secara strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang tangkas, berintegritas, dan adaptif,” jelasnya.
    Uke menambahkan, reformasi birokrasi juga diterjemahkan lebih operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui prioritas penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, deregulasi, dan peningkatan meritokrasi aparatur sipil negara (ASN).
    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) Eko Prasojo mengatakan, DBRBB PAN 2025-2045 mencakup berbagai aspek untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional, berdaya guna, dan berhasil guna, dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (
    good governance
    ).
    “Dengan adanya DBRBB PAN 2025-2045 ini makin memperkuat operasionalisasi DBRBN 2025-2045 guna mewujudkan budaya birokrasi yang berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan guna mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” jelasnya. 
    Dalam kesempatan tersebut, Open Government Partnership Global Envoy Yanuar Nugroho turut memberikan rekomendasi dalam penyusunan DBRBB PAN 2025-2045.
    Ia memaparkan pendekatan
    foresight
    yang berfokus pada visi besar mengenai DBRBN 2025-2045.
    “Desain besar tidak hanya dilakukan sebatas perencanaan, melainkan juga dapat dinilai efektivitasnya melalui analisis situasional untuk menghubungkan kebijakan dengan situasi nyata, menguji melalui
    use case
    . Misalnya, digitalisasi layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau mobilisasi ASN digital,” jelas Yanuar.
    Ke depan, rancangan DBRBB PAN 2025–2045 akan terus diperbaiki dan disempurnakan untuk mengakomodasi seluruh masukan yang muncul selama proses FGD.
    Berbagai pandangan konstruktif dari para pakar, akademisi, serta instansi paguyuban PANRB menjadi bagian penting dalam memperkaya substansi desain besar ini, sehingga dokumen final yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan birokrasi masa depan dan tantangan pembangunan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Sebut Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Sedang Tahap Koordinasi

    Menlu Sebut Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Sedang Tahap Koordinasi

    Menlu Sebut Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza Sedang Tahap Koordinasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, masih dalam tahap koordinasi.
    Menteri Luar Negeri
    (Menlu) Sugiono mengatakan, koordinasi terus dilakukan dengan negara-negara sekitar Palestina, termasuk Yordania.
    Hal ini juga menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
    “Tadi disampaikan bahwa kita akan terus melakukan koordinasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Palestina, khususnya Yordania, yang kita sebut kemarin group of New York,” kata Sugiono, di Istana Merdeka, Jumat.
    Sugiono pun menekankan bahwa Indonesia sedang menunggu keputusan untuk memberikan bantuan
    pasukan perdamaian
    ke Gaza.
    “Semuanya masih dalam koordinasi,” tegas Sugiono.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania.
    Ia menambahkan bahwa pasukan yang akan dikirim sebanyak 20.000 prajurit, dengan fokus pada sektor kesehatan dan konstruksi.
    Namun, untuk merealisasikan pengiriman pasukan ini, Indonesia masih menunggu persetujuan dari beberapa pihak.
    Salah satunya adalah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Yang kedua adalah di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” kata Sjafrie, usai bertemu dengan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan pada Jumat, 14 November 2025.
    Ia menggarisbawahi bahwa keputusan ini memerlukan pembicaraan panjang dan kesepakatan bersama antarnegara.
    Sjafrie menambahkan bahwa pengiriman pasukan Indonesia akan tergantung pada persetujuan lima negara mitra yang terlibat dalam upaya perdamaian ini, yakni Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
    “Apabila kelima negara tersebut memberi persetujuan, Indonesia dengan senang hati akan terlibat mengirimkan pasukan perdamaian,” ungkap Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Yordania Bicara soal Persahabatan Spesial dengan Prabowo

    Raja Yordania Bicara soal Persahabatan Spesial dengan Prabowo

    Raja Yordania Bicara soal Persahabatan Spesial dengan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, mengaku sudah bersahabat lama dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Kami telah bersahabat bertahun-tahun lalu, kami menjadi saudara, dan saya selalu menceritakan
    persahabatan
    spesial ini ke ayah saya,” kata
    Raja Abdullah II
    dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
    Dia lantas menceritakan pernah membahas Prabowo dengan ayahnya, Raja Hussein.
    “Dan saat Anda datang ke
    Yordania
    , ayah saya bertanya kepada saya, ‘Kamu tahu siapa orang ini?’ Saya menjawab, dia saudara saya. Dan ayah saya mengatakan, ‘Jika dia saudaramu, maka dia saudaraku’,” ungkapnya.
    Dalam kesempatan ini, Raja Abdullah II juga mengatakan sudah lama mengenal Prabowo dan tekadnya untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
    “Saya juga harus mengatakan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, dan saya sudah mengenal Anda selama bertahun-tahun, melihat tekad Anda untuk membuat kehidupan rakyat Anda jauh lebih baik melalui banyak program yang Anda canangkan demi membantu mereka yang membutuhkan, sungguh luar biasa,” ujar Raja Abdullah II.
    Raja Abdullah II memberikan penghargaan tertinggi The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of The Renaissance) kepada Prabowo.
    Penghargaan itu diberikan di tengah pertemuan kedua kepala negara di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Penghargaan tersebut berbentuk pita yang terurai panjang dengan warna yang sama dengan bendera Yordania, yakni hijau, putih, merah, dan hitam.
    Satu buah bintang besar berwarna putih dan kuning menghiasi penghargaan di bagian bawah pita.
    Raja Abdullah II mengalungkannya kepada Presiden Prabowo yang berdiri di sampingnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo ke Raja Yordania: Anggaplah Indonesia Rumah Kedua

    Prabowo ke Raja Yordania: Anggaplah Indonesia Rumah Kedua

    Prabowo ke Raja Yordania: Anggaplah Indonesia Rumah Kedua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein, menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya.
    “Anggaplah
    Indonesia
    sebagai rumah kedua Anda,” kata Prabowo dalam bahasa Inggris di pertemuan dengan
    Raja Abdullah II
    , Jumat (14/11/2025).
    Momen ini disampaikan Prabowo ketika menggelar pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Prabowo juga menyampaikan selamat datang kepada Raja
    Yordania
    .
    Ia mengaku senang bisa kembali bertemu Raja Abdullah II ibn Al Hussein usai terakhir kali bertemu di Amman, Yordania, pada April lalu.
    Prabowo pun mengenang kedekatannya dengan Yordania.
    Oleh karena itu, ia mengaku sangat senang bisa menyambut Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Indonesia.
    “Saya selalu mengenang masa-masa saya di Yordania dengan penuh kasih. Oleh karena itu, sungguh menyenangkan bagi saya untuk menjamu Anda di sini, di Indonesia,” katanya lagi.
    Prabowo berharap Raja Abdullah II ibn Al Hussein bisa tinggal lebih lama di Yordania.
    Bahkan, Prabowo mengaku sudah menyiapkan tempat tinggalnya untuk ditempati Raja Abdullah II ibn Al Hussein.
    “Saya sudah menyiapkan tempat tinggal saya sendiri untuk menyambut Anda, tapi jaraknya satu jam dari Jakarta, jadi mungkin lain kali saya bisa meyakinkan Anda untuk kembali lagi bersama keluarga dan sebagainya,” ucap dia.
    Di momen ini, kepala negara mengatakan Indonesia sangat menghormati Yordania selama bertahun-tahun.
    Prabowo juga menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama dengan Yordania.
    Sementara itu, Raja Abdullah II ibn Al Hussein pun mengapresiasi dan mengaku terhormat dengan sambutan meriah dari Prabowo di Tanah Air.
    Raja Abdullah II ibn Al Hussein juga menyebut Prabowo sebagai sahabat dan saudaranya.
    “Sahabatku tersayang, saudaraku tersayang, terima kasih banyak atas kata-kata baik Anda. Senang sekali bertemu dengan Anda dan atas nama saya sendiri serta seluruh delegasi kami, saya ingin berterima kasih atas sambutan yang sangat hangat dan murah hati yang telah kami terima kembali di Jakarta,” kata Raja Abdullah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hakim PN Palembang Meninggal di Kos, KY Sarankan Ubah Sistem Penempatan

    Hakim PN Palembang Meninggal di Kos, KY Sarankan Ubah Sistem Penempatan

    Hakim PN Palembang Meninggal di Kos, KY Sarankan Ubah Sistem Penempatan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi Yudisial
    (
    KY
    ) menyoroti sistem penempatan dan mutasi para hakim usai hakim Pengadilan Negeri Palembang,
    Raden Zaenal Arief
    , meninggal dunia di kamar kos.
    Dilansir
    ANTARA
    , Jumat (14/11/2025), juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan lembaganya telah menggelar survei kesejahteraan hakim melibatkan 567 hakim.
    Salah satu rekomendasi survei adalah reformasi sistem penempatan dan mutasi.
    Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dinilai perlu mendukung transformasi sistem mutasi hakim dari pola nasional menuju sistem mutasi berbasis regional.
    “Sistem baru ini akan memperhatikan tanggung jawab sosial dan kondisi keluarga hakim, sekaligus mempertimbangkan karakteristik geografis, beban perkara, dan tingkat kerentanan wilayah penugasan,” ucap Mukti.
    Adapun Almarhum Raden Zaenal Arief yang bertugas di Palembang telah memiliki istri dan dua orang anak yang tinggal di Bandung.
    KY menilai fasilitas seperti sewa hunian memang ada, namun kedekatan si hakim dengan keluarganya tetap merupakan pilihan kondisi yang lebih baik.
    Selain itu, KY menilai, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap klasifikasi tipe dan kelas pengadilan untuk memastikan keseimbangan beban kerja serta penghargaan profesional yang lebih proporsional.
    “Meski sudah memperoleh fasilitas rumah dinas atau biaya sewa rumah seperti rumah kos, dengan beban pekerjaan yang begitu besar dan kecenderungan menyimpan beban psikologis, penting ketika bertugas didekatkan dengan keluarganya,” ucap Mukti.
    KY juga mendorong agar dimensi psikologis hakim untuk diperhatikan sebab hakim memiliki kecenderungan mengalami tekanan psikis karena jauh dari keluarga, beban perkara tinggi, kondisi kesejahteraan, dan tekanan dalam menangani perkara.
    “Jika keluhan atau tekanan psikis hanya disimpan dan tidak diungkapkan dengan bercerita kepada ahlinya, bisa membuat kondisi psikologis atau mental hakim serta kondisi kesehatan fisik dari hakim menjadi tidak baik,” kata Mukti.
    Sebelumnya, hakim senior yang juga dikenal sebagai juru bicara PN Palembang, Raden Zaenal Arief, meninggal dunia pada Rabu (12/11).
    Almarhum ditemukan telah tiada di kamar indekosnya di kawasan Dwikora, Palembang, setelah petugas keamanan mengecek kamar Raden karena merasa janggal yang bersangkutan tidak keluar sejak pagi.
    Ketua PN Palembang Kelas IA Khusus I Nyoman Wiguna menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Raden.
    “Kami sangat kehilangan sosok hakim teladan. Almarhum bukan hanya kolega, tapi juga panutan bagi banyak hakim muda. Beliau selalu ramah, santun, dan memiliki integritas yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya,” tutur Nyoman Wiguna.
    Menurut sejumlah kolega, almarhum sempat mengeluhkan nyeri di bagian dada beberapa hari terakhir. Namun, Raden tetap ke kantor dan menjalankan tugas tanpa banyak bicara soal kondisi kesehatannya.
    “Beliau itu tipe orang yang sangat disiplin dan berdedikasi tinggi. Walau sedang kurang sehat, tetap berusaha hadir di pengadilan. Tidak pernah sekalipun mengeluh di depan orang lain,” kenang Indra, seorang pegawai PN Palembang yang dekat dengan Raden.
    PN Palembang lantas mengurus seluruh keperluan administrasi dan prosesi pemulangan jenazah ke Bandung, Jawa Barat, untuk dimakamkan di pemakaman keluarga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akibat Online Scam, 93.819 Rekening Diblokir, Total Kerugian Rp 7 Miliar

    Akibat Online Scam, 93.819 Rekening Diblokir, Total Kerugian Rp 7 Miliar

    Akibat Online Scam, 93.819 Rekening Diblokir, Total Kerugian Rp 7 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah membeberkan laporan sebanyak 93.819 rekening telah diblokir akibat scam online.
    Edwin menyebut, total kerugian dari puluhan ribu rekening yang telah diblokir itu mencapai Rp 7 triliun dan yang berhasil dikembalikan hanya Rp 367 miliar.
    “Banyak sekali. Total kerugian Rp 7 triliun dan yang berhasil dikembalikan itu cuma Rp 367 miliar,” kata Edwin di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
    Edwin melanjutkan, dari laporan tersebut bisa dikatakan bahwa peluang uang korban scam online kembali hanya 5,4 persen.
    “Jadi kalau duit kita sudah kena scam, probability untuk kembalinya itu berhasil selama ini cuma 5,4 persen,” imbuhnya.
    Edwin lalu bercerita ketika dirinya hampir menjadi korban scam online dari aplikasi pesan WhatsApp.
    Kala itu, Edwin mendapatkan telepon
    fixes line
    dari Jakarta Pusat.
    “Saya angkat terus dia bilang, ‘Pak, saya dari bank, kami dari kredit card menyampaikan bahwa ada percobaan transaksi dua kali kartu Bapak di e-commerce’,” cerita Edwin.
    Merasa tidak melakukan transaksi belanja, Edwin dengan tegas menyampaikan bahwa itu bukan dirinya yang melakukan transaksi.
    “Nah begitu dia kirim emailnya, saya buka, ah saya tahu ini scam. Harus klik link konfirmasi dan segala macam, saya di sini (Kemkomdigi) bisa nyaris ya, 50 persen saya sudah kebawa permainan mereka,” ujar Edwin.
    Edwin merasa khawatir apabila peristiwa tersebut menimpa masyarakat yang belum paham terkait scam online.
    Karena itu, Kemkomdigi bakal bekerja sama dengan Dukcapil untuk mengatur penggunaan penyembunyian nomor telepon asli, yang sering digunakan oleh bisnis dan individu untuk melindungi privasi (
    masking number
    ).
    ”
    Masking
    nomor harus diatur, yang kedua registrasi handphone atau SIM Card harus dilihat. Dalam waktu dekat registrasi
    face recognition
    , kerja sama Dukcapil,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

    Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

    Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan pada pekan depan.
    Ketua Komisi III DPR
    Habiburokhman
    mengatakan, panjaini dibentuk untuk merespons tuntutan publik agar
    penegakan hukum
    berjalan semakin baik dan berkeadilan.
    “Komisi III
    DPR RI
    akan membentuk Panitia Kerja (Panja)
    Reformasi Polri
    , Kejaksaan, dan Pengadilan. Hal ini merupakan respons dari tuntutan masyarakat agar penegakan hukum semakin baik dan semakin berkeadilan,” ujar Habiburokhman, Jumat (14/11/2025).
    Habiburokhman menjelaskan, pembentukan panja akan dilakukan pada Selasa (18/11/2025), bersamaan dengan rapat kerja Komisi III bersama pimpinan lembaga yang menaungi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.
    “Pembentukan Panja akan dilaksanakan hari Selasa, 18 November 2025, dengan didahului rapat kerja dengan pimpinan tiga institusi,” kata Habiburokhman.
    Politikus Gerindra itu menambahkan, panja ini akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan dugaan pelanggaran di tiga institusi penegak hukum tersebut.
    Dia memastikan bahwa Komisi III akan membuka pintu bagi pengaduan publik yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Polri, Kejaksaan, maupun lembaga peradilan.
    “Kami akan secara khusus menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di tiga institusi tersebut,” kata dia.
    Rencana Komisi III membentuk panja ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat reformasi di tubuh Polri.
    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang beranggotakan 10 orang.
    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima mandat dari Presiden untuk menjalankan program kerja selama tiga bulan pertama.
    Tahap awal berfokus pada pengumpulan masukan dari berbagai pihak atau belanja masalah sebelum masuk ke proses penyusunan kebijakan.
    “Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis,” kata Jimly seusai menerima audiensi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (13/11/2025).
    Jimly menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kerja komisi akan menghasilkan laporan kebijakan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan ketiga.
    Sementara itu, rekomendasi yang menyangkut hal-hal internal Polri akan disampaikan langsung kepada Kapolri.
    “Nah, jadi sekarang kita masih belanja masalah, jadi kalau ditanya masalah banyak banget,” ujar Jimly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.