Xcloud.id

Category: Jabarekspres.com News

  • 5 Cara Hasilkan Uang di Aplikasi OMC, Benarkah Aman?

    5 Cara Hasilkan Uang di Aplikasi OMC, Benarkah Aman?

    JABAR EKSRPES – Aplikasi OMC atau Omnicom yang mengklaim sebagai penghasil uang, kini sedang ramai jadi pembicaraan di kalangan pecinta investasi. Pasalnya aplikasi ini telah membuktikan bisa memberikan keuntungan besar pada anggotanya.

    Banyak yang mengaku telah menerima gaji dari hasil kerja di aplikasi ini, seperti apa pekerjaan atau tugasnya hingga menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat, akan dijelaskan dalam artikel ini.

    Aplikasi ini mulai melebarkan sayap hingga ke bagian timur Indonesia ini, karena promosinya langsung turun ke masyarakat dengan membagi-bagikan bantuan, sehingga mudah mendapatkan simpati dari masyrakat.

    Beberapa waktu lalu banyak berita di media sosial yang membagikan aktifitas dari aplikasi ini yang sedang berbagi sembako atau bantuan lain untuk masyarakat.

    Baca juga : Waspada, Ini 3 Modus Aplikasi OMC Tipu Calon Anggotanya

    Meski sudah banyak yang mengaku berhasil sukses dengan bergabung di aplikasi ini, namun banyak juga yang meragukannya. Karena tidak sedikit influenser yang menyebt bahwa aplikasi ini ponzi dan berpotensi sebagai penipuan.

    Dari salah satu grup obrolan para member aplikasi OMC, dibagikan penjelasan tentang 5 car amenghasilkan uang di aplikasi ini, diantaranya :

    1. Menyelesaikan tugas harian, dan akan mendapatkan gaji sesuai level P anda.

    2. Anda bisa menghasilkan uang dengan cara merekrut karyawan baru, Disini anda akan mendapat bonus referensi.

    3. Anda akan mendapatkan rabat kerja tim anda (biaya management staf). Semakin besar Tim anda maka semakin besar pendapatan harian anda.

    4. Semakin besar timnya, semakin tinggi jabatannya dan semakin tinggi pula gajinya.

    5. Anda juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan di OMC dengan cara investasi di Dana kekayaan OMC.

    Itulah cara yang diklaim oleh aplikasi OMC bisa mendatangkan keuntungan banyak bagi anggotanya.

    Baca juga : Benarkah Aplikasi OMC Beda Dari Ponzi Lain? Cek Fakta Lengkapnya

    Namun benarkah aplikasi ini aman dan legal? berdasarkan beberapa fakta yang berhasil dikumpulkan oleh Jabar Ekspres menyebutkan bahwa aplikasi ini ternyata belum memiliki ijin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK).

    Aplikasi ini juga terindikasi sebagai ponzi, karena ada level keanggotaan lengkap dengan skema keuntungannya, dimana untuk mencapainya harus melakukan deposit atau membayar.

  • Terima Aduan, Komisi IV Desak Disdik Kota Bogor Inventarisir Kerusakan di Sekolah-sekolah

    Terima Aduan, Komisi IV Desak Disdik Kota Bogor Inventarisir Kerusakan di Sekolah-sekolah

    JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kota Bogor kembali menyoroti fasilitas sarana dan prasarana di sejumlah sekolah, salah satunya SDN Bantarjati 9 Kota Bogor.

    Hal itu imbas adanya aduan dari orang tua murid yang mengeluhkan adanya kerusakan di ruang kelas dan menyebabkan seorang siswa mengalami luka-luka.

    Ketua Komisi IV, DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengaku pihaknya sudah meninjau langsung sekolah yang berada di Kecamatan Bogor Utara tersebut.

    BACA JUGA: Lestarikan Budaya Sunda, Pemkab Bogor Bangun Replika Pendopo Kawedanaan Jasinga

    Berdasarkan hasil peninjauan, kata dia, kerusakan terjadi berupa lantai kelas yang terlepas dan tidak dilakukan perbaikan.

    “Memang kondisi lantai di kelas sangat membahayakan murid, karena copot dan ada beberapa bagian yang tajam. Kami berharap tidak ada lagi korban dan tentunya kami akan menindaklanjuti ini dengan Disdik,” ujarnya Rabu (23/4).

    Untuk itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor akan menindaklanjuti dengan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk segera menginventarisir sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan meminta untuk segera dilakukan perbaikan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Rezky Kartika, berpesan kepada para guru agar bisa lebih pro aktif dalam menjaga keamanan dan keselamatan murid.

    BACA JUGA: Di tengah Efisiensi Anggaran Dishub Bogor Miliki 55 Unit Kendaraan Dinas, Kadishub: Masih Kurang!

    “Kondisi ruang kelas dan titik kerusakan harus segera dilaporkan agar tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera terhadap murid,” tegasnya.

    Rezky juga mengimbau kepada guru-guru agar bisa menguasai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) jika suatu waktu terjadi kecelakaan.

    Menurutnya, guru merupakan orang dewasa pertama yang bisa memberikan pertolongan kepada murid yang mengalami cedera.

    “Guru harus bisa menguasai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ringan,” dorong Rezky. (YUD)

  • Dua Kubu Dengan Narasi Terbalik, di tengah Pusaran Konflik Sukahaji

    Dua Kubu Dengan Narasi Terbalik, di tengah Pusaran Konflik Sukahaji

    JABAR EKSPRES – Di balik rencana pemanfaatan ulang lahan di Sukahaji, tersimpan perpecahan antar kubu, konflik narasi, hingga amarah yang belum benar-benar surut.

    Hal ini diperkuat dengan munculnya pemberitaan soal ketegangan antar warga di salah satu gang di kawasan Kecamatan Babakan Ciparay tersebut, pada Senin (21/4).

    Seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya, menjelaskan suasana mendekati kata mencekam. Tidak ada kerumunan, dan tidak dibarengi dengan kehadiran para aparat.

    Dirinya bercerita, timbul kesalahpahaman dari pembingkaian media soal warga-warga yang merasa telah dipelintir dalam pemberitaan terkait konflik Sukahaji. Isu ini merebak setelah perseteruan yang mengatasnamakan penduduk lama dan para pendatang terjadi.

    “Warga lama sebenarnya sudah ikhlas, sudah menerima keputusan apapun yang akan dilakukan pada lahan itu,” ujarnya kepada awak media, saat dikonfirmasi Rabu (23/4).

    Namun, dengan nada lirih dibalut rasa emosional, ia mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan datang dari masyarakat yang mengatasnamakan warga pendatang baru di Sukahaji.

    BACA JUGA: Insiden Sukahaji, Wali Kota Ingatkan Semua Pihak Hormati Proses Hukum dan Jaga Bandung Kondusif

    “Tapi warga pendatang, mereka keras, menolak. Mereka bilang itu hak milik mereka, tidak boleh disentuh,” ucapnya.

    Dari yang semula bersifat perbedaan pendapat, konflik ini justru malah semakin merebak luas. Beberapa pihak justru memframing pemberitaan menuduh bahwa warga asli yang dinilai tidak menerima keputusan pemerintah. Bahkan, biangkerok gesekan lusa lalu seolah-olah dilakukan oleh penduduk lama.

    “Padahal kenyataannya, kami sudah menerima hampir 90 persen. Cuma karena mereka, pendatang yang lebih vokal, lebih banyak bicara di medsos, narasi kami tertutup, kami yang legowo justru dianggap menolak. Kami yang diam malah dibilang menekan,” ungkapnya.

    Dirinya mengungkapkan, kisah ini menjadi refleksi dari bagaimana konflik sosial dapat digiring oleh persepsi yang dibentuk secara masif, bukan oleh fakta lapangan.

    “Di era digital, suara yang lebih keras kerap dianggap mewakili kebenaran. Dan dalam kasus ini, warga lama merasa kehilangan ruang untuk menyampaikan kisah versi mereka,” bebernya.

    BACA JUGA: Respons Wali Kota Bandung Pasca Penyerangan Ormas Terhadap Warga di Sukahaji

  • Lestarikan Budaya Sunda, Pemkab Bogor Bangun Replika Pendopo Kawedanaan Jasinga

    Lestarikan Budaya Sunda, Pemkab Bogor Bangun Replika Pendopo Kawedanaan Jasinga

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Sunda melalui pembangunan replika Pendopo Kawedanaan Jasinga.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto meninjau langsung progres pembangunan pendopo yang diinisiasi sebagai pusat budaya Jasinga, Rabu (23/4).

    “Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi dan menyaksikan langsung pembangunan replika pendopo yang telah dinanti masyarakat Jasinga,”ujarnya.

    BACA JUGA: Di tengah Efisiensi Anggaran Dishub Bogor Miliki 55 Unit Kendaraan Dinas, Kadishub: Masih Kurang!

    Menurut Rudy, ini bukan sekadar bangunan, tapi tentang menghidupkan kembali semangat dan identitas budaya Sunda di Kawedanaan Jasinga.

    Ia menegaskan, pendopo yang dinantikan ini dibangun tanpa menggunakan anggaran APBD. Sebaliknya, proyek gotong royong ini sepenuhnya didukung oleh sumbangan tokoh masyarakat yang peduli terhadap warisan budaya Bogor.

    “Ini adalah bentuk cinta masyarakat terhadap warisan budaya Jasinga. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dermawan,” tambahnya.

    Rudy menargetkan pendopo akan rampung dalam satu minggu, diikuti pembangunan fasilitas penunjang seperti galeri budaya, musala, toilet umum, dan alat musik tradisional gamelan untuk mendukung aktivitas seni di kawasan tersebut.

    BACA JUGA: Bupati Bogor Prioritaskan Pembangunan serta Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jasinga dan Nanggung

    “Mari kita bangun Kabupaten Bogor yang lebih aman, adil, maju, dan makmur. Perjalanan ini masih panjang, tapi dengan kebersamaan, kita akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengungkapkan bahwa kawasan budaya ini dibangun di atas lahan 12.000 meter persegi, dengan 1.300 meter persegi telah dipagar untuk tahap awal pembangunan.

    “Ke depan, kami merencanakan pameran pusaka Jasinga yang akan dibawa ke Cibinong untuk mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luas,” jelasnya.

    Nantinya, kawasan budaya ini akan dikelola oleh para budayawan, pemuda, serta organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, dan Paguyuban sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

  • Bupati Herdiat Sidak RSUD Ciamis, Tegaskan Pentingnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Empati dan Kedisiplinan

    Bupati Herdiat Sidak RSUD Ciamis, Tegaskan Pentingnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Empati dan Kedisiplinan

    JABAR EKSPRES – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis pada Rabu (23/4/2025).

    Kunjungan ini bertujuan memastikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan optimal, sekaligus mengevaluasi fungsi fasilitas publik di rumah sakit tersebut.

    Herdiat secara langsung meninjau seluruh unit layanan, termasuk poliklinik, ruang rawat inap, dan fasilitas pendukung.

    Kehadirannya yang tiba-tiba sempat mengejutkan staf RSUD, namun disambut positif oleh manajemen rumah sakit.

    Dalam kesempatan itu, ia juga berbincang dengan sejumlah pasien dan keluarga untuk mendengar keluhan serta masukan langsung.

    “Masyarakat berhak mendapat layanan kesehatan yang prima, cepat, dan ramah. Ini bukan hanya tugas, tapi tanggung jawab moral,” tegas Herdiat usai berdialog dengan seorang pasien di ruang tunggu poliklinik.

    BACA JUGA: Inspiratif! Baznas Ciamis Kumpulkan Infak Uang Receh Jadi Miliaran Rupiah

    Sidak ini mengungkap sejumlah catatan kritis. Salah satunya adalah keterlambatan beberapa dokter yang belum hadir saat jam layanan dimulai.

    Bupati menegaskan, “Ketepatan waktu adalah bagian dari komitmen pelayanan. Jika tenaga kesehatan disiplin, masyarakat tidak perlu menunggu lama,” katanya.

    Ia juga mengingatkan agar dokter dan tenaga kesehatan (nakes), terutama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), bekerja dengan empati. ”

    Melayani pasien harus dengan hati, bukan sekadar kewajiban. Empati inilah yang membedakan pelayanan baik dan biasa-biasa saja,” tambahnya.

    Lebih jauh Herdiat menyampaikan, inspeksi mendadak seperti ini akan dilakukan secara berkala. “Ini bukan aksi satu kali. Kami akan terus pantau RSUD dan fasilitas publik lain untuk memastikan perbaikan berjalan konsisten,” ujarnya.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis meningkatkan mutu layanan kesehatan, termasuk penyediaan infrastruktur memadai dan peningkatan kapasitas SDM.

    BACA JUGA: Longsor Kembali Terjadi di Jalan Angsana Gunung Kelir Ciamis, Warga Diimbau Waspada

    Tahun 2025, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk perbaikan sarana-prasarana RSUD, termasuk penambahan alat medis dan peremajaan gedung.

    Direktur RSUD Ciamis, dr. Asep Saeful Rohman, M.Kes., menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti masukan Bupati. “Kami akui masih ada kekurangan, seperti masalah kedisiplinan dokter. Ini akan menjadi evaluasi serius. Kedepan, sistem presensi elektronik akan diperketat,” janjinya.

  • 6 Rutinitas Sore Hari yang Bisa Membantu Tidur Lebih Nyenyak

    6 Rutinitas Sore Hari yang Bisa Membantu Tidur Lebih Nyenyak

    JABAR EKSPRES – Inilah enam rutinitas sore hari yang bisa membantu tidur lebih nyenyak setelah beraktivitas seharian.

    Tidur yang berkualitas merupakan kunci penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

    Namun, banyak orang yang mengalami kesulitan tidur nyenyak di malam hari karena stres, gaya hidup tidak teratur, atau kebiasaan yang kurang tepat.

    Salah satu solusi alami yang bisa kamu terapkan adalah membangun rutinitas sore hari yang menenangkan dan membantu tubuh bersiap untuk tidur.

    BACA JUGA: Harga Emas Antam Turun Hari Ini Rabu, 23 April 2025 Jadi Rp1.991.000 per Gram

    BACA JUGA: Update Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 Naik Hari ini Rabu, 23 April 2025 di Pegadaian

    Berikut adalah beberapa rutinitas sore hari yang terbukti efektif untuk membantu kamu tidur lebih nyenyak di malam hari:

    Rutinitas Sore Hari yang Bisa Membantu Tidur Lebih Nyenyak

    Selesaikan Pekerjaan Tepat Waktu

    Terlalu larut menyelesaikan pekerjaan bisa membuat pikiran tetap aktif hingga malam.

    Usahakan untuk mengakhiri aktivitas kerja menjelang sore, agar kamu punya waktu cukup untuk winding down dan menurunkan stres.

    Konsumsi Makanan Seimbang dan Tidak Terlalu Malam

    Hindari makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur. Idealnya, makan malam dilakukan 2-3 jam sebelum tidur, dengan pilihan makanan yang ringan dan bergizi seperti sup, sayuran kukus, atau ikan panggang.

    Hindari makanan tinggi gula dan kafein di sore hari karena dapat mengganggu kualitas tidur.

    Luangkan Waktu untuk Relaksasi

    Gunakan waktu sore atau menjelang malam untuk relaksasi ringan, seperti membaca buku, meditasi, atau mendengarkan musik tenang.

    Aktivitas ini dapat membantu tubuh dan pikiran lebih tenang, sehingga memudahkan proses tidur.

    BACA JUGA: Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP Terbaru Bulan April 2025

    Batasi Penggunaan Gawai Menjelang Malam

    Paparan cahaya biru dari layar ponsel atau laptop bisa mengganggu produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur.

    Mulai satu atau dua jam sebelum tidur, kurangi penggunaan gadget dan coba lakukan aktivitas tanpa layar.

    Rutin Berolahraga Ringan di Sore Hari

  • Dishub Bogor Miliki 55 Unit Kendaraan Dinas di tengah Efisiensi Anggaran, Kadishub: Masih Kurang!

    Dishub Bogor Miliki 55 Unit Kendaraan Dinas di tengah Efisiensi Anggaran, Kadishub: Masih Kurang!

    JABAR EKSPRES – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor memiliki sebanyak 55 kendaraan dinas baru melalui efisiensi anggaran Inpres no 1 tahun 2025.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk membeli kendaraan dinas roda dua itu dari efisiensi anggaran makan minum dan perjalanan dinas.

    “Yang tidak efektif itu kita ubah menjadi kendaraan dinas untuk personel dinas perhubungan di tahun 2025,” katanya, Rabu (23/4).

    BACA JUGA: Bupati Bogor Prioritaskan Pembangunan serta Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jasinga dan Nanggung

    Sementara itu, Kadishub Kabupaten Bogor Agus Ridho mengatakan, 55 motor anyar itu akan digunakan personel di wilayah Kabupaten Bogor.

    Kendati begitu, ia menyatakan dengan jumlah puluhan kendaraan dinas itu masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

    “Ini 55 unit tapi masih kurang, nanti harus ada tambahan lagi karena wilayah Kabupaten Bogor kan luas,” jelas dia.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Digitalisasi Bansos Pendidikan, Dana Tidak Turun Bila Tak Mengajukan!

    Agus menargetkan, agar pihaknya memiliki 75 unit motor kendaraan dinas agar seluruh wilayah Kabupaten Bogor terjangkau.

    “Ya kalau target 75 (unit), sehingga bisa semua terjangkau Kabupaten Bogor,” ucapnya.

    Diketahui, luas wilayah Kabupaten Bogor yakni 2.991,78 Kilometer persegi.

    “Wilayah Bumi Tegar Beriman itu memiliki, 40 Kecamatan, 19 Kelurahan, dan 416 Desa,” pungkasnya.

  • KemenHAM Pastikan Hak Priguna Sebagai Tersangka Rudapaksa Tetap Terpenuhi!

    KemenHAM Pastikan Hak Priguna Sebagai Tersangka Rudapaksa Tetap Terpenuhi!

    JABAR EKSPRES – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Kantor Wilayah Jawa Barat (Kanwil Jabar), meninjau Priguna Anugerah Pratama (PAP), tersangka kasus rudakpaksa, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarnohatta, Kota Bandung, Rabu (23/4).

    Dalam tinjauannya, Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah menyampaikan, pihaknnya hanya ingin memastikan bahwa hak Priguna tetap terpenuhi, meski kini sudah menjadi tersangka dan mendekap di Mapolda Jabar.

    “Jadi Kami hanya ingin memastikan bahwa hak-hak tersangka itu tetap dipenuhi oleh proses penegakan hukum,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

    Selain meninjau hak tersangka, Hasbullah juga menyebut pihaknya ingin melihat kondisi Priguna. Ia mengungkapkan, Dokter Residen itu berada dalam kondisi cukup baik.

    BACA JUGA: Kasus Dokter Residen RSHS, Polda Jabar Mulai Koordinasi dengan Kejaksaan

    “Tadi kami berdiskusi lebih dari dua jam. Beliau mengungkapkan berbagai hal, dan suasana diskusinya santai, bahkan diselingi tawa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Hasbullah menuturkan, pihaknnya akan terus mengawal kasus ini, khususnya dari segi hak tersangka. Sebab hal ini sesuai dengan arahan Menteri HAM.

    “Minimal ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk didampingi kuasa hukum, dan proses hukum yang cepat dan adil. Tentu standar-standar itu yang ingin kami pastikan (saat ini),” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Priguna Anugerah Pratama (PAP) yang merupakan Dokter Residen Spesialis Anastesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, kini tengah terjerat kasus rudapaksa.

    BACA JUGA: Update Kasus Dokter Residen RSHS, 17 Saksi telah Diperiksa

    Dalam kasusnya, Priguna tega melakukan aksi bejat kepada salah seorang wanita yang merupakan pendamping pasien di RSHS Bandung.

    Dengan tindakan bejatnya itu, Priguna terpaksa harus mendekam di Mapolda Jabar dan dijadikan tersangka dengan ancaman pasal 6 c undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan kurungan penjara paling lama 12 tahun.(San)

  • Penempatan Jauh hingga Gaji Tak Seimbang

    Penempatan Jauh hingga Gaji Tak Seimbang

    JABAR EKSPRES – Kabar mengejutkan terjadi di lingkungan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa sebanyak 1.967 peserta CPNS memutuskan untuk mundur.

    Alasannya pun cukup beragam, mulai dari lokasi penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal hingga gaji yang dianggap tidak sesuai harapan.

    Baca juga : 25 Instansi Pusat Sepi Peminat CPNS 2024, Bisa Jadi Referensi CPNS 2025

    Hal ini diungkap langsung oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa, 22 April 2025.

    Zudan menjelaskan bahwa jumlah CPNS angkatan 2024 yang mundur tersebut merupakan efek dari kebijakan optimalisasi formasi, di mana pemerintah menempatkan peserta di instansi atau daerah lain yang masih memiliki lowongan kosong.

    Menurut penjelasannya, banyak peserta yang awalnya gagal lolos di instansi pilihan utama, kemudian justru diterima di wilayah lain karena tidak ada pelamar untuk formasi tersebut.

    Salah satu contoh adalah kasus formasi dosen Sosiologi di Universitas Negeri Jember (Unej).

    Di formasi ini, peserta gagal lolos, namun sistem mengalihkan mereka ke Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang formasinya kosong.

    Alhasil, dua peserta dengan skor tertinggi dipindahkan ke Undana dan dinyatakan lulus.

    Zudan menggarisbawahi bahwa bukan hanya calon dosen yang memilih mundur.

    Terdapat lima instansi pemerintah yang mengalami jumlah pengunduran diri CPNS paling tinggi, yaitu:

    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebanyak 640 orang.Kementerian Kesehatan 575 CPNS mundur.Kementerian Komunikasi dan Informatika 154 orang.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 131 orang.Kementerian PUPR 121 orang memilih tidak melanjutkan.

    Terkait alasan pengunduran diri, BKN merinci bahwa ada 12 faktor utama yang menjadi penyebab, dan yang paling dominan adalah penempatan yang terlalu jauh dari domisili pelamar.

    Sebanyak 1.285 peserta memilih mundur karena harus bertugas di daerah terpencil atau lokasi yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka.

    Zudan menambahkan, hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan mengikuti penempatan terlebih dahulu, dan setelah masa kerja minimal lima tahun, peserta bisa mengajukan mutasi atau pindah instansi. Namun, banyak yang lebih memilih mundur sejak awal.

  • Usai Soroti Anggaran Lembur Pakuan, Anggota DPRD Jabar Tanyakan Dana Rp552 Miliar di BPKAD

    Usai Soroti Anggaran Lembur Pakuan, Anggota DPRD Jabar Tanyakan Dana Rp552 Miliar di BPKAD

    JABAR EKSPRES – Pengalokasian anggaran masih menjadi perhatian, termasuk oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah yang terus mengkritisi efektivitas penggunaan anggaran daerah.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk lembur Pakuan dalam dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) Perubahan Ketiga Nomor 12 Tahun 2025.

    Keputusan itu pun, disambut positif oleh Maulana. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari peran media yang secara konsisten mengawal isu tersebut.

    “Atas bantuan teman-teman media, Alhamdulillah pemerintah akhirnya tidak menganggarkan lagi dana untuk lembur Pakuan. Ini terbukti dalam dokumen Pergub perubahan ketiga yang sudah terbit,” katanya, Selasa (22/04).

    BACA JUGA: Bandung Ditinggal Warganya! Ratusan Orang Pindah Pasca Lebaran, Ada Apa?

    Kendati demikian, Maulana menilai, meskipun pos anggaran Lembur Pakuan telah dicoret, bukan berarti tidak meninggalkan catatan penting sama sekali.

    Lebih dari itu, menurutnya ada kepedihan tersendiri yang dilakukan Pemerintah kepada kaum sarungan, kyai dan santri, yaitu dengan me-nol rupiahkan bantuan untuk pesantren pada anggaran tahun ini.

    “Ini bukan efisiensi, ini boikot gerakan keagamaan dan politik santri,” beber Maulana.

    Dia mengaku, kegeraman bertambah setelah membaca dokumen efisiensi anggaran senilai Rp5,162 triliun.

    Salah satunya terkait pos anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    BACA JUGA: Tuntaskan Solusi Longsor di Batutulis Bogor, DPRD Jabar Dorong Kolaborasi

    Dalam dokumen tersebut, tercantum anggaran sebesar Rp552 miliar untuk 10 program di bawah BPKAD.

    Seperti untuk SD Pakuan Pajajaran dan Percontohan Balai Desa Istimewa pada kegiatan nomor 9 dan 10.

    “Sayangnya rincian penggunaan dana tersebut, tidak dijelaskan secara terang. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut dalam Pergub, tidak ditemukan keterangan atau poin program yang dimaksud (SD Pakuan Pajajaran dan Percontohan Balai Desa Istimewa),” jelasnya.

    Maulana menerangkan, mengenai hal tersebut perlu dilakukan pemantauan alias dikawal secara bersama agar aliran dana dapat diketahui penggunaannya secara jelas.

    “Ini perlu kita kawal bersama, dana sebesar itu tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan peruntukan. Jika tidak ada dalam Pergub pelaksanaan, seharusnya segera ada klarifikasi dari pihak terkait,” terangnya.