SUKABUMI EKSPRES – Bayangkan tinggal di sebuah negara di mana celana jeans biru dianggap sebagai simbol pemberontakan. Listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari, dan bekerja tanpa gaji adalah hal yang biasa. Itulah realitas di Korea Utara — negara paling tertutup di dunia yang kerap dijuluki “Kerajaan Pertapa”.
Di bawah pemerintahan Dinasti Kim, setiap langkah rakyat diawasi. Pakaian yang dikenakan, makanan yang dikonsumsi, hingga kebebasan bergerak, semuanya harus sesuai dengan aturan yang ketat. Satu kesalahan kecil bukan hanya membuatmu dihukum, tetapi juga keluargamu — hingga dua generasi berikutnya — dapat dikirim ke kamp kerja paksa.
Meninggalkan Korea Utara adalah impian banyak orang. Namun, bagaimana jika ada orang yang justru memilih untuk kembali setelah berhasil melarikan diri? Bukankah seharusnya hidup mereka menjadi lebih baik?
Faktanya, ada beberapa pembelot Korea Utara yang memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka, meskipun mereka tahu risiko yang dihadapi sangat besar.
7 Fakta Korea Utara
Kami akan membahas bagaimana Dinasti Kim dapat mempertahankan kekuasaan selama puluhan tahun, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai besi Korea Utara.
Etika dan Kehidupan Sehari-Hari Di Korea Utara
Di Korea Utara, setiap aspek kehidupan diatur secara ketat oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah peraturan mengenai pakaian. Celana jeans biru dilarang keras karena dianggap sebagai simbol pemberontakan serta pengaruh buruk dari budaya Barat.
BACA JUGA: 7 Rekomendasi Wisata di Chiang Mai Thailand Paling Menarik Tahun 2025
BACA JUGA: Shin Tae-yong Ungkap 2 Rencana Besar Pascatanda Tangan Kontrak
Perempuan hanya diperbolehkan mengenakan rok selutut atau lebih panjang, dan berdandan secara berlebihan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai negara.
Namun, pengawasan ini tidak berhenti pada urusan berpakaian. Listrik hanya tersedia beberapa jam dalam sehari, terutama di luar ibu kota Pyongyang. Pada malam hari, rumah-rumah gelap gulita, mencerminkan minimnya akses rakyat terhadap kebutuhan dasar.
Fasilitas modern seperti telepon seluler atau kendaraan pribadi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Untuk memiliki mobil, rakyat harus memperoleh izin khusus dari pemerintah, sehingga sebagian besar warga memilih menggunakan transportasi umum.
