JABAR EKSPRES – Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Gus M alias Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan kritiknya terhadap polemik layanan Biskita Trans Pakuan.
Ia menilai, polemik Biskita yang terjadi saat ini adalah murni keteledoran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Hal itu lantaran sejak awal, Pemkot Bogor tak membuat kajian komprehensif tentang keberlangsungan Biskita, pasca subsidi tak diterapkan kembali.
“Kenapa tidak menyiapkan sejak awal, kalau sudah dipersiapkan. Saya yakin tidak akan menimbulkan polemik seperti saat ini,” ujarnya dikutip Kamis (9/1).
Selain itu, sambung dia, terdapat satu hal yang masih menjadi pertanyaan, yakni soal posisi Perumda Transportasi Pakuan (PTP).
BACA JUGA: Perkuat Kolaborasi, DPRD dan Pemkot Bogor Rumuskan Solusi Layanan Biskita
“Apakah masih satu konsorsium dengan Kodjari dalam e-katalog. Kalau iya, apa keuntungan yang didapat oleh PTP, pasca lelang Biskita rampung di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” geramnya.
Politisi PPP ini mencatat bahwa dalam Perda Transportasi Nomor 8 tahun 2023 terdapat mandat di pelaksanaan sistem transportasi yang ada di Kota Bogor.
Ia menegaskan bahwa telah terjadi kegagalan di ranah Dinas Perhubungan (Dishub) dan PTP.
“Sehingga kami meminta Dishub agar segera menyiapkan rencana induk transportasi kota bogor dan menyerahkan ke Komisi 2 dan Komisi 3,” dorong Gus M.
Dirinya menyangsikan bila permasalahan Biskita di BPTJ dapat selesai dalam 30 hari lantaran masih menunggu Perpres.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Sikapi Polemik Disetopnya Operasional Biskita di Kota Bogor
“Kalau misalkan dalam 30 hari tidak selesai, langkah apa yang akan diambil oleh dishub? Apakah hanya berserah diri. Harus ada langkah konkret,” ucap dia.
Ia juga memastikan, bahwa DPRD akan mendukung sistem transportasi asalkan ada kejelasan soal perencanaan dan kajian.
“Kami menyarankan agar tiap triwulan, kita melakukan rapat evaluasi transportasi,” pungkas Gus M.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat DPRD siap mendukung keberlanjutan program layanan Biskita.
Atas dasar itu, DPRD meminta PTP mempersiapkan diri untuk dapat mengelola Biskita secara mandiri pada 2026 mendatang.
