JABAR EKSPRES – Teras Cihampelas masih jadi salah satu landmark tempat wisata yang ada di Kota Bandung. Berjaya di era pemimpin sebelumnya yakni Ridwan Kamil, gaungnya seakan mati hingga saat ini.
Program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung lewat pengaktifan kembali maupun revitalisasi, nyatanya belum juga mampu mendongkrak perekonomian di wilayah tersebut.
Padahal, megaproyek skywalk ini telah banyak menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Untuk nilai lelang proyek Teras Cihampelas Tahap 1 mencapai Rp48 miliar. Sedangkan Tahap 2 nilainya mencapai Rp23 miliar.
Disinggung terkait hal ini, Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan menyebut, Teras Cihampelas masuk ke dalam target utama di masa kepemimpinannya. Terlebih, proyek ini juga mendapat atensi dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming.
“Ya kalau skywalk itu tidak hanya perhatian dari warga Bandung. Bahkan Wakil Presiden, Gibran juga sudah menanyakan. Jadi memang itu salah satu target utama kita,” katanya kepada awak media.
BACA JUGA: Teras Cihampelas Bisa Jadi Sumber PAD Potensial
Namun, kata dia, hal pertama yang bakal dilakukannya bukan fokus kepada kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Melainkan kekokohan kontruksi guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
“Tapi kita mesti pelajari satu hal, pertama kekuatan konstruksinya itu seberapa besar. Karena kalau ada tempat kumpul berarti ada ruang untuk UMKM,” ujarnya
“Tapi masalahnya kalau ternyata kita bikin daya tariknya begitu luar biasa, sehingga menjadi sangat penuh, kan kita mesti menghitung risiko itu,” tambahnya.
Selain itu, langkah kedua yakni perhitungan terkait dana investasi. Dalam hal ini, bukan tak mungkin Pemkot Bandung bakal kembali menggelontorkan dana guna revitalisasi kawasan tersebut.
Namun diakuinya, apabila kawasan tersebut tak sesuai dengan budgeting APBD, pihaknya bakal mengalihkan guna menggaet pihak ketiga.
“Kemudian kami juga mesti menghitung ulang investasi yang dibutuhkan. Sehingga kita nanti bisa segera menentukan, apakah akan tetap dikelola oleh pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tergantung dari hasil asesmen kekuatan konstruksi,” ungkapnya.
