Xcloud.id

Category: Jabarekspres.com News

  • Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor akan menghadapi sidang gugatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada Jumat (17/1) besok. Untuk itu, mereka mengaku sudah mempersiapkan sejumlah hal.

    Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanuddin kepada wartawan, Kamis (16/1).

    “Kita siapkan beberapa jawaban terhadap dari dalil yang disampaikan oleh pemohon tentu itu poin-poin yang memang berhubungan langsung dengan apa yang digugat ke bawaslu,” tegas Burhanuddin.

    BACA JUGA:Sidang Sengketa Pilkada Digelar Besok di MK, KPU Kabupaten Bogor Mengaku Siap Hadapi Segala Pertanyaan Pemohon

    Menurut Burhanuddin, pihaknya telah siap memberikan jawaban terhadap persoalan yang sebelumnya dilaporkan oleh calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 sebagai pemohon.

    Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, salah satu laporan yang diterima mengenai pelanggaran, yaitu perihal Alat Peraga Kampanye (APK).

    Lalu, gugatan terhadap mekanisme penanganan pelanggaran juga termasuk salah satu yang dilemparkan oleh pihak pemohon. “Ya tentukan apa yang mereka dalilkan mereka juga misalnya punya bukti, dan kita juga punya jawaban dan tentu saja punya bukti,” kata dia.

    BACA JUGA:Hadapi Sengketa Pilkada di MK, KPU Bandung Barat Kumpulkan Bukti

    Selaras dengan Bawaslu, KPU Kabupaten Bogor juga sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi persidangan besok di MK.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) M Adi Kurnia mengaku telah mempersiapkan jawabannya untuk memenuhi pertanyaan dari pihak pemohon.

    “Tim divisi dan lawyer kami sedang persiapan jawaban untuk sebagai termohon untuk memenuhi jawaban dari termohon,” kata Adi.

    Diketahui, Pemohon perkara sengketa Pilkada Kabupaten Bogor ini merupakan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Persidangan sengketa itu sudah terdaftar dengan nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025.

  • Soroti Pungli untuk Makan Guru, DPRD Bogor Minta Pengawasan

    Soroti Pungli untuk Makan Guru, DPRD Bogor Minta Pengawasan

    JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi merespon dugaan pungutan liar (Pungli) di sekolah SMAN 2 Cileungsi.

    Diketahui diduga sekolah itu meminta uang kepada orang tua murid senilai Rp2,6 juta untuk membiayai makan para guru.

    “Praktek seperti itu (Pungli) atau meminta uang wali murid yang tidak berdasarkan aturan itu tidak diperbolehkan,” tegasnya, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Pelaku Pungli di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Berhasil Diamankan, Ini Kata Polisi!

    Pria yang kerap disapa Bibih itu tidak menoleransi sekolah yang melakukan pungli, apapun alasannya karena merugikan wali murid dan murid.

    “Apalagi pungutan itu tidak ada aturannya dari pemerintah,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar pihak sekola menggunakan anggaran di sekolah untuk memenuhi kebutuhan makan para guru.

    BACA JUGA:Oknum PNS Diduga Lakukan Pungli Seragam di SMKN 1 Cihampelas, Tiap Siswa Diminta Rp1,5 Juta

    Sebab, kata dia, pungli untuk makan guru di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa, itu merusak citra presiden.

    “Presiden kita sudah baik memberikan program MBG bagi siswa. Jangan dicemari oleh hal seperti ini, maksimal anggaran BOS atau anggaran lainnya dari pemerintah untuk makan para guru, jangan membebani wali murid,” jelasnya.

    Bibih juga meminta Pemrov Jabar untuk memikirkan kembali kewenangan sekolah tingkat SMA yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat.

    BACA JUGA:Dugaan Pungli Seragam SMKN 1 Cihampelas Bandung Barat, Waka Kesiswaan Raup Rp700 Juta

    Untuk itu, ia berhadap kewanangan pengawasan sekolah menengah atas itu dikembalikan dan dikelola lagi ke tingkat Kabupaten.

    “Ini kebanyakan di SMA (pungli) jadi jangan sampe karena pengawasan kurang, akhirnya malah banyak sekolah yang memanfaatkan minimnya pengawasan itu,” pungkasnya.

  • Realisasi MBG di Kota Bandung Target Capai 100 Persen di 2029?

    Realisasi MBG di Kota Bandung Target Capai 100 Persen di 2029?

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan, 100 persen realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kembang diprioritaskan terlaksana selama periode 5 tahun kedepan.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Tantan Syurya Santana mengaku, hal tersebut berkenaan dengan pendirian dapur di tiap wilayah yang harus terverifikasi dan mengikuti standar prosedur pemerintah pusat.

    Sehingga, pada prosesnya, Pemkot Bandung baru menargetkan realisasi program MBG di tahun 2025 sebesar 20 persen.

    “Karena SPPG ini dan dapurnya itu langsung dimonitor, dikontrol oleh pihak BGN dari pusat. Dan verifikisinya sangat ketat,” katanya, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Program MBG Berpotensi Timbulkan Sampah dalam Jumlah Besar?

    Selain itu, kata dia, tantangan besar seperti masalah stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah masih menjadi perhatian utama. Sehingga, pihaknya tengah mendorong pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat sekolah dan kota untuk memastikan koordinasi yang lebih baik.

    “Kita tengah mengupayakan terkait penyesuaian jadwal pengiriman makanan agar sesuai dengan jam pelajaran. Karena ada kekhawatiran makanan di tiap sekolah yang belum sesuai dengan standar,” ujarnya.

    Pemkot Bandung sendiri menggelontorkan anggaraan Rp29 miliar dalam mendukung program MBG guna realisasi cakupan sebesar 100 persen.

    Namun diakui Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara. Pihaknya masih menunggu kejalasan juklak juknis dari pemerintah pusat maupun Badan Gizi Nasional (BGN).

    BACA JUGA:Terungkap! Ini Penyebab Program MBG di Bandung Barat Belum Menyasar Sekolah Pelosok

    “Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, namun masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah pusat,” katanya.

    Hingga saat ini, Kota Bandung total baru memiliki 8 dapur yang telah terverifikasi oleh BGN dan pemerintah pusat. Selain itu, keseluruhan dapur tersebut telah memenuhi standar gizi lewat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi.

    Disinggung soal kapan program MBG terealisasi 100 persen, Koswara menyebut, pihaknya tengah berfokus pada capaian tahun 2025 sebesar 20 persen.

    Diakuinya, hal itu yang kini menjadi fokus perhatian Pemkot Bandung dalam mengawal pelaksaan program tersebut.

    “Jika program ini menyasar 20 persen dari total siswa sebanyak 330.000 maka ada sekitar 62.000 siswa yang harus menerima manfaat MBG. Dan ini kurang lebih memerlukan 20 dapur,” ungkapnya. (dam)

  • Genjot PAD, Bupati Bandung Bentuk Satgas Penertiban Tempat Usaha

    Genjot PAD, Bupati Bandung Bentuk Satgas Penertiban Tempat Usaha

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Perizinan Tempat Usaha di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Langkah ini diambil karena mayoritas tempat usaha termasuk tempat-tempat wisata di Kabupaten Bandung disinyalir tidak memiliki izin alias ilegal.

    Akibatnya, terjadi lost potensi pendapatan hingga ratusan miliar per tahun.

    “Saya instruksikan Pak Sekda untuk segera membuat SK Satgas Penertiban Perizinan Tempat Usaha di Kabupaten Bandung. Minggu depan harus sudah beres,” ujar Bupati Dadang Supriatna, Rabu (15/1/2024).

    Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menjelaskan bahwa Satgas Penertiban Perizinan Tempat Usaha ini akan terdiri dari gabungan OPD dan unsur Forkopimda yang terdiri dari Bapenda, Disbudpar, BKAD, Disperdagin, Satpol PP, hingga unsur TNI/Polri.

    Ia meminta Satgas tersebut nantinya dapat melakukan sweeping dengan mendatangi satu per satu tempat usaha terutama tempat wisata yang beroperasi di Kabupaten Bandung untuk mengecek perizinan mereka.

    “Saya tidak takut beking-beking. Kita akan kawal program astacita Pak Prabowo. Saya sudah ngobrol sama Kapolresta baru. Pak Kapolresta menyatakan siap mengawal penertiban ini,” jelas Kang DS.

    Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menegaskan bahwa pembentukan Satgas Penertiban Perizinan Tempat Usaha itu sangat penting dan strategis guna mengoptimalkan potensi pendapatan ke kas daerah yang selama ini masih ada kebocoran.

    Pasalnya, lanjut Kang DS, masih banyak tempat usaha terutama tempat-tempat wisata yang tersebar di Kabupaten Bandung belum memiliki izin.

    Alhasil, potensi pendapatan pun tidak terserap masuk ke kas daerah Pemkab Bandung.

    “Setelah saya hitung, kita ada lost potensi sekitar Rp 200 miliar. Salah satunya yang paling signifikan yakni karena pajak dan retribusi dari tempat-tempat wisata tidak masuk karena mereka tidak mengurus izin,” ungkap Kang DS.

    Ia tak dapat menyembunyikan kekecewaannya, karena banyak pengusaha yang hanya mencari keuntungan di Kabupaten Bandung.

    Namun mereka tidak memberikan kontribusi balik kepada daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi.

    “Banyak tempat usaha yang beroperasi tanpa izin, padahal mereka mendapatkan keuntungan dari Kabupaten Bandung. Ini tidak adil dan sangat ironis. Maka saya minta periksa semua perizinan tempat usaha termasuk tempat-tempat wisata,” tegas Kang DS.

  • Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    JABAR EKSPRES – Wacana penerapan libur sekolah sebulan selama Ramadan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas soal libur sekolah pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang belakangan ini menjadi pembahasan di masyarakat. Di mana, terdapat wacana libur sekolah ini berlangsung selama sebulan penuh.

    Dalam hal ini, Mu’ti menegaskan keputusan akan dibahas bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

    BACA JUGA:Fraksi PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan, Perlu Rutinitas Produktif

    Meski belum ada keputusan resmi, tapi wacana ini mengingatkan masyarakat pada kebijakan serupa di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika itu siswa diizinkan libur sekolah selama bulan puasa.

    “Saya setuju dengan kebijakan itu, tapi libur bukan artinya enggak belajar. Tetap belajar hanya saja lebih ke mata pelajaran agama. Dulu saya sempat merasakan libur satu bulan di era Presiden pak Gus Dur,” ujar Risma Handayani (35), warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Risma mengatakan, di era kepemimpinan Gus Dur, dirinya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Kala itu sekolahnya meliburkan seluruh siswa selama bulan Ramadan.

    Meski demikian, para siswa tak sepenuhnya libur belajar. Mereka tetap diharuskan mengisi absensi harian melalui mata pelajaran Agama yang biasa disebut Pesantren Kilat atau sekolah pesantren dalam waktu singkat.

    BACA JUGA:Tangis Haru Warnai Parenting di SMAN 3 Cimahi, Polres Cimahi Bekali Orang Tua dan Anak di Masa Libur Sekolah

    “Awal puasa udah mulai tuh pesantren kilat, cuma 10 hari. Sisanya baru libur full sampai Idul Fitri. Jadi saya setuju dengan kebijakan itu,” katanya.

    Di sisi lain, sebagian orang tua siswa memiliki pandangan berbeda. Elis (27), salah satu orang tua siswa SD Ciburuy Padalarang menilai bahwa anak-anak sebaiknya tetap bersekolah full selama Ramadhan. Namun dengan penyesuaian materi pelajaran yang lebih fokus pada agama.

  • Cair Saldo EWallet Cukup Modal Hp & Kuota Lewat Game Penghasil Uang

    Cair Saldo EWallet Cukup Modal Hp & Kuota Lewat Game Penghasil Uang

    JABAR EKSPRES – Bermain game penghasil uang saat ini banyak dilakukan oleh para pengguna smartphone, di mana para pengguna tersebut berharap dapat menghabiskan waktu menyenangkan untuk menghasilkan keuntungan dari hanya bermain aplikasi game.

    Banyak diketahui bahwa aplikasi game sendiri sudah banyak jenisnya, seperti bermain game, menonton video, hingga baca novel online. Seperti salah satu aplikasi penghasil uang yang akan di bahas di bawah ini.

    Salah satu game penghasil uang yang di gunakan di sini adalah aplikasi baca novel online yang dapat kamu unduh dengan mudah, baik melalui Google Play Store untuk pengguna Android atau melalui App Store untuk pengguna iOS.

    BACA JUGA: Terima Hingga Rp290.000 Saldo Dompet Digital, Ini Cara Main Aplikasi Penghasil Uang

    BACA JUGA: Cara Cepat Pinjam Saldo Rp500.000 Tanpa KTP, Lengkap Tips & Trik

    Aplikasi baca novel online yang di maksud di sini adalah aplikasi Novelah. Apa yang kamu ketahui tentang aplikasi ini? Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap mengenai cara menghasilkan uang dari apk ini, kamu bisa terus simak hingga akhir.

    Perlu diketahui bahwa Novelah merupakan aplikasi baca novel dengan berbagai jenis genre di dalamnya, yang membuat seru aplikasi ini dapat memberikan pengalaman membaca nyaman hanya melalui smartphone saja. Selain itu, untuk pengguna aktif berkesempatan memperoleh reward berupa koin yang nantinya dapat di tukar menjadi saldo e-wallet.

    Untuk menghasilkan saldo e-wallet kamu perlu melakukan beberapa cara, di antaranya seperti mengundang teman untuk bergabung menjadi pengguna baru pada aplikasi Novelah, selain itu, kamu juga bisa menyelesaikan misi atau tantangan harian, menjadi penulis, hingga menonton iklan yang muncul.

    BACA JUGA: 4 Cara Hasilkan Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp250.000 Hitungan Detik

    Setelah kamu mengumpulkan cukup banyak koin atau poin, kamu bisa menukarkannya dengan uang tunai atau hadiah lainnya. Setiap aplikasi biasanya punya ketentuan berbeda tentang berapa banyak koin yang perlu kamu kumpulkan untuk bisa melakukan penarikan uang.

    Koin yang kamu kumpulkan dari mengundang teman, menyelesaikan misi, atau menonton iklan bisa ditarik lewat metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet (seperti Dana, OVO, Gopay), atau sistem pembayaran lainnya.

  • Dalami Motif Dugaan Penyerangan OTK di Kantor MPW PP Jabar

    Dalami Motif Dugaan Penyerangan OTK di Kantor MPW PP Jabar

    JABAR EKSPRES – Pihak Kepolisian, hingga saat ini masih terus mendalami motif dugaan penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal, ke Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat (Jabar) di Jalan BKR, Kota Bandung.

    Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi mengatakan, pihaknya hingga kini masih terus melakukan penyelidikan terhadap insiden dugaan penyerangan yang terjadi pada Rabu (15/1/2025) siang tadi.

    “Untuk motif masih diselidiki apa yang menjadi penyebab terjadi gesekan ormas ini. Nanti perkembangan lanjut oleh pimpinan kami laporkan,” ucapnya saat ditemui di lokasi kejadian, Rabu.

    BACA JUGA:Sekelompok OTK Serang Kantor Pemuda Pancasila di Bandung, 6 Orang Terluka

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, Heri menambahkan bahwa insiden dugaan penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

    “Informasi kejadian bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian situasi saat ini telah terkendali kondusif,” katanya.

    Lebih jauh dalam pengamanan situasi ini, Heri menuturkan bahwa pihaknya kini telah menerjunkan sejumlah personel baik dari jajaran Polsek Regol, Koramil Regol – Lengkong, hingga di-backup oleh jajaran Polrestabes Bandung.

    BACA JUGA:Kuasa Hukum: Dudung SP Alami Traumatik Pasca Pengeroyokan OTK di Cimenyan Bandung, Harap Pelaku Segera Ditangkap

    “Kurang lebih ada 50 personel yang sudah ada di sini (lokasi kejadian). Jadi kami sudah turunkan personel baik dari polsek, TNI-Polri, juga dari Polrestabes untuk mengamankan situasi,” pungkasnya

    Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat (Jabar) di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga telah menjadi objek penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Rabu, 15 Januari 2025 siang tadi.

    Dari pantauan Jabar Ekspres di lokasi, terlihat beberapa fasilitas dan kendaraan seperti mobil berwarna loreng oranye hingga sepeda motor mengalami kerusakan setelah diduga terkena penyerangan.

    BACA JUGA:Niat Menyapa Usai Rayakan Tahun Baru, Pegiat Trail jadi Korban Pengeroyokan OTK di Cimenyan Kabupaten Bandung

    Menurut salah seorang saksi yang juga anggota Pemuda Pancasila Jabar, Yadi mengaku sebelum terjadinya penyerangan terlihat ada sekelompok orang yang menghampiri Kantor MPW Pemuda Pancasila Jabar.

  • Habib Syarief Desak Kemdiktisaintek Jangan Hapus Tukin Dosen ASN

    Habib Syarief Desak Kemdiktisaintek Jangan Hapus Tukin Dosen ASN

    BANDUNG – Anggota DPR RI dari Komisi X Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, menyoroti tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum cair hingga saat ini.

    Akibatnya, Habib Syarief meminta agar Ketua Komisi X DPR RI segera memanggil jajaran Kemdiktisaintek untuk menjelaskan soal tukin yang hingga saat ini tidak kunjung dicairkan kepada para dosen ASN.”Kalau belum cair kita mendesak agar dicairkan. Saya mendesak ketua komisi X untuk memanggil Kemendiktisaintek, kalau bisa secepatnya. Walaupun bagaimana ini hak mereka,” kata Habib Syarif kepada awak media di Jalan Yuda, Kota Bandung, Rabu (15/1).
    Habib menginginkan persoalan ini bisa secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi, sebelumnya sudah disepakati akan mencairkan tukin pada 2025 ini, sesuai Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 447/P/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Kemendikbud, era Nadiem Makarim.

    “Jangan sampai dosen turun ke jalan kasihan harus demo dan sebagainya. Mendesak agar dipanggil secepatnya kami minta kejelasan agar tidak simpang siur,” pintanya.

    Selain itu, politikus PKB ini mendorong agar  tukin dosen ASN ditingkatkan, bukan malah dihapuskan.

    Habib Syarief akan mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), agar tidak menghapus tukin dosen ASN. Menurut Habib Syarief, tunjangan kinerja ini merupakan hak para dosen ASN dan tetap harus diberlakukan pada 2025 ini.

    “Saya minta ditingkatkan bukan dihilangkan. Saya merumuskan dua alasan yaitu secara yuridis dan alasan sosiologis,” jelasnya

    Kata dia, jika pemerintah benar-benar menghapus tukin dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap terhadap dosen ASN yang memiliki prestasi. Bahkan, para pengajar di kampus-kampus negeri ini bisa saja beralih ke tempat lainnya.

    “Kalau tukin dihapus akan terjadi eksodus besar-besaran, ilmuan handal bisa beralih ke tempat lain,” pungkasnya. (bbs)

  • Fenomena Berburu Koin Jagat Rusak Taman di Bandung, Pengembang Game Siap Lakukan Ini!

    Fenomena Berburu Koin Jagat Rusak Taman di Bandung, Pengembang Game Siap Lakukan Ini!

    JABAR EKSPRES – Tren berburu koin dalam aplikasi Jagat menyebabkan kerusakan sejumlah taman tematik di Kota Bandung.

    Menanggapi hal ini, pihak pengembang aplikasi memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi yang dilihat Jabar Ekspres, Rabu (15/1/2025).

    “Saat acara diluncurkan, kami secara jelas menyampaikan aturan kepada pengguna melalui aplikasi bahwa mereka harus menghormati lingkungan publik dan menghindari merusak fasilitas,” tulis pengembang dalam surel yang dilihat Jabar Ekspres.

    Sebagai langkah evaluasi, mereka berencana menyesuaikan konsep permainan agar insiden serupa tidak terulang. Salah satu caranya adalah dengan meninjau ulang lokasi penempatan koin. “Kami akan menyesuaikan penempatan koin di area-area tertentu,” tambah mereka.

    Pengembang juga berkomitmen untuk memperbarui panduan bermain, agar para pengguna lebih memahami pentingnya menjaga fasilitas umum. “Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat aktivitas ini,” tutup mereka.

    BACA JUGA: Fenomena Koin Jagat Bukti Masyarakat Alami Kejenuhan

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menuturkan, pada prinsipnya Pemerintah Kota (Pemkot) tidak melarang kreativitas terkait penciptaan aplikasi yang menyasar antusiasme publik.

    Namun dengan catatan, tidak menitikberatkan pada penggunaan fasilitas publik. “Jangan merusak fasilitas umum. Itu pada prinsipnya begitu, apalagi kalau gak ada izin,” kata Koswara kepada wartawan, belum lama ini.

    Dengan demikian, kata dia, Pemkot Bandung bakal menindak tegas pengembang aplikasi coin berkenaan dengan rusaknya beberapa fasilitas publik yang ada di Kota Bandung.

    Bahkan dirinya mengungkapkan, pihaknya tak segan untuk melaporkan pengembang aplikasi coin tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    “Kalau memang merusak fasilitas umum ya harus dihentikan lah itu. Nanti bagian Pak Kadis Kominfo yang menindaknya ya bahkan mem-ban. Kalau nggak bisa diskominfo, bikin permohonan ke Kominfo,” ungkapnya.

    BACA JUGA: 10 Taman Rusak, Pemkot Bandung Desak Penghentian Game Koin Jagat

    Diakui Dinas Pemukiman dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP), pihak pengembang ingin melakukan pertemuan dengan Pemkot Bandung terkait pembahasan aplikasi tersebut.

    Namun, Koswara menegaskan, tidak boleh ada pertemuan guna diskusi pembahasan aplikasi tersebut. Pemkot Bandung dengan tegas menolak aplikasi tersebut dijalankan di Kota Kembang. “Proses publik, diskusi itu gak boleh aja, dilarang,” ucapnya.

  • Sekelompok OTK Serang Kantor Pemuda Pancasila di Bandung, 6 Orang Terluka

    Sekelompok OTK Serang Kantor Pemuda Pancasila di Bandung, 6 Orang Terluka

    JABAR EKSPRES – Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat (Jabar) di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga telah menjadi objek penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Rabu, 15 Januari 2025 siang tadi.

    Dari pantauan Jabar Ekspres di lokasi, terlihat beberapa fasilitas dan kendaraan seperti mobil berwarna loreng oranye hingga sepeda motor mengalami kerusakan.

    Salah seorang saksi yang juga anggota Pemuda Pancasila Jabar, Yadi mengaku melihat ada sekelompok orang yang menghampiri Kantor MPW Pemuda Pancasila Jabar sebelum penyerangan terjadi.

    BACA JUGA: Suporter PSIS Semarang Diserang di Tol Jogorawi, 2 Bus Dirusak!

    “Dari arah sana (Tegallega) enggak tahu ada berapa ratus orang kesini (lokasi kejadian), dan tiba-tiba melakukan penyerangan,” katanya saat ditemui lokasi kejadian.

    Akibat kejadian tersebut, menurut Yadi beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka karena terkena senjata tajam.

    “Kebetulan dari pihak kita lagi sedikit orangnya. Untuk kerusakan ada beberapa kendaraan yang rusak seperti motor, mobil 2, dan ada juga beberapa yang luka kaya tangannya sobek, punggungnya sobek, itu ada 6 orangan, termasuk saya juga terkena lemparan batu,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Warga Desa Genteng Sumedang Kocar-Kacir Diserang Ratusan Tawon, Korban Alami Bengkak hingga Muntah

    Untuk situasi saat ini, tampak pihak kepolisian telah melakukan penjagaan guna mengantisipasi terjadinya penyerangan kembali.

    Selain itu berdasarkan informasi yang didapat, penyerangan tersebut diduga dipicu dari kejadian yang terjadi di sejumlah wilayah di pulau Jawa.(San)