Xcloud.id

Category: Jabarekspres.com News

  • Penggelapan Dana PIP di Parung Panjang, DPRD Bogor: Itu Miris!

    Penggelapan Dana PIP di Parung Panjang, DPRD Bogor: Itu Miris!

    JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengaku kecewa saat menegtahui adanya dugaan penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Parung Panjang.

    Menurutnya, oknum yang melakukan dugaan penggelapan dana PIP mesti dicopot dari jabatannya, sekalipun ia menjabat sebagai kepala sekolah.

    Dia sangat menyayangkan, saat ini masih ada oknum yang melakukan dugaan penggelapan dana tersebut.

    “Dugaan penggelapan dana PIP itu miris, di zaman sekarang ini masih ada oknum-oknum seperti itu,” ucap Sastra kepada media, Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Korupsi Pemotongan Dana PIP Universitas Bandung, Kejari: Tidak Menutup Kemungkinan Terjadi di Kampus Lain!

    “Tentu kalau itu benar terjadi, saya berharap harus ada tindakan yang tegas kepada oknum-oknum yang melakukan itu. Ya harus dicopot, harus dikasih contoh supaya yang lain tidak ada lagi,” sambungnya.

    Sastra menyebut, jika memang terbukti oleh penegak hukum, pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas terhadap oknum penggelapan tersebut.

    “Kalo hukumnya jika terbukti sesuai penegak hukum dan harus ada tindakan yang diambil Pemerintah Daerah,” tutur dia.

    Selain itu, Sastra mengatakan, akibat dugaan tindakan tidak terpuji tersebut, pemerintah pusat akan memberikan catatan yang kurang baik untuk wilayah Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA:Imbas Dugaan Korupsi PIP di UB, 30 Orang Saksi Diperiksa Kejari Kota Bandung

    “Nah gara-gara oknum itu, akhirnya pemerintah pusat membuat catatan buat kabupaten Bogor. Sehingga pemerintah daerah khususnya inspektorat harus membuat teguran atau pencopotan siapapun itu,” tutup dia.

    Sebelumnya, ramai kasus dugaan penggelapan dana PIP di SDN Pingku 03 Parung Panjang.

    Diketahui, bantuan dana PIP sebagai salah satu program dari pemerintah pusat untuk satuan pendidikan yang ada di setiap daerah.

  • Evaluasi Pemilu 2024, Bawaslu Bogor Soroti Hal Ini!

    Evaluasi Pemilu 2024, Bawaslu Bogor Soroti Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder di Hotel Bigland, Sentul, Kamis (16/1/2025).

    Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin mengatakan, rapat kordinasi itu membahas evaluasi pemilihan serentak tahun 2024.

    “Memang tahapan pilkada sudah sampai selesai, jadi kami di bulan Januari dan Februari ini sudah mulai melakukan kegiatan evaluasi kaitan kerja pengawasan Bawaslu,” ujarnya.

    BACA JUGA:Hadapi Sidang Sengketa Pilkada, Ini Kata Bawaslu Kabupaten Bogor

    Dengan adanya rapat koordinasi dengan stakeholder ini, kata Burhanudin, Bawaslu mendapatkan input masukan berkaitan dengan kerja yang selama tahapan pemilu dilakukan.

    Dalam rapat tersebut, ada beberapa hal yang dibahas, selain terkait masukan untuk Bawaslu, juga membahas mengenai angka partisipasi pemilu rendah di Kabupaten Bogor.

    “Mungkin yang tadi agak menarik soal temen-temen juga suka tanyakan termasuk juga, evaluasi itu berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang rendah,” ucapnya.

    BACA JUGA:Bawaslu Kota Bogor Raih Dua Penghargaan pada Anugerah Kehumasan dan Datin Bawaslu Se-Jawa Barat 2024

    Meskipun rendahnya partisipasi masyarakat itu tidak sepenuhnya menjadi kewajiban Bawaslu. Tetapi jika dilihat dari sisi pengawasan partisipasinya memang lemah.

    Lebih lanjut, Burhanudin menyampaikan, laporan yang diterima oleh Bawaslu terkait kasus pelanggaran pemilu sangat minim.

    “Soal laporan yang disampaikan ke bawaslu juga sangat minim, hanya berapa kasus 6 kasus. Jadi dari diskusi hari ini itu akan jadi bahan evaluasi secara kelembagaan,” ucapnya.

    “Kita juga kan punya tanggung jawab melaporkan hasil kerja pengawasan ini ke lembaga di atas kita,” tutupnya.

  • Dua Ormas yang Sempat Terjadi Gesekan di  BKR Berujung Damai

    Dua Ormas yang Sempat Terjadi Gesekan di  BKR Berujung Damai

    JABAR EKSPRES – Dua Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sempat terjadi gesekan pada Rabu, 15 Januari 2025 kemarin di Jalan BKR, Kota Bandung, kini berujung damai.

    Diketahui kedua belah pihak, kini telah menyatakan kesepakatannya untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kota Bandung setelah dimediasi oleh Polrestabes Bandung yang dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes AKBP Dwi Handono Prasanto.

    “Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama dan berkomitmen untuk menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif,” ucap Wakapolrestabes AKBP Dwi Handono Prasanto, Kamis (16/1/2025).

    Senada dengan Wakapolrestabes Bandung, perwakilian dua kelompok ormas yang sempat bergesekan, mengaku siap menjaga kondusifitas wilayahnya.

    Perwakilan dua kelompok ormas tersebut juga mengaku, kini telah mengimbau dan meminta kepada seluruh anggotanya untuk tidak terprovokasi dan terpancing dengan situasi yang saat ini tengah terjadi.

    BACA JUGA:Dalami Motif Dugaan Penyerangan Sekelompok OTK di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jabar, Ini Kata Polisi

    “Kami mengimbau kepada semua anggota kami agar tidak terpancing serta terprovokasi. Segala permasalahan kami serahkan kepada kepolisian, dan kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif,” tutur kedua perwakilan ormas tersebut.

    Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat (Jabar) di Jalan BKR, Kota Bandung, diduga telah menjadi objek penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Rabu, 15 Januari 2025 kemarin.

    Dari pantauan Jabar Ekspres di lokasi usai kejadian, terlihat beberapa fasilitas dan kendaraan seperti mobil berwarna loreng oranye hingga sepeda motor mengalami kerusakan setelah diduga terkena penyerangan

    Menurut salah seorang saksi yang juga anggota Pemuda Pancasila Jabar , Yadi mengaku sebelum terjadinya penyerangan terlihat ada sekelompok orang yang menghampiri Kantor MPW Pemuda Pancasila Jabar.

    BACA JUGA:Sekelompok OTK Serang Kantor Pemuda Pancasila di Bandung, 6 Orang Terluka

    “Dari arah sana (Tegallega) enggak tahu ada berapa ratus orang kesini (lokasi kejadian), dan tiba-tiba melakukan penyerangan,” katanya.

    Akibatnya, dari penyerangan tersebut, kata Yadi ada beberapa orang anggota dari Pemuda Pancasila yang mengalami luka-luka usai diduga terkena senjata tajam.

  • MBG di Kota Banjar Tak Kunjung Dilaksanakan, Ini Penyebabnya!

    MBG di Kota Banjar Tak Kunjung Dilaksanakan, Ini Penyebabnya!

    JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah di Kota Banjar hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jadwal pelaksanaan program ini terus mengalami penundaan.

    “Awalnya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari, kemudian diundur lagi ke tanggal 20 Januari, dan informasi terakhir, bahwa pelaksanaannya akan dilakukan pada 3 Februari 2025,” ungkap Pj Sekda Kota Banjar, Soni Harison, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Soni Harison, kesiapan pelaksanaan MBG di Kota Banjar terbilang belum matang. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat dilakukan tepat waktu. “Dari sisi sarana dan prasarana termasuk peralatan untuk wadah makanan, infonya belum siap, sehingga terjadi pergeseran jadwal lagi,” tambahnya.

    Soni Harison berharap pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada 3 Februari. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 3.500 siswa, termasuk posyandu, akan menerima makanan bergizi gratis. “Untuk launching awal, penerimanya sebanyak 3.500 orang,” jelasnya.

    BACA JUGA:Realisasi MBG di Kota Bandung Targetkan Capai 100 Persen di 2029?

    Berbeda dengan situasi di Kabupaten Ciamis, di mana program MBG telah resmi diluncurkan di sekolah-sekolah dan posyandu di wilayah Kecamatan Banjarsari. Pelaksanaan launching program ini dipimpin langsung oleh Pj Bupati Ciamis dan Dandim 0613 Ciamis.

    Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, menjelaskan bahwa tujuan dari program MBG adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah tersebut. “Hari ini kita mulai meluncurkan pembagian makan bergizi gratis kepada siswa di wilayah Kecamatan Banjarsari,” ungkap Budi Waluya saat launching MBG di Banjarsari pada 13 Januari 2025.

    Budi Waluya juga menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. “Program ini memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk penyediaan makanan bergizi,” tuturnya. Ia menekankan pentingnya kualitas makanan yang disajikan, dengan menyebutkan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan di dapur Badan Gizi Nasional dengan standar kebersihan yang tinggi.

    BACA JUGA:Program MBG Berpotensi Timbulkan Sampah dalam Jumlah Besar?

    Dengan diluncurkannya program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan anak-anak di Kabupaten Ciamis dapat memperoleh asupan gizi yang lebih baik, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. “Program ini juga menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi generasi penerus bangsa,” katanya.

  • Fokus 4 Bidang, Camat Bogor Utara Usulan di Musrenbang 2026

    Fokus 4 Bidang, Camat Bogor Utara Usulan di Musrenbang 2026

    JABAR EKSPRES – Kecamatan Bogor Utara menjadi wilayah paling pertama yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

    Kegiatan yang mengusung tema ‘Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah’ itu berlangsung pada Rabu (15/01) di Parahyangan Satu Wedding Hall, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Kelurahan Cimahpar.

    Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menyebut, sedikitnya ada 218 usulan warga yang dirumuskan menjadi prioritas pembangunan yang akan diajukan ke tingkat Kota Bogor.

    Musrenbang kali ini, kata dia, fokus pada empat bidang utama, yaitu pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur.

    “Dari jumlah (218 usulan) tersebut, 199 di antaranya akan diajukan ke Musrenbang Kota Bogor,” ungkap Riki Kamis (16/1/2025).

    BACA JUGA:Musrenbang Pasirkaliki Angkat Isu Pengembangan SMPN 12 Cimahi dengan Gaya Unik

    Ia menjabarkan, sekitar 80 persen mayoritas usulan berasal dari sektor infrastruktur, seperti pembangunan turap, jalan setapak, dan normalisasi drainase.

    “Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik,” ucap dia.

    Selain itu, terdapat usulan revitalisasi posyandu dan pelatihan penguatan sumber daya manusia dari bidang sosial.

    Untuk itu dirinya berharap usulan-usulan tersebut dapat diakomodasi oleh dinas terkait sesuai arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor.

    “Kami berharap usulan prioritas ini tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar menjadi perhatian, baik untuk tahun depan maupun tahun berikutnya. Dengan begitu, stigma bahwa Musrenbang hanya formalitas dapat diminimalisir,” tegas Riki.

    Selain infrastruktur, isu strategis seperti stunting, pendidikan, dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus pembahasan di Musrenbang tersebut.

    BACA JUGA: Hadiri Musrenbangnas 2024 di Jakarta, Pj Bupati Sumedang Sebut Jadi Tonggak Terwujudnya Indonesia Emas 2045 

    “Kecamatan Bogor Utara mencatat penurunan angka stunting dari 357 kasus pada 2023 menjadi 277 kasus pada 2024 melalui program kolaboratif seperti Baso Anting (Bapak Asuh Anak Stunting) dan dukungan pelaku usaha,” terangnya.

    Di sektor pendidikan, Kecamatan Bogor Utara memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengatasi masalah putus sekolah.

    “Sementara itu, pengelolaan sampah diarahkan untuk mengurangi limbah residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan promosi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,” jelas Riki.

  • Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Hal Ini!

    Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Ribuan tenaga honorer Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati Gedung Satpol PP Pemprov Jawa Barat pada Kamis, 16 Januari 2025. Aksi damai ini menyoroti rendahnya gaji dan minimnya pemenuhan hak tenaga honorer, meski tugas mereka dinilai sangat berat.

    Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun, mengungkapkan bahwa sebagian tenaga honorer hanya menerima gaji Rp600 ribu per bulan.

    “Upah mereka bervariasi, tergantung kekuatan APBD daerah masing-masing. Tetapi, ada yang hanya mendapatkan Rp600 ribu. Ini jauh dari layak,” katanya.

    BACA JUGA:3.106 Tenaga Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Kepastian

    Selain gaji yang rendah, Fadlun juga menyoroti absennya tunjangan risiko bagi para tenaga honorer. “Kami bekerja di lapangan, menghadapi risiko tinggi, mulai dari penegakan perda hingga perlindungan masyarakat. Namun, hak-hak kami, termasuk tunjangan risiko, tidak diberikan,” ujarnya.

    Fadlun menjelaskan bahwa tenaga honorer Satpol PP sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hingga kini, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan persoalan status tenaga honorer, terutama karena keterbatasan anggaran.

    “Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah yang sudah menjadi amanat undang-undang terus berlarut-larut,” tambahnya.

    Rangkaian aksi ini berhasil mendorong pertemuan antara perwakilan demonstran dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat. Sekda berjanji akan membahas isu ini dalam rapat BKD pada hari Senin mendatang. “Kami juga akan kembali audiensi dengan DPRD Jawa Barat pada hari Rabu. Harapan kami, semua ini bisa selesai secepatnya,” tutup Fadlun.

  • Hari Pertama Menjabat, Kapolres Banjar Cek Ruang Tahanan

    Hari Pertama Menjabat, Kapolres Banjar Cek Ruang Tahanan

    JABAR EKSPRES – Pada hari pertama berdinasnya sebagai Kapolres Banjar, AKBP Tyas Puji Rahadi langsung mengambil langkah proaktif dengan melakukan pengecekan ruang tahanan di Polres Banjar.

    Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi para tahanan dalam keadaan baik dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kapolres didampingi oleh Wakapolres Kompol Dani Prasetya, Kabaglog, serta Kasat Tahti. Pengecekan ini meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, termasuk kebersihan, ventilasi, serta ketersediaan air bersih dan makanan rutin bagi para tahanan.

    BACA JUGA:Tongkat Kepemimpinan Polres Banjar Beralih ke AKBP Tyas Puji Rahadi

    Kapolres Tyas juga berinisiatif untuk berdialog langsung dengan para tahanan. Melalui dialog ini, ia ingin mendengarkan keluhan serta masukan dari mereka terkait pelayanan yang diterima selama berada di tahanan.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahanan diperlakukan dengan manusiawi dan mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti makanan yang layak, kesehatan, dan kebersihan. Tindakan ini juga sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kapolres Banjar melalui Kasubsi PIDM Si Humas Polres Banjar, Bripka Didik Rahmat, Kamis (16/1/2025).

    Selain memeriksa kondisi fisik ruang tahanan, AKBP Tyas juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus hukum. Ia meminta kepada seluruh personel kepolisian yang bertugas untuk menjalankan tugas sesuai dengan prosedur hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

    BACA JUGA:Kapolres Banjar Tinjau Kesiapsiagaan Personel di Pos Pam Operasi Lilin Lodaya 2024

    “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM),” tambahnya.

    Kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Banjar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal penanganan tahanan.

    “Kami berharap dengan adanya langkah-langkah ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat semakin meningkat,” ujarnya. (CEP)

  • Surat Sehat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia

    Surat Sehat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia

    JABAR EKSPRES – Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 Tahun 2025 telah membuka pendaftaran, dan salah satu dokumen penting yang wajib terampir adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani. Dokumen ini menjadi bukti bahwa peserta berada dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, sehingga siap mengikuti seluruh rangkaian program yang dirancang untuk mencetak pemimpin muda Indonesia.

    Melalui artikel ini, Anda dapat menemukan contoh format surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta panduan lengkap untuk membuatnya. Jangan lewatkan juga informasi penting tentang program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3, mulai dari cara pendaftaran hingga persyaratan yang perlu terpenuhi.

    Program SPPI merupakan inisiatif pemerintah untuk mempersiapkan pemimpin muda yang memiliki keterampilan strategis guna mendukung pembangunan nasional. Lulusan program ini akan diarahkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Badan Gizi Nasional, sebuah badan baru yang akan dibentuk sesuai ketentuan hukum.

    BACA JUGA : Link Download Contoh Surat Lamaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 Tahun 2025 Format Format

    Tugas utama lulusan SPPI adalah menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Dengan tanggung jawab utama untuk memimpin program pemenuhan gizi masyarakat, mereka akan menerima gaji yang kompetitif, yaitu Rp6 juta hingga Rp18 juta per bulan, tergantung lokasi penempatan dan kebijakan yang berlaku.

    Cara Daftar SPPI Batch 3

    Pendaftaran SPPI Batch 3 telah dibuka oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) pada 27 Desember 2024 dan akan berlangsung hingga 15 Maret 2025. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    Akses Laman Resmi

    Kunjungi situs resmi SPPI di sppi-indonesia untuk melakukan pendaftaran secara online.

    Pengumuman Seleksi Administrasi

    Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Maret 2025.

    Tahap Seleksi Lanjutan

    Peserta yang lolos administrasi akan mengikuti tes offline, meliputi:

    Tes psikologi (psikotes)Tes kesehatanWawancara

    BACA JUGA : Jadwal dan Lokasi Tes Seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 2025

    Syarat Pendaftaran SPPI Batch 3 Tahun 2025

    Berikut adalah persyaratan yang harus terpenuhi calon peserta SPPI Batch 3:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun.Lulusan minimal D4/S1 atau S2 dari semua jurusan dengan ijazah terakreditasi.Tidak pernah dipidana atau diberhentikan secara tidak hormat dari lembaga pemerintah atau swasta.Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.Jika sudah menikah, wajib melampirkan persetujuan pasangan dan berkomitmen untuk tidak hamil selama masa pelatihan awal.Jika bekerja, wajib melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan siap mengakhiri hubungan kerja jika lulus seleksi.

  • Ini Respon Farhan Soal Bandung Kota Termacet No 12 Dunia!

    Ini Respon Farhan Soal Bandung Kota Termacet No 12 Dunia!

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan merespon hasil survei Bandung jadi kota termacet nomor 12 di dunia. Survei itu dilakukan oleh Tom Tom Traffic.

    Indeks kondisi lalu lintas itu dilakukan kepada 500 kota di 62 negara dan 6 benua. Hasilnya, Bandung menempati urutan ke-12 sebagai kota termacet. Mengalahkan Jakarta yang kini di peringkat 90.

    Farhan berpendapat, solusi mengatasi macet salah satunya adalah dengan menggerakkan masyarakat agar mau memakai transportasi publik. Tapi hal itu memiliki tantangan besar.

    BACA JUGA:Atasi Kemacetan, Dishub Kaji Pembangunan Flyover di Bojongsoang

    “Biaya yang dikeluarkan (naik transportasi publik.red) lebih mahal dari pada naik motor (kendaraan pribadi.red),” ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Kamis (16/1/2025).

    Farhan melanjutkan, kondisi itu bakal menjadi perhatiannya ketika memimpin Bandung nanti. “Itu jadi perhatian. Bagaimana mengembangkan sebuah
    skema subsidi yang membuat naik kendaraan umum jadi lebih murah,” cetusnya.

    Menurut Farhan, konsep itu juga harus diadaptasikan dengan teknologi terkini. Selain itu juga berkaitan dengan langkah strategis pengembangan Transit Oriented Development (OTD). Gagasan itu bakal dikembangkan khususya di wilayah Bandung Timur. “OTD ini kan akan ada di Bandung Timur. Apakah di Gedebage, apakah di Tegalluar, apakah di mana tapi yang pasti daerah situ,” cetusnya.

    BACA JUGA:16 Titik Rawan Macet di Kota Bandung Selama Tahun Baru, Catat Lokasinya

    Harapanya pengembangan OTD itu tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan wilayah. Tapi juga dalam hal integrasi transportasi. Itu juga bagian dari upaya memecah kemacetan di Kota Bandung.

    Farhan menegaskan, menuntaskan masalah kemacetan di Bandung tidak cukup dalam 100 hari kerja. Tapi ia menjanjikan bakal mempriortaskan untuk menuntaskan masalah itu.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin juga merespon terkait hasil indeks tersebut. Ia menjelaskan, kalau dukungan dari provinsi salah satunya adalah pengoptimalan Metro Jabar Trans (MJT). “Dari Pemprov kan membantu dengan MJT. Dan juga kami masih berusaha untuk KRL untuk Bandung Raya,” cetusnya.(son)

  • Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Ini

    Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Ini

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Kamis (16/1/2025) siang. Ribuan personel Satpol PP dari setiap perwakilan kabupaten/kota turun lakukan aksi damai.

    Mereka menuntut kepastian status tenaga honorer Satpol PP yang hingga kini belum terakomodir, meski amanat Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN, Pasal 66, mewajibkan penyelesaiannya pada 24 Desember 2024.

    Ketua Umum FKBPPPN, Fadlun, mengatakan sebanyak 3.106 tenaga honorer Satpol PP di Jawa Barat masih belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    BACA JUGA:Getok Parkir Rp150 Ribu di Kebun Binatang Bandung, Ada Indikasi Uang Pungli Diberikan ke Oknum Satpol PP dan Dishub

    “Kami sudah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang, dan hingga kini teman-teman kami masih terkatung-katung. Ini tidak sesuai amanat Pasal 66,” ujar Fadlun saat ditemui di sela-sela aksi.

    Menurut Fadlun, kendala utama terletak pada pembiayaan yang dibebankan kepada APBD daerah. “Daerah dengan APBD kecil, seperti Pangandaran, kesulitan menyelesaikan persoalan ini. Padahal, jika tenaga honorer diangkat sebagai PNS, beban biaya akan dialihkan ke APBN,” jelasnya.

    Aksi yang diikuti lebih dari seribu peserta ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Para peserta berasal dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. “Semua perwakilan hadir. Kami ingin memastikan pemerintah segera mengambil langkah nyata,” ujar Fadlun.

    BACA JUGA:Tak Kantongi Izin Serta Keluarkan Bau Tak Sedap, TPS di Lembang Ditutup Satpol PP

    Dalam aksi tersebut, Fadlun menyebutkan bahwa perwakilan mereka telah bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat. Sekda berjanji akan mengundang seluruh BKD kabupaten/kota pada rapat hari Senin mendatang untuk membahas kelanjutan status tenaga honorer.

    Selain itu, DPRD Jawa Barat juga mengagendakan audiensi lanjutan pada Rabu, 22 Januari 2025 mendatang. “Kami berharap ada solusi konkret. Jika tidak ada kepastian hukum, kami akan kembali turun ke jalan untuk menuntut hak kami,” tegas Fadlun.