Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Luhut Membodohi Publik Sebut Restrukturisasi Utang Whoosh

    Luhut Membodohi Publik Sebut Restrukturisasi Utang Whoosh

    GELORA.CO -Luhut Binsar Pandjaitan dinilai kembali membohongi publik terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengurai, kebohongan baru yang dilakukan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah soal restrukturisasi utang kereta cepat menjadi 60 tahun.

    “Ini membodohi publik. Orang kita belum bayar cicilan kok, apa yang mesti direstrukturisasi?” kata Anthony dikutip dari RMOL TV, Sabtu, 25 Oktober 2025.

    Anthony mengungkap, saat ini Indonesia masih kesulitan untuk membayar bunga utang dari China.

    “Rp2 triliun itu buat bayar bunga saja. (Restrukturisasi) ini pembodohan. Jadi percuma restrukturisasi dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Wong kita belum bayar cicilannya bos,” kritiknya.

    “Jadi dia (Luhut) bisa diadukan sebagai pembohongan publik,” tandasnya.

    Luhut sebelumnya menyebut pemerintah Indonesia dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun.

    “Kemarin kami bicara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada masalah, karena kalau kita restructuring 60 tahun kan jadi lebih kecil,” kata Luhut, Senin, 20 Oktober 2025

  • Dedi Mulyadi Jangan Buang Badan terkait Dana Parkir di Bank

    Dedi Mulyadi Jangan Buang Badan terkait Dana Parkir di Bank

  • Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    Roy Suryo Kuliti Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi yang Didapat dari KPU: Tanda Tangan Ditutup

    GELORA.CO  – Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Roy Suryo kembali menguliti kejanggalan dalam ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Adapun Roy Suryo mengaku telah mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pada awal Oktober 2025 lalu.

    Atau, tepatnya sebelum dia mengadakan bedah buku Jokowi’s White Paper di Gedung Umat Islam Solo pada Jumat (3/10/2025).

    Tiga pekan setelah pengakuan mendapat salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU tersebut, Roy Suryo kini mengungkap hal-hal yang janggal dari dokumen tanda kelulusan dari sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

    Pria kelahiran Yogyakarta, 18 Juli 1968 ini mendapati bahwa ada beberapa bagian dari salinan ijazah Jokowi yang ditutup oleh KPU RI.

    Seperti tanda tangan, tanggal lahir, dan lainnya.

    Cara penutupan pada ijazah itu pun menurut Roy mengalami perbedaan.

    “Karena yang pertama itu, cara menutupnya bukan gini, waktu itu diputihkan. Kenapa sekarang beda dengan dulu? Kalau di-blur, nggak kayak gini. Ini diabu-abukan,” kata Roy Suryo kepada awak media di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Roy menyebut, Bonatua Silalahi akan mengecek mengapa ada perbedaan dalam penutupan ijazah ini.

    “Nanti Pak Bonatua pasti juga akan mengecek kenapa ada perbedaan dalam penutupan beberapa hal yang sangat spesial ini,” sambungnya.

    Selanjutnya, Roy Suryo bersikukuh bahwa ijazah adalah jenis dokumen yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada publik.

    Ijazah, kata dia, berbeda dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak boleh dipertontonkan lantaran memiliki seri angka yang memuat data sensitif berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan).

    Roy Suryo menyebut, ijazah bukan termasuk informasi yang dikecualikan untuk tidak boleh diberikan ke publik.

    “Ijazah itu sekali lagi tidak dikecualikan. Harusnya ijazah itu dibuka. Kalau KTP, iya itu boleh dikecualikan, karena KTP itu ada NIK ya,” papar Roy.

    Menurutnya, tidak ada data yang bersifat rahasia pada ijazah.

    “[Ijazah] nggak ada rahasianya,” kata dia.

    Lalu, Roy Suryo menyebut, salinan ijazah Jokowi tersebut masih bisa diteliti dari aspek proporsi atau dimensinya, meski bagian tanda tangannya ditutup.

    “Itu kan posisinya ditutup ya tanda tangannya. Masih bisa diteliti itu. Yang penting bukan soal detailnya, tapi juga proporsinya,” tutur Roy.

    “Nanti semua ini akan kita tempelkan ya. Akan kita cek proporsinya, batas kanan batas kiri, kemudian dimensinya sama enggak,” tandasnya.

    Yakin 99,9 Persen Ijazah Jokowi Palsu

    Setelah mengaku memegang salinan ijazah kuliah Jokowi dari KPU RI, Roy Suryo menyatakan keyakinannya bahwa dokumen bukti kelulusan milik ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu tidak asli.

    Tak tanggung-tanggung, Roy bahkan menyebut, 99,9 persen ijazah Jokowi adalah palsu.

    Menurutnya, salinan ijazah kuliah Jokowi yang didapat dari KPU RI sama dengan salinan ijazah yang dia teliti bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauzia Tyassuma.

    “Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama,” ucap Roy Suryo, saat ditemui di Gedung Umat Islam Solo sebelum bedah buku Jokowi’s White Paper, Jumat (3/10/2025).

    “Sudah saya cek tinggal nanti keluar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,”

    Ada beberapa kejanggalan yang disampaikan oleh Roy Suryo.

    Misalnya, posisi logo dan teks pada salinan ijazah Jokowi tidak lazim, terutama saat dibandingkan dengan ijazah alumni lain yang lulus bersamaan dengan Jokowi yang Roy kantongi.

    Roy menilai, ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah-ijazah rekannya.

    “Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terang Roy.

    “Dibandingkan Frono Jiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsih (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” tandasnya.

    Kronologi Roy Suryo Kantongi Salinan Ijazah Jokowi dari KPU RI

    Roy Suryo mengungkap bahwa dirinya mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU RI sebelum menghadiri aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/10/2025).

    Salinan ijazah tersebut sudah dilegalisir dan digunakan sebagai dokumen persyaratan calon presiden.

    “Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK saya paginya ke KPU. Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” tutur Roy, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, salinan ijazah yang dilegalisir hanya dapat digunakan untuk sekali.

    Dengan begitu, semestinya legalisir ijazah untuk syarat calon presiden tahun 2014 berbeda dengan 2019.

    “Karena tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali,” tutur Roy.

    “Kalau digunakan ada batasnya. Kami akan cek, benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar, Pak dr. Budiadi,” ungkapnya.

  • 8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    8 Orang Ditetapkan Tersangka Meninggalnya Mahasiswa Unila, Panitia Diksar hingga Alumni

    GELORA.CO  – Polda Lampung telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Pratama meninggal dunia setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan pendidikan dasar (Diksar) Mahasiswa Pecinta Alam (Mahepel) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

    Kegiatan tersebut digelar di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran pada November 2024. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi pada 3 Juni 2025.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan menyampaikan, para tersangka berasal dari panitia dan alumni Mahepel. Mereka berinisial AA, AF, AS, SY, DAP, PL, RAN, dan AI. 

    “Meski tidak menyebabkan kematian, kami menemukan bukti adanya penganiayaan terhadap korban dan peserta lainnya. Ini termasuk tindakan menampar, menendang, menyeret, hingga memaksa peserta melakukan push-up dan sit-up yang menyakitkan,” ujar Indra, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hasil ekshumasi jenazah menunjukkan Pratama meninggal karena tumor otak. Namun, penyelidikan juga menemukan adanya kekerasan fisik selama kegiatan Diksar.

    Polda Lampung menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan transparan. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat

  • Dedi Mulyadi Bantah Kas Daerah Jabar Parkir di Bank

    Dedi Mulyadi Bantah Kas Daerah Jabar Parkir di Bank

    GELORA.CO -Pemprov Jawa Barat (Jabar) memastikan dana kas daerah yang tersimpan di sejumlah rekening bank bukan mengendap, melainkan siap pakai untuk mendukung realisasi berbagai program pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2025.

    “Kas daerah kita itu bukan uang yang mengendap. Semua sifatnya on call, bisa ditarik kapan saja, dan akan digunakan untuk pembelanjaan daerah sampai akhir tahun,” kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Jumat 24 Oktober 2025.

    Dedi memaparkan, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp31 triliun, hingga Oktober 2025 masih terdapat saldo kas sebesar Rp2,6 triliun.

    Selain itu, Pemprov Jabar juga memperkirakan akan menerima tambahan penerimaan sebesar Rp7,5 triliun hingga akhir tahun, sehingga total dana yang tersedia menjelang Desember mencapai sekitar Rp10 triliun.

    Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemprov Jabar telah merealisasikan sekitar Rp21 triliun dari total APBD 2025. Dedi menilai capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai rencana dan tetap dalam jalur efisiensi.

    “Artinya dari Rp31 triliun, sudah dibelanjakan Rp21 triliun. Jadi bisa disimpulkan, belanja daerah kita berjalan normal dan sesuai rencana,” kata Dedi.

    Ia menambahkan, dana kas senilai Rp2,6 triliun yang tersisa akan segera disalurkan untuk memenuhi berbagai kewajiban pemerintah daerah, mulai dari pembayaran proyek infrastruktur, gaji pegawai, hingga biaya utilitas publik seperti listrik dan air.

    “Dana Rp2,6 triliun itu bukan dibiarkan diam, tapi akan segera dibayarkan kepada kontraktor-kontraktor yang membangun sekolah, jalan, irigasi, hingga jaringan listrik. Semua dilakukan bertahap agar transparan dan akuntabel,” pungkas Dedi dikutip dari RMOLJabar. 

  • Temuan Purbaya, Programmer Coretax dari Perusahaan Asing Hanya Selevel SMA

    Temuan Purbaya, Programmer Coretax dari Perusahaan Asing Hanya Selevel SMA

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap temuan mengejutkan di balik proyek sistem pajak nasional Coretax yang dikerjakan konsorsium LG CNS–Qualysoft.

    Purbaya menyebut ketika source code Coretax dilihat oleh pihaknya, hanya setara pekerjaan tingkat lulusan SMA.

    “Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah, ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Menkeu menuturkan, meski sistem tersebut telah dikembangkan selama empat tahun, banyak bagian masih harus diperbaiki oleh tim internal Kemenkeu. Sejumlah lapisan Coretax mulai dari sisi pengguna hingga pemrograman kini tengah direstrukturisasi agar lebih efisien dan aman.

    “Yang bisa di tangan kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Coretax-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana-sini. Jadi kasuistik sekali kesalahannya, bukan general, kata teman-teman saya sih yang di Coretax,” ujarnya.

    Purbaya juga menegaskan, perbaikan sistem ini dilakukan tanpa penambahan anggaran baru.

    “Nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staff. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Itu gaji biaya saya memang, ada pos pengeluarannya yang biasa, yang nggak ada istimewa,” katanya.

    Libatkan Hacker

    Sejalan dengan perbaikan teknis, Kemenkeu juga memperkuat sistem keamanan siber dengan melibatkan para hacker lokal berkemampuan tinggi.

    Menurut Purbaya, para peretas tersebut direkrut untuk menguji dan menambal celah keamanan sistem agar infrastruktur keuangan negara benar-benar tahan dari serangan digital.

    “Sekarang hampir pasti udah gak bisa lagi, dan kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di test, sudah lumayan,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan, tim hacker yang direkrut terdiri atas delapan orang yang tergabung dalam komunitas berperingkat internasional. Mereka kini secara rutin menguji sistem milik Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak ada celah keamanan tersisa.

    “Mungkin 8 orang. Satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional. Ada rankingnya. Rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Jadi mereka biasa dipake nge-hack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar,” kata Purbaya.

    Disempurnakan di Dalam Negeri

    Selain memperkuat keamanan, Purbaya menegaskan bahwa nilai cybersecurity sistem Coretax kini telah melonjak tajam dari D sampai, menjadi A plus.

    Ia optimistis, setelah seluruh akses dan kode sistem diserahkan oleh pihak vendor pada akhir tahun, tim dalam negeri akan mampu menyempurnakan sistem ini secara mandiri.

    “Ke depan, pengelolaan penuh akan kita ambil alih, agar tidak lagi bergantung pada pihak asing,” ujarnya.

  • Tambang Emas di Lahan Milik Sendiri Tanpa Izin, Dua Warga Sukabumi Ditetapkan Tersangka

    Tambang Emas di Lahan Milik Sendiri Tanpa Izin, Dua Warga Sukabumi Ditetapkan Tersangka

    GELORA.CO –  Dua warga Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tersangka atas aktivitas penambangan emas tanpa izin di lahan milik pribadi yang berlokasi di Blok Pasir Gombong, Kampung Cipedes, Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak. Penetapan ini merupakan hasil tindak lanjut penggerebekan yang dilakukan polisi pada Rabu, 10 September 2025 lalu.

    Kapolres Sukabumi AKBP Samian menjelaskan, kedua tersangka masing-masing berinisial EK, yang berperan sebagai kepala tambang atau kepala lobang, dan UT, pemilik lahan tempat kegiatan penambangan dilakukan.

    “Mereka bekerja sama, pemilik lahan menyediakan lokasi sementara penanggung jawab tambang menyiapkan sarana dan prasarana penambangan. Aktivitas itu dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang,” ujar AKBP Samian dalam konferensi pers, Kamis (23/10/2025).

    Menurutnya, proses penambangan dilakukan secara manual dengan menggali tanah sedalam 20 hingga 30 meter untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas. Material tersebut kemudian diolah secara sederhana hingga menghasilkan beberapa gram emas murni.

    Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi, di antaranya 33 karung berisi batuan bercampur tanah yang diduga mengandung mineral emas, satu buah hammer dengan mata bor, dua senter kepala, dan satu pak sarung tangan.

    “Aktivitas seperti ini tidak hanya berisiko bagi keselamatan penambang, tapi juga dapat merusak lingkungan karena tidak ada standar keamanan maupun pengelolaan limbah,” kata Samian.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 35 dan/atau Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 56 ke-1 KUHP.

    Keduanya terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

    AKBP Samian menegaskan, jajarannya akan terus menindak aktivitas penambangan tanpa izin, termasuk yang dilakukan di lahan milik pribadi.

     “Kami mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa kegiatan pertambangan, meskipun dilakukan di tanah sendiri, tetap harus memiliki izin resmi. Selain demi keselamatan, hal itu juga untuk menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasnya.***

  • M Qodari Sebut Riza Chalid Masih Ada Hubungan Saudara dengan Presiden Prabowo

    M Qodari Sebut Riza Chalid Masih Ada Hubungan Saudara dengan Presiden Prabowo

    GELORA.CO –  Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih ada hubungan keluarga dengan Mohammad Riza Chalid.

    Diketahui, Riza Chalid merupakan buronan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero.

    Namun Qodari memastikan, di pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada pihak yang tak dapat tersentuh hukum.

    Hal tersebut disampaikan Muhammad Qodari dalam dialog di Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (22/10/2025).

    “Kalau soal hukum, presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa pada hari ini tidak ada yang untouchable ya, kalau bicara hukum. Kita sudah melihat bagaimana presiden sangat tegas dalam berbagai kasus, misalnya soal potensi korupsi di Pertamina. Riza Chalid yang notabene selama ini dianggap tidak tersentuh tetapi sekarang buron,” kata Qodari dikutip dari KompasTV.

    Hubungan saudara Riza Chalid dengan Prabowo

    Qodari juga menyebutkan, kemudian saat ini anaknya Riza Chalid juga sekarang sedang berproses hukum.

    “Padahal sebetulnya pada saat itu masih ada hubungan saudara dengan Prabowo melalui keponakan masing-masing,” tuturnya. 

    Selain diproses hukum, Qodari menuturkan, pada pemerintahan Presiden Prabowo hasil rampasan dari para pelaku korupsi benar-benar dikembalikan untuk negara.

    Selanjutnya, uang tersebut akan digunakan untuk program-program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    “Betul-betul kerugian negara itu disita dan uangnya itu dikembalikan dan uangnya akan digunakan untuk program-program yang saya sudah sebutkan tadi, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya,” ucap Qodari.

    Oleh karena itu menurut Qodari, di era Presiden Prabowo ini kegiatan penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan maksimal dan dan optimal.

    “Itu semua ditunjukkan untuk mengembalikan kekayaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia. 

    Kasus Riza Chalid

    Sebagai informasi, Mohammad Riza Chalid memang dikenal memiliki reputasi sebagai trader atau pedagang minyak dan gas.

    Ia diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk membujuk petinggi Pertamina agar menyewa terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) melalui penunjukan langsung.

    Atas dasar itu, Mohammad Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Adrianto Riza disangka terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.

    Ia diduga memperkaya diri hingga Rp2,9 Triliun dari pengaturan sewa terminal.

    Kini, Mohammad Riza Chalid masuk dalam daftar tersangka kasus korupsi yang buron. Sementara anaknya kini menjalani proses hukum dalam persidangan.

  • Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    Ada Soeharto, Gus Dur, HB Jassin hingga Marsinah

    GELORA.CO –  Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama untuk diberikan gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    Mensos, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh calon telah melalui proses panjang dan memenuhi persyaratan.

    Menurut Gus Ipul, setiap usulan diawali dari kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat setempat, ahli sejarah, dan bukti dokumenter.

    Selanjutnya, nama-nama itu dibawa ke tingkat provinsi, kemudian ke Kemensos, dan terakhir ke Dewan Gelar.

    “Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu,” ujarnya.

    Beberapa tokoh yang masuk daftar usulan termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

    “Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah,” jelas Gus Ipul.

    40 Calon Pahlawan Nasional

    Berikut daftar 40 tokoh yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025:

    Usulan 2025:

    1. KH. Muhammad Yusuf Hasyim – Jawa Timur

    2. Demmatande – Sulawesi Barat

    3. KH. Abbas Abdul Jamil – Jawa Barat

    4. Marsinah – Jawa Timur

    Usulan Tunda 2024:

    5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat (Diusulkan pada 2024)

    6. Abdoel Moethalib Sangadji – Maluku (Diusulkan pada 2023)

    7. Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin – DKI Jakarta (Diusulkan pada 2010)

    8. Letnan Kolonel (Anumerta) Charles Choesj Taulu – Sulawesi Utara (Diusulkan pada 2023)

    9. Mr. Gele Harun – Lampung (Diusulkan pada 2023)

    10. Letkol Moch. Sroedji – Jawa Timur (Diusulkan pada 2019)

    11. Prof. Dr. Aloei Saboe – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2021)

    12. Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    13. Mahmud Marzuki – Riau (Diusulkan Tahun 2022)

    14. Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar – Aceh (Diusulkan Tahun 2021)

    15. Drs. Franciscus Xaverius Seda – Nusa Tenggara Timur (Diusulkan Tahun 2012)

    16. Andi Makkasau Parenrengi Lawawo – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    17. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara (Diusulkan Tahun 2020)

    18. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2024)

    19. K.H. Wasyid – Banten (Diusulkan Tahun 2024)

    20. Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2024)

    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023):

    21. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2021)

    22. K.H. Abdurrahman Wahid – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2010)

    23. H.M. Soeharto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    24. K.H. Bisri Syansuri – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2020)

    25. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat (Diusulkan Tahun 2012)

    26. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf – Sulawesi Selatan (Diusulkan Tahun 2010)

    27. H.B. Jassin – Gorontalo (Diusulkan Tahun 2022)

    28. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    29. M. Ali Sastroamidjojo – Jawa Timur (Diusulkan Tahun 2023)

    30. dr. Kariadi – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2020)

    31. R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    32. Basoeki Probowinoto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2023)

    33. Raden Soeprapto – Jawa Tengah (Diusulkan Tahun 2010)

    34. Mochamad Moeffreni Moe’min – DKI Jakarta (Diusulkan Tahun 2018)

    35. K.H. Sholeh Iskandar – Jawa Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    36. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2022)

    37. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara (Diusulkan Tahun 2021)

    38. Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy – Maluku (Diusulkan Tahun 2021)

    39. Chatib Sulaiman – Sumatera Barat (Diusulkan Tahun 2023)

    40. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri – Sulawesi Tengah (Diusulkan Tahun 2010).***

  • Orang Ganteng Belum Tentu Cerdas

    Orang Ganteng Belum Tentu Cerdas

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghina satu sama lain. Dia menyinggung soal pihak yang mengejek dirinya lewat meme dan disebarkan di seluruh platform media sosial (medsos).

    Menurutnya, setiap manusia tak ada yang sempurna. Dia menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bisa membedakan kemuliaan manusia di muka bumi.

    “Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang, manusia di muka bumi, hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai, melebihi batas kemampuan kita,” kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menegaskan, dirinya tak mempermasalahkan soal video meme yang mengejek dirinya. Dia mengaku memang sering dihina sejak kecil.

    “Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil,” ujar dia.

    “Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikan kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir,” sambungnya.

    Bahlil menduga, meme tersebut muncul karena ada pihak tertentu memiliki tujuan untuk menekan kebijakannya sebagai Menteri ESDM. Dia menegaskan, pihak mana pun tidak bisa menekan negara.

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk, mau mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apa pun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara, pembantu presiden,” katanya.

    Sebagai Menteri ESDM, kata Bahlil, yang berhak menilai kinerjanya adalah Presiden Prabowo Subianto