Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

    Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

    Oleh: Erizal 

    BERUNTUNG Purbaya Yudhi Sadewa tak seperti Dedi Mulyadi, disamakan dengan Joko Widodo alias Jokowi. Dedi Mulyadi sedang naik daun dan populer dikatakan banyak orang, termasuk oleh Rocky Gerung, adalah Mulyono Jilid II. Mulyono Jilid I, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Bisa habis juga Dedi Mulyadi.

    Jokowi dulu, dikritik oleh banyak orang, bisa dipastikan bukan Jokowinya yang salah, tapi banyak orang yang mengkritik itu, meski kritikan itu benar sekalipun. Kini justru sebaliknya, siapa pun yang mengkritik Jokowi dipastikan benar, meski kritikan itu salah sekalipun.

    Di situlah ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi, karena akhirnya bisa buruk. Hanya keledai yang mau masuk pada lubang yang sama. Artinya, orang tak melihat yang dilakukannya tulus. Hanya pencitraan. Padahal, bisa jadi memang berbeda dengan Jokowi.

    Dulu, jangankan IKN dan kereta cepat Whoosh, mobil Esemka saja dijual Jokowi banyak orang yang percaya. Kini, jangankan mobil Esemka, ijazahnya pun orang banyak yang tak percaya, meski sudah diakui oleh UGM dan Bareskrim melalui pengujian forensik sekalipun. 99,9% palsu kata Roy Suryo cs.

    Betapa ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi saat ini. Kalau dulu, baru untung. Banyak kepala daerah yang meniru-niru gaya Jokowi, meski tak semua beruntung. Blusukan orang, blusukan pula dia. Blusukan Jokowi tetap pakai bansos, tidak hanya tangan kosong.

    Secara personal, tak ada yang bisa disamakan antara Dedi Mulyadi dan Jokowi. Dedi Mulyadi orator, Jokowi tidak. Kalau ditanya wartawan, jawabannya panjang, Jokowi pendek saja. Malah, tak dijawab sama sekali. Sudah, tapi belum. Dedi Mulyadi mana bisa begitu.

    Pendukung Dedi Mulyadi memang terlihat tak suka idolanya disamakan dengan Jokowi. Tapi pendukung Jokowi, terlihat sebaliknya. Mungkin agar sosok Jokowi terlihat masih relevan. Padahal setiap zaman tak hanya orangnya saja yang berbeda, tapi juga karakteristiknya.

    Tak hanya pendukung Jokowi yang terlihat suka mendekatkan diri pada tokoh populer seperti Dedi Mulyadi. Gibran Rakabuming Raka pun terlihat begitu. Ia mendekatkan diri kepada Dedi Mulyadi saat melesat. Malah saat Purbaya  melesat pun ia ikut nimbrung dengan mengatakan dukungan terhadap gaya ceplas-ceplos Purbaya. Entah untuk apa pula dukungan seperti itu sebagai Wapres?

    Pengalaman tiga kali menang Pilpres, termasuk Gubernur dan Wali Kota, membuat Jokowi dan para pendukungnya hafal betul tokoh mana yang sedang dielu-elukan. Kalau ketemu dengan tokoh seperti itu, maka mendekati lebih baik daripada menjauhi, apalagi melawan. Cita rasa pemilih pada pemimpin, mungkin sudah hafal di luar kepala. Kekuasaan adalah candu.

    Purbaya beruntung, karena tak seperti Dedi Mulyadi, yang disamakan Jokowi. Bagaimana pula bisa menyamakan Purbaya dan Jokowi? Bak langit dan bumi. Purbaya bisa jadi penyakit pula buat Jokowi. Justru Purbaya lebih bisa disamakan dengan Prabowo.

    Ceplas-ceplos, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Yang terasa dalam hati itulah yang disampaikan. Bukan harimau dalam perut, tapi kambing juga yang keluar. Jokowi dalam perutnya entah apa dan yang keluar anaknya bisa jadi Wapres. Purbaya dan Prabowo lebih mudah ditafsirkan. Lurus dan tak banyak belok-belok.

    Tidak saja publik yang menghakimi, kalau Purbaya diserang orang lain seperti Jokowi dan Dedi Mulyadi, tapi Purbaya itu sendiri. Purbaya mana ada relawan, apalagi buzzer. Bahkan, Dedi Mulyadi menyerangnya langsung diserang balik, tanpa peduli persepsi publik.

    Sayang, Dedi Mulyadi tak mau mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan bagi pemimpin populer memang tak mudah. Tapi Purbaya santai saja dan tak peduli lagi.

    Jokowi pun dibenarkannya sedikit saat mengatakan transportasi publik seperti Whoosh memang bukan untuk mencari untung. Dibenarkan sedikit, karena mungkin saja ia tahu kesalahan yang banyak dalam persoalan itu.

    Hasan Nasbi yang ikut-ikutan mengkritik jadi tak berkutik. Ini tak akan terjadi pada sosok Jokowi dulu. Jadi kalau fenomena Dedi Mulyadi masih bisa disamakan dengan Jokowi, Purbaya tidak. Sama sekali berbeda.

    Purbaya bukan fenomena masuk gorong-gorong atau membersihkan sungai. Ia menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan dipahami semua orang. Ini permainan otak yang tak bisa dimainkan oleh otak kosong. Bukan pula olah tubuh ke sana-sini melihat gestur dan politik simbol yang multitafsir.

    Kelemahannya, orang jadi menuntut lebih dari Purbaya, bahkan di atas dari semua yang dikatakannya. Tapi ini pula bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa agenda apa-apa.

    Sangat berkebalikan dengan Jokowi dan mungkin juga Dedi Mulyadi, tak banyak dituntut diawal, tapi terbukti mengambil jauh lebih banyak diakhir daripada yang dikerjakannya. 

    Purbaya enteng menolak masuk partai politik.dan memilih fokus pada pekerjaan yang diberikan Presiden. Tapi nanti kita tak pernah tahu.

    Direktur ABC Riset & Consulting

  • Pakar Bongkar Strategi Prabowo ‘Mainkan’ China dan AS Sekaligus, Ternyata Ini Rahasianya!

    Pakar Bongkar Strategi Prabowo ‘Mainkan’ China dan AS Sekaligus, Ternyata Ini Rahasianya!

    GELORA.CO – Sejumlah pakar menilai Presiden Prabowo berhasil menerapkan prinsip politik bebas aktif Indonesia secara efektif dalam menghadapi tatanan dunia baru yang tidak pasti. Penilaian ini mengemuka dalam diskusi “Deep Talk Indonesia” yang merefleksikan satu tahun Asta Cita Presiden Prabowo di bidang diplomasi dan pertahanan.

    Diskusi bertajuk “Sketsa Diplomasi & Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru” ini digelar di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/10/2025). Acara ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) bekerja sama dengan UIN Jakarta dan Lembaga Kajian Strategis PB IKA PMII.

    Penulis buku “Asta Cita Presiden Prabowo”, Ngasiman Djoyonegoro (Simon), menyoroti langkah terukur Presiden Prabowo sejak terpilih. Ia mencontohkan kemampuan Presiden melakukan lawatan ke China dan Amerika Serikat dalam satu rangkaian, serta bergabung dengan BRICS+ sekaligus diterima oleh G7.

    “Padahal kedua belah pihak tersebut sedang berseteru. Presiden berhasil memainkan peran signifikan dan membuat nyata prinsip politik bebas aktif Indonesia,” kata Simon.

    Pakar intelijen dan pertahanan nasional, Stepi Anriani, menilai ketidakpastian global saat ini justru memberikan momentum bagi implementasi politik bebas aktif.

    “Presiden Prabowo sedang menunjukkan bagaimana politik bebas aktif dimainkan. Di satu sektor bisa tidak sepakat, tapi di sektor lain kerjasama dengan baik. Misalnya dengan China, Indonesia berseteru di Laut China Selatan, tetapi akur dalam kerjasama ekonomi,” kata Stepi.

    Pandangan ini didukung pakar diplomasi dari President University, Abdul Wahid Maktub. Menurutnya, tatanan dunia lama sudah tidak relevan dan banyak negara, termasuk Israel dan Amerika, melakukan kesalahan kalkulasi geopolitik.

    “Tatanan dunia telah berubah, realitas telah berubah, tatanan dunia yang lama sudah tidak relevan lagi untuk diperbincangkan,” ujar Abdul Wahid.

    Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, mengkritisi perlunya keseimbangan antara hard power, soft power, dan smart power. Menurutnya, Indonesia telah membangun hard power (alutsista) dan memiliki soft power (diplomasi Prabowo), namun smart power belum dikembangkan secara sistematis.

    “Saat ini kita belum melakukannya (smart power) secara terukur dan sistematis. Tanpa tiga hal ini, kita sulit untuk menjadi negara disegani,” kata Hasan.

    Dari sisi militer, Staf Ahli KASAL Bidang Keamanan Laut, Dwi Sulaksono, menegaskan bahwa militer terus diperkuat untuk melindungi negara, termasuk melalui pembaruan persenjataan.

    “Kalau kita mau membangun perdamaian, kita harus siap perang. Inilah yang sedang dipersiapkan,” kata Dwi Laksono.

    Sekretaris Umum ISNU, Wardi Taufiq, menambahkan bahwa diskusi pakar ini penting digelar untuk melawan disinformasi di media sosial. “Di tengah matinya kepakaran, sulit membedakan antara pengetahuan dan opini. Kita berkewajiban membangun kepakaran tersebut,” ujarnya.

  • Menghadapi Risiko Geopolitik dengan Dialog Rasional

    Menghadapi Risiko Geopolitik dengan Dialog Rasional

    Pada 21 Oktober, Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Wentao, mengadakan pertemuan video dengan Komisaris Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Valdis Dombrovskis, serta berbicara melalui telepon dengan Menteri Ekonomi Belanda, Micky Adriaansens, untuk membahas isu-isu terkait pembatasan ekspor tanah jarang, penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik, dan akuisisi perusahaan semikonduktor ASML. Percakapan ini mengirimkan pesan yang sangat penting: tidak ada perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara Tiongkok dan Uni Eropa, yang ada hanyalah ruang kerja sama yang masih dapat digali lebih dalam.Isu Ekspor Tanah Jarang
    Terkait dengan ekspor tanah jarang, Uni Eropa menegaskan kembali perhatian mereka terhadap stabilitas rantai pasokan bahan baku kritis, serta pentingnya keberagaman saluran pasokan. Sementara itu, pihak Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan ekspor yang ada sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan sumber daya dengan permintaan global dalam rantai pasokan industri. Mengenai penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik yang diajukan oleh Uni Eropa, Tiongkok menganggap tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, dan menyerukan Uni Eropa untuk mematuhi prinsip perdagangan yang adil dan hati-hati dalam penanganannya. Selain itu, kedua pihak juga membahas kontroversi yang muncul terkait perubahan kepemilikan saham oleh pemerintah Belanda terhadap perusahaan semikonduktor ASML, dan keduanya menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog.Perubahan Kebijakan Perdagangan Uni Eropa terhadap Tiongkok
    Kebijakan perdagangan Uni Eropa yang baru-baru ini disesuaikan mencerminkan perubahan dalam penentuan posisi strategisnya terhadap Tiongkok. Dalam percakapan, Dombrovskis sering menyebutkan tentang “sistem perdagangan internasional berbasis aturan”, dan mengusulkan untuk memperkuat kerjasama di bidang pengendalian ekspor. Tiongkok pun secara tegas menyatakan bahwa setiap kebijakan perdagangan harus mematuhi prinsip non-diskriminasi, dan menentang pemolitisasian isu ekonomi. Menariknya, pejabat Belanda dalam dialog tersebut untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa pembatasan kerjasama teknologi dengan Tiongkok dapat berdampak negatif pada industri semikonduktor Eropa, yang dapat dianggap sebagai suara rasional yang muncul di dalam Uni Eropa.Inti Konflik Ekonomi Tiongkok-Uni Eropa
    Saat ini, konflik ekonomi utama antara Tiongkok dan Uni Eropa terletak pada dua isu utama: pertama, ekspansi berkelanjutan dari konsep “keamanan negara” oleh Uni Eropa, yang kini mencakup 28 industri, termasuk energi surya dan baterai listrik, yang memengaruhi sistem pembagian rantai nilai global; kedua, penerapan “Peraturan Subsidi Asing” Jerman yang melanggar prinsip kebebasan kontrak dan memberikan otoritas administratif untuk melakukan pemeriksaan retrospektif. Meskipun terdapat perbedaan, volume perdagangan bilateral Tiongkok-Uni Eropa pada tahun 2024 tetap mencapai rekor tertinggi sebesar 785,82 miliar USD, yang menunjukkan ketahanan luar biasa dalam kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak.Kemajuan dalam Dialog dan Kerja Sama
    Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak mencapai konsensus penting untuk menghidupkan kembali mekanisme dialog pengendalian ekspor. Mekanisme baru ini akan membangun sistem pelaporan informasi secara reguler dan membentuk kelompok kerja teknis. Uni Eropa juga mengungkapkan rencananya untuk menyelesaikan tinjauan kepatuhan terhadap penyelidikan anti-subsidi terhadap mobil listrik Tiongkok dalam waktu enam bulan ke depan. Selain itu, kerja sama dalam bidang logistik maritim juga menunjukkan kemajuan, dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terminal otomatis oleh perusahaan-perusahaan terkait yang menandakan berlanjutnya kemajuan dalam kerja sama praktis.Dasar Kerja Sama Ekonomi yang Kuat
    Meskipun terdapat perbedaan yang jelas, hubungan ekonomi Tiongkok-Uni Eropa tetap solid pada dasarnya. Sebagai dua ekonomi terbesar dunia, perdagangan barang tahunan antara Tiongkok dan Uni Eropa mencakup bagian yang signifikan dari total perdagangan global. Kerja sama kedua belah pihak di bidang energi hijau, ekonomi digital, dan sektor-sektor baru lainnya memberikan ruang yang luas untuk memperdalam kemitraan mereka. Saat ini, sistem tata kelola ekonomi global sedang berada pada titik transisi penting, dengan berbagai perubahan dan penyesuaian yang terus berkembang. Dalam konteks ini, interaksi dan model kerja sama antara Tiongkok dan Uni Eropa sebagai dua peserta utama dan kekuatan kunci dalam sistem ekonomi global, memiliki dampak demonstratif yang sangat penting serta memberikan arah bagi penguatan dan pemeliharaan sistem perdagangan multilateral. Keberhasilan pembukaan kembali mekanisme dialog lintas kawasan ini tidak hanya menandakan sikap positif dan semangat praktis kedua belah pihak dalam menangani isu-isu perdagangan yang kompleks, tetapi juga menunjukkan usaha dan tekad kuat mereka dalam mencari konsensus dan mendorong kerja sama.

  • Prabowo Siapkan Rapat Khusus Bahas Utang Whoosh

    Prabowo Siapkan Rapat Khusus Bahas Utang Whoosh

    GELORA.CO -Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh bakal segera dibahas di rapat khusus yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. 

    Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip pada Kamis, 30 Oktober 2025. 

    Menurut Airlangga, rapat terkait Whoosh akan dilakukan secara terpisah dari rapat terbatas yang biasa digelar di Istana. 

    “Itu nanti dibahas khusus. Akan ada pembahasan khusus,” kata Airlangga singkat. 

    Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium yang terdiri atas Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60 persen saham, dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari China dengan 40 persen. 

    Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan 25 persen sisanya berasal dari ekuitas konsorsium.

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

  • Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Tak Disangka, Ternyata…

    Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Tak Disangka, Ternyata…

    Setelah membongkar kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung atau Whoosh, kini pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana dikoar-koarkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa.

    “Rismon, Roy Suryo, Tifa kita tahu apa jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, bagaimana Bareskrim (Polri) menangani ini kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah kalau saya sih makanya nggak ikut-ikut campur bicara (ijazah Jokowi),” kata Mahfud dikutip Monitorindonesia.com dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (30/10/2025).

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengaku lelah melihat tuduhan ini terus digembar-gemborkan seolah-olah benar adanya.

    Mahfud mengaku sedih dengan meningkatnya polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Jokowi. Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai dibicarakan pada 2014.

    Setelah jargon-jargon tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah baru yang tak kalah bombastisnya: Termul alias Ternak Mulyono.

    Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi. “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” jelas Mahfud.

    Setelah ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul. “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

    Mahfud menilai diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Jokowi. “Sehingga saya katakan agak keterlaluan nyebut ternak. Kepada pengikutnya Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Dia kemudian merujuk pada ayat di Al Quran yang menjelaskan soal ini bajwa ternak adalah sehina-hinanya manusia. “Karena dalam Al Quran, itu ternak adalah manusia yang paling jelek. Nah jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hinanya manusia,” tandasnya.

    Dugaan korupsi Whoosh: Jokowi dan anak buahnya kudu diperiksa KPK

    Mahfud MD, menyarankan beberapa nama tokoh yang bisa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

    KPK menyebut telah mulai melakukan penyelidikan kasus mega proyek Rp116 triliun ini. Bahkan, komisi antirasuah mengklaim telah melakukannya sejak awal tahun 2025.

    Mahfud pun membeberkan beberapa tokoh yang sempat menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama.

    Mereka adalah Rini Soemarno (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN), dan Darmin Nasution (Menko Perekonomian).

    Mahfud mengungkapkan pemanggilan ketiga menteri Jokowi ini dalam rangka untuk menyelidiki isi kerjasama antara Indonesia dengan China terkait proyek pembangunan Whoosh.

    “Kalau melihat catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif Rini Soemarno, lalu ada Sofyan Djalil mungkin dia Kepala Bappenas atau Kepala Pertanahannya (BPN), lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian,” kata Mahfud, Selasa (28/10/2025).

    Sebenarnya, Mahfud juga menyarankan KPK memanggil anggota DPR. Namun, dia menjelaskan ketika Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN, DPR melarang yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat.

    Sehingga, DPR pun dianggap tidak pernah memperoleh perkembangan terbaru soal proyek Whoosh. “Agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Soemarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. Waktu itu kan DPR menolak keberadaan Rini.”

    “Ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu (proyek Whoosh),” tambah Mahfud. 

    Soal apakah Jokowi turut bisa dipanggil KPK, Mahfud mengiyakan. Namun, dia menuturkan pemanggilan baru bisa dilakukan ketika ada indikasi terjadinya korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.

    Selain itu, Jokowi, kata Mahfud, selaku penggagas pembangunan Whoosh. “Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti terjadi korupsi di situ, yang bertanggung jawab pertama tentu Presiden dong karena dia yang menjaminkan dirinya itu (Whoosh) ide saya (Jokowi) dan kita semua percaya.”

    “Kan sampai saat ini kita percaya kalau Whoosh itu penting untuk investasi sosial, politik ekonomi, dan pemicu perkembangan ekonomi, gitu ya,” tuturnya.

    Di sisi lain, Mahfud tetap mendukung pernyataan Jokowi yang menyatakan pembangunan Whoosh bukan bertujuan untuk mencari untung, tetapi demi kepentingan transportasi publik.

    Hanya saja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kembali mengingatkan pemanggilan Jokowi jika memang ditemukan adanya bukti korupsi dalam pengadaan proyek Whoosh alih-alih mempermasalahkan kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut.

    “Bisa diterima (pernyataan Jokowi). Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu dan kita nggak pernah tahu kontraknya dan kapan itu dibahas dengan DPR,” ujarnya.

    “Prosedur-prosedur yang melanggar itu yang saya sering sebut detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang,” sambung Mahfud.

    Dia juga mengingatkan kepada KPK untuk berfokus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan jika mereka memang terbukti melakukan korupsi.

    “Kalau di tingkat lapangan terjadi korupsi di saat nego-nego, pemeriksaan difokuskan kepada nego-nego,” ujarnya.

    Penyelidikan KPK

    KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Whoosh. Secara khusus, KPK mengungkapkan penanganan perkara ini telah dimulai sejak awal tahun 2025.

    “Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” sambungnya.

    Budi menjelaskan, karena statusnya masih dalam tahap penyelidikan, KPK belum bisa membeberkan temuan atau progres rinci kepada publik. Pihaknya masih berfokus mencari keterangan dan bukti terkait unsur-unsur peristiwa pidananya.

    “Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detil terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” jelas Budi.

    Mengenai proses penyelidikan yang memakan waktu hampir satu tahun namun belum naik ke tahap penyidikan, Budi menampik adanya kendala khusus.

    “Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini,” jelasnya.

    Budi juga menolak memerinci materi substansi penyelidikan, termasuk saat dikonfirmasi apakah dugaan korupsi tersebut terkait dengan penggelembungan anggaran atau mark up yang ramai dibicarakan publik. “Itu masuk ke materi penyelidikan, sehingga kami belum bisa menyampaikan materi substansi dari perkara ini,” jelasnya.

    Sikap tertutup yang sama ditunjukkan Budi saat ditanya mengenai pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, seperti direksi PT KCIC atau pejabat terkait lainnya. Budi menegaskan KPK tidak mempublikasikan pihak yang dipanggil dalam tahap penyelidikan.

    “Namun kami pastikan ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, untuk memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini,” tandasnya. 

  • Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    Jokowi Pecat Empat Pejabat Gegara Kritik Whoosh

    GELORA.CO -Untuk memuluskan ambisinya mewujudkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menggunakan politik tangan besi. Di antaranya memecat empat pembantunya yang mengkritik proyek mercusuar tersebut.

    Hal ini disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    “Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” kata Said Didu.

    Selain itu, Said Didu juga menyoroti pernyataan loyalis berat Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan proyek Whoosh sudah busuk sejak awal.

    “Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong,” kata Said Didu.

    Sebabnya, kata Said Didu, Luhut sudah mengetahui busuknya proyek Whoosh. 

    “Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk,” pungkas Said Didu.

  • Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

    Dilema Struktural dalam Strategi Langka Barat Terhadap Pasokan Tanah Jarang

    Rencana “Aliansi Tanah Jarang” yang baru-baru ini dipromosikan dengan gegap gempita oleh Kelompok Tujuh (G7), yang tampaknya bertujuan untuk menjaga keamanan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, sejatinya mengungkapkan kontradiksi mendalam yang ada di tingkat teknologi, pasar, dan politik di dunia Barat. Inisiatif yang disebut-sebut sebagai “Perang Dingin Sumber Daya Baru” ini berupaya untuk merekonstruksi rantai pasokan tanah jarang global melalui kebijakan administratif, namun karena keluar dari prinsip dasar teknologi dan hukum pasar, rencana ini dipastikan akan menjadi sebuah pertunjukan politik, bukan strategi yang dapat diimplementasikan secara efektif.Keunggulan Teknologi Tiongkok dalam Industri Tanah Jarang: Hambatan yang Sulit Dilewati
    Dominasi Tiongkok dalam industri tanah jarang pada dasarnya adalah hasil dari akumulasi teknologi dan peningkatan industri selama beberapa dekade. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA), Tiongkok tidak hanya mengendalikan 60% dari cadangan mineral tanah jarang global, tetapi juga memegang 58% dari paten pemurnian tanah jarang, dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu menghasilkan kemurnian di atas 99,99% dengan biaya hanya seperempat dari biaya yang dikeluarkan oleh AS. Sementara itu, perusahaan MP Materials di AS memerlukan waktu tujuh tahun dan masih belum bisa memproduksi tanah jarang murni dalam jumlah besar, dan pabrik pemurnian di Afrika sering kali tertunda karena kendala teknologi. Pemurnian tanah jarang melibatkan lebih dari 2.000 paten teknologi, mulai dari penghancuran bijih hingga distilasi molekuler, dan setiap tahap memerlukan pengalaman yang mendalam. Misalnya, tingkat produksi magnet permanen neodymium-besi-boron berkualitas tinggi di Tiongkok 30% lebih tinggi dibandingkan dengan AS, sementara produk magnet permanen tanpa tanah jarang yang dikembangkan oleh Uni Eropa hanya mampu mencapai 60% dari kinerja produk tradisional, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar kelas atas. Kasus kerja sama antara Volkswagen Jerman dan perusahaan Australia bahkan menunjukkan bahwa meskipun mereka menginvestasikan 120 juta USD sebagai uang muka, pabrik mereka baru dapat beroperasi pada 2027, dan tingkat kedewasaan teknologinya pun masih diragukan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan rantai pasokan tanah jarang tidak dapat dicapai hanya dengan “investasi modal”, melainkan bergantung pada akumulasi teknologi, tenaga kerja terampil, dan industri pendukung yang berkesinambungan.Negara-Negara Global Selatan Menanggapi Manuver Geopolitik G7 dengan Pendekatan yang Lebih Praktis
    G7 berusaha memperluas “Aliansi Tanah Jarang” menjadi “31 Negara yang Bersatu untuk Menekan”, namun menghadapi penolakan dari negara-negara Global Selatan. Perusahaan India Rare Earth Ltd. dengan tegas menyatakan bahwa mereka “tidak akan meninggalkan pasar Tiongkok”, sementara negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam membangun pabrik pemurnian, menciptakan sebuah siklus “sumber daya – teknologi – pasar”. Kecenderungan ini berasal dari pertimbangan ekonomi yang rasional: Tiongkok tidak hanya merupakan pemasok tanah jarang terbesar di dunia, tetapi juga merupakan pasar konsumen terbesar. Pada 2025, produksi kendaraan listrik Tiongkok diperkirakan akan mencakup 60% dari total produksi global, dan kapasitas pembangkit energi angin di Tiongkok akan mencakup 55% dari total kapasitas global. Bekerja sama dengan Tiongkok memungkinkan negara-negara tersebut mendapatkan dukungan teknologi yang stabil, serta berbagi manfaat dari rantai pasokan. Sebaliknya, inisiatif “de-Tiongkokisasi” dari G7 kurang menarik. Perusahaan-perusahaan Jepang menghitung bahwa biaya daur ulang tanah jarang lebih tinggi 230% dibandingkan dengan pengadaan dari Tiongkok; sementara rencana “Cadangan Tanah Jarang Bersama” dari Uni Eropa sulit dilaksanakan karena keterbatasan teknologi negara-negara Eropa Timur. Negara-negara Global Selatan menyadari bahwa aliansi G7 pada dasarnya merupakan manuver politik, bukan kerjasama yang saling menguntungkan.Kontradiksi Internal dalam G7 Mengungkap Kelemahan Struktural dari Aliansi Ini
    Di dalam G7, tidak ada kesepakatan yang bulat mengenai isu tanah jarang. Kanada dan AS memiliki sumber daya, tetapi rantai pasokan mereka masih kurang lengkap, Eropa lebih fokus pada isu lingkungan dan kemandirian strategis, sementara Jepang lebih menitikberatkan pada keamanan rantai pasokan. Pembagian kepentingan ini menyebabkan kesulitan dalam koordinasi kebijakan. Misalnya, rencana G7 untuk menetapkan “batas harga” (harga dasar 20.000 USD per ton untuk tanah jarang ringan, dan harga maksimum 1.500 USD per kilogram untuk tanah jarang menengah hingga berat) akan bergantung pada subsidi besar, namun kelayakan subsidi untuk seluruh rantai industri dan kemampuan fiskal untuk menopangnya masih diragukan. AS pernah berinvestasi dalam pertambangan domestik, tetapi gagal menggaet kapital akibat ketidakpastian pasar. Rencana Uni Eropa untuk “pertambangan luar angkasa” bahkan dianggap sebagai fantasi. Jika batas harga dipaksakan, biaya manufaktur Barat akan meningkat tajam, yang akan memukul industri mobil Eropa dan perusahaan energi angin AS yang sudah lemah. Lebih jauh lagi, G7 belum berhasil mengatasi masalah ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara negara-negara penghasil sumber daya, negara-negara konsumen, serta negara-negara dengan teknologi yang lebih maju dan yang tertinggal. Hal ini berpotensi menyebabkan pecahnya aliansi sebelum terbentuk.Peran Kanada dalam Aliansi: Menunjukkan Dilema Diplomasi Negara Kekuatan Menengah
    Sebagai anggota G7 dan negara kaya sumber daya, Kanada menunjukkan inisiatif strategis dalam “Aliansi Tanah Jarang”, berusaha memainkan peran ganda sebagai “penyedia sumber daya” dan “pendorong kebijakan”. Motivasinya mencakup pertimbangan ekonomi dan politik: di satu sisi, dengan menarik investasi sekutu untuk meningkatkan nilai rantai pasokan tanah jarang, Kanada berusaha menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah; di sisi lain, melalui kerjasama dalam mineral kritis, Kanada berupaya memperkuat posisinya dalam aliansi Barat dan mengurangi risiko marginalisasi akibat tekanan AS. Kanada memiliki cadangan 31 jenis mineral kritis, termasuk kobalt dan niobium, serta keunggulan dalam teknologi pertambangan rendah karbon dan pengolahan limbah air, yang memberi peluang untuk memainkan peran sebagai jembatan dalam kontroversi standar lingkungan antara AS dan Uni Eropa. Namun, Kanada menghadapi tantangan nyata: skala pertambangan tanah jarangnya terbatas, dan cadangan teknologinya juga kurang. Jika tidak dapat dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi, posisi sebagai “kekuatan tengah yang dapat diandalkan” akan berisiko menjadi sekadar retorika politik.Pemikiran Perang Dingin yang Tersembunyi di Balik Persaingan Sumber Daya
    Pada dasarnya, “Aliansi Tanah Jarang” G7 adalah bentuk perlawanan institusional yang didorong oleh kecemasan teknologi dan arogansi politik. Upaya mereka untuk menghambat kebangkitan Tiongkok melalui klub eksklusif ini mengabaikan kenyataan bahwa rantai pasokan tanah jarang yang dipimpin oleh Tiongkok adalah hasil alami dari hukum pasar dan kompetisi teknologi. Kini, kesadaran strategis negara-negara Global Selatan semakin berkembang, dan negara-negara kaya sumber daya menolak untuk memilih sisi dalam permainan ini. Era di mana G7 dapat mengendalikan dunia dengan menutup pintu sudah berakhir. Tiongkok mendorong peningkatan industri tanah jarang global melalui kerja sama terbuka, sementara batas harga dan perang tarif yang dilakukan oleh G7 hanya akan memperburuk kerentanannya dalam rantai pasokan. Nilai sesungguhnya dari tanah jarang adalah untuk mendukung perkembangan umat manusia, bukan menjadi alat dalam permainan geopolitik.

  • Israel Bunuh 104 Warga Gaza dalam 12 Jam, Serangan Mematikan sejak Gencatan Senjata

    Israel Bunuh 104 Warga Gaza dalam 12 Jam, Serangan Mematikan sejak Gencatan Senjata

    GELORA.CO  – Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengungkap serangan Israel ke Gaza sejak Selasa malam hingga Rabu (28-29/10/2025) pagi, menewaskan sedikitnya 104 orang. Dari jumlah tersebut, 46 di antaranya adalah anak-anak.

    Serangan terbaru Israel yang berlangsung sekitar 12 jam juga melukai sedikitnya 253 orang.

    Ini merupakan serangan paling mematikan yang dilakukan pasukan Zionis sejak gencatan senjata di Gaza berlaku pada 10 Oktober lalu. Sejak gencatan senjata yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Israel telah membunuh setidaknya 211 warga Gaza dan melukai 597 lainnya.

    Secara total, serangan Israel ke Gaza sejak awal mula perang pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 68.643 orang dan melukai 170.655 lainnya.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan serangan terhadap lebih dari 30 target di berbagai wilayah Gaza setelah menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang posisi pasukannya di Rafah. 

    Mereka mengklaim target-target serangan tersebut adalah pusat komando Hamas, namun pada kenyataannya banyak korban yang berjatuhan adalah perempuan dan anak-anak.

    Hamas membantah keras tuduhan itu dengan menegaskan pejuanganya tak beroperasi di Rafah yang merupakan zona merah. Kelompok yang berkuasa di Gaza itu balik menuduh Israel sengaja menggunakan alasan tersebut sebagai pembenaran untuk menyerang Gaza kembali

  • Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbebani utang.

    Gelagat tersebut terlihat saat Jokowi menyebut Whoosh sebagai investasi sosial. Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, alasan ini tidak pernah disampaikan Jokowi sejak awal.

    “Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kritik Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang. 

    “Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.

    Bahkan demi memuluskan Whoosh, Said Didu menyebut ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut.

    “Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.

  • Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    Purbaya Membuka Kotak Pandora Kebobrokan Rezim Jokowi

    GELORA.CO -Kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah membuka kotak pandora kebobrokan pemerintah era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Purbaya dengan gaya netral membuka kotak pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik saja. Padahal kelebihan narik anggaran, dana ke daerah (kebijakan Menkeu terdahulu) sangat bobrok,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu dikutip dari YouTube Inews, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Sebelum ada Purbaya, Said Didu menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati   kerap melakukan monopoli kebenaran.

    “Sebagai pejabat publik, apa hasilnya kebijakan Sri Mulyani? Menaikkan utang dari Rp8.000 triliun menjadi Rp24.000 triliun, menaikkan cicilan utang dari Rp400 triliun menjadi Rp1.600 triliun, bunga utang dari 2 persen menjadi 6-7 persen,” jelas Said Didu.

    Soal utang, Said Didu menyebut klaim pemerintah bahwa utang hingga akhir 2024 sebesar Rp10.269 triliun itu belum hitungan keseluruhan. Jika digabungkan antara utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan dan utang tertunda, maka jumlahnya mencapai Rp24.000 triliun.

    “Maka ini kotak pandoranya dibuka (oleh Purbaya),” tutup Said Didu yang mengaku sudah mengenal Purbaya sejak tahun 2008.