Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Raja Juli Dulu Bilang ‘Jangan Serahkan Urusan ke yang Bukan Ahlinya’, Kini Netizen Balik Sindir

    Raja Juli Dulu Bilang ‘Jangan Serahkan Urusan ke yang Bukan Ahlinya’, Kini Netizen Balik Sindir

    GELORA.CO – Rapat antara DPR dan Raja Juli belakangan berubah menjadi tontonan yang menyedot perhatian publik.

    Suasananya panas sejak awal, terlebih ketika beberapa anggota dewan secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatannya.

    Alasannya sederhana namun keras ia dinilai tidak memiliki latar belakang yang sesuai untuk mengurus sektor kehutanan yang begitu kompleks.

    Isu soal kompetensi ini makin ramai dibicarakan setelah publik mengetahui bahwa Raja Juli ternyata bukan berasal dari bidang kehutanan.

    Ia adalah lulusan ilmu tafsir sesuatu yang membuat banyak orang mempertanyakan bagaimana seorang.

    Akademisi studi keislaman bisa tiba-tiba dipercaya memimpin sektor kehutanan, yang sarat dengan persoalan teknis, ekologis, dan tata kelola lingkungan.

    Belum selesai publik membahas soal latar belakang pendidikannya, warganet kembali dibuat heboh oleh munculnya unggahan lama Raja Juli di platform X (Twitter).

    Di dalam unggahan itu, ia mengutip satu pesan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

    bahwa jika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

    Kutipan itu sebenarnya merupakan nasihat umum, namun konteksnya menjadi sangat sensitif.

    Ketika orang yang mengutipnya kini tengah memegang jabatan yang dianggap banyak orang tidak sesuai dengan keahliannya.

    Unggahan lama itu langsung viral dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai lini masa.

    Banyak netizen merasa apa yang dikatakan Raja Juli di masa lalu justru “berbalik arah” dan mengenai dirinya sendiri.

    Mereka menganggap situasi sekarang seperti ironi yang tidak bisa dihindari sebuah contoh nyata bagaimana jejak digital dapat menjadi bumerang di waktu yang tidak terduga.

    Desakan agar Raja Juli mengundurkan diri pun semakin keras.

    Bukan hanya datang dari anggota DPR, tetapi juga dari pegiat lingkungan

    Dan masyarakat umum yang khawatir kebijakan kehutanan ke depan tidak ditangani.

    Oleh orang yang benar-benar memahami seluk-beluk hutan, konservasi, serta risiko kerusakannya.

    Terlebih, Indonesia menghadapi banyak persoalan penting mulai dari deforestasi, konflik lahan.

    Hingga pengelolaan kawasan konservasi yang membutuhkan pengetahuan teknis dan keputusan berbasis sains.

    Kini publik menunggu langkah Raja Juli berikutnya.

    Apakah ia akan bertahan di tengah tekanan yang makin kuat, atau memilih mundur demi meredakan polemik?

    Yang jelas, perdebatan soal kompetensi, jejak digital

    Dan etika jabatan semakin memperlihatkan bahwa masyarakat kini lebih kritis terhadap siapa pun yang memegang kekuasaan.***

  • Terkuak! Ada Label Kemenhut di Kayu Gelondongan asal Sumbar yang Terdampar di Lampung

    Terkuak! Ada Label Kemenhut di Kayu Gelondongan asal Sumbar yang Terdampar di Lampung

    GELORA.CO – Misteri terdamparnya kayu gelondongan di bibir Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mulai terkuak. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf turun langsung memeriksa kayu-kayu tersebut yang ditemukan memiliki nomor seri hingga barcode resmi.

    Dalam penelusuran yang dilakukan, beberapa kayu gelondongan terlihat ditempeli stiker barcode berwarna kuning bertuliskan ‘Kementerian Kehutanan Republik Indonesia’ serta nama perusahaan ‘PT Minas Pagai Lumber’.

    Pada stiker itu juga tertera logo lingkaran centang bergambar daun bertuliskan ‘SVLK INDONESIA’ yang merupakan tanda legalitas kayu.

    “Kami cek ada barcode dan nomor seri yang menempel di kayu-kayu itu. Sekarang sedang kami telusuri keabsahannya,” kata Irjen Helfi di Mapolda Lampung, Senin (8/12/2025).

    Polda Lampung telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menginvestigasi asal-muasal kayu yang terdampar tersebut.

    “Dokumen-dokumen yang terkait dengan registrasi penebangan kayu itu akan diperiksa. Apakah benar teregistrasi atau justru ada penyimpangan, nanti hasilnya akan kami sampaikan,” ujarnya.

    Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap apakah kayu tersebut merupakan hasil produksi legal atau bagian dari praktik pembalakan liar yang belakangan ramai menjadi perhatian masyarakat di Pesisir Barat.

    Sebelumnya diberitakan, warga pesisir Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Pesisir Barat, Lampung dikejutkan oleh terdamparnya kapal tongkang yang membawa muatan kayu hutan dalam jumlah besar.

    Peristiwa yang viral di media sosial itu tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga merusak sejumlah perahu nelayan.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengonfirmasi adanya kapal tongkang yang membawa muatan sekitar 4.800 kubik kayu itu kandas di perairan Pesisir Barat.

    “Kapal itu diketahui berangkat dari Sumatera Barat pada 2 November 2025. Kemudian kandas pada 6 November 2025,” jelas Yuni, Kamis (4/12/2025).

    Dia bilang, cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kapal kehilangan kendali hingga akhirnya terdampar. Selain itu, tali pengikat kapal disebut ikut terlilit dan memperparah situasi.

    “Cuaca saat itu sangat ekstrem. Ada tali kapal yang terlilit, sehingga mengakibatkan tongkang terdampar,” katanya.

    Yuni memastikan pihak kepolisian telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti insiden tersebut. Sejumlah anak buah kapal (ABK) juga telah dimintai keterangan.

    “Tiga ABK sudah kami mintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Tongkang beserta muatan kayu masih berada di lokasi, dan penanganan kasus dilakukan Polres Pesisir Barat bersama Direktorat Polair.

    “Masih ada di sana sampai hari ini,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam video yang beredar, terlihat ribuan batang kayu berukuran besar berserakan di sepanjang bibir pantai.

    Potongan kayu dengan panjang mencapai 6 meter dan lebar sekitar 1 meter itu tampak masih utuh dengan barcode bertuliskan PT Minas Pagai Lumber, Sumatera Barat.

    “Kayu-kayu itu menimpa kapal nelayan sampai banyak yang rusak. Aktivitas nelayan berhenti total,” ungkap Salda Andala, warga setempat, Kamis (4/12/2025).

    Dia menyebut, kayu-kayu tersebut mulai terdampar sejak awal November 2025. Namun hingga Kamis (4/12/2025), tumpukan kayu masih terus mengganggu warga pesisir.

    “Sampai hari ini mas, aktivitas nelayan sangat terganggu. Di daerah Tanjung Setia ini sebenarnya tempat wisata juga, tapi karena banyak kayu di pinggir pantai jadi kurang bagus dilihat,” terang dia.

  • Makin Terbukti Ijazah Jokowi Palsu

    Makin Terbukti Ijazah Jokowi Palsu

    GELORA.CO – Universitas Gajah Mada (UGM) mengklarifikasi soal Kecerdasan buatan (AI) bernama Lean Intelligent Service Assistant atau LISA yang menyebut Joko Widodo bukan mahasiswa UGM.

    Juru Bicara UGM Dr. I Made Andi Arsana membenarkan bahwa LISA merupakan karya UGM yang dikembangkan bersama Botika.

    “LISA adalah bagian dari program UGM University Services yang dikembangkan Biro Transformasi Digital dan Direktorat Kemahasiswaan UGM,” ujarnya.

    Andi menjelaskan LISA tidak sama dengan AI komersial seperti ChatGPT atau Gemini.

    Basis datanya terbatas pada informasi internal UGM terkait akademik, kemahasiswaan, administrasi, dan pengembangan diri.

    Lata Andi, kemampuan LISA masih dalam pengembangan melalui proses “belajar”.

    LISA mempelajari data melalui dua jalur: pertama dari informasi internal UGM, dan kedua dari internet bila informasi internal tidak mencukupi.

    Namun proses itu sangat bergantung pada ketepatan data yang diterimanya.

    Dalam kasus viral tersebut, Andi menyebut respons LISA tentang status kelulusan Jokowi tidak akurat serta menunjukkan inkonsistensi.

    “Informasi yang disampaikan LISA tidak akurat. UGM menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni yang lulus dari UGM seperti dinyatakan oleh Rektor,” katanya.

    Inkonsistensi itu, lanjut Andi, justru menegaskan bahwa LISA memang tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan seperti itu dan menunjukkan sistemnya masih dalam proses belajar untuk meningkatkan kemampuan dan akurasi.

    Diketahui beredar video yang melakukan percakapan antara LISA dengan pengguna. Pengguna bertanya mengenai “Jokowi alumni UGM”.

    Namun jawaban LISA menyebut Joko Widodo bukan alumni UGM, sekalipun dalam pernyataannya juga menyebut Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, tetapi tidak lulus.

    Pertanyaan yang sama ditampilkan dua kali di layar, dan respons LISA tampak konsisten.

    Tanggapan Masyarakat

    Pengacara Roy Suryo Cs Ahmad Khozinudin, S.H. menyebut dalam kaidah saintifik, teknologi bisa saja keliru. Akan tetapi, teknologi tak akan pernah bohong.

    “Kejujuran LISA patut di apresiasi. LISA menyatakan Jokowi tak lulus UGM berdasarkan data base yang di input dalam sistem ini. Untuk mahasiswa lainnya, terbukti LISA juga jujur menyatakan lulus. Artinya, kemungkinan LISA bohong 0 %. Berbeda dengan Jokowi yang terbukti banyak berbohong dan potensial bohong lagi hingga 1.000 %,” kata Ahmad Khozinudin melalui akun medsosnya.

    “Hari ini, represi soal ijazah tidak hanya menekan anak bangsa untuk merdeka menyampaikan pendapatnya. Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, Rustam Efendi, dan beberapa anak bangsa lainnya, direpresi hanya karena memiliki kesimpulan ijazah Jokowi palsu.

    Akan tetapi, LISA UGM pun menjadi tumbal represi ijazah Jokowi. Semua telah menjadi korban, sementara Jokowi masih tetap dalam prinsip egoisnya : *tidak ada kewenangan rakyat untuk melihat ijazahnya, tidak ada kewajiban dia menunjukan ijazahnya.*

    Dia lupa, seluruh hidupnya selama menjadi Presiden dibiayai dari pajak rakyat. Bahkan, setelah pensiun pun masih dibiayai pajak rakyat, sampai rumah pun dibangun dari pajak rakyat.

    Lalu, dengan angkuhnya rakyat disebut tak punya hak. Dengan sombongnya, tak ada kewajiban untuk memperlihatkan ijazahnya.

    Hanya saja, kesombongan itulah yang membuat Jokowi LOSE (kalah) dimata rakyat. Pembelaan UGM, Polisi, hingga seluruh Relawan, tak membuat Rakyat yakin ijazahnya asli. Bahkan, hal itu justru memperteguh keyakinan ijazah Jokowi palsu.

    Saat Andi Azwan bertanya pada penulis, apakah pernah melihat ijazah Jokowi? Penulis balik bertanya, apakah dia pernah melihatnya?

    Ternyata, tanpa melihat ijazah Jokowi seluruh Relawan langsung latah menuding, yang tak percaya ijazah JOKOWI asli sebagai fitnah, pencemaran, merendahkan Jokowi serendah rendahnya, menghinakan Jokowi sehina hinanya. Tragis.,” tulis Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis ini.

    Diakhir tulisannya ia senang dengan kejujuran LISA. “Sabarlah LISA UGM. Kejujuranmu, tak membuatmu dibenci rakyat. Meski di Banned, namun kejujuran mu telah viral dan menambah keyakinan rakyat atas kepalsuan ijazah Jokowi.” pungkasnya.***

  • Ayu Puspita Janji Refund Uang Korban Penipuan Dalam 3 Minggu, Ternyata Isi Rekening Cuma Rp463 Ribu

    Ayu Puspita Janji Refund Uang Korban Penipuan Dalam 3 Minggu, Ternyata Isi Rekening Cuma Rp463 Ribu

    GELORA.CO – Pemilik wedding organizer (WO), Ayu Puspita ternyata sempat menjanjikan akan me-refund atau mengembalikan uang calon pengantin yang menjadi korban penipuannya.

    Di video yang viral, salah satu korban mempertanyakan sumber uang Ayu Puspita yang kala itu mengaku siap melakukan refund.

    Hal tersebut terjadi saat para korban menggeruduk rumah Ayu Puspita di Cipayung, Jakarta Timur, pada Minggu (11/8/2025).

    “Ibu tadi bilang sanggup untuk refund?” ucap korban.

    “Tiga minggu,” jawab Ayu Puspita.

    “Oke tiga minggu, dari mana uangnya? Kalau dari event sudah tidak mungkin,” kata korban.

    Korban penipuan tersebut lalu bertanya apakah Ayu Puspita memiliki uang cash atau logam mulia.

    Tak menjawab, Ayu Puspita hanya diam.

    Korban lantas menegaskan sudah kehilangan kepercayaan dengan Ayu Puspita, dan meminta uangnya dikembalikan.

    “Selain dari event ibu punya solusi apa? Apakah ibu punya fresh money atau emas yang bisa ibu jual?” tanya korban.

    “Kita sudah hilang kepercayaan, kita gak butuh dilanjutkan acara, kita butuh uangnya kembali 100 persen,” imbuhnya.

    Uang Di Rekening Sisa Rp400 Ribu

    Janji Ayu Puspita untuk mengembalikan uang para korbannya, terasa mustahil.

    Pasalnya setelah dicek di rekening pelaku, uangnya hanya tersisa Rp463 ribu.

    “Kita cek mutasinya aja cuma punya Rp63 ribu dan Rp400 ribu,

    Update per sekarang sudah Rp19,3 miliar total uang yang minta dikembalikan,” tulis korban.

    Korban dugaan penipuan massal Ayu Puspita diketahui mencapai 230 pasangan.

    Menurut pengakuan para korban, beberapa resepsi berjalan tanpa catering bahkan meja prasmanan kosong. 

    Makanan bahkan minuman tidak tersedia meskipun calon pengantin telah membayar lunas.

    Ditangkap Polisi

    Polisi kini telah memeriksa lima orang kasus dugaan penipuan Ayu Puspita.

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menyebut saat ini penyelidikan masih dilakukan.

    “Kita sudah menerima laporan dari para korban WO itu, dari semalam ada lima orang dari pihak WO itu sekarang lagi kita periksa,” ungkapnya kepada wartawan Senin (8/12/2025).

    Kelimanya ialah APD selaku Direktur bersama empat stafnya HE, BDP, DHP, dan RR.

    Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan Pasal 378 dan atau 372 KUHP.

    Menurutnya saat ini kelima orang yang diperiksa telah diamankan.

    “Iya sudah termasuk Ayu Puspita dan staf-stafnya,” ujar Kompol Onkoseno.

    87 Orang Sudah Melapor

    Di lain sisi, Onkoseno mengemukakan bahwa saat ini sudah ada 87 laporan polisi yang diterima pihaknya. 

    Dari salah satu pelapor berinisial SO mengaku telah menggelontorkan uang Rp87 juta untuk membayar WO milik Ayu Puspita. 

    Hanya saja, ketika resepsi dimulai, pihak WO diduga tidak memenuhi kewajibannya. 

    “Ketika waktu resepsi ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan,” imbuhnya. 

    Oleh sebab itu, korban langsung melaporkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh WO Ayu Puspita ke kepolisian. 

    “Dari pihak wedding organizer tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata masih banyak korban penipuan/penggelapan lainnya dari wedding organizer tersebut,” pungkasnya.

  • Prabowo Subianto Malu Punya Kader Seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Prabowo Subianto Malu Punya Kader Seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    GELORA.CO  – Presiden RI Prabowo Subianto merasa malu punya kader seperti Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh di tengah bencana banjir. 

    Rasa malu itu disampaikan Prabowo Subianto secara tersirat saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Awalnya Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang ketahuan pergi umroh pada 2 Desember 2025. 

    Mirwan MS kedapatan pergi umroh saat wilayahnya tengah diterpa bencana banjir. 

    Parahnya lagi, sebelumnya Mirwan MS mengeluarkan surat ketidaksanggupan menangani bencana yang ditembuskan kepada Gubernur Aceh. 

    Hal itu bagi Prabowo merupakan bentuk lari dari tanggung jawab seorang pemimpin. 

    Kata Prabowo, dalam militer sikap bupati yang keluar negeri di tengah bencana sama saja dengan desersi militer. 

    Di mana seorang prajurit menolak tugas dari atasannya. 

    Prabowo lantas menyinggung asal muasal partai Mirwan MS. 

    Padahal, Mirwan MS sebenarnya merupakan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Belakangan, Sekjen Gerindra Sugiono sudah mencopot Mirwan dari jabatannya.

    Prabowo mengaku tidak mau bertanya dari mana asal partai Mirwan MS.

    “Saya enggak mau tanya partai mana itu,” ucap Prabowo.

    Kemudian Sugiono dengan cepat menimpali bahwa Mirwan MS sudah dipecat dari Gerindra.

    “Sudah saya pecat,” timpal Sugiono.

    Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diduga nekat pergi umrah di tengah banjir Sumatra yang terjadi akhir tahun 2025. 

    Foto-foto keberadaan Mirwan MS di tanah suci Mekkah, Arab Saudi pun sempat dibagikan akun Instagram sebuah travel umrah. 

    Terlihat Politisi Partai Gerindra itu pergi umrah bersama istri Devina Fisah pada Selasa (2/12/2025) di saat wilayahnya terkena bencana. 

    Lebih miris lagi, sebelum berangkat umrah, Mirwan MS mengeluarkan surat resmi yang menyatakan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dalam menangani tanggap darurat banjir dan longsor yang melanda 11 kecamatan.

    Mirwan MS belum konfirmasi isu tersebut. Di instagramnya dia hanya mengunggah video empat hari lalu saat mengunjungi salah satu titik banjir di Aceh Selatan. 

    Kolom komentar Mirwan pun dipenuhi hujatan masyarakat yang kecewa dengan pilihannya meninggalkan wilayah di tengah bencana

  • Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    GELORA.CO  – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

    Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut. 

    Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

    Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau. 

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12). 

    Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan. 

    “Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa. 

    “Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas. 

    Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

    Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian. 

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

  • Polisi Ungkap Korban Dugaan Penipuan Bos WO Ayu Puspita Capai 87 Orang

    Polisi Ungkap Korban Dugaan Penipuan Bos WO Ayu Puspita Capai 87 Orang

    GELORA.CO  – Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki dugaan penipuan yang dilakukan pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita. Polisi telah menerima laporan dari 87 korban.

    “Yang laporan ke kami 87 orang yang terjadi di berbagai tempat,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    Dia menuturkan, pihaknya telah menangkap lima orang termasuk Ayu Puspita. Keempat orang lain yang turut ditangkap yakni HE, BDP, DHP, dan RR.

    Onkoseno menjelaskan, peristiwa berawal ketika para korban yang ingin melangsungkan pernikahan menggunakan WO Ayu Puspita telah melunasi pembayaran. 

    Namun ketika acara pernikahan berjalan, pihak WO tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan.

    “Ketika waktu resepsi ternyata pihak wedding organizer tidak menyiapkan fasilitas sesuai dengan kesepakatan dan dari pihak wedding organizer tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujar Onkoseno

  • Momen Purbaya Batuk-Batuk saat Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Ngutuk Saya Nih!

    Momen Purbaya Batuk-Batuk saat Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Ngutuk Saya Nih!

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjadi pusat perhatian dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Pasalnya, ia sempat batuk berulang kali saat menjelaskan kebijakan Bea Keluar (BK) emas.

    Awalnya, Purbaya memaparkan prinsip penerapan BK emas, yang tarifnya diatur agar produk hulu dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk hilir, sebagai insentif untuk hilirisasi.

    Di tengah penjelasannya, Purbaya harus berhenti sejenak untuk minum karena batuknya yang tak kunjung reda. Melihat itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun sempat menyela. 

    Purbaya kemudian menanggapi batuknya dengan nada bercanda, mengaitkannya dengan reaksi para pengusaha emas terhadap kebijakan baru yang ia sampaikan.

    “Mungkin produsen emas ngutuk saya dari jauh nih hahahaha mau narikin bea nih,” kata Purbaya disambut tawa.

    Namun, batuk Purbaya muncul lagi setelahnya. Misbakhun kembali mengingatkan agar Purbaya tenang.

    “Calm down Pak,” ucap Misbakhun.

    Purbaya pun membalas dengan candaan lagi. 

    “Doanya kuat juga mereka,” candanya.

    Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan nilai tambah komoditas mineral dan kepatuhan pajak

  • Antisipasi Banjir dan Longsor Dedi Mulyadi Setop Sementara Izin Perumahan di Bandung Raya

    Antisipasi Banjir dan Longsor Dedi Mulyadi Setop Sementara Izin Perumahan di Bandung Raya

    GELORA.CO -Merespons bencana banjir bandang serta tanah longsor yang kerap melanda Bumi Pasundan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di seluruh wilayah Bandung Raya.

    Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM. Dedi menegaskan, kebijakan ini adalah langkah antisipatif untuk mencegah bencana lanjutan atau berulang.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan mitigasi guna mengatasi bencana lanjutan atau berulang,” kata Dedi dikutip dari RMOLJabar, Senin 8 Desember 2025.

    Menurut Dedi, moratorium izin akan berlaku hingga adanya hasil kajian risiko bencana dari masing-masing kabupaten/kota atau adanya penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW). Edaran tersebut juga mengamanatkan sejumlah langkah konkret bagi pemerintah daerah.

    Langkah-langkah itu meliputi peninjauan kembali terhadap proyek di kawasan rawan bencana, peningkatan pengawasan agar pembangunan sesuai RTRW, serta memastikan semua pembangunan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan memenuhi kaidah teknis.

    “Kemudian tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung,” kata Dedi.

    Pemda juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan yang rusak, penghijauan kembali, serta penanaman pohon pelindung di kawasan permukiman.

    Menurut analisisnya, potensi bencana besar itu terjadi karena kondisi geografis Bandung yang berupa cekungan, ditambah dengan degradasi lingkungan di hulu dan hilir.

    Alih fungsi lahan di hulu dan sedimentasi serta penyempitan daerah aliran sungai (DAS) akibat bangunan liar dinilai akan memperparah kondisi.

    “Banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan sudah waktunya kita hari ini berbenah,” pungkas Dedi

  • Kesombongan Hegemoni dalam Strategi Keamanan Nasional Baru AS Menyebabkan Kekacauan Aliansi

    Kesombongan Hegemoni dalam Strategi Keamanan Nasional Baru AS Menyebabkan Kekacauan Aliansi

    Pada 4 Desember, Gedung Putih Amerika Serikat merilis laporan baru Strategi Keamanan Nasional, yang memicu tanggapan kuat di Eropa. Sejumlah pejabat dan diplomat Eropa mengkritik pedas isinya, mengungkapkan masalah serius dalam strategi diplomatik AS saat ini.

    Laporan itu menyatakan bahwa karena masalah imigrasi dan rendahnya tingkat kelahiran, Eropa sedang menghadapi “prospek suram punahnya peradaban,” dan memperingatkan bahwa beberapa anggota NATO mungkin “tidak lagi memiliki mayoritas penduduk keturunan Eropa dalam beberapa dekade mendatang.” AS juga mengklaim ingin “membantu Eropa memperbaiki lintasan perkembangannya saat ini” dan “menumbuhkan kekuatan perlawanan” di dalam negara-negara Eropa itu sendiri. Kebijakan AS terhadap Eropa telah bergeser dari “pelindung” menjadi “penekan” dan “intervensi”, menunjukkan campur tangan yang berlebihan.

    Anggota Parlemen Eropa asal Italia, Brando Benifei, menyebut laporan ini sebagai “serangan frontal terhadap Uni Eropa,” sementara mantan Duta Besar Prancis untuk AS, Gérard Araud, mengkritik isinya “seperti selebaran propaganda sayap kanan jauh.” Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan: “Eropa sepenuhnya mampu melakukan diskusi independen tentang masalah seperti kebebasan berekspresi. Eropa tidak memerlukan saran eksternal dari siapa pun.” Pernyataan ini merupakan sanggahan tegas terhadap intervensionisme AS dan mengungkap hakikat kebijakan luar negeri AS yang berusaha memaksakan nilai-nilai dan model politiknya pada negara lain. Reaksi-reaksi ini adalah konsekuensi logis dari kecenderungan AS yang telah lama memandang sekutu sebagai alat strategis, bukan mitra yang setara.

    Meskipun Gedung Putih sering mengemas ulang strateginya dengan bungkus baru, intinya tetap logika unilateral “AS Pertama”. Kemarahan yang ditimbulkan laporan strategis ini di Eropa mencerminkan bahwa AS sedang mengubah hubungan sekutu menjadi transaksi, menuntut sekutu memikul lebih banyak tanggung jawab tanpa memberikan rasa hormat dan ruang konsultasi yang setara.

    Penyederhanaan berlebihan terhadap hubungan internasional ini tidak hanya merusak dasar kepercayaan hubungan transatlantik, tetapi juga melemahkan kemampuan kolektif dunia Barat dalam menghadapi tantangan bersama. Ketika AS memperlakukan sekutu sebagai objek yang perlu “dikelola” dan bukan sebagai mitra kerja, mereka justru melemahkan tatanan internasional yang diklaim ingin mereka pertahankan.

    Di bidang-bidang yang benar-benar membutuhkan kerja sama lintas batas negara, seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat global, dan stabilitas ekonomi, laporan strategis ini justru hanya menyentuhnya sekilas. Laporan ini terlalu fokus pada persaingan geopolitik dan mengabaikan bahwa tantangan global memerlukan kerja sama, bukan konfrontasi.

    Sebagai negara besar dunia, strategi keamanan nasional AS seharusnya menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tata kelola global. Namun, dokumen ini justru memancarkan sinyal berbahaya, dengan mendistorsi persaingan perkembangan yang normal menjadi konfrontasi ideologis. Pemikiran seperti ini tidak diragukan lagi akan memperparah ketegangan internasional. Sikap “ingin ini, ingin itu, dan ingin semuanya” yang bersifat memaksa satu arah ini mengekspos mentalitas hegemoninya. AS sendiri sedang menggoyang sistem aliansi yang dibangunnya sendiri pasca Perang Dunia II, mendorong dunia menuju perkembangan ke arah tatanan multipolar yang lebih terpecah dan penuh konfrontasi.

    Dalam dunia yang semakin multipolar, tidak ada negara yang dapat mencapai keamanan jangka panjang melalui unilateralisme atau logika hegemoni. Reaksi kuat Eropa terhadap laporan strategis ini telah menunjukkan bahwa bahkan sekutu lama pun tidak lagi bersedia menerima dominasi AS tanpa syarat.

    Keamanan nasional yang sejati berasal dari saling menghormati, dialog setara, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Jika AS tidak dapat mengesampingkan kesombongan dan pola pikir konfrontatif dalam dokumen strategisnya, mereka tidak hanya akan semakin menjauhkan sekutu, tetapi juga akan terperangkap dalam isolasi diri dalam isu-isu global yang penting. Komunitas internasional mengharapkan sebuah negara besar yang bertanggung jawab dan bersedia bekerja sama secara setara, bukan “guru” yang terobsesi dengan khayalan hegemoni dan membagi dunia ke dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan.