Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    Popularitas Melejit, Purbaya Diperhitungkan Masuk Bursa 2029

    GELORA.CO -Sepak terjang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus mencuri perhatian publik. Dalam dua bulan terakhir menjabat, kinerjanya yang dinilai solid membuat namanya masuk dalam radar politik nasional dan bahkan mulai diperhitungkan sebagai calon potensial di Pilpres 2029.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, fenomena ini bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan sejumlah survei terbaru, popularitas dan elektabilitas Purbaya menunjukkan kenaikan signifikan.

    “Melampaui nama-nama beken lain yang selama ini hilir mudik sebagai tokoh nasional yang memenuhi unsur yang dinilai cocok sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Adi, dalam survei yang menanyakan top of mind calon presiden dan wakil presiden—dengan pertanyaan spontan kepada responden siapa yang layak dijagokan jika pemilu digelar hari ini, nama Purbaya muncul cukup dominan.

    “Yang paling tinggi memang masih nama Prabowo Subianto, tentu ini tidak terlepas karena Prabowo adalah Presiden RI saat ini. Tapi di bawah nama Prabowo ada nama yang disebut yaitu Purbaya. Menggeser nama-nama seperti Anies Baswedan, Gibran Rakabuming Raka, Dedi Mulyadi, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo,” jelas Adi.

    Adi menambahkan, hasil itu menunjukkan bahwa Purbaya kini menjadi salah satu figur baru yang patut diperhitungkan di bursa calon pemimpin masa depan. 

    “Artinya, bicara tentang calon presiden 2029, salah satu bonus yang dimiliki oleh Purbaya berkat popularitasnya adalah masuk sebagai runner up,” sambungnya.

    Menariknya, lanjut Adi, ketika survei bergeser pada pertanyaan tentang calon wakil presiden, nama Purbaya justru menempati posisi teratas. 

    “Kalau ditanya top of mind siapa yang paling layak menjadi calon wakil presiden, yang paling tinggi adalah Pak Purbaya, lalu Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gibran Rakabuming,” paparnya.

    Dari temuan survei-survei tersebut, Adi menyimpulkan bahwa lonjakan elektabilitas Purbaya tidak lepas dari sorotan publik atas kiprahnya sebagai Menteri Keuangan. 

    “Efek pembicaraan dan popularitas Purbaya dalam dua bulan terakhir cukup luar biasa. Wajar kalau kemudian publik spontan menyebut namanya ketika ditanya siapa yang layak maju di Pilpres 2029,” pungkas Adi.

  • 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Hilangkan Tradisi Intelektual

    10 Tahun Pemerintahan Jokowi Hilangkan Tradisi Intelektual

    GELORA.CO -Budaya intelektual melekat di setiap pemimpin Indonesia dari era Bung Karno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun pada era Joko Widodo (Jokowi), tradisi ini hilang dan coba dihidupkan kembali di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

    Demikian disampaikan Rocky Gerung dalam podcast bersama wartawan senior Hersubeno Arief dikutip dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 2 November 2025. 

    “Masuk pada era Pak Jokowi berhenti itu (tradisi intelektual), kebiasaan untuk mempersoalkan sesuatu secara konseptual, tidak ada dalam tradisi Pak Jokowi. karena itu, Pak Jokowi mengandalkan buzzer, mengandalkan apa yang sekarang disebut sebagai termul (ternak Mulyono),” ucap Rocky.

    “Kita kehilangan kondisi akademis ketika 10 tahun Presiden Jokowi memerintah itu, jadi kehilangan kemampuan berargumentasi, itu intinya,” tambah dia.

    Menurut Rocky, saat ini pemerintahan Prabowo mengalami dampak 10 tahun era Jokowi yang menghilangkan tradisi intelektual.

    “Pak Prabowo pasti mulai merasakan impact dari 10 tahun tidak ada semacam argumentatif society atau community of thought mengakibatkan berantakan, apa yang pada akhirnya kita peroleh hari ini itu kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kerusakan persahabatan, kerusakan daya berpikir yang disebabkan 10 tahun Jokowi,” jelasnya. 

    Akademisi yang dikenal kritis ini menilai slogan ‘kerja-kerja’ ala Jokowi terlihat tidak punya konsep sehingga berantakan. 

    “Sangat mungkin Presiden Prabowo memahami bahwa negeri ini didesain dengan pikiran akhirnya berantakan karena selama 10 tahun di istana itu tulisannya bukan no smoking, tapi no thinking,” tandasnya. 

  • Sufmi Dasco: Gerindra Siap Tampung Gelombang Besar Kader dari Projo

    Sufmi Dasco: Gerindra Siap Tampung Gelombang Besar Kader dari Projo

  • Isi Pertamax karena Takut Pertalite Bermasalah, Motor Warga Tuban Justru Jadi Tak Bertenaga

    Isi Pertamax karena Takut Pertalite Bermasalah, Motor Warga Tuban Justru Jadi Tak Bertenaga

    GELORA.CO – Seorang warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berinisial A (27) keluhkan motornya tak nyaman dikendarai setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

    Ia mengaku mengisi Pertamax karena takut BBM jenis Pertalite bisa merusak kendaraanya.

    Diketahui, sejumlah daerah di Jawa Timur beberapa waktu lalu alami brebet massal setelah mengisi BBM jenis Pertalite.

    Brebet adalah kondisi pembakaran atau aliran bahan bakar yang bermasalah sehingga saat gas ditarik, laju kendaraan tersendat-sendat.

    Ada banyak penyebab kendaraan brebet, mulai dari busi yang kotor, filter udara kotor, injektor atau karburator kotor, masalah kelistrikan, hingga kualitas BBM yang jelek atau tidak sesuai.

    Salah satu wilayah di Jatim yang terdampak yakni Kabupaten Tuban.

    Kepada TribunJatim.com, A mengaku setelah mengisi Pertamax, ada yang berbeda dengan kendaraannya.

    “Aku habis mengisi Pertamax, rasanya berbeda,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

    Setelah mengisi Pertamax di SPBU Sleko Tuban, motor yang awalnya normal tiba-tiba susah saat berakselerasi.

    “Tarikan gas motor jadi tidak bertenaga, kayak mau mati terus. Gak enak saat digas,” imbuhnya.

    Meski motornya bisa menyala, namun tarikannya terasa berat hingga terasa seperti hendak mati.

    Ia pun berharap, kasus BBM di daerahnya bisa segera ditangani.

    Hingga saat ini, pihak Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus belum memberikan keterangan.

    Namun, pihak pertamina telah membuka posko aduan di salah satu SPBU di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang dibuka sejak pagi hingga sore hari.

    Posko tersebut dibukan untuk menampung keluhan masyarakat terkait BBM.

    Warga Tuban Rugi Rp1,2 juta

    Seorang warga Kecamatan Semanding, Tuban, H (51) mengeluh kualitas BBM Pertalite yang sebabkan mobilnya alami kerusakan pekan lalu.

    “Saya merasa ada yang beda sejak hari Selasa atau Rabu kemarin. BBMnya warnanya agak berubah dan baunya lebih menyengat dari biasanya,” ujarnya, Senin (27/10/2025) kepada TribunJatim.com.

    Awalnya, ia merasa perubahan tersebut tak akan berpengaruh ke mobilnya.

    Namun, tiba-tiba mobilnya brebet dan kehilangan tenaga saat hendak digunakan untuk bekerja.

    “Kamis (23/10) pagi mobil mulai mbrebet waktu mau kirim barang ke Rembang, Jawa Tengah,”

    “Akhirnya saya batalkan perjalanan dan langsung ke bengkel. Setelah dicek ternyata penyebabnya bahan bakar,” imbuhnya.

    Bukan hanya sekali, keesokan harinya kejadian serupa menimpanya kembali.

    Bahkan, kali ini mobilnya sampai mogok, dan penyebabnya sama, yakni BBM.

    “Sampai Jenu sudah mbrebet lagi, digas malah mati,” bebernya.

    Akibat dua kejadian tersebut, ia harus mengeluarkan Rp1,2 juta untuk perbaikan mobilnya.

  • Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    GELORA.CO – Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

    Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

    Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

    Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

    Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

    “Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

    Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

    Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

    “Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

    Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

    Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

    Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

    “Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

    Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

    Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

    Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

    Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

    Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

    Beberapa proyek disebut memiliki cost overrun atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

    Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

    “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

    Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

    Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

    Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

    Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

    Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

    Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

    Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

    Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

    Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

    Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

    “Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

    Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

    Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

    Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

    Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

    Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

    Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

    Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

  • Projo itu Bukan Pro Jokowi, itu Sebutan dari Media aja

    Projo itu Bukan Pro Jokowi, itu Sebutan dari Media aja

    GELORA.CO –  Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, menjelaskan soal makna dari nama Projo. Dia membantah bahwa nama Projo memiliki keterkaitan dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Dia menjelaskan, kata Projo diambil dari bahasa Sansekerta dan Jawa Kawi, yang memiliki makna negara dan rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Budi Arie kepada awak media, di sela-sela kegiatan Kongres ke-III Projo yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (1/11/2025). 

    “Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ujar Budi Arie. 

    Meskipun memiliki logo wajah Jokowi, Budi Arie menegaskan bahwa Projo tidak pernah memperkenalkan diri dengan sebutan Pro Jokowi. Dia lantas menuding bahwa sebutan tersebut justru datang dari awak media. 

    “Projo. Memang enggak ada. Cuman teman-teman media kan ya Projo, Pro Jokowi, itu kan karena gampang dilafalkan aja,” ucapnya. 

    Bersamaan dengan itu, Projo juga akan melakukan perubahan logo dan mengganti gambar Jokowi agar organisasi relawan ini tidak terkesan individual. 

    “Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu. Iya, kemungkinan (tidak wajah Jokowi lagi),” ungkapnya.

  • Diselimuti Kerak Radiasi Kosmis Miliaran Tahun

    Diselimuti Kerak Radiasi Kosmis Miliaran Tahun

    GELORA.CO – Komet Antarbintang 3I/ATLAS, si pendatang dari luar Tata Surya, kini mengungkap rahasia perjalanannya selama miliaran tahun.

    Pengamatan terbaru menggunakan Teleskop Luar Angkasa James Webb (JWST) menunjukkan bahwa komet tersebut memiliki kerak tebal yang teradiasi kosmis, membuat komposisinya tidak lagi mencerminkan material dari sistem bintang asalnya.

    Penelitian ini mengisyaratkan bahwa 3I/ATLAS telah menyerap begitu banyak sinar kosmik galaksi selama perjalanan antarbintangnya melintasi Bima Sakti sehingga mengembangkan kerak teradiasi yang dalam.

    Kerak inilah yang menutupi materi aslinya.

    Karbon Dioksida Ekstrem Akibat Sinar Kosmik

    Menggunakan data JWST dan simulasi komputer, para peneliti menyimpulkan bahwa tingginya kadar karbon dioksida (CO2) pada komet tersebut berasal dari radiasi luar angkasa yang diserap selama perkiraan usia 7 miliar tahunnya.

    Dikutip Live Science, Sinar kosmik galaksi—sejenis radiasi luar angkasa yang terdiri dari partikel berenergi tinggi dari luar Tata Surya—menghantam karbon monoksida (CO) di ruang angkasa, mengubahnya menjadi karbon dioksida (CO2).

    Di dalam Tata Surya kita, heliosfer (gelembung radiasi yang dipancarkan Matahari) melindungi Bumi dan tetangganya dari sebagian besar radiasi kosmik ini.

    Namun, di ruang antarbintang, tempat 3I/ATLAS menghabiskan sebagian besar hidupnya, tidak ada perlindungan seperti itu.

    Romain Maggiolo, penulis utama studi tersebut dan ilmuwan riset di Royal Belgian Institute for Space Aeronomy, menjelaskan dampak jangka panjangnya.

    “Itu sangat lambat, tetapi selama miliaran tahun, itu adalah efek yang sangat kuat,” kata Maggiolo.

    Para penulis studi menyimpulkan bahwa selama miliaran tahun, sinar kosmik telah secara signifikan mengubah keadaan fisik es komet 3I/ATLAS, hingga kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter.

    Pergeseran Paradigma Studi Objek Antarbintang

    Temuan ini, yang digambarkan para peneliti sebagai “paradigm shift” (pergeseran paradigma) dalam studi objek antarbintang, menyiratkan bahwa objek seperti 3I/ATLAS sebagian besar terdiri dari materi yang telah diproses oleh sinar kosmik galaksi, daripada materi murni yang merupakan representasi dari lingkungan tempat mereka terbentuk.

    Dengan kata lain, komet 3I/ATLAS kini adalah produk dari perjalanan antarbintangnya, bukan dari tempat asalnya—setidaknya di bagian luarnya.

    3I/ATLAS yang diperkirakan berusia sekitar 3 miliar tahun lebih tua dari Tata Surya kita yang berumur 4,6 miliar tahun, saat ini tengah terbang mengelilingi Matahari.

    Komet itu baru saja mencapai perihelion (titik terdekat dengan bintang kita) pada 29 Oktober lalu.

    Maggiolo mencatat bahwa gas yang dikeluarkan komet sebelum perihelion hanyalah dari cangkang luarnya yang teradiasi.

    Meskipun tidak mungkin, erosi Matahari mungkin cukup kuat untuk membuka materi murni yang terkunci di dalam inti komet.

    “Akan sangat menarik untuk membandingkan pengamatan sebelum perihelion, jadi pengamatan pertama yang kami miliki ketika ia tiba di tata surya, dengan pengamatan yang dilakukan setelah perihelion ketika terjadi beberapa erosi,” kata Maggiolo.

    “Mungkin dengan melihat perbedaan ini, kita bisa mendapatkan beberapa indikasi tentang komposisi awalnya.”

    Para peneliti menyimpulkan bahwa meskipun 3I/ATLAS telah menua dan berubah, komet ini tetap merupakan sumber informasi yang sangat menarik.

  • KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merahasiakan beberapa pihak yang diperiksa dalam dugaan rasuah proyek kereta cepat atau Whoosh. Alasannya, “kasus ini masih pada tahap penyelidikan sehingga nama pihak yang diperiksa belum dapat diungkap oleh lembaga antirasuah.”

    Semestinya KPK sudah ‘ngelotok’ (piawai) terkait tehnis beracara bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada eksplisit yang melarang penyidik menyampaikan informasi pada tingkat penyelidikan (klarifikasi dan atau investigasi) terhadap nama bakal terperiksa.

    Dan pastinya Pihak penyidik KPK  tidak terkecuali mesti tunduk kepada asas keterbukaan yang terdapat diantara asas asas good governannce yang berlaku terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara dan terlebih asas transparansi justru merupakan perintah sesuai KUHAP,  UU. Polri dan UU. Tentang KPK Jo. UU. Tentang TIPIKOR. Maka oleh sebab hukum, setidaknya KPK cukup memberikan inisial para oknum yang sedang dalam status lidik(penyelidikan), selain dan oleh sebab hukum penerapan ‘pola transparansi’ KPK terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparar penyelenggara negara, tidak bertentangan dengan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi maupun UU. Tentang Keterbukaan Informasi Publik,  tekecuali terhadap informasi yang “bersinggungan dengan rehasia dibidang petahanan negara.”

    Selain itu,  terhadap yang berhubungan dengan informasi kasus whoosh nyata sudah booming dan santer ditelinga publik, bahkan signal kuat adanya aroma korupsi pada PSN kereta api cepat (woosh) bertambah akibat pernyataan (implisit) yang publis datang dari Purbaya (Menkeu), termasuk komentar dari Mahfud MD figur Menkopolhukam bekas pembantu setia Jokowi, lalu deras beredar dibeberapa artikel.

    Sehingga ulah (Penyidik) KPK yang tidak bercerminkan rules, justru melahirkan banyak tanda tanya publik.  Kenapa KPK menyembunyikan nama atau sekedar inisial ?

    Andaipun sikap KPK ini didasari ‘prudential principle’. Tentu KPK  paham betul tentang orang yang dalam status ‘lidik dan dik’ sesuai asas presumption of innocence (KUHAP) adalah bukan orang yang sudah patut dinyatakan bersalah?  Bahkan andaipun kasus whoosh dimaksud sudah berjalan pada tahap persidangan, maka terhadap diri Terdakwa sekalipun belum dapat di judge bersalah.

    Sementara ulah KPK menurut publik diibaratkan meniru “tebak buah manggis” tentang orang dan jumlah orang yang masuk daftar panggilan namun dirahasiakan oleh KPK dengan menggunakan “metode ketertetutupan publik.”

    Maka publik banyak yang mendeskripsikan sosok sosok yang bakal dipanggil olrh KPK adalah Jokowi, Luhut, Sri Mulyani dan Erick Thohir, lalu dalam hubungannya dengan kelembagaan, publik memprediksi para oknum lainya yang bakal diinterogasi KPK adalah para petinggi di tubuh Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP,  Ketua KPK dan Kemensetneg serta mengarah ke Senayan. (*)

  • Viral Detik-detik PM Perempuan Pertama Jepang Geser Kursi Mendekat ke Prabowo, Bahas Apa?

    Viral Detik-detik PM Perempuan Pertama Jepang Geser Kursi Mendekat ke Prabowo, Bahas Apa?

    GELORA.CO – Sebuah momen tak biasa antara Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi dan Presiden RI Prabowo Subianto jadi sorotan publik dunia.

    Kejadian ini berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Takaichi terlihat secara spontan menggeser kursi berodanya untuk mendekati Prabowo yang duduk di sampingnya.

    Video yang merekam keakraban Prabowo dengan ibu PM Jepang itu pun langsung jadi viral di tanah air.

    Detik-Detik PM Jepang Dekati Prabowo

    Awalnya, Prabowo tampak fokus mempelajari dokumen di atas mejanya, dengan tanda negara “Indonesia” terpampang di depannya.

    Tak lama kemudian, Takaichi yang duduk di sisi kanan melihat ke arah Prabowo, lalu mendorong kursinya lebih dekat.

    Menyadari hal itu, Prabowo segera menoleh dan memberi salam hormat kepada pemimpin Jepang tersebut.

    Takaichi membalas dengan senyuman ramah, lalu keduanya terlihat berbincang singkat sambil menunjuk beberapa lembar dokumen di meja.

    Momen interaksi itu tak pelak memunculkan beragam spekulasi di dunia maya, mulai dari isu diplomasi ekonomi hingga pembicaraan bilateral ringan antara Indonesia dan Jepang.

    🇮🇩🇰🇷🇯🇵 Momen Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menggeser kursinya untuk mendekati Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

    Inikah gerangan cinta yg menghiasi kisah manusia…🎶🎙 pic.twitter.com/UloGGuaREs

    — LuckyLucky 🇮🇩 ⚔ (@luckylucky0971) November 1, 2025 Bahas Ekonomi Inklusif dan Serakahnomics 

    Sementara itu Dalam forum APEC tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi yang adil, terbuka, dan inklusif di kawasan Asia-Pasifik.

    “Indonesia berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya. Ini penting agar semua pihak dapat bersaing secara setara,” ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan para pemimpin ekonomi dunia.

    Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif justru dapat memicu ketimpangan dan konflik antarnegara.

    “Pertumbuhan yang tidak inklusif adalah pertumbuhan yang memecah belah,” ucap dia.

    Karena itu, lanjut Prabowo, inklusivitas harus menjadi pedoman bersama.

    “APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak,” papar dia.

    Di sisi lain, di hadapan pemimpin dan delegasi negara anggota forum ekonomi Asia-Pasifik itu, Prabowo juga menyerukan bahaya serakahnomics atau ekonomi serakah alias greed economy yang bisa menghambat pertumbuhan global.

    Menurutnya, dunia saat ini tidak hanya dihadapkan pada persoalan ekonomi semata.

    Mlainkan juga pada ancaman keserakahan yang termanifestasi dalam berbagai bentuk kejahatan, seperti korupsi, penyelundupan, penipuan, hingga tindak kriminal lintas negara seperti perdagangan manusia dan narkoba.

    “Di Indonesia, kami sedang berupaya keras memerangi korupsi, penipuan, serta berbagai praktik ekonomi serakah yang menjadi penghalang bagi pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

    Prabowo menilai, fenomena serakahnomics bukan hanya persoalan satu negara, melainkan tantangan global yang memerlukan komitmen bersama untuk ditangani.

    “Kita semua menghadapi tantangan besar — korupsi, penyelundupan, dan penipuan. Karena itu, kerja sama antarnegara anggota APEC menjadi sangat penting. Penyelundupan lintas batas hanya akan merugikan ekonomi kita bersama,” tegasnya.

  • Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka

    Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka

    GELORA.CO — Penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki fase krusial.

    Penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan segera menggelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI untuk menetapkan tersangka.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya dan merupakan SOP dalam proses penyidikan. Ada komunikasi dengan jaksa, ada proses ekspos atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Sabtu (1/11/2025).

    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 11 dari 12 terlapor. Satu terlapor berinisial ES belum diperiksa karena sakit.

    “Yang bersangkutan sedang sakit keras dan sedang berobat ke luar negeri sesuai surat pemberitahuan,” jelas Budi.

    Panggilan dua kali telah dikirim dan diterima oleh keluarga serta pengacara ES, namun belum direspons.

    Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke Kejati DKI, tercantum 12 nama terlapor.

    Di antaranya Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

    Lalu , ada Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, serta Aldo Husein.

    Duduk Perkara: Laporan Jokowi dan Lain Jadi Dasar Penyidikan

    Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini ditangani oleh Polda Metro Jaya.

    Penanganan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2025. 

    Selain itu, sejumlah laporan serupa juga masuk ke berbagai Polres dari pihak lain.

    Laporan utama dari Jokowi dilayangkan ke Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    Laporan tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong.

    Secara hukum, laporan ini mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Selain itu, juga mencantumkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Pasal 27A, 32, 35, dan 51 ayat (1).

    Video Tuduhan dan Narasi Palsu di Mesos

    Laporan Presiden Jokowi mencakup unggahan video dan narasi di media sosial yang menyebut ijazahnya palsu.

    Konten tersebut menuduh Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, menggunakan dokumen tidak sah saat mencalonkan diri, dan menyebarkan informasi yang dianggap fitnah dan bohong.

    Barang bukti berupa tangkapan layar, tautan video, dan salinan unggahan diserahkan ke penyidik sebagai dasar pelaporan.

    Polda Metro Jaya kemudian menggabungkan dua objek perkara dalam proses penyidikan.

    Pertama, dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi. Dan kedua, dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh pihak lain ke sejumlah Polres.

    Kedua objek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan menjadi dasar untuk pemanggilan para terlapor serta rencana gelar perkara.

    Bukti dan Pemeriksaan: Ijazah Jokowi Sudah Diserahkan

    Berkas ijazah Jokowi dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diserahkan kepada penyidik.

    Penyerahan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Jokowi di Polresta Solo pada 23 Juli 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menyebut bahwa penyidik telah memeriksa 117 saksi dan 25 ahli untuk mendalami kasus ini.

    “Kami pastikan semua proses dilakukan hati-hati dan sesuai prosedur,” ujarnya.

    Irisan Kasus: Laporan TPUA Mandek, Roy Suryo Desak Buka Lagi

    Kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya beririsan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Desember 2024.

    Meski objek hukumnya berbeda, kedua kasus melibatkan isu yang sama dan aktor publik yang saling bersilang.

    TPUA melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke Bareskrim, dengan pelapor utama Rizal Fadillah dan Eggi Sudjana.

    Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran sejumlah pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Di antaranya adalah Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 264 mengenai pemalsuan dokumen autentik, serta Pasal 266 yang mengatur pemberian keterangan palsu dalam akta otentik.

    Selain itu, laporan juga mencantumkan Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 55 serta Pasal 56 terkait penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana.

    TPUA mengklaim bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota dan presiden tidak sesuai dengan data akademik yang mereka telusuri.

    Mereka juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian format, tanda tangan, dan nomor seri dokumen.

    Namun, setelah dilakukan gelar perkara internal, pada  22 Mei 2025, Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana. 

    Keputusan itu disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Sumarto.

    Tidak lama penyelidikan kasus itu dihentikan, Roy Suryo, salah satu terlapor dalam kasus di Polda Metro Jaya, secara terbuka meminta agar Bareskrim membuka kembali penyelidikan.

    Ia mengklaim telah menerima salinan dokumen dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat yang menunjukkan ketidaksesuaian data.

    “Saya tidak asal bicara. Ini berdasarkan dokumen resmi yang saya terima langsung dari KPU,” ujarnya.

    Roy menyebut bahwa ijazah Jokowi “99,9 persen palsu” berdasarkan analisisnya. Ia juga berencana meminta salinan tambahan dari KPU Solo untuk membandingkan data lintas tahapan pencalonan Jokowi.

    “Kalau memang tidak ada masalah, buka saja kembali penyelidikannya agar terang-benderang,” tegasnya.

    Klaim Roy dan langkah-langkahnya mengumpulkan dokumen lintas lembaga menambah dimensi baru dalam polemik ini.

    Meski belum ada verifikasi resmi atas kesimpulan yang ia sampaikan, pernyataan tersebut telah memicu kembali perdebatan publik soal transparansi dan akurasi data kepemiluan.

    Publik Menanti Kepastian Hukum

    Meski belum ada nama yang resmi ditetapkan sebagai tersangka, gelar perkara yang akan digelar dalam waktu dekat menjadi penentu arah hukum kasus ini.

    Di tengah sorotan terhadap integritas informasi publik, masyarakat berharap proses ini tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum