Xcloud.id

Category: Gelora.co Nasional

  • Desak Status Bencana Nasional, Anggota DPRD Sumut Ingatkan Nias untuk Pisah dari Indonesia

    Desak Status Bencana Nasional, Anggota DPRD Sumut Ingatkan Nias untuk Pisah dari Indonesia

    GELORA.CO – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Berkat Kurniawan Laoli, menyatakan secara tegas bahwa Pulau Nias terancam mengambil sikap politik ekstrem, termasuk keluar dari Provinsi Sumatera Utara, apabila pemerintah pusat tidak segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda Sumut sejak akhir November 2025.

    Laoli menilai, kondisi pascabencana di Nias sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi mampu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas penanganan.

    “Kondisi di Nias sudah darurat. Jika pemerintah pusat terus lamban dan status bencana nasional tidak segera ditetapkan, maka kami akan mendorong Nias untuk pisah dari Provinsi Sumut, bahkan dari Indonesia,” tegas Laoly kepada Waspada.id, Minggu (14/12).

    Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikap Laoli atas video pernyataannya yang beredar luas di media sosial, yang memuat ancaman politik sebagai bentuk tekanan agar pemerintah pusat segera bertindak.

    Laoli mengungkapkan, bencana banjir dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 telah berdampak luas di 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk seluruh wilayah Pulau Nias. Kerusakan meliputi infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta permukiman warga.

    Namun hingga pertengahan Desember 2025, penanganan masih didominasi oleh penyaluran bantuan darurat, bukan rekonstruksi menyeluruh.

    “Seharusnya sekarang sudah masuk tahap rekonstruksi. Tapi yang terjadi, masyarakat masih bergantung pada bantuan. Ini menandakan negara belum hadir secara maksimal,” ujar Laoli.

    Ia menegaskan, keterbatasan anggaran Pemprovsu menjadi kendala utama. Dana yang tersedia dinilai tidak sebanding dengan skala kerusakan dan luas wilayah terdampak.

    Laoli juga menyoroti buruknya sistem distribusi logistik ke Pulau Nias. Saat ini, pengiriman logistik harus melalui jalur Medan–Padang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Nias melalui jalur laut.

    “Pengiriman barang ke Nias hanya bisa dilakukan sekitar satu kali dalam seminggu. Akibatnya, pasokan terbatas dan harga kebutuhan pokok melonjak drastis,” katanya.

    Kondisi tersebut, menurut Laoli, menjadi bukti bahwa penanganan bencana berskala besar seperti ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan harus diambil alih oleh pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional.

    Soroti Anggaran BTT

    Desakan serupa sebelumnya juga disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (12/12).

    Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, SH, MH, menyatakan bahwa penanganan banjir belum maksimal karena keterbatasan dana.

    Ia menyinggung data Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprovsu yang sebelumnya disebut mencapai Rp843 miliar, namun kini tersisa sekitar Rp123 miliar.

    “Ke mana sisa dana Rp843 miliar itu? Ini harus diusut. Di sisi lain, pemerintah daerah jelas tidak lagi punya anggaran memadai,” tegas Lamsiang.

    Ia juga mendesak DPRD Sumut agar secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera Utara.

    “Korban meninggal sudah ribuan dan masih ada yang hilang. Tapi belum ada sikap tegas dari pemerintah pusat. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya, didampingi Koordinator Lapangan, Johan Merdeka.

    Laoli menegaskan kembali, ancaman pemisahan wilayah bukanlah tujuan utama, melainkan peringatan keras agar pemerintah pusat segera bertindak cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.

    “Jika negara terus abai, maka jangan salahkan masyarakat Nias jika mengambil sikap politik yang lebih keras,” pungkasnya.

  • Anak Adopsi Raffi Ahmad Disebut Mirip Bobby Nasution, Muncul Isu Miring Seret Nama Clara Wirianda!

    Anak Adopsi Raffi Ahmad Disebut Mirip Bobby Nasution, Muncul Isu Miring Seret Nama Clara Wirianda!

    GELORA.CO – Raffi Ahmad diketahui memiliki anak angkat berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Ranaima Malika Raudia Andara atau yang lebih dikenal dengan panggilan Lily. Asal usul Lily sempat membuat publik penasaran lantaran tiba-tiba bisa menjadi bagian dari keluarga sang sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

    Namun, Raffi Ahmad sempat mengungkap asal usul Lily. Saat podcast bersama Ivan Gunawan, Raffi menjelaskan awal mula dirinya mengadopsi Lily.

    “Waktu itu bayinya belum 24 jam, dia merasakan nggak enak sebagai bayi disimpan di tempat yang kurang layak ditaruh di tempat sampah, dibawa ke klinik, ke panti asuhan nggak ada yang terima akhirnya dibawa sama kawan kita, kebetulan teman Gigi dan Caca,” ungkap Raffi dilansir dari INstagram gosip_danu, Minggu, (14/12/2025). 

    Ia lalu mengungkap alasannya menerima Lily jadi anak angkatnya.

    “Waktu itu (bayi Lily) mau dibawa ke Bali tapikan masih bayi nggak boleh. Terus dititipin dulu ke Caca. Pas itu ke rumah gue. Pas itu belum 24 jam lahir, belum diadzanin. Gue azan-in dong. Selesai azan-in gue pandang matanya, biasanya Rafathar suka nggak mau sama anak kecil. Tiba-tiba Rafathar bilang ‘Udah lah pah, dia di sini aja,’ si Rayyanza juga biasanya jealous tapi kali ini enggak. Ya sudah gue ngomong sama Gigi, Gigi yang awalnya ragu karena ini anak perempuan nanti gimana. Mau besok, lusa, atau kapan mau sama kita, nggak sama kita lagi yang penting niatnya,” papar Raffi Ahmad lagi.

    Namun, belakangan ini muncul rumor yang menyebut adanya kemiripan antara Lily dengan Bobby Nasution. Tidak hanya itu, beredar di media sosial yang menyebut Lily tidak hanya mirip dengan Bobby Nasution tetapi juga seorang wanita bernama Clara Wirianda.

    Unggahan di media sosial Instagram @clarawiriianda pun dibanjiri pertanyaan netizen terkait Lily, anak angkat Raffi Ahmad.

    “Lily mana mbak?” tanya chanufus.

    “Kesini karena gosip di threads, agak shickshackshock,” tulis cheezeply.

    “Serius ini mamanya Lily” tanya azznknayy08_

    Pada akun Instagram gosip_danu, turut membagikan potret Lily, Bobby Nasution, dan Clara Wirianda yang disandingkan. Sejumlah netizen pun menyebut ada kemiripan antara ketiganya.

    “Mau gak percaya, tapi emang mirip banget,” tulis zgyandn.

    “Gak mungkin ah. Logikanya masih banyak tempat lain yg bisa mereka titipin kalo memang bener itu anak mereka. Mereka bukan orang susah kali,” ujar maia.candra.

    “Mirip apanya ya? Liatnya malah ga mirip,” balas dinillah17.

    “GK tahu miripnya dimana, perasaan GK mirip. Kalau emang mirip trs kenapa? Kan setiap manusia punya kembaran, Rafatar banyak tuh mirip idol K-Pop trs Rafatar anak mereka?” tanya aulidr.

  • Pelaku Penembakan Festival Yahudi di Sydney Diduga Pakai Senapan Berburu Hewan

    Pelaku Penembakan Festival Yahudi di Sydney Diduga Pakai Senapan Berburu Hewan

    GELORA.CO – Penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia, sangat mengerikan sekaligus mengejutkan.

    Mengerikan karena dua pelaku melepaskan tembakan secara brutal ke arah kerumunan  festival Yahudi di pantai hingga  dilaporkan menewaskan 11 orang dan melukai 29 orang.

    Satu pelaku tewas. Sementara pelaku lainnya dalam kondisi kritis dan dalam penjagaan ketat di rumah sakit.

    Dan yang mengejutkan, pemembakan itu terjadi di negara yang memiliki undang-undang super ketat mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api, National Firearms Agreement.

    Undang-undang tersebut dibuat setelah tragedi berdarah di Port Arthur, Tasmania, Australia, pada 1996. 

    Penembakan yang dilakukan oleh Martin Bryant, seorang dengan keterbelakangan mental ini, menewaskan 35 orang dan melukai 18 orang lainnya.

    Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada 1996, peristiwa di Pantai Bondi menjadi yang terburuk dalam sejarah penembakan massal di Australia.

    Pertanyaannya, apa jenis senjata api pelaku penembakan di Pantai Bondi dan bagaimana mereka mendapatkan senjata tersebut?

    Polisi negara bagian New South Wales (NSW) belum secara resmi mengkonfirmasi jenis senjata yang tepat yang digunakan oleh dua pria bersenjata yang melepaskan tembakan di Pantai Bondi siang ini.

    Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan berkait hal itu. Oleh karenanya belum bisa memastkan detail spesifok senjata yang digunakan.

    Tapi, polisi NSW mengatakan kepada news.com.au, rekaman pascakejadian dari dekat jembatan penyeberangan di atas Taman Bondi menunjukkan, yang berserakan adalah selongsong peluru senapan  atau shotgun warna merah.

    Termasuk selongsong logam yang lebih tipis, umumnya digunakan untuk senapan berburu seperti senjata api bolt-action. 

    Senapan tersebut dirancang untuk akurasi dan daya bunuh pada jarak yang lebih jauh. 

    Meskipun memerlukan pengoperasian manual untuk setiap tembakan dan menembak lebih lambat daripada senjata api semi-otomatis, senapan ini masih dapat menembakkan beberapa peluru terarah dan presisi per menit di tangan orang berpengalaman.

    Beberapa pihak kini mempertanyakan bagaimana kedua pria tersebut bisa mendapatkan akses ke senjata mematikan tersebut, mengingat Australia memiliki undang-undang senjata api terketat di dunia.

    Undang-undang itu mewajibkan warga negara memiliki lisensi kepemilikan senjata api. Kemudian mendaftarkan senjata api tersebut. Termasuk alasan kuat dan spesifik seseorang memiliki senjata.

    Alasan yang diperbolehkan, yakni untuk olahraga, koleksi, dan pekerjaan dalam hal ini petugas kemanan atau polisi. Bahkan alasan untuk membela diri, tidak diperbolehkan.

    Jenis senjata juga tak boleh sembarangan. Umumnya petani atau peternak yang diizinkan memiliki senapan bolt-action untuk berburu hewan hama. 

  • Rebut Senjata Penembak, ‘Pahlawan’ di Teror Berdarah Sydney Ternyata Seorang Muslim?

    Rebut Senjata Penembak, ‘Pahlawan’ di Teror Berdarah Sydney Ternyata Seorang Muslim?

    GELORA.CO – Rekaman viral menggambarkan sesorang mencegah penembakan di Sydney, Australia memakan lebih korban beredar di media sosial. Sosok tersebut kini dipuji sebagai “pahlawan” oleh banyak pihak di Australia.

    Ketika kepanikan menyebar di Pantai Bondi Sydney selama penembakan mematikan pada perayaan Hanukkah, Ahad ini, seorang pria mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan tembakan.

    Media-media Australia melansir, namanya adalah Ahmed al Ahmed, seorang pemilik toko buah berusia 43 tahun yang kini dipuji sebagai pahlawan karena berhasil mengatasi dan melucuti senjata salah satu penyerang. Aksi heroik tersebut terekam kamera dan menjadi viral usai penembakan. 

    Ahmed adalah ayah dua anak yang berasal dari selatan Sydney. Dia sedang berjalan melewati area tersebut ketika dua pria bersenjata melepaskan tembakan di dekat acara Chanukah By The Sea, sebuah perayaan Yahudi pada hari Ahad. Pertemuan tersebut diadakan di dekat taman bermain anak-anak dan ratusan keluarga hadir untuk menghadiri acara tersebut.

    Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan Ahmed, mengenakan kemeja putih, mengendap-endap di belakang mobil yang diparkir saat tembakan terdengar. Pada saat yang tepat, dia bergegas maju dan menangkap salah satu pria bersenjata dari belakang, dan memelintirnya. Setelah perjuangan sengit yang berlangsung beberapa detik, Ahmed merebut senapan dari penyerang, memaksanya mundur.

    Ahmed al Ahmed dilaporkan mengalami dua luka tembak, satu di lengan dan satu lagi di tangan, namun kini sudah pulih dengan baik di rumah sakit, kata kerabatnya. Seorang anggota keluarga yang diwawancarai di luar rumah sakit besar di Sydney, tempat para korban serangan dibawa, mengatakan bahwa keluarga tersebut akan segera diizinkan untuk menemuinya. “Kami berharap dia baik-baik saja, dia adalah pahlawan, 100 persen, dia adalah pahlawan,” kata sepupunya Mustafa kepada media Australia 7News.

    Chris Minns, premiere negara bagian New South Wales, tempat Sydney berada, mengatakan itu adalah “kejadian paling luar biasa yang pernah saya lihat”. “Seorang pria berjalan ke arah seorang pria bersenjata yang telah menembaki komunitas tersebut dan seorang diri melucuti senjatanya, mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan nyawa banyak orang lainnya.”

    “Orang itu adalah pahlawan sejati, dan saya yakin ada banyak sekali orang yang hidup malam ini berkat keberaniannya.”

    Perdana Menteri Anthony Albanese memuji tindakan warga Australia yang “berlari menuju bahaya demi membantu orang lain”. “Warga Australia ini adalah pahlawan dan keberanian mereka telah menyelamatkan nyawa,” katanya pada konferensi pers.

    Peristiwa penembakan terjadi Pantai Bondi, Sydney, Australia, Ahad (14/12/2025). Sedikitnya 12 orang tewas dan hampir 30 lainnya luka-luka akibat insiden tersebut.

    Aksi penembakan tersebut dilakukan dua pria. Mereka melepaskan tembakan ke arah komunitas Yahudi yang tengah merayakan hari raya Hanukah di Pantai Bondi. 

    Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon, mengungkapkan, dua pelaku penembakan berhasil ditembak oleh aparat kepolisian Australia. Satu pelaku dilporkan tewas, sedangkan satu lainnya dalam keadaan kritis. 

    Lanyon mengatakan, selain 12 orang tewas, termasuk pelaku, penembakan juga menyebabkan 29 orang luka-luka. Dua di antaranya merupakan petugas kepolisian. Peristiwa penembakan di Pantai Bondi menjadi yang terburuk sejak 1995. 

    Menurut keterangan saksi mata, aksi penembakan berlangsung selama sekitar 10 menit. Kedua pelaku mengarahkan tembakannya ke komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hanukah di Pantai Bondi. Menurut kepolisian, acara tersebut dihadiri setidaknya 1.000 orang. 

    Rentetan suara tembakan menyebabkan ratusan orang di tepi Pantai Bondi berlari berhamburan. Kami semua panik dan mulai berlari juga. “Jadi kami meninggalkan semuanya, seperti sandal jepit, semuanya. Kami langsung berlari melewati bukit. Saya pasti mendengar, entah berapa, mungkin sekitar 40, 50 tembakan,” ungkap seorang warga di lokasi, Marcos Carvalho (38 tahun).

    Sejumlah video penembakan di Pantai Bondi telah viral di media sosial. Terdapat pula video yang memperlihatkan dua pelaku penembakan. Mereka tampak mengenakan jaket berwarna hitam dan menenteng senjata laras panjang. 

    Merespons insiden itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese segera mengadakan pertemuan dewan keamanan nasional. Dia mengutuk aksi penembakan tersebut. “Ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap warga Yahudi Australia pada hari pertama Hanukkah, yang seharusnya menjadi hari sukacita, perayaan iman,” ujarnya.

    “Pada saat yang kelam bagi bangsa kita ini, polisi dan badan keamanan kita sedang berupaya untuk menentukan siapa pun yang terkait dengan kekejaman ini,” tambah Albanese. 

    Dewan Imam Nasional Australia atau the Australian National Imams Council (ANIC), salah satu organisasi Muslim terbesar di Australia, turut mengutuk aksi penembakan di Pantai Bondi. “Tindakan kekerasan dan kejahatan ini tidak memiliki tempat di masyarakat kita. Mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya dan menghadapi hukuman yang setimpal,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    ANIC pun menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan semua warga yang terdampak penembakan di Pantai Bondi. “Hati, pikiran, dan doa kami bersama para korban, keluarga mereka, dan semua orang yang menyaksikan atau terkena dampak serangan yang sangat traumatis ini,” ucapnya. 

    “Ini adalah momen bagi semua warga Australia, termasuk komunitas Muslim Australia, untuk bersatu dalam persatuan, kasih sayang, dan solidaritas,” tambah ANIC

  • Rabi Pendukung Penjajahan Palestina jadi Korban Tewas Penembakan Pantai Bondi Australia

    Rabi Pendukung Penjajahan Palestina jadi Korban Tewas Penembakan Pantai Bondi Australia

    GELORA.CO –  Setidaknya 11 orang tewas, dan 29 lainnya terluka dalam penembakan massal di Pantai Bondi Australia, tempat ratusan orang berkumpul untuk merayakan hari pertama Hanukkah, pada hari Ahad. Dari mereka yang terbunuh, korban pertama diidentifikasi sebagai Rabbi Eli Schlanger. 

    Aljazirah melaporkan, rabi itu tergabung dalam kelompok ultra-Ortodoks Chabad. Kelompok itu dikenal sangat terlibat dalam pemukiman ilegal dan bekerja sama erat dengan tentara Israel. 

    Pada Oktober 2023, Eli Schlanger bertolak ke wilayah yang dikuasai Israel untuk memberikan semangat bagi para tentara penjajah yang bersiap menyerang Gaza. Dia bercerita tentang kunjungan tentara di sebuah pangkalan dekat perbatasan Gaza di mana pasukan “benar-benar siap menerima panggilan memasuki Gaza”. 

    “Kami membuat daging panggang besar-besaran untuk mereka dan menabuh musik. Kami hanya berdansa sepanjang malam bersama mereka, memeluk mereka, dan mereka sangat bersyukur karena kami datang jauh-jauh dari luar negeri untuk bisa memberi mereka kekuatan itu,” ujarnya kala itu dilansir Australian Jewish News.

    The Guardian melansir, Eli Schlanger juga diketahui sempat berurusan dengan hukum Australia pada 2018. Ia satu dari para rabi senior yang digambarkan seorang penyintas meremehkan pelecehan seksual terhadap anak-anak di komunitas Yahudi Ortodoks.

    Ia bersama tiga rabi lainnya zempat didesak untuk mengundurkan diri dari lembaga tertinggi para rabi Ortodoks di Australia setelah dinyatakan bersalah karena menghina pengadilan karena menekan anggota komunitas untuk mengabaikan otoritas sekuler. 

    Tahun itu, pengadilan banding New South Wakes menguatkan putusan mahkamah agung NSW, yang memutuskan bahwa empat rabi dari Dewan Rabinik Australia dan Selandia Baru termasuk presidennya, Rabbi Moshe Gutnick, bersalah atas tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan setelah berusaha mengganggu pelaksanaan peradilan. 

    Pengadilan menemukan bahwa Gutnick bersama dengan Rabbi Eli Schlanger, Rabbi Yehoram Ullman dan Rabbi Michael Chriqui telah menekan anggota komunitas mereka, Reuven Barukh, untuk tidak menghadiri pengadilan sekuler untuk menyelesaikan perselisihan bisnis komersial dan sebaliknya agar kasus tersebut disidangkan sesuai dengan hukum agama Yahudi di Beth Din. 

    Dewan Rabinik Australia dan Selandia Baru didirikan menggantikan Organisasi Rabi Australasia. Organisasi itu dibubarkan setelah komisi khusus Australia menemukan bahwa para rabi telah menutupi pelecehan seksual terhadap anak-anak, gagal melaporkan pelecehan tersebut kepada otoritas sekuler dan menyerang para korban dan keluarga mereka karena berani angkat bicara.

    Terkait penembakan di Australia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa anti-Semitisme seperti kanker yang tumbuh jika tidak ditangani. Hal ini ditujukan kepada pemerintah Australia, yang memiliki hubungan yang semakin tegang dengan Israel setelah negara tersebut mengakui Palestina. 

    Semua politisi Israel, apapun afiliasi politiknya, mengaitkan pengakuan Australia atas Palestina dengan bangkitnya apa yang mereka katakan sebagai anti-Semitisme. Banyak dari mereka mengatakan Israel telah menyampaikan informasi kepada pemerintah Australia mengenai aktivitas anti-Semit.

    Penembakan massal di Pantai Bondi di kota Sydney, Australia, telah menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 29 orang, termasuk dua petugas polisi, kata polisi. Seorang pria yang diyakini sebagai salah satu penembak juga tewas, sementara tersangka penembak kedua berada dalam kondisi kritis.

    Pihak berwenang menyebut penembakan itu sebagai insiden “teroris”, dan mengatakan bahwa penembakan itu “dirancang untuk menargetkan komunitas Yahudi Sydney pada hari pertama Hanukkah”.

  • Negara Tega! Lansia 71 Tahun Dituntut 2 Tahun Bui Gegara Memikat Burung Cendet

    Negara Tega! Lansia 71 Tahun Dituntut 2 Tahun Bui Gegara Memikat Burung Cendet

    GELORA.CO – Seorang kakek berusia 71 tahun bernama Masir kini harus menghadapi ancaman hukuman penjara selama dua tahun.

    Hanya karena memikat burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo.

    Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo dan langsung menuai sorotan publik karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.

    Masir, didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena menangkap satwa yang dikategorikan dilindungi.

    Meski tidak ada unsur perdagangan besar atau jaringan kejahatan satwa liar, jaksa tetap menuntut hukuman maksimal berupa pidana penjara dua tahun.

    Pihak Kejaksaan Negeri Situbondo beralasan bahwa pendekatan restorative justice tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

    Menurut jaksa, Masir tercatat sudah lima kali ditangkap dalam kasus serupa.

    Fakta tersebut dijadikan dasar bahwa terdakwa dianggap tidak jera dan patut dijatuhi hukuman penjara agar menimbulkan efek jera.

    Namun, alasan tersebut justru memantik kritik keras.

    Banyak pihak mempertanyakan logika penegakan hukum yang terkesan kaku dan tidak berempati terhadap kondisi sosial terdakwa.

    Masir disebut-sebut memikat burung bukan untuk kepentingan komersial besar, melainkan untuk bertahan hidup.

    Alih-alih dibina atau diberikan solusi ekonomi, ia justru dihadapkan pada ancaman pemenjaraan di usia senja.

    Kasus ini kembali membuka luka lama soal ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Publik menilai hukum terlalu tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

    Di saat kasus-kasus besar seperti pembalakan liar, perdagangan satwa skala industri, hingga perusakan kawasan konservasi oleh korporasi kerap berlarut tanpa kejelasan.

    Seorang kakek justru dikejar hukuman berat karena seekor burung.

    Kritik juga diarahkan pada pendekatan konservasi yang dianggap gagal menyentuh akar persoalan.

    Warga sekitar kawasan konservasi kerap hidup berdampingan dengan hutan tanpa alternatif ekonomi yang layak.

    Ketika mereka tersandung kasus hukum, negara hadir bukan sebagai pembina, melainkan sebagai penghukum.

    Masir kini harus menunggu putusan majelis hakim dengan kondisi fisik yang semakin renta.

    Ancaman dua tahun penjara bagi seorang lansia memunculkan pertanyaan serius tentang kemanusiaan dalam sistem peradilan.

    Banyak kalangan menilai bahwa hukuman tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menghadirkan keadilan yang berimbang.

    Kasus Masir menjadi simbol ironi penegakan hukum konservasi, perlindungan satwa dijalankan tanpa perlindungan terhadap manusia kecil di sekitarnya.

    Jika pendekatan seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin hukum akan semakin kehilangan legitimasi di mata masyarakat bawah.***

  • Logika Hasan Nasbi ‘Ngopi dan Gorengan’ Sebabkan Deforestasi Bikin Publik Geram, Rakyat Kecil Kok Jadi Kambing Hitam?

    Logika Hasan Nasbi ‘Ngopi dan Gorengan’ Sebabkan Deforestasi Bikin Publik Geram, Rakyat Kecil Kok Jadi Kambing Hitam?

    GELORA.CO –  Pernyataan mantan Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi kembali menuai sorotan tajam publik. Analogi “kopi dan gorengan” yang disampaikan untuk menjelaskan persoalan lingkungan dinilai keliru dan menyesatkan, karena justru menyeret rakyat kecil sebagai pihak yang seolah bertanggung jawab atas deforestasi dan krisis iklim.

    Kritik keras datang dari Direktur Index Politica, Denny Charter. Ia menilai logika yang digunakan Hasan Nasbi sebagai bentuk pengaburan tanggung jawab struktural industri besar, khususnya sektor Crude Palm Oil (CPO), yang selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor utama kerusakan hutan di Indonesia.

    “Jangan biarkan hutan kita habis hanya karena logika yang ikut terdeforestasi. Menyederhanakan persoalan deforestasi dengan analogi kopi dan gorengan itu sesat,” ujar Denny, Minggu (14/12/2025).

    Menurut Denny, posisi Hasan Nasbi sebagai mantan pejabat komunikasi negara dan komisaris BUMN strategis seharusnya digunakan untuk menekan industri agar bertanggung jawab, bukan malah menggeser kesalahan ke pola konsumsi masyarakat kecil.

    “Rakyat kecil ngopi dan makan gorengan bukan penyebab jutaan hektare hutan hilang. Yang harus didesak adalah industri raksasa dengan rantai produksi panjang dan dampak ekologis masif,” tegasnya.

    Denny menyebut pola komunikasi tersebut sebagai diversion strategy, yakni teknik mengalihkan perhatian publik dari aktor utama perusak lingkungan ke individu paling lemah dalam rantai ekonomi.

    Ia bahkan menyindir, jika logika semacam itu terus dipelihara, maka berbagai krisis nasional berpotensi disalahkan ke kebiasaan sehari-hari masyarakat.

    “Dengan logika ini, krisis energi bisa saja disalahkan ke warga yang lupa mematikan lampu kamar mandi. Ini jelas absurd,” katanya.

    Lebih jauh, Denny menilai narasi tersebut berbahaya karena dapat membenarkan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan oleh korporasi besar, sekaligus melemahkan posisi negara dalam menegakkan tanggung jawab ekologis.

    “Ini bukan hanya soal salah bicara. Ini soal cara berpikir yang menormalisasi pelepasan tanggung jawab industri dan melemparkannya ke pundak rakyat kecil,” tandasnya.

    Ia menegaskan bahwa deforestasi, emisi karbon, dan krisis iklim merupakan persoalan struktural yang membutuhkan keberanian negara untuk menegur dan menindak pelaku utama.

    “Kalau negara kalah berani pada industri besar, lalu rakyat kecil yang disalahkan, maka krisis lingkungan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya,” pungkas Denny.

  • WALHI Bongkar Buruk Kehutanan Sumbar! Gubernur Mahyeldi Dituding Cuci Tangan di Tengah Banjir

    WALHI Bongkar Buruk Kehutanan Sumbar! Gubernur Mahyeldi Dituding Cuci Tangan di Tengah Banjir

    GELORA.CO – Polemik penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat kian memanas.

    Setelah Pemerintah Provinsi Sumbar secara terbuka membantah kritik keras Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

    Respons Pemprov justru dinilai publik sebagai upaya defensif yang terkesan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat.

    Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui  teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

    Yang mana saat ini penderitaan masyarakat yang terdampak bencana ekologis berulang.

    Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menyatakan pernyataan Gubernur Mahyeldi Ansharullah terkait tata kelola hutan telah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

    Ia menegaskan bahwa urusan perizinan kehutanan merupakan domain pemerintah pusat.

    Sehingga pemerintah daerah tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kerusakan hutan yang terjadi.

    Pernyataan ini justru memicu kritik lanjutan karena dianggap mengaburkan peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem dan daerah aliran sungai.

    Walhi Sumbar menilai bantahan tersebut sebagai bentuk “cuci tangan” di tengah krisis ekologis yang kian parah.

    Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, secara tegas menyebut Gubernur Sumbar sebagai salah satu aktor negara.

    Yang bertanggung jawab atas hancurnya hutan dan meningkatnya risiko bencana.

    Menurut Walhi, dalih kewenangan pusat tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab moral dan politik.

    Apalagi Pemprov Sumbar tercatat aktif mengeluarkan berbagai rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan.

    Catatan Walhi pada 2021, Pemprov Sumbar merekomendasikan kawasan hutan seluas puluhan ribu hektare di Solok Selatan untuk usaha hasil hutan kayu hutan alam.

    Meski di dalamnya terdapat wilayah perhutanan sosial yang menjadi sumber hidup masyarakat adat.

    Rekomendasi serupa juga pernah diberikan untuk kawasan Pulau Sipora di Mentawai, yang secara ekologis sangat rentan.

    Kebijakan-kebijakan ini dinilai memperparah degradasi lingkungan dan memperbesar potensi bencana.

    Walhi juga mengungkap fakta lama bahwa ratusan ribu hektare hutan di Sumbar telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan wilayah tambang, baik legal maupun ilegal.

    Dampaknya bukan hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga konflik sosial berkepanjangan dan hilangnya ruang hidup masyarakat.

    Ironisnya, di saat kerusakan itu belum dipulihkan, Pemprov Sumbar justru kembali mengusulkan ribuan hektare wilayah baru untuk pertambangan di berbagai kabupaten.

    Sementara itu, Pemprov Sumbar bersikukuh bahwa deforestasi di wilayahnya tergolong kecil dan sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan fasilitas umum serta aktivitas masyarakat.

    Pernyataan ini kembali menuai kritik karena dianggap meremehkan dampak kumulatif kerusakan lingkungan.

    Dan menutup mata terhadap maraknya tambang ilegal yang merusak hutan dan sungai.

    Di tengah saling bantah ini, masyarakat Sumatera Barat menjadi pihak yang paling dirugikan.

    Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur terus berulang, sementara elite sibuk berdebat soal kewenangan dan narasi.

    Publik pun mulai mempertanyakan keberanian pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah pemulihan, bukan sekadar mencari pembenaran administratif.

    Tanpa perubahan kebijakan yang nyata, bencana di Sumatera Barat dikhawatirkan hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang dengan skala yang lebih besar.

    Demikian perkembangan informasi terkait Walhi sebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi cuci tangan dari tanggung jawab.***

  • Viral Video 6 Menit 48 Detik Diduga Karyawan Pabrik di Brebes, Ini Tanggapan PT SMJ

    Viral Video 6 Menit 48 Detik Diduga Karyawan Pabrik di Brebes, Ini Tanggapan PT SMJ

    GELORA.CO – Viral video berdurasi 6 menit 48 detik yang disebut-sebut menampilkan konten asusila di lingkungan PT Sumber Masanda Jaya (SMJ) Brebes, Jawa Tengah.

    Video tersebut ramai diperbincangkan warganet, karena diduga melibatkan seseorang yang disebut sebagai buruh pabrik PT SMJ Brebes.

    Sejumlah pengguna media sosial mengaitkan latar lokasi dalam video dengan area pabrik, sehingga memunculkan asumsi bahwa pemeran di dalamnya merupakan karyawan perusahaan tertentu.

    Situasi ini membuat pencarian terkait “video 6 menit 48 detik” dan “PT pabrik Brebes” melonjak tajam di mesin pencari.

    Kisah viralnya video ini bermula pada Juli 2024, ketika potongan video berdurasi kurang lebih 6 menit 48 detik mulai diunggah oleh sejumlah akun anonim di media sosial.

    Dalam video tersebut tampak adegan yang oleh banyak pihak dinilai sebagai konten asusila, dengan latar yang diklaim menyerupai lingkungan kerja atau area pabrik.

    Narasi yang berkembang di awal penyebarannya menyebutkan bahwa pemeran dalam video merupakan buruh pabrik di Brebes.

    Klaim ini dengan cepat menyebar dari satu platform ke platform lain, memicu reaksi beragam dari warganet, mulai dari kecaman hingga spekulasi mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat.

    Klarifikasi PT SMJ Brebes

    Di tengah derasnya spekulasi tersebut, perusahaan yang namanya ikut terseret dalam perbincangan publik akhirnya angkat bicara.

    PT Sumber Masanda Jaya (SMJ) Brebes menyampaikan klarifikasi resmi terkait video viral yang dikaitkan dengan perusahaan mereka.

    Pernyataan resmi PT SMJ Brebes disampaikan melalui akun Instagram resmi perusahaan.

    Dalam unggahan tersebut ditegaskan bahwa video yang beredar sama sekali tidak melibatkan karyawan mereka dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas perusahaan.

    Unggahan tersebut sekaligus membantah klaim awal yang menyebut bahwa latar video berada di area pabrik PT SMJ Brebes.

    Manajemen perusahaan menegaskan informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta.

    Bahkan, PT SMJ Brebes menyatakan, siap mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan video tersebut dengan mencatut nama perusahaan.

    “Kami tidak ada kaitannya dengan konten tersebut,” tulis manajemen perusahaan melalui akun Instagram mereka.

    Profil PT Sumber Masanda Jaya Brebes

    PT Sumber Masanda Jaya merupakan perusahaan manufaktur sepatu yang berlokasi di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

    Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pabrik berskala besar di wilayah tersebut dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dari masyarakat sekitar.

    Keberadaan PT SMJ Brebes selama ini berperan penting dalam menggerakkan sektor industri dan perekonomian lokal, khususnya di bidang manufaktur alas kaki.

    PT Sumber Masanda Jaya (SMJ) diketahui merupakan bagian dari Pratama Group, yang juga dikenal sebagai PT Pratama Abadi Industri.

    Grup ini merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di sektor pembuatan sepatu olahraga untuk berbagai merek internasional ternama, salah satunya Nike.

    Dalam sejumlah laporan, direktur perusahaan ini pernah disebut bernama Lee Young Jin.

    Pratama Group juga dikenal memiliki nilai investasi besar di Indonesia dan menjalankan operasional industri berskala global.

  • Pengacara Habib Rizieq Nilai 6 Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata Tak Patut Dipenjara

    Pengacara Habib Rizieq Nilai 6 Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata Tak Patut Dipenjara

    GELORA.CO –  Advokat sekaligus pengacara Habib Rizieq Syihab (HRS), Aziz Yanuar mendukung langkah tegas 6 (enam) anggota kepolisian dari Pelayanan Masyarakat (Yanma) Mabes Polri yang melakukan tindakan keras kepada oknum anggota debt collector (DC) di kawasan Kalibata Jakarta Selatan.

    Menurutnya, langkah yang dilakukan keenam anggota Kepolisian tersebut sudah benar. Karena dalam konteks membela diri setelah mencoba melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan dan upaya perampasan paksa kendaraan.

    “Menagih jaminan fidusia itu ada aturannya. Tidak bisa seenaknya menghentikan orang di jalan lalu merampas motor. Kalau tanpa prosedur dan dokumen resmi, itu bukan penagihan, tapi perampokan,” kata Aziz dalam keterangannya kepada Holopis.com, Minggu (14/12/2025).

    Saat ini, keenam anggota Kepolisian tersebut tengah ditahan dan dilakukan penempatan khusus (patsus) karena dituding melakukan pelanggaran etik berat.

    Namun demikian, Aziz malah memohon agar Ditreskrimum Polda Metro Jaya melepaskan keenam anggota Kepolisian tersebut.

    “Kami meminta aparat penegak hukum membebaskan enam anggota polisi yang terlibat insiden pengeroyokan terhadap kelompok mata elang (matel) atau debt collector,” ujarnya.

    Karena dalam perspektifnya, keenam polisi tersebut justru bertindak untuk membantu pengendara motor yang diberhentikan secara paksa dan melindungi diri dari upaya perampasan kendaraan.

    Diketahui, keenam anggota Polri yang ditangkap dan ditahan dalam perkara tersebut antara lain ; JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN.

    Sebagai praktisi hukum, Aziz menegaskan bahwa fidusia hanya dapat dilakukan oleh kreditur secara profesional dan sesuai hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Proses tersebut harus diawali dengan somasi, surat peringatan, hingga surat kuasa eksekusi, dan bila perlu dilakukan melalui lelang eksekusi.

    “Kalau tidak menunjukkan sertifikat fidusia dan surat kuasa eksekusi, lalu mengambil paksa barang di jalan, itu maling dan rampok,” ujarnya.

    Di sisi lain, Aziz juga mempertanyakan penegakan hukum terhadap kelompok debt collector yang bertindak anarkis. Ia menilai, ketika aksi perampasan ilegal dilawan lalu menimbulkan korban, kemudian disusul pengerahan massa yang mengamuk dan melakukan kekerasan, maka pelaku utama seharusnya adalah pihak yang melakukan perampasan ilegal tersebut.

    “Ketika maling dan rampok dilawan lalu ada korban, kemudian gerombolan pro-maling mengamuk dan anarkis, apa hukumannya? Ini yang harus dijawab aparat penegak hukum,” tukas Aziz.

    Baca juga: DPR Sentil Polisi Doyan Tunggu Laporan, Harus Lebih Proaktif

    Ia menegaskan, negara tidak boleh tunduk pada praktik premanisme yang berlindung di balik label penagihan utang.

    “Negara tidak boleh kalah oleh preman dan garong. Polisi yang menjalankan tugas melindungi masyarakat justru harus dilindungi, bukan dikriminalisasi,” pungkasnya.